telah memperoleh kekuatan hukumtetap yaitu melaksanakan eksekusi terhadap barang buktidalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama TerpidanaHalaman 14 dari 48 Putusan Nomor 159/Padt.G/2015/PN.SmnC.1)SUBIYANTO HARJOSUDARMO adalah sah menurut hukum,sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakanpelaksanaan eksekusi lelang barang bukti ( barang rampasan )yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman merupakanperbuatan melawan hokum ;7) Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064

dilakukan jualbeli dariTergugat Ill kepada Tergugat Ill juga dilakukan dihadapan Notaris Ny.Restiaty Nahumarury SH di Ambon No. 150/2012 tanggal 04 Mei 2012kemudian telah dilaporkan pula pengalihan hak milik atas persil tanahitu pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 9 Mei2012, sehingga nyatanyata dari obyek sengketa yang dimaksudkanPenggugat bila dipertentangkan dengan persil tanahn SHM No. 1464tidak ada hubungan hukum satu sama lain, padahal menurut putusanMahkamah Agung RI No. 9064

Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antaraPENGGUGAT dengan para TERGUGAT I, Il, Ill, IV, V dan VI atas sebidangtanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.272 Tahun 1995.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak;Bahwa TERGUGAT I, Il, Ill, IV, V dan VI dengan PENGGUGAT benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata,

Penggugat menyatakan bahwapermohonan Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita 6 (enam)diatas ternyata dikembalikan oleh Turut Tergugat Il dengan alasan tanahyang dimohonkan oleh Penggugat tersebut merupakan asset PemerintahDaerah Kabupaten Sambas yang akan diserahkan kepada TurutTergugat terlihat jelas bahwa Turut Tergugat tidak memilikihubungan hukum dengan Penggugat karena belum terjadiperbuatan/peristiwa hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat .Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 9064

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya Syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak., dengan demikian gugatan aquo patut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuurlibel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar

Hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak;B.

Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indoensia tanggal 13 Desember 1985Nomor 9064 K/Sip/1985 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang di pengadilan adalah adanya perselisihan antara dua pihak;Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir)Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut, oleh MajelisHakim telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 8 April 2015 Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

Berdasarkan uraian hukum di atas, gugatan Penggugat SALAH ALAMATdan NON RECHTSBETREKKING ditujukan terhadap Tergugat Il danditarik sebagai Tergugat Il dalam perkara Aquo, padahal dasar hubunganhukum yang menimbulkan wanprestasi sebagaimana didalilkan adalahperjanjian Pihak Penggugat dan Tergugat , oleh sebab itu tidak ada10hubungan hukum antara Tergugat Il dengan Penggugat hal ini sejalandengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 Desember 1958No. 9064 K/ Sip/ 1958 yang isinya "Syarat mutlak untuk

Desember 1958, Nomor 9064.K/Sip/1958, syarat mutlak untukmenuntut seseorang di hadapan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak.TERGUGAT VI tidak pernah melakukan perikatan apapun denganPENGGUGAT, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI tidakterjalin hubungan hukum, maka gugatan yang demikian itu tidakmemenuhi syarat hukum, sehingga setidaktidaknya tidak dapat diterima.Para TERGUGAT VI mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenanmempertimbangkan Yurispridensi1 Putusan Mahkamah Agung RI

Hal ini sejalan dengan putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064.K/Sip/1958 yang isinyasyarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adallahadanya perselisihan hukum antara dua pihak;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang diajukan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;2.

dengan bebas dengan persyaratan harusmendapatkan izin instansi terkait karena menyangkut keselamatanpenerbangan yang aturannya terdapat di dalam UndangundangKawasan keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di KeputusanMenteri Nomor 14 tahun 2010 yang mengatur zona luar dalam Bandara;e Bahwa oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGATdengan TERGUGAT II atas kepemilikan bidang tanah milik PENGGUGAThal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No.9064

Hal ini sejalan dengan putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064.K/Sip/1958 yang isinyasyarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adallahadanya perselisihan hukum antara dua pihak;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diajukan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan jJawaban dalam pokok perkara;Tergugat Intervensi Il/Tergugat Asal menolak dengan tegas seluruh dalilgugatan Penggugat Intervensi, kecuali yang kebenarannya diakuli secarategas oleh Tergugat

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak";Bahwa khusus untuk Tergugat Il, gugatan para Penggugatterhadap Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Ildengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadapTergugat II adalah salah alamat.Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio

oleh Petugas KPKNL Sidoarjo Nomor 1110/46/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 772.750.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440099912211 atas nama RPL 032 PDT Kejari Kota Pasuruan;

RW 03, Mojayan, Klaten, dengan Nomor Polisi terpasang L 8004 TL beserta dengan kuncinya;

Daridalil yang dipermasalahkan Penggugat tersebut diatas, selain tidakjelas gugatannya juga keliru karena syarat perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata adalah adanyaperselisihan hukum antara kedua pihak, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/SIP/1998yang isinya :Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara dua pihak.Hal 16 Put. No. 642/Pdt/2018/PT.DKI5.

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisinan hukumantara dua pihak";Bahwa khusus untuk Tergugat Il, gugatan para Penggugatterhadap Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 13865 KUHPerdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Ildengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadapTergugat Il adalah salah alamat.5.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No. 9064/K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut Seseorang didepan pengadilan adalah perselisihanhukum antara dua pihak. Bahwa khusus untuk Tergugat IV denganPenggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat IVadalah tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana yang dimaksuddalam perkara a quo karena pemiliknya sudah jelas adalah tanah adatmilik ahli waris alm Leonard Tomboy yakni Ny.

Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat sampai dengan VII atas sebidang tanahsebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukumantara dua pihak;Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat benarbenartidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak. Dengan demikian, gugatan Penggugat terhadapTergugat III benar benar tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata, dimanatidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA1.

pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yaitu. melaksanakanHalaman 14 dari 41, Putusan No.118/PDT/2016/PT YYKeksekusi terhadap barang bukti dalam perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama Terpidana Subiyanto Harjosudarmo adalahsah menurut hukum, sehingga tidak ada dasar hukum untukmenyatakan pelaksanaan eksekusi lelang barang bukti (barangrampasan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Slemanmerupakan perbuatan melawan hukum ;Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064