Sleman, DaerahIstimewa YogyakartaSelanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar permohonan pemohon tentang pencabutan perkaraNomor 101/Pdt.P/2019/PN.Smn.Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSleman pada tanggal 8 Maret 2019 dalam Register Nomor101/Pdt.P/2019/PN.Smn;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon hadir

Surat Kuasa Khusus, Nomor101/183.14/HK/VI/2016, tanggal 9 Juni 2016.2. Surat Kuasa Khusus, Nomor104/183.14/HK/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016;3. Surat Kuasa Khusus, Nomor 579/Q.4.21/06/2016, tanggal 9 Juni 2016;4. Surat Kuasa Khusus Substitusi, Nomor 602/Q.4.21/06/2016, tanggal 9 Juni 2016; Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN.SMDSelanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatatdalam Register perkara perdata, perkara Permohonan Nomor101/Pdt. P/2018/PN. SNG., atas pencabutan tersebut;3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Permohonankepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluhenam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari : Kamis, Tanggal11 Oktober 2018, oleh kami : GORGA GUNTUR, SH. MH.

putusan tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 101/PDT/2020/PTPBR, tanggal 13 Juli 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 34/Akta/Pdt/2020/PN Btm juncto Nomor101

beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1302 K/Pdt/2021Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 1 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru)= Nomor101

Perjanjian Kerja Komnas Perempuan dengan Penggugatdengan Nomor : 26/KNAKTP/SDM/SPK Internal/IV/2010 tertanggal 19 April2010 atas Nama Arie WidodoBahwa pada tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Jendral KomnasPerempuan Nomor : 11/KNAKTP/SK Sekjen/II/2013 tentang PegangkatanBadan Pekerja atas nama PENGGUGAT didalam surat tersebut menyatakanbahwa Penggugat sebagai karyawan Tetap sejak tanggal 27 Maret 2013dimana Pegangkatan tersebut dilakukan oleh TERGUGATBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor101

tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangat beralasan hukumjika Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakartaTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANI.Il.Il.Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan Tergugat pada tanggal 19Juli 2016 sebagaimana Surat Keputusan Nomor101

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor101/KNAKTP/SEKJEN/SK/VIV/2016 tentang Pemberitahuan PemutusanHubungan Perjanjian Kerja tertanggal 19 juli 2016 atas nama Arie Widodoyang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor101/KNAKTP/SEKJEN/SK/VIV/2016 tentang Pemberitahuan PemutusanHubungan Perjanjian Kerja tertanggal 19 juli 2016 atas nama Arie Widodoyang diterbitkan oleh Tergugat;4.

Untuk ini Pimpinan KomnasPerempuan melalui Sekjen mengirimkan surat pemberitahuan pemutusanperjanjian kerja tertanggal 19 Juli 2016, Nomor101/KNAKTP/Sekjen/SK/VI/2016.

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Nomor101/KNAKTP/SEKJEN/SK/VIV2016 atau dalam hal ini disebut sebagai obyeksengketa juga telah sesuai dengan ketentuan tentang Pemutusan HubunganKerja, knususnya Pasal 105 ayat (1) UU ASN,Karena itu TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakanbahwa TERGUGAT telah melanggar UU ASN.6. Bahwa TERGUGAT membatah dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star; 1 (satu) buah Plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat; 1 (satu) buah plastik berwarna hitam; 1 (satu) unit handphone samsung J2 Warna Hitam; 1 (satu) unit handphone Samsung Model GTE1205T;Masingmasing dipergunakan dalam perkara atas nama TerdakwaDonika Saputra Alias Doni Bin Bujang;Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor101

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili perkaraTerdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Jambi Nomor94/PID.SUSLH/2018/PT.JMB tanggal 12 Desember 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor101/Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 16 Oktober 2018 yangmenyatakan Terdakwa Ahmad Drianus Alias Mad Bin Saher terbuktisecara sah dan

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor101/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 3 April 2018, yang dimohonkan bandingtersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Terbanding A, semula Tergugat A;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Pembanding, semula Penggugat tidak dapat diterima;2.

Nomor 2715 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2019sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor101/Pdt.G/2017/PN Pdg., Juncto Nomor 146/PDT/2018/PT PDG, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan

pekerjaan TidakBekerja , tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANGSelanjutnya disebut Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas berkas perkarayang bersangkutan Telah mendengar keterangan Penggugat dan telahmemeriksa semua alat alat bukti Penggugat di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyapada tanggal 1 April 2011 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 4April 2011 di bawah perkara Nomor101

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohonputusan lain yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari hari persidanganperkara ini, Penggugat telah menghadap' sendiri dalampersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagaikuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmidan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor101/Pdt.G/2011/PA.Pdg tanggal 19 April 2011;Menimbang, bahwa

agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa MinaesaJaga Ill Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaManado pada tanggal O02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor101

Penetapan No.101/Pdt.P/2020/PA.MdoMenimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor101/Pdt.P/2020/PA Mdo, tanggal 20 Juli 2020, tentang Pembebasan BiayaPerkara, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para pemohon;2.

Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyahyang kemudian kaidah tersebut diambil sebagai pendapat Majelis, kaidahtersebut berbunyi sebagai berikut :Artinya : Kemadiaratan itu harus dihilangkanMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangandengan hukum maka dapat dikabulkan dengan mengubah/membetulkanpenulisan nama Pemohon dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Nomor101

Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis Paiminsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Nomor101/33/V/1986 tanggal O8 Mei 1986 diubah menjadi MarwahSukasnopaimin;3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisannama tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaPolokarto, Kabupaten Sukoharjo;4.

Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor101/Pdt.G/2019/PN Pdg,., tanggal 15 Januari 2020;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang NomorHalaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 33/PDT/2020/PT PDG.101/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat:Dalam Pokok Perkara:1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor101/Pdt.G/2019/PN Pdg., tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuktingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah).Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 olehKami Taswir, S.H., M.H.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor101/91/V/1962 tanggal 26September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, nazegellen dan telah nyatasesuai dengan aslinya, (bukti P.2);3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon (Asropi) Nomor 3302080702059454tanggal 10052008, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas,nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);4.

Menetapkan nama Pemohon (ASROPI Bin SANRAKIS) yang tertulis dalamdalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan Nama KASIMIN BinSAMAKIN yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor101/91/V/1962, adalah nama satu orang.3.

kesimpulanyang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Amt.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan adanyakesalahan dalam penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor101

Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor101/02/VII/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanLampihong, Kabupaten Balangan tanggal 28 Juni 2004 sebagai berikut: Nama Pemohon tertulis: Yazid Aumapali diubah menjadi Yazid Amnapali; Tempat tanggal lahir Pemohon tertulis: Halong, 100184 diubah menjadiHalong, 10011984;Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Amt. Tempat tanggal lahir Pemohon Il tertulis: Jungkal, 280382 diubahmenjadi Jungkal, 28031986;3.

082273010907kemudian Petugas melakukan interogasi kepada terdakwa tentangkepemilikan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut terdakwamengakui bahwa Narkotika Golongan Jenis sabu adalah milikterdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara : Narkotika jenis shabutersebut yang dibeli terdakwa dari SdrKUNTO (DPO/belumtertangkap) seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudianterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dairi untuk proseshukum selanjutnya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor101

kepada terdakwa tentangkepemilikan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut terdakwamengakui bahwa Narkotika Golongan Jenis sabu adalah milikterdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara : Narkotika jenis shabutersebut yang dibeli terdakwa dari SdrKUNTO (DPO/belumtertangkap) seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengantujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres Dairi untuk proses hukumselanjutnya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor101

selanjutnyaTerdakwa melakukan transaksi Narkotika Gol. jenis sabu denganKunto; Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau tidak berhak untuk memilikinarkotika; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannyadan terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) maupun ahli; Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Sdk Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat buktisurat berupa :Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor101

lalu Terdakwa menerikan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) kepada Kunto;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor101/10154/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Soaduon Siagian, SE selaku Pemimpin CabangPT.

lalu Terdakwa menerikan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah) kepada Kunto;Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor101/10154/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatanganioleh Soaduon Siagian, SE selaku Pemimpin Cabang PT.

ParaPemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dankarena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonanmaka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka yang meminta Pengadilanmenerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menetapkan identitas Pemohon dalam akta nikah nomor101

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yangdikuatkan dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 dan keterangan saksi I dan saksiII maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurutAgama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWonocolo Kodya Surabaya sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor101

Ismail, Tempat tanggal lahir Tongko 15 Juni 1978, Jenis Kelamin Lakilaki ,Tempat tinggal Kelurahan Karangan,Kec.Gandangbatu, Kab.Tana Toraja, Pekerjaan wiraswasta.Selanjutnya disebut Tergugat I;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat;Telah membaca berita acara persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secaratertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor101/Pdt.G.S/2018/PN Mak, pada tanggal 7 Desember 2018;Menimbang

dalam kantong baju yang terdakwapakai, setelah itu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentangbarang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang buktiyang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawaterdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas Ganja kering denganberat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ke Polsek Medan Area Medanguna penyelidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor101

dalam kantong baju yang terdakwapakai, setelah itu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentangbarang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang buktiyang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawaterdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas Ganja kering denganberat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ke Polsek Medan Area Medanguna penyelidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor101

Bahwa setelah itu saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentangbarang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barangbukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;= Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas ganja kering dengan berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluh enam) gram ke Polsek Medan Area Medan guna penyelidikan lebihlanjut;= Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;= Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor101

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013 yangHalaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019dimohonkan banding tersebut;3.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor719 K/Pdt/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah membatalkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., tanggal24 Juni 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor101/Pdt.G/20014/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013;Dan Mengadili Sendiri:Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/20191.

., tanggal 24 Juni 2015 juncto PutusanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor101/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013;2.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/ Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan;Atau:Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamhal ini yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembalimohon putusan yang seadiladilnya

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor101/141/Tahun 2017 + Tentang Pemberhentian Kapitalaung DanPengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama KecamatanTatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Mei 2017;3.

hubungan hukum dengan Terbandingdahulu Penggugat baik bersifat pribadi, maupun secara langsung serta secaraobjektif dapat ditentukan, karena berdasarkan Bukti P2 Keputusan Nomor 66Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Terbanding dahulu Penggugat telahdiangkat sebagai Kapitalaung/Kepala Desa Kalama Kecamatan Tatoarengperiode tahun 20132019 yang mendapat Rekomendasi dari Pembandingdahulu Tergugat Nomor 800/09/2783 tanggal 10 Desember 2012 (Bukti P4)dan berdasarkan Keputusan Tergugat tanggal 29 Mei 2017 Nomor101

sengketa a quo telah sesuai denganperaturan yang berlaku dan tidak melanggar asasasas umum pemerintahanyang baik;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Tergugat tanggal 29 Mei 2017 Nomor 101/141/Tahun2017 Tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan PenjabatKapitalaung Kampung Kalama Kecamatan Tatoareng (KabupatenKepulauan Sangihe (Bukti P1=T5);Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan TingkatPertama menyatakan Keputusan Tergugat tanggal 29 Mei 2017 Nomor101

Penggugat akibat dari tercemar nama baik sebesarRp50.000.000, 00;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uangpaksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000, 00(satu juta rupiah) per7 (tujuh) hari apabila lalai dalam melaksanakanputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap atas tanah a quoberikut rumah berdasarkan Surat Keterangan Hiban Nomor101

Kerugian Penggugat akibat dari tercemar nama baik sebesarRp50.000.000, 00;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayaruang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per7 (tujuh) hari apabila lalai dalammelaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yangtetap;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bes/ag)yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap atas tanaha quo berikut rumah berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor101