Ditemukan 1422 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : domianus dominggus dominikus damianus demianus domingus domikus dofinus dominos dorinus domigus dominkus
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-04-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
BETTI BR SEMBIRING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
Intervensi:
1.JULIAH HASTUTI,DKK
2.MOHD ARIS,DKK
107 — 57
  • dan akan dipertimbangkandibawah ini;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatasdihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, ParaTergugat Il Intervensi1 dan, Para Tergugat II Intervensi2, setelah PengadilanHalaman 101 Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNMDN.berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuangugatan Penggugat dan pararel dengan azas dominus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.;
104 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwabilamana Pengadilan menyatakan Pemohon Kasasi melanggar sesuatuyang tidak pernah di dakwakan, maka hal ini tentu telah melanggar asasSecundum Aliegata Indicare (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukanmutatis mutandis Hakim terikat pada Dakwaan Penuntut Umum) atausetidaknya tidak sejalan dengan Algemene Beginselen van BehoorlijkRechtpraak (asasasas umum beracara/peradilan yang baik), bahkanmemasukkan peraturan yang tidak pernah didakwakan tersebut jelas jelasbertentangan dengan asas Dominus
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338 — 610
  • Dengan demikian Hakim harus bersikap aktif dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas dominus litis tersebut,dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatuhal tidak dimohonkan dalam surat gugatan Penggugat dan PenggugatIntervensi maupun jawaban Tergugat dan Tergugat Il Intervensidiperkenankan untuk membuktikan keadaan maiteriil dari setiap sengketa tatausaha negara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
97 — 48
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yangdiajukan kepadanya menyandarkan pada asas Dominus lIitis yang artinya bersifataktif dalam rangka mencari kebenaran materiel, asas mana paralel denganketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak terikatdengan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
216 — 117
  • sebagaimanaterurai dalam tentang duduk sengketa di atas, dan tidak menyampaikanbukti keterangan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan kepada parapihak secara patut untuk menyampaikan alatalat bukti untuk mendukungdalil masingmasing pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakimmenentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaianpembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnyadua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk dominus
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 03-10-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 28/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — E. SRI HANDAYANI
354 — 178
  • dimaksud dalam pasal16, oleh Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, yang dilakukansecara bersama samaMenimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan Terdakwa,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa terhadap pembelaan terdakwa pada nomor 1 mengenaipertanyaan apakah semua kesalahan yang ada di koperasiharus terdakwa saja yang menanggungnya padahalkeuntungan /Sisa Hasil Usaha semua pengurus pengelolajuga ikut menerimanya, maka hal tersebut adalah hak dariPenuntut Umum karena KUHAP menganut azas Dominus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
253 — 1020
  • tersebut makaMajelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilanyang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2diputus bersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiil terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel dengan asas dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. Abdul Majid,2. Rukiyah, dkk;KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
88 — 65
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dailildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
114 — 72
  • mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor: 105/G/2018/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara harus dimaknai secara menyeluruh atas kepentinganpemeriksaan dan bilamana diperlukan Hakim Ketua Sidang dapatmemerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TataUsaha Negara, atau pejabat lain yang menyampaikan surat, atau memintapenjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengansengketa, sebagai wujud asas dominus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
83 — 72
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusanobjek sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, dan alatalat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan,maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa a quo, Pengadilanakan menguji dan mempertimbangkan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 7/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 75
  • Putusan No. 7/G/2018/PTUNSRGTergugat dan Tergugat II telan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik;Menimbang, bahwa Pengadilan, berdasarkan asas dominus litis akanmelakukan pengujian dalam permasalahan ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: a.Pengujian dari aspek Kewenangan yaitu mengenai Kewenangan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara pada waktu menerbitkan atau mengeluarkankeputusan yang disengketakan itu; b.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
663 — 411
  • kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan,jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dariHalaman 137 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLGpara pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara yang bersifat aktif (Dominus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
384 — 300
  • dengan Izin produksi yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah dalilyang telah terbantahkan secara hukum mengingat fakta selama persidangan aa quo baik pengakuan para pihak, keterangan saksi dan hasil pemeriksaansetempat menunjukkan bahwa memang benar terdapat tumpang tindih tumpahtindin (Overlapping) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksiantara WIUP milik Penggugat dengan WIUP milik Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negaraberlaku azas dominus
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
737 — 2110
  • Selanjutnya, Majelis Hakimmenyatakan gugatan telah layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbukauntuk umum secara elektonik pada hari Kamis tanggal 14 September 2021,dengan pertimbangan halhal berkaitan dengan dalildalil GugatanPenggugat akan disempurnakan berdasarkan asas dominus litis (keaktifanHakim dalam mencari kebenaran materil) dengan memperhatikan faktafaktahukum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
94 — 50
  • berdasarkan faktahukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyataberkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, makapembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpaharus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama telah menyampaikan pendapat yangmelanggar azas dominus
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp
Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
114 — 57
  • tersebuttelah dianggap sebagai perbuatan membiarkan adanya tindakan kekerasansehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Penasihat Hukum menyatakanunsur membiarkan tidak dipertangungjawabkan kepada Anak dan terkaitpertangungjawaban pihak lain merupakan hal lain yang tidak bisa dijadikansebagai alasan tidak terbuktinya unsur tersebut karena hal tersebut justrumenambah pihak lain yang seharusnya ikut didakwa untukmempertangungjawabkan terjadinya pembiaran atas tindak pidana ini dan halitu merupakan dominus
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
74 — 22
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak dominus litisdalam menentukan' siapa, kapan dan apa yang dapatdimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana,sedangkan Pengadilan hanya mempunyai kewenangansebatas pada luas sempitnya dakwaan yang diajukanterhadap terdakwa dan juga sebagai azas umum bagibadan hukum peradilan untuk tidak menolak perkara yangdiajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya ;.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 151
  • tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku juga AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil GugatanPara Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknyauntuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara diPeradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 66/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
243 — 127
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwaHakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian ataspembuktian (Asas Dominus Litis) ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan buktibukti, Para Pihakmenyampaikan halhal sebagai berikut, diantaranya :1.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp
Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
171 — 72
  • telah dianggap sebagai perbuatan membiarkan adanya tindakankekerasan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat jika Penasehat Hukummenyatakan unsur membiarkan tidak dipertangunjawabkan kepada Para Anakdan terkait pertangungjawaban pihak lain merupakan hal lain yang tidak bisadijadikan sebagai alasan tidak terbuktinya unsur tersebut karena hal tersebutjusttu.e menambah pihak lain yang seharusnya ikut didakwa untukmempertangungjawabkan terjadinya pembiaran atas tindak pidana ini dan halitu merupakan dominus