menyebutkan Proposal adalah kelengkapan permohonankerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkatFakultas dan PAU; 22 = 20> nnn non nnn nnn nn nnn nnn nnn nn anneMenimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan MitraUniversitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020Tahun 2016 sebagai berikut:Pasal 11;(2) Perjanjian keriasama (PKS) atau memorandum of Agreement(MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ DirekturSekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi

oleh karena Bukti T32 dimaksudkan sebagaipermohonan untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari KetuaDepartemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP Ul, namunpada saat permohonan itersebut diajukan ternyata PerjanjianKerjasamanya telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakimberkeyakinan bahwa surat Bukti T32 tertanggal 14 Februari 2018 hanyaformalitas karena kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan),bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk dapat persetujuanataupun delegasi

diperiksadan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalamREKONPENSI Nomor:9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yangmenyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah danseksama kepada pihak TERBANDING DAHULU TERGUGAT DALAMKONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menurut tata carapemberitahuan secara delegasi

KONVENSIIIPENGGUGAT DALAM REKONVENSI 1, TERBANDING II DAHULUTERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI IIdan TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT DALAMKONVENSIMembaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugihtelan memberi kesempatan kepada pihak PEMBANDING DAHULUPENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI untukmemeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Suratpemberitahuan secara delegasi

Nomor: W9U7/1752/Hk.0211/2020 kepadaKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Pengadilan Negeri Gunung SugihKlas Il tanggal 2020 yang hingga saat ini belum kembali;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugihtelan memberi kesempatan kepada pihak TERBANDING DAHULUTERGUGAT DALAM KONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalamSurat pemberitahuan secara delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat I tanggal 9 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIe Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;Relaas Turut Tergugat

II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;Untuk Turut Tergugat IIIRelaas Turut Tergugat II tanggal 17 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 2 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013Relaas Turut Tergugat III tanggal 14 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013Relaas Turut Tergugat II tanggal 13 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013Untuk Turut Tergugat IVe Relaas Turut Tergugat

IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember

2013 ;e Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I, TurutTergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Tergugat HI, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dianggap tidakmenggunakan haknya dalam persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No.1

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilansidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untukTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III, Turut TergugatIV, Tergugat, Surat Pengantar Nomor W11.U23/2204/HK.2/IX/2019/zz, tanggal30 September 2019, namun relaas panggilan sidang dari Pengadilan NegeriJakarta Utara belum dikembali; Turut Tergugat , relaas panggilan PengadilanNegeri Cikarang tanggal 4 Oktober 2019 ; Turut Tergugat II, Surat PanggilanSidang, delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04Oktober 2019; Turut Tergugat Ill, Surat Panggilan Sidang, delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Oktober 2019, untukpersidangan hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 ; Tergugat, Surat PanggilanSidang, delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12November 2019; Turut Tergugat I, Relaas Panggilan Pengadilan NegeriCikarang tanggal 8 Nopember 2019; Turut Tergugat II, Surat Panggilan Sidang,delegasi dari Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belumkembali; Turut Tergugat IV, relaas Panggilan Pengadilan Negeri Cikarangtanggal 25 November 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 10 Februari2020; Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Surat Pengantar dari PengadilanNegeri Cikarang Nomor W11.U23/678/HK.02/II/2019/zz, tanggal 25 Februari2020, namun hasil relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatanbelum kembali, untuk persidangan hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 ; TurutTergugat II, Surat delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal06 April 2020; Turut Tergugat III, Surat delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 30 Maret 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 20April 2020, telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidakmempergunakan haknya

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang paling

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasHal 11 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFTI fm IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : E.815Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawainegeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 612.CHGIST 201 G nnnBahwa, peraturan pemerintah yang dibentuk atas dasar perintah dari undangundang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundangundangan atasdasar delegasi

Dengan demikian, secara umumperaturan perundangundangan delegasi adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundangundanganyang lebih tinggi.

Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundangundangan demikian. 222 0nn renner nn nn nnn nnneeBahwa, tepat dan benar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai peraturanperundangundangan atas dasar delegasi (delegated legislation) dariUndang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPOKOK K@pBQaWaIEM 9

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bengkalisselaku delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan SitaEksekusi atas objek perkara yaitu berupa kebun kelapa sawit yangterletak di Blok F08 sampai dengan Blok F35 dan Blok G10 sampaidengan G34 Desa PklI.

Ekesepsi Obscuur Libel;Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Pembantah pada halaman 4,5, dan 6 angka 3 dan 4 surat Bantahannya, menurut Terbantah adalahsuatu hal yang tidak perlu ditanggapi karena apa yang dilakukan olehPengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan delegasi dari PengadilanNegeri Pekanbaru, sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku;20205.

Eksepsi Obscuur Libel :Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis.

No. 124/PDT.G/2011/PN.PBR tertanggal 20 Mei 2014dan meminta bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untukmelaksanakan sita eksekusi yang dimaksudkan dalam penetapan tersebut,oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis selanjutnya mengeluarkanPenetapan dengan surat No. 16/PDT/EKSPTS/2014/PN.PBR Jo. No. 124/PDT.G/2011/PN.

maka harus pula dihubungkan denganketentuan di dalam : === 22+ n 222 no nnn nn nnn nn nnn cnn nnn ne nnn eenHal 5 Putusan No. 198/B/2017/PT.TUN.SBYPasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukanoleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangwajib berdasarkan : = 222022 on none nnn nnn ene nnn nnn nen nenea. peraturan perundangundangan ; dan Pasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukanpenjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. ; Menimbang, bawa atas dasar delegasi perundangundangansebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor :6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor :7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,Pasal15 terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desaketentuannya diatur di dalam : Hal 8 Putusan No. 198/

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukumFETS gm nnn nnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalamsengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan Atrubusi danKewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam Kewenangan Mandatadalah pada pemberi mandat bukan

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTangerang pada tanggal 02 Maret 2021.Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan Kuasa HukumPembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada TerbandingHalaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT.BTNsemula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2021 melalui delegasi oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telahmengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera

Pengadilan Negeri TangerangNo.945/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 17 Februari 2021;Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini, AtauApabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et Bono).Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kKesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( inzage ) masingmasing kepada Kuasa HukumPembanding semula Tergugat tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Kuasa HukumTerbanding semula Penggugat melalui delegasi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal11 Nopember 2020 dibawah register Noomor 298/W/Pdt/2020/PN Cbn.Sedangkan untuk Tergugat Turunan Ahli Waris Ahli Waris dari Ang Di Eng NioAls Ang Lie Ing/Henny Wijaya) atas nama David Wijaya, Anton Wijaya (AHU) danA Kim tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaaspanggilan delegasi

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilanNomor : 72/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 9 Nopember 2020, Turut Tergugat II tidakdatang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidanganwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilanNomor : 72/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 6 Nopember 2020, Turut Tergugat IIItidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaaspanggilan delegasi

Tas.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais menerangkan bahwa padatanggal 22 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais telahHal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 97/Pid /2019/PT BGL.mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPara Terdakwa melalui delegasi Jurusita/Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 81/Akta.Pid.B/2019/PNTas;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 dari PenuntutUmum tersebut sebagai Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tais pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan kepada Para Terdakwa melalui delegasi Jurusita/Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 November 2019 Nomor 81/AktaPid.B/2019/PN Tas;Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Tais tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor 81/Akta.Pid.B

/2019/PN Tas telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan kepada para Terdakwatertanggal 31 Oktober 2019 melalui delegasi surat dari Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 81/Akta.Pid.B/2019/PN Tas sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Bengkulu;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Agustus 2021Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mpw tersebut ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor18/Pdt.G/2020/PN Mpw Jo Nomor 15/Akta.Pdt/2021/PN Mpw yang dibuatdan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah,menerangkan bahwa permohonan banding dari Penggugat telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melaluiHal 3 dari 11 halaman Putusan No. 83/PDT/2021/PT PTKkuasanya dilaksanakan melalui delegasi

Relaas penyerahan memori banding yang dibuat dan dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwapada tanggal 23 September 2021 salinan memori banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semulaTergugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanyatelah diserahkan/dilaksanakan melalui delegasi oleh Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 28 September 2021 ;.

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dandilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021 masingmasingkepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semulaTergugat dan melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaBarat menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 kepadaTerbanding Il semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untukmempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas)

Bahwa dalil mengenai kesepakatan dengan Pemerintah KabupatenKepulauan Talaud diwakili oleh Lurah Melonguane Barat tergugatbantah dan tolak dengan tegas karena Lurah Kelurahan MelonguaneBarat tidak bisa bertindak mewakili pemerintah Daerah kecuali jikadengan tegas dan jelas kepada Lurah Melonguane barat telahdiberikan delegasi dan atau mandat untuk mewakili PemerintahDaerah.Dan faktanya kepada lurah dimaksud tidak ada surat delegasidan atau surat mandat yang diterbitkan oleh BUPATI KEPULAUANHal. 8

dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....TALAUD yang dengan tegas memberikan delegasi dan atau mandatuntuk bertindak mewakili BUPATI KEPULAUAN TALAUD.Sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata bahwa salah satusyarat sahnya kontrak adalah kecakapan untuk membuat suatuperikatan.

Sehingga denganadanya fakta bahwa tidak ada surat delegasi dan atau mandatsebagaimana diuraikan di atas maka pejabat LURAH dimaksud secarahukum dipandang tidak cakap bertindak.Selanjutnya ketika kita melinat kembali kesepakatan yang didalilkanoleh Penggugat. Pada kesepakatan yang didalilkan oleh penggugatsetelah kita melihat dokumennya ternyata dokumen itu bukandokumen kesepakatan tetapi berita acara dan lurah yangmenandatangani hanya berkapasitas mengetahui bukan sebagai pihakyang bersepakat.

rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaituPanitera Muda.Perdata Muchsin SH,MH yang menyatakan bahwa pada tanggal24 Juli 2017 dengan Akta no 6/Akta.Pdt.2017/PN Pgp pihak Penggugat telahmengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Pangkalpinang. tanggal 13 Juli 2017, Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Pgp,untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah Delegasi

bandingperkara no 23/Pdt.G/2016/PN.Pgp tertanggal 28 Nopember 2017 kepada KetuaPengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Panitera/atas nama Ketua PengadilanNegeri Pangkalpinang;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) Nomor :23 /Pdt.G/.2017/PN Pgp, dengan surat noW7.UI/1744/HK.02.177/8/2017tertanggal 2 Agustus 2017 dan surat noW7.UI/374/HK.02.33/2/2018 tertanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat olehan.Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Panitera AchyarParmika,SH,MH secara delegasi

yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri .Jakarta Pusat yaitu perihal Delegasi Pemberitahuan memeriksa berkasperkara(inzaghe). telah memberi kesempatan kepada pihak = Terbanding/semula Tergugat serta relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage) perkara banding dari Jurusita Pengganti Jakarta Pusat tertanggal 20Pebruari 2018 kepada Terbanding I/dahulu Tergugat ;Membaca risalah pemberitanhuan memeriksa berkas perkara(inzage)no 23/Pdt/G/2016/PN.Pgp tertanggal 2 Agustus 2017 serta tertanggal

yang telah diberikantersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang menyatakan:Pasal 13(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Delegasi dapat menggunakansendiri wewenangnya yang telah diberikanmelalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan.Bahwa meskipun wewenang mencabut izin tidak diatursecara khusus namun Pejabat TUN yang menerbitkanizin pada dasarnya berwenang mencabut izinHalaman

Berbeda dengan Pejabatdelegasi, apakah tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab sipemberi delegasi atau penerima delegasi, karena esensi dalamPemberian delegasi adalah semua sudah diambil alih;Bahwa dalam rangka tertib administrasi, mengambil alin Delegasi harusdisampaikan secara tertulis, karena dalam administrasi dasarnya bisaditandatangan dan kemudian dia mengambil alih;Halaman 248 dari 316 halaman.

Putusan Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT Bahwa suatu keputusan itu sumber kewenangannya berdasarkan tigahal, yaitu ada atribusi, delegasi dan mandat.

Khusus terhadap delegasi,suatu urusan yang telah di delegasikan menjadi tanggung jawabpenerima delegasi; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, bahwa di dalam proses delegasi, pemberidelegasi itu dapat mengambil alin kembali untuk melakukan apa yangtelah di delegasikan dan hal itu dimungkinkan bahwasannya pejabatyang telah menerima delegasi, untuk kemudian mencabut kembalisesuatu yang telah di delegasikan.

Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh wewenang melalui delegasi, tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delegasi;Menimbang, bahwa selanjutnya secara teori dan asassebagaimana telah diuraikan dibagian awal, pada suatu pelimpahanwewenang melalui delegasi, pemberi delegasi (de/egans) tidak dapat lagimenggunakan wewenangnya tersebut kecuali delegasinya tersebutdicabut atau ditarik terlebin dahulu dengan syarat adanya pertentangandan penyimpangan dalam pelaksanaannya atau yang secara normatifditentukan

Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dibacakan tanpahadirnya Tergugat Il maupun Kuasa Hukumnya, maka pemberitahuanputusan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal ataspermintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pemalang (delegasi), padatanggal 15 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa HukumPenggugat telan mengajukan permohonan banding pada tanggal

Permohonan BandingNomor 14/Pdt.G/2021/PN Pml Jo Nomor 8/Pdt.Bdg/2021/PN Pml yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiHalaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 552/Pdt/2021/PT SMGPengadilan Negeri Pemalang kepada Terbanding semula Tergugat danTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 25November 2021 (delegasi

upaya hukum banding tersebutPembanding semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan memori banding tanggal 16 November 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 November2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26November 2021 (delegasi

secara sah danpatut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal08 Desember 2021;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPemalang telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat ,kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding, masingmasing padatanggal 23 November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II padatanggal 25 November 2021 (delegasi

Segala kewenanganPejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut muncul karena adanya delegasikewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentangHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN SoePerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Menimbang bahwa delegasi merupakan kewenangan yang bersifatdistributif, yang berarti kewenangan tersebut diberikan dari atasan

Konsep delegasi adalah adanyapelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain,sehingga ketika suatu kewenangan telah dilimpahkan dari pemegang delegasikepada penerima delegasi maka secara mutatis mutandis telah terjadi peralihantanggung jawab.

Begitu pula ketika pemegang kewenangan atributif telahmengalihkan tanggung jawab dan kewenangan dari penerima delegasi yanglama kepada penerima delegasi yang baru, maka penerima delegasi yang lamatidak dapat lagi menggunakan kewenangannya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan konsep tanggung jawab hukumtersebut maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat telah salahmenempatkan subjek hukum perorangan/manusia pribadi (natuurlijk persoon)yakni Drs. Adrian H. A.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada perjanjian yang menjadipokok persengketaan (Dokumen Kontrak Nomor Setwan.012/345/3/2016Tanggal 30 Agustus 2016) adalah perjanjian yang dibuat oleh PPK sebagaipenerima kewenangan berdasarkan delegasi dari PA/KPA selaku pejabat yangmemiliki kewenangan atributif berdasarkan undangundang (Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sehingga dalam halini PPK dalam perjanjian

Biaya Pengiriman Delegasi Rp 143.000,007. Redaksi Rp. 10.000,008. Materai Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 913.000,00(sembilan ratus tiga belas nbu rupiah)Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Soe

tim 315 yaitu tim yang memperjuangkan pengaktifankembali UndangUndang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yaitu UUNo.45 tahun 1999 khususnya mengenai pemekaran Provinsi Irian JayaBarat yang sempat dinon aktifkan oleh pemerintah pusat;Bahwa Tim 315 adalah gabungan beberapa unsur masyarakat yangmeliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemudadan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana Penggugatberasal dari unsur LSM Kabupaten Manokwari;Bahwa Penggugat juga ikut sebagai delegasi

tim 315 yang berangkat keJakarta pada bulan September 2002 dengan penanggung jawab KomnasReaktivitas Provinsi Iraian Jaya Barat dibawah panji Irian Jaya CrisisCenter;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya ditampungdi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;Bahwa di Jakarta Penggugat bersama delegasi Tim 315 lainnya bertemudengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Il DPR RI dan terakhir bertemudengan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri;Bahwa hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut, Pemekaran

lan@yahoo. co. idEmail delegasi : delegasi.pdtpnambonyahoo. com Ambon , 4 Januari 2015Nomor : w2701/ 2% sae. 02/1/2019Lampiran 2 Ll (satu) Berkas FasasiPerihal : Permohonan Pemeriksaan dalamTingkat Kasasi, Perkara PerdataNomor : 119/Pdt.G/2016/FH.Amb Kepada YTH :Bapak Ketua Mahkamah Agung RIUSP. Direktur Pranata dan TataLaksana Ferkara PerdataDirektecat Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung RIJin.