Pengadilan mengadili menurut hukum dengantidak membedakan pihak, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdatayang berperkara harus samasama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang samadan adil serta masingmasing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya(asas "audi et alteram partem" atau Eines Marines Rede ist keines Marines Rede,man soli sie horen alle beide");Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihaksebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutsangatlah bersikap memihak kepada Termohon Kasasi sehingga bertentangan denganprosedur beracara dan melanggar asas Mendengar kedua belah pihak yangberperkara (Horen van Beide Partijen). Bahwa hakikat dari asas ini adalah bahwahakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukankedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama dan tidak memihak salahsatu pihak.

Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakimtelah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim aquo yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem ataueines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen

./2015dilanjutkan pemeriksaannya tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yaitupihak Pemohon Kasasi;Bahwa hukum acara perdata Hakim wajib mendegar kedua belah pihakyang berperkara (horen van beide partijen) atau yang lebih dikenaldengan asas audi alteram partem.

dengan didasarkan atasadanya bukti T2, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar;Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI,tanggal Agustus 1983, No. 1072 K/Sip/1982, yang menyebutkan bahwa:"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai harang sengketa";Keberatan Kedua:Judex Facti juga telah Jalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan Peraturanperundangundangan dengan mengabaikan asas Mendengar kedua belah pihak yangberperkara (horen

Oleh karena itu mohon agar putusana quo dibatalkan dan perkara diperiksa kembali agar memenuhi asaskeadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.2.Bahwa Judex faxtie dalam melakukan pemeriksaan atas perkara aquo tidak menerapkan asas audi et alteram partem (horen van beidepartisen) agar peradilan dapat berjalan seimbang.Bahwa pada saat acara pembuktian, Judex factie telah membatasijumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon/Pembanding yangseharusnya berjumlah 6 (enam) orang saksi, namun hanyadiperkenankan

Pemohon hanyalah faktafakta yang dan buktibukti yang diajukanoleh Pemohon secara sepihak, sedangkan dengan menetapkan nominal nafkah yangdibebankan kepada Pemohon hanya dengan mempertimbangkan faktafakta dan buktibukti tentang penghasilan dan kemampuan yang diajukan oleh Pemohon secara sepihak,maka Pengadilan telah melanggar azas Hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar pendapatnya/ einesmannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen

., tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut ditingkat pemeriksaan kasasi;Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Melanggar AsasHukum Acara Perdata Asas Mendengar Kedua Belah Pihak YangBerperkara (Horen Van Beide Partijen).48.49.Bahwa hukum acara perdata merupakan salah satu bagian hukumprivat yang mengatur kepentingan perorangan (bijondere belangen).Karena sifat demikian ini konsekwensi yuridisnya dalam perkara perdatamaka hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalammengadili perkara haruslah

Dalam literaturhukum acara perdata, hal yang demikian dikenal dengan asasmendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beidepartijen);Bahwa pengertian diperlakukan pemeriksaan dan didengar secarabersamasama sangat berkaitan erat dengan alatalat bukti atau hukumpembuktian. Konsekwensi logisnya dalam mengadili perkara perdataHal. 28 dari 34 hal.

MajelisHakim untuk memberi putusan yang seadiladilnya ;Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadiliperkara ini, ternyata tidak obyektif dan terindikasi memihak pada kepentinganpara Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat seperti terurai dalampertimbangan hukumnya, padahal Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugattelah cukup membuktikan dalildalil gugatan dari Pemohon Kasasi ;Bertolak pada asas " audi et alteram partem" atau "eines mannes redeist keines mannes rede, man soil sie horen

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah melanggar ketentuan hukum Audi etalteram partem atau eines mannes rade is heines mannesrade, men soll sie horen allebaide (yang berarti bahwa Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satupihak sebagai benar, bila pihak lain tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untukmengeluarkan pendapatnya), karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam suratnyatanggal 12 Maret 2012 secara tegas telah menolak kontra memori banding yangdiserahkan oleh para

SAKSI ANDI YULIANTO, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar, saksi menerangkan saat memberikan keterangan dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.Bahwa benar, saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan perkara pencurianbarang miliknya berupa 3 (tiga) buah cincin emas, (satu) untai gelang emas, (satu)blak roti biscuit Kong Gwan, 2 (dua) pasang sepatu olah raga, 2 (ekor) ayam horen dan 4(empat) etre telur

Nomor : 504 PK/Pdt/2007Sementara putusan Pengadilan Negeri Sumber sama sekali tidakmemberikan analisis yuridis terhadap buktibukti hukum yang diajukanoleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ;Padahal pula menurut asasnya, Majelis Hakim dalam mengadili perkaraharuslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihakberpekara dalam kapasitas yang sama (horen van beide partijen).

Nomor 642 K/Padt.SusBPSK/2017Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Baradalam memeriksa, mengadili dan memutus Putusan Nomor 134/Arb/BPSKBB/X/2016 tertanggal 1 November 2016 tidak menerapkan secara tepat asashukum acara yang berlaku yaitu asas audi et alteram partem;20.Bahwa dalam hukum acara yang berlaku universal, dikenal asas hukumyaitu asas audi et alteram partem (dalam bahasa Latin) atau horen van bijdepartijen (dalam bahasa Belanda) yang artinya mendengarkan dua

Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup MenurutHukum tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksadan mengadili serta menjatuhkan putusan aguo, telah melampaui bataswewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku karena Tidak Jujur danTidak Adil (unfair dan unjust trial), serta telah merugikan PARAPEMBANDING, hal mana telah bertentangan dengan prinsip keadilanumum (general justice prinsiple), yakni tanpa terlebih dahulu atau tanpasesudah mendengar kedua belah pihak(horen

SIMON PETRUS ROSTANDYOFM.Cap yang diminta persetujuan untuk tindakan tersebut adalahkeluarga bukan TERBANDING;Dengan demikian pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA,tanpa disertai dengan buktibukti yang diajukan Para Pihak, tetapi hanyamenerima begitu saja dalil gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, sehinggatelah merugikan PARA PEMOHON BANDING, hal mana telahbertentangan dengan prinsip keadilan umum (general justice prinsiple),yakni tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar keduabelah pihak(horen

keberatan keberatan tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMAdidalam memeriksa dan mengadili serta menjatunkan putusan pokokperkara aquo, telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukumyang berlaku karena tidak jujur dan tidak adil (unfair dan unjust trial), sertatelah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana telah bertentangandengan prinsip keadilan umum (general justice prinsiple), yakni tanpaterlebih dahulu) atau tanpa sesudah mendengar keduabelahpihak(horen van partijen)sehingga telah melanggar

Berdasarkan danBeralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut,MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili sertamenjatuhkan putusan aquo, telah melampaui batas wewenangnya danmelanggar hukum yang berlaku karena Tidak Jujur dan Tidak Adil (unfair danunjust trial), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana telahbertentangan dengan prinsip keadilan umum (general justice prinsiple),yakni tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belahpihak(horen

semestinya dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutusperkara yang dimohonkan kasasi;b Bahwa kelalaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah yangtidak memberikan surat pemberitahuan resmi register perkara dalam tingkatbanding sebagaimana dimaksud dalam uraian pada angka (satu) huruf btersebut di atas telah menjadikan putusan perkara yang dimohonkan kasasitelah bertentangan dengan ketentuan hukum Audi et Alteram Partem atauEines mannes rade is heines mannes rade, men soll sie horen

Nomor 31 PK/Pdt.SusPHI/2017rule of law) dan tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum;Bahwa Majelis Judex Facti telah menjalankan tata cara persidanganperkara ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku (HIR),Mengingat sesuai dengan azas di dalam hukum acara perdata yangmenyatakan: horen van beide partiien sebagaimana diatur didalam pasal121, 182 HIR dan Pasal 145 HIR, 157 Rbg, sehingga sudah seharusnyamajelis Judex Facti memeriksa kedua belah pihak

Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakimtelah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim aquo yang menerima sebagian permohonan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audi Et Alteram Partematau eines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen

Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telahbertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim a quo yangmenerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem ataueines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen

Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telahbertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim a quo yangmenerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem ataueines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen

yang menganggapPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti T1) sudah tepat danbenar, adalah tanpa adanya pertimbangan serta tanpa memberikan uraianpertimbangan lebih lanjut, yakni alasanalasan yang mana yang disetujui dandianggap tepat serta apa sebab sehingga alasanalasan tersebut dinyatakandemikian ;Kesemuanya itu adalah jelas menunjukkan bahwa Judex Facti tersebutmerupakan putusan yang mengabaikan asas "Audi et alteram partem" atau "EinesMannes Rede Ist Kaines Mannes Rede, Man Soil Sie Horen