Ditemukan 60975 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang.
Ii. kementerian pertahanan ri;
Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Register : 11-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI., II. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
122 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI., II. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 26 Februari2018 Nomor: Kep.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sadr.Suwito, Dkk., (9 orang) Pekerja/Buruh CV Mega Jasa alamat Jalan CiptoMangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
Register : 26-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 37/PDT/2018/PT KPG Tanggal 15 Mei 2018 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
43 — 15
43 — 15
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq.DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.
Register : 05-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/TF/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
Register : 12-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PDT/2019/PT KPG Tanggal 8 April 2019 — Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq. KEPALA DESA LELA VS -. THOMAS AQUINO MOAT JAE da RATO, DKK
63 — 24
63 — 24
Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq. KEPALA DESA LELA VS -. THOMAS AQUINO MOAT JAE da RATO, DKK
Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. GubernurProvinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq.
Kementerian Perindustrian Rl, Cq. KEPALADINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTT, beralamat diJalan W.J.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — MARSONO vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN Para Turut Termohon : 1. INSIN SUTRISNO., 2. NGATINAH., 3. TRI HANDAYANI., 4. FAHIMAH;;
136 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARSONO vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN Para Turut Termohon : 1. INSIN SUTRISNO., 2. NGATINAH., 3. TRI HANDAYANI., 4. FAHIMAH;;
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
813 — 1169 — Berkekuatan Hukum Tetap
813 — 1169 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;PT ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Jalan T.B.Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M.
DIREKTURJENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, II. PT ANEKATAMBANG Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 11 April 2019 yangHalaman 8 dari 10 halaman.
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 23/Pdt/2020/PT TTE Tanggal 7 Juli 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
116 — 0
116 — 0
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Register : 05-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/TF/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
Putusan Nomor 429 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala BidangBimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor B301 1/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli2020 hal penjelasan;Dalam Pokok Sengketa:1.
Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/ Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;.
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
251 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Kuningan, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Fathlurachman, S.H.,M.M., jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018;ll.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
272 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
507 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
507 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Jarasman Sihombing, jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Termohon Peninjauan Kembali;DanDIREKTUR JENDERAL MKEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 89, Kuningan, Jakarta Selatan12190;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
Putus : 15-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 76/PDT/2012/PTK Tanggal 15 Januari 2013 — Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
50 — 23
50 — 23
Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
DirekturJendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia CQ. KepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HamProvinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala KantorImigrasi Kelas II Maumere, berkedudukan di JalanAdi Sucipto No. 24 Waioti Alok Timur, Maumere,Kabupaten Sika pasessessesseseresteeeseenc eesDalam hal ini diwakili oleh kuasa Marianus Moa, SH,Marianus Renaldy Laka, S.H, dan FalentinusPogon, S.H, ketiganya Tim Penasehat Hukum dariKantor LBH.
Register : 18-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PDT/2021/PT TTE Tanggal 23 Februari 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA
LAWAN
UMIAN MAKPAL, DKK
149 — 38
149 — 38
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2020/PT. TTE Tanggal 18 Maret 2020 — KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA
vs
RUDI SUMAMPOW, DKK
68 — 31
68 — 31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
KEMENTERIAN DALAMNEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.
Register : 21-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
145 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Direktur Persyaratan Kerja DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Kementerian Tenaga Kerja RI, berupa Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang PerjanjianKerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindo dengan SP. PAR.
menyelesaikan perkara ini:Menetapkan perkara a quo dilanjutkan;Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkaraSengketa Tata Usaha Negara ini;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku PejabatTata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia, berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, NomorKEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang Perjanjian Kerja Bersamaantara PT Jakarta Tourisindo dengan SP PAR PT Jakarta Tourisindo(SP PAR JAK TOUR), FSP PAR REF PT Jakarta Tourisindo Unit KerjaGrand Cempaka Resort & Convention Hotel.
SP PAR REF HotelCempaka Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untukmencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia, Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentangPerjanjian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/TF/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
Putus : 08-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13 /PDT /2020/PT.TTE Tanggal 8 Mei 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
221 — 88
221 — 88
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
Kementerian Dalam Negeri Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah KabupatenHalmahera Selatan Cq.
Register : 04-07-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3155/PDT.G/2010/PN.JKT.PST Tanggal 14 April 2011 — ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
31 — 0
31 — 0
ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN