Ditemukan 1411 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015 — WENDRY PURBYANTORO vs MULYADI
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak
Register : 08-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Mtr Tanggal 26 Oktober 2016 — PEMOHON
18 — 4
18 — 4
untuk dikabulkan sebagaimana akan dimuatdalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi padapetitum huruf c Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah, namun untuk memenuhi pasal84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang no 3 Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009,Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio
Register : 04-01-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 20 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 2
13 — 2
untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 27-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2422/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 28
27 — 28
benda, maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuahkenangkenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untukmenghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon,manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina danmenemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagimasa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
Register : 01-08-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 3280/Pdt.G/2016/PA.Clp Tanggal 14 Maret 2017 — pemohon termohon
7 — 0
7 — 0
jawabannya sesuai dengan kemampuan dankesanggupanya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam perceraian tidakkeberatan tetapi minta agar dipenuhi hakhanya berupa nafkah iddah, Muthahyang besarnya seperti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan akansenaggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadikesepakatan tentang besarnya nafkah Iddah dan Muthah yang akan diberikankepada Termohon, maka Majelis secara Ex Oficio
Register : 15-03-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 25-08-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Jbg Tanggal 1 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Oleh karenanya secara Ex oficio Majelis Hakim akanHim.24 Aari 30 him.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2009 Tanggal 9 Juni 2011 — CV. TOWER INDONESIA, dk vs. JAN MERKUS (Warga Negara Belanda),
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
Putus : 29-08-2007 — Upload : 11-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530K/PID/2005 Tanggal 29 Agustus 2007 — DJOKO MARTONO bin SUNARDI
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 429/PDT/2018/PT MDN Tanggal 9 Januari 2019 — PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK
120 — 77
120 — 77
Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.
UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.
Register : 11-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 803/Pdt.G/2014/PA.Amb Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 0
14 — 0
Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan
Register : 08-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA POSO Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Pso Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 24
45 — 24
Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakimsecara ex oficio menghukum Pemohon untuk memberikan mutah dannafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PemohonKonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipildan mengingat lamanya pengabdian Termohon Konvensi selaku istriPemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dianggap mampu dan patutuntuk memberikan mutah kepada Termohon Konvensi berupa alat shalatmukena dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohonsebesar
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 64
89 — 64
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
Register : 05-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PA PACITAN Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Pct Tanggal 10 Mei 2016 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI
433 — 207
433 — 207
No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Smn Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — BURHAN KOTO vs H. MARWAN
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
Register : 06-10-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2914/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 24 Agustus 2015 — PENGGUGAT & TERGUGAT
45 — 3
45 — 3
Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 695/Pdt.G/2013/PA.Pct. Tanggal 19 Nopember 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
16 — 0
16 — 0
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Register : 04-06-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 14
24 — 14
PENGGUGATtersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimanamungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semuadikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum,sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang laindikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsurPenggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyaiHAK EX OFICIO
Register : 23-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1929/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 20 Desember 2016 —
39 — 5
39 — 5
tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
Register : 08-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 4236/Pdt.G/2014/PA Sby Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 5
16 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio