Ditemukan 218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Korupsi pasal 3 Korupsi pasal 3 Pasal 3 korupsi Korupsi Pasal 3
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 18 Mei 2017 — PT. Beringin Bangun Utama
745 — 682
  • Pasal 20 Jo. 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, serta pasalpasal dari ketentuan hukum lainyang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa PT.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 36/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID. Diwakili Oleh : ABDUL AZIS PANGERAN,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
275 — 258
  • memori banding, namun demikian mengajukan kontra memoribanding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menolakalasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pada akhirnya mohon agarPengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutannya tanggal 1 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebutsepanjang mengenai pembuktian bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan kemudian terbuktimelakukan tindak pidana korupsi
    Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalamdakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telahsesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 08-09-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 59/ Pid.B/2011/PN.SML
Tanggal 9 Januari 2012 — ANTHON SAPAKOLY, S.E
122 — 40
  • Menyatakan terdakwa ANTHON SAPAKOLY, SE telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanaDakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHONSAPAKOLY, SE dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan ;.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 32 /PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI
Tanggal 17 Nopember 2014 — IR. ZAINAL bin MALIK TUA TAMMU
74 — 38
  • Sedangkankedudukan diartikan sebagai fungsi pada umumnya, oleh karenanyakedudukan ini di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagaipelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta.Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidanakorupsi sebagai berikut:1.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS/2012/PT.BTN
Tanggal 3 April 2012 — YAKUB SUGIARTO, SH .
75 — 32
  • lokasi yang akandiperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pelabuhankota Cilegon. 2 22222 222Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHAPTerdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum(onslag van alle rechts vervolging) bukanlah dibebaskan sebagaimanadalam diktum putusan Hakim Tingkat Pertama ; nnnn Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama dalamdakwaan Subsidair telah dinyatakan terbukti Terdakwa melakukan tindakpidana Turut Serta melakukan Korupsi
    pasal 3 Jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADITYO,SH
Terdakwa:
ISMOYO BIN DARMIN
98 — 42
  • . :30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYbagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalasmaupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkanuntuk memperbaiki Seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
89 — 26
  • Untuk itu menurut pertimbangan Majelis perbuatan terdakwalebih tepat memenuhi rumusan unsur melawan hukum secara spesifik padadelik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 64-K/PM.II-09/AD/IV/2013
Tanggal 25 September 2013 — Sertu Sartono, NRP. 21080699941187
91 — 36
  • Asep D Kadarusman) adapermasalahan hukum dan ditahan di lapas karena divonismajelis hakim Pengadilan Negeri(PN) Karawang denganhukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta ataukurungan 1 bulan penjara karena terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jo pasal18 huiruf a, b ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 1999 joUndangundanmg No.20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, sehingga mayarakat memintalangsung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
81 — 35
  • Untuk itu menurut pertimbangan Majelisperbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur melawan hukum secaraspesifik pada delik Korupsi Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001.Dengan demikian penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1)UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 tidak tepat diterapkan dalam perkaraterdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Pendapat Penuntut
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 24 Agustus 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
54 — 33
  • Menyatakan Terdakwa SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMANtidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 jopasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentangtindak pidana korupsi;2.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
84 — 25
  • pidana melainkan bersifat preventif, edukatifdan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana nantidisebutkan dalam amar putusan dipandang telah tepat, layak dan adil dan tidakbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dyatuhipidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    , Pasal 3 jo.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 07/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL
Tanggal 20 Agustus 2014 — M. ZAIRIN, SE, MM BIN H. JARIS
85 — 25
  • perkara pada ke dua tingkat peradilan yang pada Peradilantingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusandibawah ini;Memperhatikan ketentuan undangundang yang bersangkutan dalam perkarain) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi
    pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b. ayat (2) ,ayat (8) jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/ Pid.Sus/ 2012/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 23 Mei 2012 — PADHY RAHARJO Bin SOEGIJARTO HS
50 — 14
  • disaat pemerintahdan rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakanpemberantasan korupsi.147Hal yang meringankan :e Dipersidangan,Terdakwa berterusterang dan tidak berbelitbelitdalam memberikan keterangannya, sehingga memperlancarpersidangan.e terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya telahmelakukan tindak pidana.e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.e Terdakwa berlaku sopan.e Terdakwa tidak pernah dihukum.Memperhatikan akan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi
    , pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuanPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 37/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari
Tanggal 25 Januari 2016 — - MICLE ARYANTO LESMANA
123 — 65
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Februari 2012 — BROTO UTOMO bin SANDIMO
294 — 84
  • Terdakwa tidak pernah dihukum.Memperhatikan akan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuanPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUSNAH, SH Bin JAMHARI
68 — 34
  • Untuk pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 9/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD HERIYANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER
118 — 73
  • Untuk pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atasundangundang nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI AULIA RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ANDRIYANI, SE. Als ANDRI Als. YANI Binti H. PATAMPARI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : RADEN IRWAN PRASETYA ADI, ST. Als. IRWAN Anak Dari ROOM HASTA SUSANTO
140 — 59
  • Untuk Pidana Korupsi pasal 3 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan undangundang Nomor :20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :1.1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Januari 2016 — - ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST
82 — 44
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentangtindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagaiberikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;2.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Putus : 13-05-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN KENDARI Nomor 2 /Pid.TIPIKOR/2013/PN.Kdi
Tanggal 13 Mei 2013 — MUH. RAMIR BIN LA ODE WELENDO
70 — 37
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1.2.Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;Pelaku tindak pidana korupsi perseorang swasta (yang bukan pegawaiNegeri ) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berartibahwa:1.Yang