ALAMSYAH CS >< PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA CS

Chevron Pacific Indonesia) perihal: SK KepalaBPMIGAS No. 0058/BP0000/2010/SD yang pada pokok isinya adalahmendiskusikan teknis pelaksanaan termasuk amandemen terhadapPKB yang berlaku.

Chevron Pacific Indonesia) selama periode tersebut;c.

Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) yangtelah berakhir hubungan kerjanya karena pensiun dini, sedangkan ParaTurut Tergugat adalah serikat pekerja yang tercatat di PT.

Bahwa berdasarkan faktafakta dan dalildalil yang PENGGUGATsampaikan adalah telah sangat keliru dan bertentangan denganfakta fakta yang sesungguhnya sepanjang mengenai perundinganpembuatan, pembaharuan dan perpanjangan perjanjian kerjabersama (PKB) antara Turut Tergugat lil dengan perusahaan PT.Chevron Pacific Indonesia. (TERGUGAT);3.

Chevron Pacific Indonesia;Bahwa merujuk pada poin tersebut dia tas, terhadap segala sesuatuyang berkaitan hubungannya dengan peran dan fungsikeserikatpekerjaan yang dalam menjalankan haknya salah satumembuat perjanjian kerja bersama berdasarkan UU RI NO. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

ASIA PACIFIC COALINDO ; PT. TIDARSATU ANTARNUSA

ASIA PACIFIC COALINDO, beralamat di Wisma Tamara Lt.7Suite 701 JI. Jend. Sudirman, Kav. 24 Jakarta, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya 1. KALISUTAN, S.H., 2. MAHMUDIL ANWAR, S.H., 3.ROSYANI S.H., SUTOMO, S.H., Advokat dan Pengacara Law FirmKALISUTAN ANWAR, berkantor di JI. Anggrek Garuda II/44, Blok ,Slipi, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26September 2005 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:PT. TIDARSATU ANTARNUSA, berkantor di JI.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;

PT PACIFIC INDOMAS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT HALDIN PACIFIC SEMESTA dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PURBADY JONATAN tersebut;

PT HALDIN PACIFIC SEMESTA VS PURBADY JONATAN,

PUTUSANNomor 46 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT HALDIN PACIFIC SEMESTA, diwakili oleh Direktur UtamaAlisjahbana Haliman, berkedudukan di Jalan Jababeka IV BlokC Nomor 3A, Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530, ProvinsiJawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mata RajaSimarmata, S.H., dan kawan,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT HALDIN PACIFIC SEMESTA dan Pemohon PeninjauanKembali II: PURBADY JONATAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkansebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimAgung pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.

PACIFIC GRANITAMA;

Pacific Granitama adalah perusahaan yang bergerakdalam bidang pengolahan batu granit yang hasil produksinya sematamata ditujukan untuk tujuan ekspor ke Singapore. 100% untuk tujuanekspor.

Pacific Granitama,NPWP: 01.717.987.0223.001, alamat: Jalan Raya Pangka, Nomor 88, Meral,Karimun, Pekanbaru, alamat korespondensi: Menara Batavia Lantai 18, JalanKH. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat, 10220, sehinggga jumlah yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak :a.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim memberikanpendapatnya sebagaimana tertuang dalam putusan a quo padahalaman 21 alinea ke1 dan ke2 sebagai berikut:Bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding, biaya yangdisengketakan tersebut dicatat sebagai biaya transportasi;Bahwa Pemohon Banding juga mengakui adanya kesalahan pencatatanpenjualan kepada Pacific Granite Singapore Pte.ltd, Pemohon Bandingmelakukan pencatatan secara gross, kKemudian pada saat Pacific GraniteSingapore Pte.ltd mengirim

memo advice yang di dalamnya terdapatbiaya angkut yang menjadi tanggungan Pacific Granite Singapore Pte.ltdberikut tagihan dari pemilik kapal kepada Pacific Granite SingaporePte.ltd, Pemohon Banding keliru dalam melakukan jurnal penyesuaian;Halaman 16 dari 20 halaman.

Pacific Granitama, NPWP: 01.717.987.0223.001,alamat: Jalan Raya Pangka, Nomor 88, Meral, Karimun, Pekanbaru,alamat korespondensi: Menara Batavia Lantai 18, Jalan KH.

PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;

./2017, tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Anmed Hayel Saeed, jabatan Direktur PTPacific Palmindo Industri;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES

PUTUSANNomor 4428/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1118/PJ/2019, tanggal 5 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00575/NKEB/WPJ.02/2018 tanggal 8 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00002/107/14/218/17 tanggal 14 Februari 2017, atasnama PT Pacific Indopalm Industries, NPWP02.365.427.0218.000, beralamat di Jalan Raya DumaiBasilamBaru KM. 14, Lubuk Gaung Sungai Sembilan, Kota

CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DELTA PACIFIC INDOTUNA,

DELTA PACIFIC INDOTUNA, berkedudukan di Jalan Veteran LinkIV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, SulawesiUtara, dalam hal ini diwakili oleh Eljasa Bahalwan, Direktur PT. DeltaPacific Indotuna, selanjutnya memberi kuasa kepada : Drs.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4678/PJ/2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 12 Desember 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC

Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PTChevron Pacific Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP311/WPJ.02/2016 tanggal29 Januari 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00001/201/13/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP14/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Secara Jabatan, atas nama : PT Chevron Pacific

PACIFIC INDOBARA

PACIFIC INDOBARA, beralamat di Jalan Kuningan Raya,Komplek Kuningan City AXA Building Lantai 39, Jakarta Pusat,Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat sampai dengan V telahmengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat diHal. 1 dari 7 hal.Put.Nomor 231/Pdt.SusPHI/2014depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial

Pacific Indobara dengan gajiRp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);e Sedangkan Penggugat V sebagai Humas di PT.Pacific Indobaradengan gaji sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa PT.

Pacific Indobara adalahpekerjaan yang bersifat tetap, yang mana sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 63 ayat (1) berbunyi bahwa Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di buat secara lisan,maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pacific Indobara (Tergugat) Tetapi Para Penggugatmengakui sebagai Pegawai /Pekerja/Buruh dari PT.

Pacific Indobara (Tergugat)yang tidak pernah mempunyai hubungan perjanjian kerja dalam bentukapapun antara Para Pekerja yakni Para Penggugat dengan Tergugat,sehingga secara tegas Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalambentuk apapun dengan Para Penggugat baik dalam bentuk akta/suratperjanjian kerja ataupun hubungan pekerja dengan pengusaha dalam hal iniTergugat.

SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL); PUJO SANTOSO

SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL), berkedudukandi Jalan May.Jend. Sutoyo S No.151 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal inimemberi kuasa kepada DR.

Salam Pacific IndonesiaLines (SPIL) dan Pujo Santoso berlaku terhitung sejak tanggal 15 Oktober2008;3. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar hakhak PenggugatKonpensi atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan danpengobatan serta uang penggantian cuti periode tahun 2008 berjumlahRp.26.961.000, (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu riburupiah);4.

SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL) tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara aquo dibawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnyabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004, dan perubahan keduadengan

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili Albert B. M.Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT. CHEVRONPACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. EVISAVITRI, S.H., jabatan Senior Tax Advisor PT. ChevronPacific Indonesia;2. WIDYASTUTI, jabatan Tax Analyst PT. Chevron PacificIndonesia;Halaman 1 dari 39 halaman.

Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR(Lampiran 8) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay theIncome Tax including the final tax on profits after tax deduction asset forth at subsection 1.2(r) of this Section IV, assume anddischarge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including valueadded tax, transfer

Chevron Pacific Indonesia, NPWP:01.308.508.9081.000, alamat: Gedung Sentral Senayan Lantai 11, JalanAsia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyeluruhan Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayara.

bahwa pertimbangan Majelistersebut adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:3.1.1.3.1.2.3.1.3.Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumenyang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali berupaperincian atas biaya overhead, General Ledger daninvoice dapat diketahui bahwa terdapat biaya overheadyang berasal dari tagihan Chevron USA Inc. atas jasacounseling and service, corporate security,procurement, human resources dan others yang telahdilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentingan PTChevron Pacific

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/201 73.2.7.Pertamina) dan PT Caltex Pacific Indonesia tanggal 15Oktober 1992 pada Section XIIl Other Provisions angka2.

HALDIN PACIFIC SEMESTA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

HALDIN PACIFIC SEMESTA lawan EKA SRIARYIANTI, S.E.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI

/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3997/PJ/2019, tanggal 23 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PACIFIC

2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific

HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi

BORNEO PACIFIC VS BUPATI TANAH BUMBU, DK

Bahwa TERGUGAT kemudian ternyata telah menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor188.45/516/DISTAMBEN/2012 tanggal 20 Desember 2012 TentangPembatalan Izin Usaha Pertambangan PT Borneo Pacific (TB. 08 DESPR121) yang isinya membatalkan :a) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/120/PWTL/D.PE tanggal 22Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Kepada PT.BORNEO PACIFIC kode wilayah : 120 PWP 08.

;b) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/140/KP/D.PE tanggal 31Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.BORNEO PACIFIC (TB.08 DESPR 121);c) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20EX/KP/D.PE/2009tanggal 20 April 2009 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksploitasi kepada PT. BORNEO PACIFIC (TB 08 DESPR 121);d) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/20PP/KP/D.PE/2009,tanggal 20 April 2009 tentang Pemberian Kuasa PertambanganPengangkutan dan Penjualan kepada PT.

BORNEO PACIFIC (TB.08DESPR 121);e) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/008/IUPOP/D.PE/2009,tanggal 29 Juni 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambanganoperasi produksi kepada PT. BORNEO PACIFIC;. Bahwa sebagai kelanjutan dari penerbitan Keputusan Pembatalan tersebutdiatas, beberapa hari kemudian TERGUGAT menerbitkan Keputusan BupatiTanah Bumbu sebagai berikut ini:a.

Borneo Pacific (TergugatIl Intervensi) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin No. 11/G/2010/PTUN.BJM, tanggal 1 Juli 2010juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimanatelah dibatalkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 99K/TUN/2011 antara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan BupatiTanah Bumbu (Tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi),tanggal 26 Mei 2011..

Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi), tanggal 26Mei 2011;b. Salinan Penetapan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin Nomor II/6/PENEKS/2010/PTUN.BJMantara PT. Berkat Banua Inti (Penggugat) melawan Bupati Tanah Bumbu(tergugat) dan PT. Borneo Pacific (Tergugat II Intervensi), tanggal 20November 2012;c.

SAMUDRA PACIFIC MARINE

PACIFIC MEDAN INDUSTR

PT DELTA PACIFIC INDOTUNA,

./2013tanggal 20 Desember 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DELTA PACIFIC INDOTUNA, beralamat di Jalan Veteran Link.IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung,Sulawesi Utara, diwakili oleh Tuan Eljasa Bahalwan selakuDirektur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.