Pasal 72 kewajiban walikota melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan;Bahwa berdasarkan Pasal 25 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010 tidakdikenal Perpanjangan lzin Operasional Sementara;Bahwa pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu, tidakmemenuhi persyaratan yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upayapemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan butir

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 195 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Perpanjangan lIzin Operasional Sementara RumahSakit Umum Tiara Sella Bengkulu bertentangan dengan Undangundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010.b.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013perundangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 25 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Pasal 2Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, setiap penyelenggara rumah sakitwajid memiliki izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional,selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/PER/V/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakitsyarat untuk mendapatkan izin operasional

Putusan Nomor 491 K/TUN/2013Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 tidakberlaku surut.Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapatpenerbitan Surat Keputusan objek sengketa mengandung cacat secarayuridis formal sangatlah tidak beralasan atau tidaklah berdasar karenamenurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V2010 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, hanya disebutkanizin Operasional rumah sakit, penerbitan Izin operasional sementarayang diterbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/V/2010Tahun 2010 Tentang Perizinan rumah sakit tidak mewajibkan ataumengharuskan hanya penerbitan izin operasional tetap.

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

:e Bahwa benar Pil trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras (lingkaran merah),sedangkan pil Dextro adalah obat bebas terbatas yang mana obat tersebut sudahditarik oleh Pemerintah dan tidak untuk diedarkan lagi ;e Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu KepmenkesNo.1331/Menkes/SK/X/2002, tentang tata cara pedagang eceran obat

, KepmenkesNo.1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan KepmenkesNo.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotek ;e Bahwa obat Trihexyphenidyl kerjanya menekan saraf pusat dalam arti mengurangi/menghilangkan kesadaran sehingga sering disalah gunakan, dan obat tersebut bisamenyebabkan kematian bila overdosis ;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa SYAMSUL ARIFIN bin REBI tersebuttidak memenuhi standar farmasi, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalambidang farmasi serta tidak

kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanoa adanya resep dari dokter melainkan terdakwamendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Kaji Agus ;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan untuk distribusinya harus ada izin distribusi obatsesuai dengan dasar hukum yaitu Kepmenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002, tentangtata cara pedagang eceran obat, Kepmenkes No.1191/Menkes/SK/IX/2002 tentangpedagang besar farmasi dan Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijinApotek ;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Halama 15 dari 19 Putusan No.141/Pid.Sus/2016/PN.PblMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa

. : 1121/NNF/2018 tanggal31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2301/ 2018/NNF yangberisi irisan daun dengan berat 49,871 gram, setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebut mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang narkotika. Sisa uji 49,287.;2.

Lab.1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Sisa uji 5,410 gram.

Smnmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang narkotika Sisa uji 49,287;.

Lab. : 1123/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 terhadap barang bukti nomor : BB2304/2018/NNF yang berisi irisan daun dengan berat 5,597 gram,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan dauntersebut mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB.terdaftardalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Smndilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, irisan daun tersebutmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.

Sl Apt terhadap minuman kerasyang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( Tiga Puluh persen ) yangtermasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman kerasdan Permenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyidilarang mengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia,jadi dalam mengedarkan dan atau menjual minuman

No.59/Menkes/Per/II/1982tentang larangan peredaran, produksi dan menginpor minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, Kep Menkes No.86 /Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras. dan undang undangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009Bahwa berdasarkan dengan Undang Undang Pangan maupunUndang Undang Kesehatan bahwa setiap minuman yang beralkoholtidak dibenarkan sesuai dengan Permenkes Nomor 59/Menkes/Per/Il/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarang mengedarkan memproduksi,mengimpor minuman keras

lama dapat menyebebkan kerusakan padaorgan atau bagian tubuh peminumnya seperti kerusakan jaringanlunak di rongga mulut, tenggorokan, percernakan, otak dan organ hatidan bias menimbulkan penyakit pengroposan tulang, mempercepatfase monopos, bagi wanita hamil yang akan ndilahirkan mempunyairesiko keterbelakangan mental.Bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanol diatas 30 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor :86/Menkes

SI Aptterhadap minuman keras yang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( TigaPuluh persen ) yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras danPermenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarangmengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jadi dalammengedarkan dan atau menjual minuman

keras yang mengandung Etanolharus memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.27Menimbang, bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanoldiatas 30 % yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras bahwa dalam mengedarkandan atau menjual minuman keras yang mengandung Etanol harus memlikiizin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurYang Menyelenggarakan kegiatan atau

Tahun 2020.Untuk lebih jelasnya ditampilkan perbandingan Tabel dariKemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 dan tabel dariPermenkes Nomor 24 Tahun 2020 sebagai berikut:Tabel Pada Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008:Halaman 34 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi sepanjang mengenai pelayanan radiologi diagnostik danKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentangStandar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana PelayananKesehatan. Pelayanan radiologi yang diatur dalam Permenkes780/Menkes/Per/VIII/2008, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatandalam pemanfaatan sumber radiasi pengion saat ini.

Penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Keputusan Menteri KesehatanNomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 telah dilakukan sejak tahun2017 dan telah memenuhi tahapan pembentukan peraturanperundangundangan yang meliputi perencanaan, penyusunan,pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, danpengundangan.

Bahwa perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES / SK/XI/ 2008 menjadi Permenkes 24/2020 (objek HUM) dinilaidilakukan dengan caracara manipulatif;4.

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut mengandung senyawa sintentis5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomorurut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I. No.41 Tahun2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang R.I.

.19 Rw.05, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen,Kodya Yogyakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapiberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Slemanberwenang mengadili perkara ini, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan berupa tembakau Gorila yangmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB Nomor urut 95 ( Sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERY PRASETYO,S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB 4474/2017/NNF (A)Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYKberupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I.No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

SAPTO SRI SUHARTOMO, EKO FERYPRASETYO, S.Si. dan ARYANI SINTA W,AMd. disimpulkan bahwa ; BB4474/2017/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokok, BB4474/2017/NNF (B) dan BB4475/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atasadalah mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalamNarkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes R.I. No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang R.lI.

Menyatakan terdakwa RYAN FERNANDO Alias NANDO Bin RIYANTOterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis Tembakau Gorila mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urutHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2018/PT YYK95 (sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R..

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

Peraturan Menkes RINo. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam LampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKedua.Bahwa Terdakwa Sofyan Hadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020sekitar jam 12.15 WIB atau setidaktidaknya sekitar bulan Februari 2020 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat didepan warung bakso Bang Slamet Komplek SPBU Sapen Jalan Ahmad YaniKampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo KabupatenWonosobo atau

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (Satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

berformat Joint Photo Grapichs Expert Group (jpeg/jpg)dan 14 (empat belas) file berformat file portable Network Grapichs (PNG).Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan danjuga untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan;Perbuatan Terdakwa Sofyan Hadi Bin Asmawi (alm) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Lab. 594/NNF/2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) amplopcoklat berlabel barang bukti yang kemudian diberi nomor BB1233/2020/NNFberupa 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 6,25771 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1233/2020/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Nomor 12 tanggal 3 Maret2006 ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor822/AKBNUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke52 (lima puluh dua)orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasidan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan(SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008 besertalampirannya

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugattertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008, surat manadiserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah atas undanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akandilaksanakan pada

Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugatmelalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/I/II/2239/2009 perihalSurat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat danditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belummempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain diProvinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapatmelakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor900/MENKES

Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan

No. 136 K/TUN/2010dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidankepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepadaKepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi danPraktik Bidan :Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua)orang lulusan Penggugat tersebut, jelasjelas telah merugikan Penggugatkarena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi SumateraSelatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

Alat striptesnya standart menkes yang hanyamampu mendeteksi zat saja bukan obat atau apa yang dikonsumsi/digunakan oleh seseorang dan alat hanya dapat mendeteksi maksimal 5(lima) hari.6.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan KepmenkesRI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang dapatdigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dan ternyatasurat keterangan yang dibuat oleh dr.

Wan Syirli Dastoria, dokter padaklinik Kosekhanudnas tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI.No. 194/Menkes/Sk/V1/2012 dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/Sk/X/2009 maka dengan demikian surat tersebut tidak memenuhisyarat formal sebagai alat bukti yang sah, dan tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai UU RI Nomor35 Tahun 2009 sesuai Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik danrumah sakit yang ditunjuk Dengan demikian Majelis berpendapat SuratKeterengan

Wan Syirli Dastoria, dokter pada klinik Kosekhanudnastidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikansebagai alat bukti karena tidak termasuk yang ditunjuk sesuai KepmenkesRl No. 194/Menkes/SK/VI/2012 = dan Kepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa dipenyidikdisangkal/dicabut oleh Terdakwa dipersidangan maka dengan

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

/SK/X1/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.34 Surat ljin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. SUrat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktek perawat.Surat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1392/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi.Surat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1363/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Praktek Fisiotrafis.Surat ljin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor

:357/MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan Ijin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

Isi rekam medik milik pasien.Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan No'. 749/Menkes/Per/XIV1I989 tentang Rekam Medis,maka TERGUGAT 1 bukanlah Pihak yang mempunyal kewenanganuntukmenyimpan dan memelihara berkas rekam medis;i120. Bahwa.

PENGGUGAThanya mengutip ketentuan Peraturan MenteriKesehatan No. 749/Menkes/Per/XI/1989 tentang Rekam Medisdefmisi dari Rekam Medis' yang dianggapnya berguna danmenguntungkan dirinya, tanpa melihat ketentuan lain mengenai lamapenyimpanan dan kewenangan pemusnahan Rekam Medis dalamPasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, yang berbunyi :Pasal 71) Lama penyimpanan rekam medik sekurangkurangnyauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dadtanggal terakhir

"MILIK" yang dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis, adalah termasuk28dalam "MILIK" yang dibatasi oleh UndangUndang vide Pasal 7 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 749/Menkes/Per/XIl/1989 tentangRekam Medis, yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa RumahSakit Rajawali Bandung sebagai Pemilik dokumen/berkas RekamMedis memiliki kewenangan yang sah untuk memusnahkan rekammedis tersebut seketika setelah batas waktu yang ditentukan

olehketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No.749/Menkes/Per/X1I/1989 tentang Rekam Medis, yaitu 5 tahunhabis/lewat.

/PER/XII/1989, tentang rekam medis, dikarenakan telahdigantikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu PERMENKES*kNo. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam'medis.Maka untuk iiu berawal dengan tidak adanya tindakan dan berawalbahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269 / MENKES / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis Bab VKepemilikan, Pemanfaatan dan Tanggung Jawab Pasal 12 ayat ( 1 )menyebutkan BERKAS REKAM MEDIS MILIK SARANA PELAYANANKESEHATAN.

(Satumilyar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)diterima oleh Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2001 ; Program KPSBBM BIDKES Tahun 2002 sebesar Rp.1.954.788.000, (satumilyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhdelapan ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2002berdasarkan SK Menkes RI Nomor: 785/Menkes/SKIVI/2002 tanggal 22 Juni2002 ; Program KPSBBM BIDKES Tahun 2003 sebesar Rp.1.900.000.000.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1086/MenKes/SK/X/2001Hal. 3 dari 101 hal. Put.

No.105 K/Pid.Sus/2009 Program KPSBBM BIDKES Tahun 2002 sebesar Rp.1.954.788.000, (Satumilyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhdelapan ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2002berdasarkan SK Menkes RI Nomor: 785/Menkes/SK/V1/2002 tanggal 22 Juni2002 ; Program KPSBBM BIDKES Tahun 2003 sebesar Rp.1.900.000.000, (satumilyar sembilan ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 19Agustus 2003 berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 561/Menkes/SK/IV

/SK/X/2001 tentang Program PenanggulanganDampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan KesejahteraanSosial (Program PDPSE BK Dan KS) Tahun Anggaran 2001 ;Nomor : 777/MENKES/SK/VI/2002 tentang Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Tahun Anggaran 2001 ;Nomor 553/MENKES/SK/IV/2003 tentang Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPSHal. 85 dari 101 hal.

Soedarso Pontianak dalam operasionalnyasalah satu peraturan perundangundangan yaitu : KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 924/MENKES/SK/XII/1986, Jakarta, 18Desember 1986.

Asli SK.Menkes RI tanggal 28 Desember 1990No.655/Menkes/SK/XII/1990 tidak ada di Depkes dan RSMMBogor.2. Rumah Negara Instalansi,rumah jabatan yang tidak dapatdijual kepada penghuninya.3. Banyak Pejabat aktif yang masih memerlukan Rumah.Halaman 13 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.Alasan yang diajukan tersebut, sulit untuk dapat kamiterima,karena:1. Pihak Depkes sendiri telah melepaskan Hak Atas Tanah 10 Hakepada pihak Pengembang/Developer.2.

Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.Pihak Pemda Bogor untuk dibangun Rumah SusunSewa = 20.000m7?Adalah tanah yang belum Sertifikat Hak Pakai(diluar SHP No.12/1981)Belum ada usulan penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor.Belum ada SK.Penghapusan Menteri Kesehatandan Menteri Keuangan.3.

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589m.Halaman 14 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.

Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor Belum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5. Pemutihan 5(lima) Rumah Negara Pejabat Puslitbang=1.998 m? Gizi Belum ada usulan Penghapusan Inventaris TanahRumah Negara dari Puslitbang Gizi. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan. Lokasi Rumah Negara Pejabat Puslitoang Gizi tersebutberada di Sertifikat Hak Pakai No.2/1992.6. 2(dua) Orang Pejabat Depkes untuk dibangun Rumah =557 m?tempat tinggal.

