Saksimenerangkan selama ini setiap proses perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanpengadaan marka jalan atau pasilitaskeselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

Terdakwa menerangkan hingga saat ini belum pernah ada rekomendasidari Kemenhub perihal penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan paku jalan tenaga surya (solarcell) sebagai salah satu bagian dari marka jalan padahal diinternet sudahada list daftar harga satuan paku jalan tenaga surya (solar cell) daridistributor.

MaltusJacklin Kapistrano; Bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan ABK ke luar negeriharus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar

negeri memiliki tugasmengontrol dan memastikan hakhak dan kewajiban ABK yangditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura Perjanjian Kerja di Laut(PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luarnegeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla; Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval

Nomor urut 76 s/d 77, dikembalikan kepada DJOKO PRAMONO 781 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar printout dokumen dengan judul ALUR SURAT berupa tabel yangdiantaranya tercantum PT Panca Duta Karya Abadi dan Itjen Kemenhub serta terdapattulisan tanganb. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : PL.102/P.805/BPSDMP2011 tanggal 19 Juli 2011Perihal : Jawaban Sanggah Bandingc. 1 (satu) lembar copy nota dengan tulisan tangan Kepada Yth Sdr.

di Gunung Geulis Bogor dan dihadiri sejumlahpejabat Kemenhub.

,Bahwa sedangkan yang tidak punya konitribusi namun menerima uangarranger fee contohnya seperti dari personal internal PT HK.Bahwa maksud saksi sebagai ada kontribusi adalah pihak yang terlibatdalam proyek BP2IP Sorong antara lain seperti PPK, panitialelang, KPA.Bahwa kalau pemberian uang untuk IRAWAN ada permintaan sebelumnya,sedangkan untuk pihak yang lain seperti untuk terdakwa BOBBY R.M. saksitidak tahuBahwa namanama pihak pejabat Kemenhub yang ada dalam Postingarranger fee didapat dari IRAWAN

Telepon 08121022727 Tanggal 1/1/2006 s.d. 7/6/2012. 781 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar printout dokumen dengan judul ALUR SURAT berupa tabel yang diantaranyatercantum PT Panca Duta Karya Abadi dan Itjen Kemenhub serta terdapat tulisan tanganb. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : PL.102/P805/BPSDMP2011 tanggal 19 Juli 2011 Perihal :Jawaban Sanggah Bandingc. 1 (satu) lembar copy nota dengan tulisan tangan Kepada Yth Sdr.

Nomor urut 76 s/d 77, dikembalikan kepada DJOKO PRAMONO 78 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul ALUR SURAT berupatabel yangdiantaranya tercantum PT Panca Duta Karya Abadi dan Iten Kemenhub serta terdapattulisan tanganb. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : PL.102/P.805/BPSDMP2011 tanggal 19 Juli 2011Perihal : Jawaban Sanggah Bandingc. 1 (satu) lembar copy nota dengan tulisan tangan Kepada Yth Sdr.

dari :1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor Mk2/11/04/0601tanggal 6411 dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00.2. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK2/11/04/0601 senilaiRp250.000.000,00 beserta 2 (dua) lembar copynya.3. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor MK2/11/04/0601senilai Rp250.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor MK2/11/04/0801tanggal 8411 untuk pembelian barang terkait Kemenhub

:MK1/II/04/0802diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.1 (satu) bendel Dokumen terdiri dari :1.1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuansenilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untukKomitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011(5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti PengajuanKas diminta uang sejumlah Rp1.1 M (satu milyar

:MK1/II/04/0802diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.416. 1 (satu) bendel Dokumen terdiri dari :1.2.1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuansenilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untukKomitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011(5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti PengajuanKas diminta uang sejumlah Rp1.1 M (satu

:MK1/II/04/0802diminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuansenilai 1,1 M (satu milyar seratus juta Rupiah) keperluan untukKomitmen Ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011(5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.417.418.419.420.2. 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti PengajuanKas diminta uang sejumlah

Rp1.1 M (Satu Milyar seratus jutaRupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub 2011tanggal 9 April 2011.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota PengajuanNo.: MK1/II/04/0804 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)keperluan Support untuk P.

LOSSEN, SH, MH (KabagPerjanjian dan pertimbangan hukum Biro Hukum dan KSLN SetjenKemenhub); Saudara AZNAL, SH, MH (Kasubbag Bantuan Hukum BiroHukum dan KSLN Setjen Kemenhub dan Saudari IMELDA M, SH(perancang Peraturan Perundang Undangan Biro Hukum dan KSLNSetjen Kemenhub dari Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan.Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum, ataupun tersangkutdalam urusan pidana;Bahwa benar terdakwa menejalaskan Riwayat Hidup :Terdakwa di lahirkan dari Kedua orang tua Ibu bernama

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar negeri memiliki tugasmengontrol dan memastikan hakhak dan kewajiban ABK yangditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura

Perjanjian Kerja di Laut(PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luarnegeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla; Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat

MaltusJacklin Kapistrano; Bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan ABK ke luar negeriharus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar

Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat ini terdapat 96 (Sembilan puluh enam) lembaga pendidikanyang diapprove oleh Ditjen Hubla dan

Sula dengan Kemenhub/Ditjen Hubud/Kabandara Sultan Babullahuntuk menentukan langkah penyelesaian lebih15 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi telah melakukan :a Mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 048/01/KS/2010 bahwa pada prisipnyaTergugat Rekonvensi (Pemda) tidak keberatan dan sangat mendorong untukrencana Pembayaran Ganti Rugi lahan/tanah (Objek Sengketa) milik Para 33 =161718Penggugat Rekonvensiyang dipakai sebagai lokasi Bandara Emalamo Sananaoleh Ditjen Hubud atas lahan/tanah

Kemudian pada tanggal 19 Agustus2011, Menteri Perhubungan telah menerima perwakilan warga Dea Wai Ipa danDesa Umaloya, yang tetap menuntut pembayaran ganti rugi lahan/tanah BandaraEmalamo yang terletak di atasnya; Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustu 2011 surat Menteri Perhubungankepada Gubernur Provini Maluku Utara No.AU.102/3/13 Phb2011 yang intinyamenyatakan pemerintah pusat prihatin atas terhentinya operasi Bandara Emalamo,maka Kemenhub bersedia menganggarkan pembayaran ganti rugi tanah

Suparto sebagai pimpinan ProyekPembangunan Fakultas Takhnologi Ambon dan Saksi tidak tahu namanya RS.Kusno Wardoyo;Bahwa, Saksi tinggal disitu bersama orang tua berdasarkan SIP dariKemendikbud dan bukan karena orang tua saya kerja di Kemenhub;Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunan atau rumah yang ada di JalanCokroaminoto Nomor 41 itu didasari HGB;Bahwa, saksi tahu bahwa objek tanah itu telah dibeli oleh Ir.

adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dirjen PerhubunganLaut dan dalam pelaksanaan PNBP, ahli melaksanakan monitoringrealisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Bahwa dasar legalitas pelaksanaan pungutan penerimaan negara bukanpajak (PNBP) yang berlaku di Lingkungan Kementerian Perhubungan, padatahun 2014 sampai dengan tahun 2017adalah :@ Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015tentangJenisdantarifatasjenis PNBP yang berlaku di Kemenhub

KU. 404/2/11/DJPL15tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan danPelaporan PNBP yang Berlaku pada Ditjen Hubungan Laut.Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/201 7/PN.Ptk@ Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarifatas jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub; Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Jenis dan tariff atas jenis PNBP yang berlakupada Ditjen Hubungan LautM Peraturan Dirjen Hubla No.

PN.Sdae Bahwa Penggugat keliru dalam mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I) karena Tergugat II bukanlah pelaku usaha melainkanregulator;e Bahwa Penggugat menyatakan kecelakaan pesawat QZ 8501 terjadi karenaTergugat II dan Turut Tergugat lalai, tidak melaksanakan fungsinya secarabenar dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpenerbangan, akan tetapi dalam positanya Tergugat II yang didudukkan setaradengan Tergugat I sedangkan Dirjend Perhubungan Udara Kemenhub

(sudah keluar15 april 2011).2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0802 diminta uangsejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan pembelian barang tanggal6 April 2011.416 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai 1,1 M (satumilyar seratus juta rupiah) keperluan untuk Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V)Proyek KEMENHUB 2011 (5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.2 1 (satu) lembar asli beserta

2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uangsejumlah Rp.1.1 M (Satu Milyar seratus juta Rupiah) keperluan pembelian baranguntuk proyek Kemenhub 2011 tanggal 9 April 2011.417 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :1 1 (satu) lembar asli beserta (satu) lembar copy Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0804senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support untuk P.

Perum Damri stasiun Jayapura dan keterangan Terdakwa,Ternyata dana yang untuk kepentingan diberikan kepada Satuan KerjaSatker) Pengembangan LLAJ Propinsi Papua bukan kepada TerdakwaJohn Philips Pepuho,S.Sit secara pribadi dan dana tersebut digunakan jugauntuk pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian Bus Perintis di JayapuraPutusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 22/PID.SUSTPK/2016/PTJAP 58yakni Pembahasan RKA satuan dana Satuan Ill di bagren Ditjenhubdat dijakarta, Monitoring Biro Keuangan Kemenhub

Bahwa acuan dasar dari pembangunan pelabuhan pendaratan Ikan(PPI) di Fandoi Biak ini yang saksi gunakan adalah peraturanmenteri perhubungan yang nomor dan tanggal saksi lupa, dimanadalam pertauran kemenhub tersebut mengatur tentang kepelabuhanbaik itu pelabuhan nasional, pelabuhan pengumpul dan pelabuhanpengumpan.

Dalam konteks pembangunan PPI memang harusberpedoman kepada permen 08/ th 2012 tentang kepelabuhananperikanan namun karena saksi berpendapat bahwa secara teknisdermaga kemenhub lebih berkompeten. Bahwa terhadap usulan Proposal dari Dinas Kelautan dan PerikananKab. Biak Numfor saksi sudah memverifikasi dan mengklarifikasiproposal tersebut dengan cara melihat dan menilai dokumen dalamproposal tersebut dalam hal kelengkapan persyaratan baikadministrasi maupun teknis.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAANSATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHANKELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA,berkedudukan di Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBMN Kemenhub Gedung Rabo Bank Lantai 6, Jalan AbdulMuis No. 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Nasution Bin AS, S.H.,M.H;2. Sugiyanto, S.Si.,T.,M.Si;3. Taufan Isharmawan, S.H.

Terdakwa menerangkan hingga saat ini belum pernah ada rekomendasidari Kemenhub perihal penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan paku jalan tenaga surya (solarcell) sebagai salah satu bagian dari marka jalan padahal diinternet sudahada list daftar harga satuan paku jalan tenaga surya (solar cell) daridistributor.

Terdakwa menerangkan selama ini setiap proses perencanaan,pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan marka jalan atauPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.149dari.200pasilitas keselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

(Fotokopi sesuai hasil print out);Surat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/JasaPaket Pekerjaan Satker Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas Il Nabire kepada Kepala BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Selaku Kepala UKPBJ Kemenhub, Nomor :020/ FASPEL NABIRE/LPPBMN/VIII/2019, tanggal13 Agustus 2019, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan.

Bukti T.Il.Intv.27Negara Selaku Kepala UKPBJ Kemenhub, Nomor :020/ FASPEL NABIRE/LPPBMN/VIII/2019, tanggal13 Agustus 2019, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan.(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesiakepada Kepala Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UnitKerja Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : PL.104/2/5PHB 2019, tanggal 30 Agustus 2019, PerihalPenetapan Pemenang Tender PekerjaanPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire.

Terdakwa menerangkan hingga saat ini belum pernah ada rekomendasidari Kemenhub perihal penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan paku jalan tenaga surya (solarcell) sebagai salah satu bagian dari marka jalan padahal diinternet sudahada list daftar harga satuan paku jalan tenaga surya (solar cell) daridistributor.

Terdakwa menerangkan selama ini setiap proses perencanaan,pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan pengadaan marka jalan atauPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.149dari.200pasilitas keselamatan (paskes) harus sesuai dengan petunjuk teknis yangdirekomendasikan oleh Kemenhub, hal itu diatur dan dijelaskan dalamKepmenhub Nomor : 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

CUCU MULYANA, DESS, jabatan Direktur Angkutan danMultimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub;4. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianPerjanjian dan Advokasi Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;5. NASUTION BIN AS, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum dan Humas, Seditjen Perhubungan Darat;6. YUSTINUS DANANG RUSDIHANTONO, S.H., M.Sc,jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.

Pada tanggal 12 Nopember 2013, Kementrian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan RI mengundang (Daftar Terlampir, Kakorlantas Polri,Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans,Direktur TIPIDTER Bareskrim Polri, Asdir UM PT PERTAMINA, KaroHukum Kemenhub, Kepala PT Patra Niaga, dan Perwakilan Asosiasi AMTseJawa (Penasehat Hukum) untuk menjadi Pembicara/Narasumber/Hal 65 dari 105 hal Putusan No : 08/G/2014/PTUN.