Ditemukan 1699 data
292 — 119
Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam) hari ;f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOTSANTOSO dan terdakwa I. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H.
Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam)hari; f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOTSANTOSO dan terdakwa I. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMADHal 17 dari 15 Hal.
137 — 84
Fotokopi sesuai aslinya surat tagihan untuk pekerjaan pengukuranTopografi yang dibuat oleh Ahmad Hurairi tertanggal 5 Nopember 2018, yangHalaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99 / Pat.G/ 2019 / PN.Srptelah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda T32 ;So: Asli dari print out hasil transfer antar Bank Domestik dari rekeningSeven Dreams Bali ke rekening atas nama Ahmad Hurairi, yang telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
129 — 30
Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas(Pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil PerikananHidup atau Mati).2. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dansurveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.3.
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Bony Chandra Gunawan
146 — 546
Tarakan.Bahwa pimpinan BKIPM dalam hal menyangkut penegakanhukum yang terkait Kewenangan BKIPM selalu mengajak Saksikarena Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Tatapelayanan dan Penyidik PNS di Kepala Seksi Tata Pelayanan diBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan yang mempunyai tugas dan tanggung jawabyaitu; Mencegah tersebarnya hama penyakit ikan karantina danmutu hasil perikanan dan sumber daya alam hayati diProv.Kaltara baik yang masuk ekspor/import dan domestik
309 — 127
HJRAH HARAMAIN adalah Perusahaan atau Badan Hukum milikPARA TERGUGAT, yang bergerak di Bidang Jasa Wisata Ibadah dan BiroPerjalanan Pemberangkatan Jemaah Umroh, Haji Plus, Wisata Domestik, danInternasional atau Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Agen Wisata, Biro PerjalananWisata. Yang berkedudukan di Kota Medan, beralamat Kantor di Jalan Garu IIA, No. 52 B Medan Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, KecamatanMedan Amplas ;3.
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
200 — 123
P5 tentang laporan dan surat pengiriman barang berupa sampah domestik;6. P6 tentang bukti transfer pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat ;7. P7 dan P12 tentang laporan polisi terhadap presdir Tergugat besertatanda terima barang bukti;8. P8, P9, P11, P13 tentang perjanjian jual beli limbah Non B3 antaraPenggugat dan Tergugat ;9. P10 tentang perjanjian jual beli limbah B3 antara Penggugat dan Tergugaty;10.
1245 — 1627 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 17 P/HUM/202114.75.76.77.Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baiksecara domestik maupun internasional, penggunaan pakaian seragamdan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah bagian dari hakkebebasan beragama yang dijamin pemenuhannya oleh negara;Jaminan terhadap hak untuk menggunakan atribut agama terbagimenjadi 2 (dua) yaitu jaminan positif dan jaminan negatif.
bahwapenggunaan simbol agama merupakan bagian dari hak beragama dimana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhinya;Secara khusus, berdasarkan General Comment Nomor 22: The right tofreedom of thought, conscience and religion, angka 4 (Bukti TI21) yangditerbitkan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights,dikatakan bahwa hak menjalankan ibadat mencakup penggunaan simbolagama, seperti penggunaan pakaian keagamaan;Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baiksecara domestik
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
926 — 286
Bank Pembangunan DaerahJawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tok (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiridari: Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak51,17 % Saham/ Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak28,38 % Saham/Permodalan Masyarakat :e Domestik sebanyak :9.10 %e Asing sebanyak : 11.35 %Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT.
BankPembangunan Daerah Jawa Timur, Tok (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiri : Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak51,17 % Saham/ Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak28,38 % Saham/Permodalan Masyarakat :e Domestik sebanyak :9.10 %e Asing sebanyak : 11.35 %Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT.
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun sampai denganpersidangan terakhir, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak pernah menyampaikan dokumenpendukung yang dapat mendukung pernyataannya tersebut.Bahwa berkaitan dengan tempat penyerahan dan kondisipengiriman, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) juga tidak pernah menyampaikan dan membuktikanperhitungan perbedaan antara penjualan domestik dan penjualanekspor baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saatpersidangan ini.Bahwa faktanya pula,
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
249 — 130
;APDB: : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung daripertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periodekwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal dan Iltahunberjalan.; Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalanditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalandengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dantingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan ;Bagian Kedua.
195 — 467
P5 tentang laporan dan surat pengiriman barang berupa sampah domestik;6. P6 tentang bukti transfer pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat ;7. P7 dan P12 tentang laporan polisi terhadap presdir Tergugat besertatanda terima barang bukti;8. P8, P9, P11, P13 tentang perjanjian jual beli limbah Non B3 antaraPenggugatdan Tergugat ;9.
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
187 — 54
Edy Sumito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Karantina Perikanan di Kijang yang bertugasmemberikan pelayanan tentang kegiatan ekspor dan domestik yang berkaitandengan ikan;Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN TpgBahwa saksi bertugas di pelabuhan Kijang sejak awal tahun 2017;Bahwa surat yang dikeluarkan adalah sertifikat hasil mutu dan persetujuanmuat;Bahwa Surat Persetujuan muat dikeluarkan setelah ada Sertifikat hasil mutudari Karantina di Tanjungpinang
261 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengaruh negatif terhadap pengusaha konvensionaldapat juga disebabkan oleh pengusaha yang berbasis teknologi kekiniansemakin cepat menguasai khususnya pasar domestik sehingga dapatmenyingkirkan pengusahapengusaha konvensional yang tertinggalsehingga daya saingnya rendah.
269 — 153
.% A PDB, : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yangdihitung dari Pertumbuhan ProdukDomestik Bruto yang mencakup periodekwartal Ill dan IV tahun sebelumnya danperiode kwartal dan II tahun berjalan.4.
488 — 198
tersebut mempermasalahkan melaksanakanperjanjian sekaligus meminta ganti rugi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjiantersebut, ada dua hal yang berbeda pengakhiran dan pembatalan ; kalau misalnya diameminta pembatalan pada saat yang bersamaan dia juga meminta mengakhiri berartidia mengatakan bahwa saya mengakui perjanjian yang saya dibuat tapi saya inginmembatalkan ;Bahwa mengenai sumbersumber Hukum arbitrase di Indonesia, baik arbitrase lokalmaupun arbitrase Internasional, dalam kontek peraturan domestik
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas(Pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil PerikananHidup atau Mati).2. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dansurveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.3.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
110 — 61
Perlu diketahui bahwa JTFC merupakanperusahaan terbesar dalam sektor industri perikanan tuna diJepang, artinya memiliki hubungan kerjasama dengan JTFCmerupakan sebuah pencapaian yang dapat membuka peluangkeuntungan terbaik bagi perusahaan agensi awak kapal diIndonesia (domestik).12.3Bahwa, artinya PENGGUGAT masih memiliki prospek usaha yangbaik dan oleh karenanya patut dinilai memiliki potensi kemampuanuntuk menyelesaikan kewajibannya dikemudian hari.Manfaat restrukturisasi seharusnya dapat dirasakan
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
negeri dan dalam 5 tahun dipersyaratkan sekitar 80% komponentersebut harus sudah dibuat di dalam negeri.Dengan adanya program ini akan memperkuat struktur industri komponenotomotif nasional, sehingga semakin besar peluang untuk mewujudkankemandirian industri otomotif di dalam negeri, termasuk mobil merekoriginal Indonesia.Menjawab tantangan tersebut diatas, industri otomotif Indonesia dituntutuntuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dengan hargaterjangkau untuk keperluan pasar domestik
101 — 43
Malra dalam angka, dan buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Malra ; Bahwa benar semua Badan/Dinas yang mengusulkan Anggaran Belanja kepada PemerintahDaerah harus melalui Bapeda sebagai transit sebelum ke panitia anggaran Pemda,disesuaikan dengan rencana kerja Pemda ; Bahwa pada tahap pertama unit mengusulkan ke bupati Cq.
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
235 — 93
BANIberdasarkan alasanalasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 atau biasa disebutSEMA 7 tahun 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata HakimHakimAgung MA RI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 diHotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkanbahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalanputusan arbitrase domestik