Ditemukan 1476 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt umpt uppt uupo
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-03-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — ADE IRAWAN, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
169 — 52
  • Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) yang menyatakan sebagai berikut;Pasal 1 angka 5 UU PTDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.1311.12.13.14.Pasal 98 ayat (1) UU PTDireksi mewakili Perseroan baik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ROMI YUNIANTO, ST Bin ZAINI DAHLAN
82 — 38
  • BglMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwapengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan anggaran dasar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf
Pengadilan PN Ngabang Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Samba Sadikin,S.H
2.Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
PT ICHTIAR GUSTI PUDI
469 — 310
  • Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 UUNo.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Bahwa Pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum(rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakantanggung jawab korporasi (corporate liability).
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 19 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SENOPATI, SH
124 — 113
  • Kegiatan PT di luar daripadayang diatur dalam AD adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan UUPT dan AD PT.
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
6859 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • (Pasal 48, Pasal 50 sub 1, 3, Pasal 51 jo Pasal 56 UUPT).2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
143 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUPT terbaru ini masihmempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukumHal. 175 dari 272 hal. Put. No. 264 K/Pid.Sus/2016perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri,sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anakperusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhakmelakukan perbuatan hukum sendiri;PT.PT.STE (Sumatera Timur Energi) bukan Badan Usaha Milik Daerah;Bahwa PT.
    BLJ;2.3Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidakmengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwa apabilapemegang saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka prosedurnyaadalah;a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
    Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandingtidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 62 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwaapabila pemegang saham merasa dirugikan dengan tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris,maka prosedurnya adalah:a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;b.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 71
  • Mengenai kewenangan Pimpinan Cabang dalam mewakiliPerseroan, dapat dijelaskan dengan Pasal 103 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (SelanjutnyaUU PT) mengizinkan Direksi untuk memberi kuasa tertuliskepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perseroan, dalam halini Pimpinan Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk pada Cabang,untuk melakukan tindakan hukum hukum (menandatanganiperjanjian kredit) sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.Berdasarkan Pasal 103 UUPT, Direksi dapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 18-05-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2012 — Tn.WANDY GUNAWAN >< PT.DUTA PERTIWI. Tbk,Cs
136 — 41
  • YahyaHarahap, S.H. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafikaedisi 1, cetakan 2, tahun 2009, hal. 5859, yang menjelaskan sebagaiberikut:"Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya,maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilaisahamnya (limited liability of its shareholders) sebagaimana yangditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 :* Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham(not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 22-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Ny. WINIZAR, dk. VS PT. TRI SUMAJA LINES, dkk.
209 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah(Seperate Entity)Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legalperson) seperti yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT2007, merupakan entitas atas wujud hukum (/ega/ entity) yangterpisan dari pemilftya, dalam hal ini para pemegang saham(shareholders).Hukum Perseroan seperti yang d1rumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antaraPerseroan dengan pemegang saham untuk melindung pemegangsaham
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 535 K/TUN/2016menimbulkan hak kepada PT Belunkut yaitu Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/1991tanggal 19 Agustus 1991 pada diktum kedua huruf e;Bahwa selain itu dalam Pasal 93 ayat (2) VUPT bahwa persyaratandalam Pasal 93 ayat (1) UUPT tidak mengurangi kemungkinaninstansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahanberdasarkan peraturan perundangundangan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 120/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO CS >< PT.NUSANTARA RAGA WISATA
186 — 92
  • Terbatas (Perseroan) adalah organPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;(c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara PT IndoasiaCemerlang dkk melawan STX Coorporation dkk, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahvea berdasarkan pasal 92 UUPT
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 13 Oktober 2015 — PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) yang secara Hukum diwakili oleh BUPATI BATU BARA Melawan PT. BANK MEGA Tbk
131 — 85
  • Bahwa, TERGUGAT adalah Badan Hukum yang berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang didalammelakukan tindakan hukumnya baik didalam maupun di luar Pengadilandiwakili olen Direksi Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1)Undangundang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 191/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tunggono
Pembanding/Penggugat II : Iwan Tunggono
Terbanding/Tergugat : PT. Aetra Air Jakarta
274 — 186
  • Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT yang masingmasing dalam jabatannya merupakan Direksi dan Komisaris dari PT AncolPusaka tegastegas dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuaidengan ketentuan UUPT;AO.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — Zainal Effendi, SE
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun, karena PT tidak dapatbertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PTdiwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut.Direksi wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas (PT) untuk kepentingan danusaha PT (vide Pasal 97 UUPT).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
143 — 58
  • Pasal 3 ayat (2) badan UsahaMilik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undangundang nomor Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya(sekarang dibaca menjadi UUPT. No.40 tahun 2007). Bahwa PERDA No. 3 tahun 2010 tentan Tentang Pembentukan BUMD PT. SMP harusditindak lanjuti dengan setoran modal langsung dari PEMDA SAMPANG, kalau tidakada setoran langsung dari PEMDA SAMPANG, maka PT. SMP belum bisa dikatakanBUMD.
    Bahwa dalam keadaan normal Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi pada masa akhirmasa jabatan, apabila dalam keadaan tidak normal, maka bisa diganti sewaktu waktumelalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan dan UUPT. 40Tahun 2007.Halaman 141 dari 241 Putusan No. 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY2. AHLI : Dr. IMANUEL DJATMIKO,SH.
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
586 — 246
  • Sifat, struktur dan bidang kerja dari PT tersebut.Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya daripertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnyamencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkankepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diaturdalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yang terbit dariadanya duty of care. Duty of care direksi, antara lain:1.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
70 — 37
  • Bank CIMB Niaga, Tbk; (Fotokopi Cap Basah); Pasal 98 dan Pasal 103 UndangUndang No.40 tahunHal 103 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLG232420262728292007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (FotokopiPerundangundangan);T. IL. Intv15.b: Pasal 1655 KUHPerdata ; ( Fotokopi Perundangundangan );T. II. Intv15.c: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan BukuII Edisi 2009 Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung); (Fotokopi Perundangundangan );T. IL.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
420 — 217
  • Begitu pula direktur yang berwenang dalam UUPT kalau pailit menjadi tidak berwenang UU jaminan/hak tanggungantidak bisa disekusi Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kepailitan terhadapdebiturmaka debitur tidak berwewenang mengurus dan mengelola hartakekayaannya.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-08-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 312/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BNI LIFE INSURANCE
Terbanding/Penggugat : TJOE KIM AN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
200 — 157
  • Oleh karenanya gugatan aquo harus atau dapatdiajukan di PN Jakarta Selatan;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia, pertimbanganPutusan PN Medan tersebut demi hukum salah dan melanggarketentuan hukum khususnya Pasal 118 ayat (1) HIR, Undangundang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Perjanjian Polis Asuransi sebagaimana Pemohon Bandinguraikan berikut ini:a.Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidangusaha perasuransian yang memiliki kantor pusat (head quarter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 2 Desember 2009 —
323 — 290
  • Oleh karenanya TERGUGAT IVtidak dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian Para PENGGUGAT (vide Pasal 115ayat 5 UUPT).Hal ini terbukti dengan dibebaskannya TERGUGAT IV dariDakwaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta56Selatan No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel tanggal 15September 2004.Selain itu). pasal 115 ayat 1 UU Perseroan Terbatasmenyatakan:Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan ataukelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasanterhadap pengurusan yang