Ditemukan 1553 data
63 — 8
dipersidangan telah mengakui terus terangperbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebutdan perbuatan terdakwa pada hakekatnya tidak merugikan orang lain namunlebin kepada berdampak kepada diri sendiri karena terdakwa adalah sebagaiHal.24 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN Llgpenyalahguna, namun diharapkan terdakwa masih bisa berubah diri dikemudianhari, memang sudah merupakan sifat dari manusia kerap lalai dalam langkahhidupnya dan memang tidak ada satu orangpun ciptaan
KHARYA SAPUTRA, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD RAJ BABAR NASUTION
73 — 65
Global Media Visualdengan PT.Lifelike Pictures tertanggal 03 Agustus 2020;
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak Terkait yang diterbitkan oleh Ditjen Kl atas judul ciptaan atau hak terkait:Film Mudik tertanggal 22 September 2021;
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pencatatan Ciptaan Ditjen HKI Nomor 000269895, tanggal 16 Agustus2019 atas ciptaan berupa Film dengan judul Mudik;
- 1 (Satu) lembar copy legallsir Izin Usaha
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
TindakanPenggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat nyatanyata adalahupaya memutarbalikkan fakta dan mencari pembenaran ciptaan sendiri untukdiri sendiri mirip tindakan titah Rajaraja zaman dahulu, dengan demikiancukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;1.3.
- Tentang : Hak Asasi Manusia
UndangUndang No. 39 Tahun 1999Tentang : Hak Asasi ManusiaDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbanga.bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yangmengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta denganpenuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraanumat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untukmenjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sertakeharmonisan lingkungannya.Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar
34 — 10
bersalah sehingga harus baginya dijatuhkanhukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak semata instrument pembalasan dengansegala konsekuwensi ketertekanan, penderitaan dan keterbelengguan yang hanya memberikankepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisilain yang perlu diperhatikan yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan26moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandangsebagai makhluk ciptaan
123 — 36
halhal yang memberatkan dan meringankanterhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap suaminya sendiri yang seharusnyadiberi pertolongan;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa mempunyai tanggungan anakanak yang masih remaja;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladiingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalahtidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan
385 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun berdasarkan fakta persidangan, adanyalogo di bawah tulisan komentar saksi Tony Gunawan yang bertulisan kataHart bukan menjadi tanggung jawab para Terdakwa;Bahwa untuk iklan tersebut Tony Gunawan telah menerima honor dari TriKusharjanto sebagai /eader agent yang diwakili Suhartono Salimun sebagaipemegang lisensi dari Hart, sehingga hasil potret Tony Gunawan yangdipotret oleh Terdakwa yang kemudian diedit oleh Terdakwa II merupakanhasil ciptaan dalam lapangan seni yang penciptanya adalah para
51 — 9
dijatuhkanhukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak semata instrument pembalasan dengansegala konsekuwensi ketertekanan, penderitaan dan keterbelengguan yang hanya memberikankepuasan (pembalasan perasaan sakit hati) bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompokmasyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yang perlu diperhatikan yakni untuk memberikanpembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukumkarena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan
70 — 12
, adapun untuk dalil memuji terhadap ciptaan Alloh Swt.,bukanlah amalan kemungkaran serta tidak dilarang dalam syariat agama Islam;halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 6464/Pdt.G/2012/PA. Kab.
290 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekayaan Intelektual :Pemilik Hak Cipta atas Logo/Lambang Universitas Trisakti (Penggugat),yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Ciptaan yangdikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tertanggal 31 Oktober 2002, sehingga UniversitasTrisakti sebagai Subjek Hukum telah mendapatkan Perlindungan Hukume.f.selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Seni Logo/LambangUniversitas selama 50 (lima puluh) tahun, sejak pertama kalidiumumkan Tahun 1966, di Jakarta
Terbanding/Tergugat I : KOMBES POLISI (KOMISARIS)DR.SAFI'IN,SH,MM,MH
Terbanding/Tergugat IV : AIPTU POL.SM.SINABUTAR
Terbanding/Tergugat II : HUSIN BURHANUDIEN
Terbanding/Tergugat V : ARIF HANDAYA,SH,MH,SP.N
Terbanding/Tergugat III : AHYAT HAYTULLAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : MUHAROM BIN H.ALWI
Turut Terbanding/Penggugat X : NURDIANAN BIN H.ALWI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANITA NOVIANTI BINTI H.ALWI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY.NURSIH
Turut Terbanding/Penggugat IV : MAULANA BIN H.NASIHUN
Turut Terbanding/Penggugat II : MOHAMAD SOHEH BIN H,NASIHUN
Turut Terbanding/Penggugat XI : NURHASAN BISRI BIN H.ALWI
Turut Terbanding/Penggugat IX : FARUK BIN H ALWI
Turut Terbanding/Penggugat VII : FAISAL BIN H.ALWI
Turut Terbanding/Penggugat V : NAHRAWI BIN H.NASIHUN
Turut Terbanding/Penggugat III : SITI NAWIYAH BINTI H.NASIHUN
49 — 44
NASIHUN BinSIMAN tidak pernah kenal juga kepada Tergugat Il (HUSIN BURHANUDIEN)tetapi karena adatercatat namanya dalam surat Perjanjian Kerjasama tanggal26 April 2005 diciptakan Tergugat dan Tergugat III terpaksalah turut sebagaipihak dalam perkara ini Supaya lengkap namun Penggugat sampai denganPenggugat XII tidak mengetahui perbuatannya karena timbul namanya dalamPerjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2005 hanya ciptaan sendiri Tergugat dan tergugat III maka tetap juga perbuatannya melawan hukum
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 danKeputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7Agustus 2012 objek sengketa in /itis tersebut hanya dilakukan olehpejabat yang berpangkat golongan/ruang penata TK (IIIl/d) sedangkanpangkat Gol/ruang Penggugat adalah Pembina (IV/a) sehinggaTergugat tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yangbaik good corporate governance dan tidak sejalan dengan Pancasilakhususnya sila ke 2 karena tidak menjunjung harkat dan martabatmanusia sebagai ciptaan
Terbanding/Penggugat I : JULIANA
Terbanding/Penggugat II : LINA
Terbanding/Penggugat III : YUDI HARTO
Terbanding/Penggugat IV : IEKY
Turut Terbanding/Tergugat II : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
149 — 85
Pendahuluan maka tanpa perlu dianalisa jelas terbuktiPara Penggugat adalah pemalsu akta otentik dan/atau penipu di berbagallembaga peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnyamengingat Pasal 1868 juncto Pasal 1870 dan Pasal 1925 Kitab UndangUndang Hukum Perdata maka akan menimbulkan polemik hukum apabilaYang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berdasarkan kebenaran/bukti formil saja, karena para pembuat undangundang tidak pernahmemperhitungkan akan adanya mahluk ciptaan
Kerugian immateriil tidak kurang dari sebesar Rp1.000.000.000.000,,perlu diketahui walaupun dapat dipastikan Para Penggugat adalah pastimahluk ciptaan Tuhan, namun sebagai mahluk yang diketahui denganpasti berkelakuan sebagai penjahat/penipu/pemalsu maka bagaikansuatu lelucon yang tidak lucu dan mimpi di siang bolong, apabilaPara Penggugat menghargai dirinya Rp1.000.000.000.000, sebablogikanya Rp.1, tidak akan ada manusia yang mau menghargainya/menilainya kecuali para penekuk hukum dan/atau oknum
ELFIADI BIN SUPARMAN
Termohon:
HARTINI BINTI M.DAUD
17 — 4
Bahwa, dengan alasanalasan sebagaimana permohonanPemohon yang diadaadakan dan dicaricari tersebut, Pemohon justrumengunci alasanalasan tersebut dengan menggunakan YurisprudensiMahkamah Agung RI NO. 534 K/Pdt/1996 sebagai dasar hukum akhiryang nantinya tentu) menjadi fakta bahwa ketidakharmonisansebagaimana dalil Pemohon merupakan ciptaan Pemohon sendiri agarPemohon dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorangsuami terhadap Termohon;14.
Julita Rismayadi Purba, SH
Terdakwa:
VERONICA
142 — 38
;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Pencatatan Ciptaan nomor permohonan EC00201950652 tanggal permohonan 14 Agustus 2019 dan diumumkan pertama kalinya di Wilayah Indonesia pada tanggal sejak 10 Agustus 2019, dengan nomor pencatatan 000150347.;
- 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak terkait dengan Nomor Pencatatan : 000150347 tertanggal 16 Agustus 2019.
1.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
2.ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
YULIUS BAMBANG KARYANTO
81 — 0
Tanda Kehormatan Presidan Republik Indonesia atas nama Yulis Bambang, tanggal 02 Maret 2004;
- Fotokopi piagam Tanda Kehormatan Presidan Republik Indonesia atas nama Yulis Bambang, tanggal 10 Februari 2004;
- Fotokopi piagam Tanda Kehormatan Presidan Republik Indonesia atas nama Yulis Bambang, tanggal 09 Desember 2004;
- Fotokopi piagam Tanda Kehormatan Presidan Republik Indonesia atas nama Yulis Bambang, tanggal 27 Juli 2000;
- Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan
HABIBI ANWAR
Terdakwa:
MARIA ROSA WELRUBUN
85 — 19
ringan dimana dalam pasal ini perbuatankekerasan merupakan tujuan dan bukan alat atau daya upaya untukmencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang ataumenganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknyabarang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak Bahwa yang dimaksud Terhadap Orang atau Barang pada umumnyayang dimaksud dengan barang barang itu adalah harta harta yangsifatnya baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan orang adalahmakhluk ciptaan
Dra INDRAYATI H.S SH., MH
Terdakwa:
WAHONO Bin TUMIN Alias SALMAN
229 — 613
Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa systempemerintahaan di Indonesia tidak sesuai dengan syariat Islam karenamerupakan ciptaan manusia dimana system pemerintahan Indonesiamerupakan Thogut dan aparat yang melindunginya adalah anshorThogut.
apalagi TERDAKWA sudah overstayselama 4 bulan disana.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memeberitahukan secara langsungkepada orang lain dimana ikwhanikhwan mengetahuinya dari orang yangpernah bertemu di Turki salah satunya RIZAL, BUDI, BEDY dengan tujuanikhwanikhwan dari Indonesia yang TERDAKWA temui ketika berada di Turkiadalah untuk hijrah ke Daulah Islamiah Is pimpinan SYEH ABU BAKAR ALBAQDADI.Menimbang, bahwa system pemerintahaan di Indonesia tidak sesuaidengan syariat Islam karena merupakan ciptaan
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan, bahwa ParaTerdakwa adalah manusia biasa sama seperti kita adalah ciptaan Tuhanyang kapan saja bisa lalai atau terjadi kekeliruan, Pantaskah merekaPara Terdakwa di Vonis Mati?;m.Bahwa Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan, bahwa bisa terjadikekeliruan dalam Penegakkan Hukum, sebagai contoh dalam PeristiwaSenkon dan Karta yang pernah mencederai Penegakkan Hukum diIndonesia;n.
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson Silaban
232 — 212
Setiaporang yang tanpa jjin pencipta atau pemegangHak Cipta di larang melakukan penggandaandan/atau penggunaan secarakomersial ciptaan;8. Bahwa, Penggugat sudah mengirim Surat ke semua instansi, dengan Nomor :A.6.011/ eks/VI/2020, Perihal Permohonan Menghormati Putusan MA No.378K/Pdt.sus.
,mengajukan gugatan yang mendalilkan nama Konfederasi SerikatBuruh Seluruh Indonesia (KSBSI) (hasil Kongres VIII KSBSI, 2730Juni 2019) masih ciptaan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.,namun gugatan itu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 47/Pdt.SusHak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;Ketiga,terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 47/Pdt.SusHak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Psttersebut, Prof. Dr.