Belum ada SK.Penghapusaan Menkes. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan.Il. Berkenaan dengan data data yang diuraikan tersebut diatas, makakami menolak untuk mengosongkan Rumah Negara dan tanahperkarangan yang sudah dihuni puluhan tahun, dengan alasan:1. Bahwa Rumah Negara dan Tanah Perkarangan yang kamikuasai selama ini, areal tanahnya sudah menjadu Hak PT. RunaIkana2.

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab : 79.B,80.B,81.B/HP/X1/2015 tanggal 21 November 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Dra.Meuthia Syafar, M.KM., Widiyawati, Amd.F dan Endang Apriani, S.Si.

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab : 79.B.80. B81.B/HP/XI/2015 tanggal 21 November 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Dra.Meuthia Syafar, M.KM., Widiyawati, Amd.F dan Endang Apriani, S.Si.

Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRObersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;2.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN SkhGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

BB1808/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB1809/2019/NNF berupa urineadalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut : 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika.BB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) , terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes

Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaanPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan berdasarkan fakta hukumdi persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwamemenuhi 2 (dua) aturan hukum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

Lab : 881/NNF/2019 tanggal 9 April 2019, yang menerangkanBB1809/2019/NNF berisi irisan daun linting terrsebut mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 95(sembilan puluh lima), terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasdapat

Peraturan Menkes RI No.20 tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.2. Menyatakan agar terhadap RIO BINTANG PAMUNGKAS ALS KEMPES BINAGUNG SRI PANGESTUdijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurungi selama terdakwa;3.

dimasukkkanHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smnkedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratorisKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

dimasukkkankedalam bungkus Amplop, setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratorisHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN SmnKriminalistik pada laboratorium Forensik Cabang Semarang pada hari kamis Tanggal27 September 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No Lab : 1908/NNF/2018 tanggal27 September 2018, dengan hasil bahwabarang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis 5FluoraADB terdaftar dalamgolongan nomer urut 95 ( sembilan lima) dalam Peraturan Menkes

Peraturan Menkes RI No.20 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa. tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan SaksiSaksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Saksi 1. DEDI SUSANTO, SH.

Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap2. Penyalahguna bagi diri sendiri3. Narkotika Golongan ;4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan TindakPidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Maria Wea Betu sebagai DirekturRumah Sakit Umum Tipe C Bajawa dengan lampiran SK tersebuttertulis nomor urut 12Bahwa untuk memenuhi' persyaratan menduduki jabatan strukturaltersebut diatas, Penggugat telah memenuhi semua persyaratankepangkatan yang telah ditentukan dan ditetapkan olehketentuan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor = 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan Menteri KesehatanRepublik IndonesiaBahwa Penggugat sebagai

=Oktober 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor971/MENKES /PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia ;Pasal 15 ayat ( 2 ), pasal 16, pasal 18, pasal 19,pasal 20 Peraturan Pemerintah

Maria Wea Betu sebagaiDirektur RSUD Bajawa sesuai Keputusan Bupati tersebutdengan telah pula memenuhi persyaratan yang dimaksuddalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor971/Menkes/Per/ XI/2009 tentang Standart KompetensiPejabat Struktural Kesehatan yang terperinci sebagaiberikut : Menelaah Peraturan Menteri Kesehatan nomor971/Menkes/Per/ XI/2009 tersebut di atas tidak hanyapada salah satu pasalnya saja yakni pasal 10 tetapiharus dilihat secara keseluruhan pasal pasaltersebut baru dapat disimpulkan

Maria Wea Betu wmengikutipendidikan $2 dibidang perumahsakitan padaUniversitas Gajah Mada maka keputusan Bupati Nomor821/BK DIKLAT/02/01/2011 pada lampiran nomor 12diangkat menjadi direktur RSUD Bajawa menggantikanPenggugat adalah layak dan tepat sesuai ketentuanyang berlaku iAnehnya ketika asas profesionalitas yang dikedepankanTergugat justru dipersoalkan sekaligus justruPenggugat / Kuasa Penggugat yang tidak melihat asasprofesionalitas sesuai SK Menkes tersebut.

Hal ini terbuktidari posita gugatan Penggugat point e tersebut yangdibuktikan Terugat / Kuasa Tergugat sebagai berikutPenggugat hanya melihat dasar hukum Pasal 10 KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentangstandart kompetensi Pejabat struktural kesehatan yangdiangkat sebagai dalil persyaratan teknis dan dalilgugatan tersebut dan hal tersebut telah terpenuhikompetensinya oleh drg.