Bahwa gugatan tidak priematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuan7PageMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;3.

Bahwa gugatan tidak prematur , karena gugatan harta bersama tidak dilarang mestigugatan perceraian belum incraht (berkekuatan hukum tetap ) menurut hukum acaradibolehkan mengajukan gugatan perceraian bersamaan namun ketentuanMahkamah Agung tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu perkara (satukesatuan) dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung hanya mengatur , pengajuangugatan harta bersama terpisah (perkara tersendiri) dengan gugatan perceraian/permohonan talak ;13Page3.

Mei 2016 s/d Desember 2016 = 8 bulane Upah pokok : Ro2.206.000,00 (UMP Sumsel Tahun 2015)Jumlah : Rp17.648.000,00Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak menjalankan Putusan Sela danjikalaupun membayar, Tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebesarRp17.648.000,00 saja, untuk itu Penggugat juga meminta kepada MajelisHakim perkara a quo memerintahkan Tergugat untuk membayar upahselama proses perselisihan PHK ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht

Ro18.560.000,00e Uang Penggantian Hak 15% : Ro9.048.000,00Total : Rp69.368.000,00Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisinan PHK ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampai dengan BulanDesember 2016 sebesar Rp17.648.000,00 berdasarkan SK GubernurSumatera Selatan Nomor: 838/kpts/disnakertrans/2015 tanggal 24November 2015);Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisihnan ini berjalan sejak Bulan Mei 2016 sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht

2 (Seperdua bagian);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk petitum point nomor 5 (lima), patutdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 6,Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakimmenghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Menimbang, bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(incraht van gewisde) dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikatkepada para pihak yang berperkara

, sehingga pihakpihak yang terlibat dalamputusan tersebut terikat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tersebut, selainitu putusan yang mengandung titel eksekutorial dapat dilaksanakan secarapaksa terhadap pihakpihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebutsecara sukarela, oleh karenanya tanpa diminta oleh pihak Penggugat pun,dengan sendirinya putusan perkara a quo apabila telah berkekuatan hukumtetap (incraht van gewisde) Tergugat maupun Turut Tergugat harus tunduk danmematuhi isi putusan

Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampaiputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht VanGewisjde) sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);3.2. Nafkah iddah yang diperhiutungkan perbulannya seebsar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnyaberjumlah Rp 5.000.000, x 90 hari = Rp 15.000.000,(lima belas jutarupiah);3.3.

Ttetetap (Incraht Van Gewisjde) dengan rincian perbulannya Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);oe Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Nafkah iddah perbulannya sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) x 90 hari= Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);4. Menghukum pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayar Mutah sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah);5.

Bahwa adanya putusanputusan yang sudah incraht sebagaimanatersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo jelas terang dannyata sama, artinya apa yang digugat atau diperkarakansebelumnya sama dengan apa yang di perkarakan sekarang antaralain :>Subjek hukumnya sama artinya (antara penggugat sekarangdengan tergugat A/terbanding/pemohon kasasi/pemohonPeninjauan Kembali (PK) (perkara terdahulu yang sudah incraht)memilliki hubungan dalam bentuk satu keturunan/satu ranji yaituantara mamak (paman) dengan

>Objek hukumnya sama artinya :a.Perkara terdahulu maupun perkara aquo samasama terletak diAlai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang.b.Perkara terdahulu luas tanah/lahannya juga sama artinyasebelum bersertifikat (Saat berperkara dahulunya) luasnyadiperkirakan lebih kurang 17.000 M2 dan setelah diukur olehpihak BPN (setelah perkara terdahulu incraht) dan kemudiankeluar Sertifikat Hak Miliknya yang tercatat a/n tergugat 1 s/d 28maka luasanya menjadi 17.660 M2..

Eksepsi Nebis In IdemBahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah tanah dengan luas17.600 M2 yang terletak di Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara KotaPadang.Bahwa sebelum perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Padang,maka yang menjadi objek perkara sekarang ternyata (Sebagaimana tersebutdiatas) sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang dan bahkan sudahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) yang dikenal dengan :Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 68/Pdt.G.2009/PN.Pdg,tanggal 9

ditahan.Menyatakan barang bukti :. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah)1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 5.000, (Lima ribu rupiah)2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000, (dua ribu rupiah)1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (seribu rupiah)aa @ hf2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)(telah dirampas untuk negara dalam berkas Perkara PAIDI SAPUTRA BinTAPSILI, dkk dan perkara tersebut telah Incraht

)1. 98 (Sembilan puluh delapan) Lembar kartu Remi warna merah,2. 3 (tiga) botol M 150, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah), telah dirampas untuk dimusnahkan dalamberkas Perkara PAIDI SAPUTRA Bin TAPSILI, dkk dan perkaratersebut telah Incraht)5.

Putusan Nomor:92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyadengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukanHalaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smlgugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo.Bahwa dengan demikian seyogyanya gugatan perlawanan atas penetapan sitaeksekusi dinyatakan eror in persona dalam kategori diskualifikasi, sehinggapatut

Putusan Nomor : 92PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakan berkekuatan hukumtetap (incraht), sehingga dalil dalam gugatan perlawanan sita eksekusi tidakrelevan dan harus ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.3.

Putusan Nomor 92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyaHalaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.Bth/2019/PN Smldengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukangugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkaraaquo.Menimbang, bahwa terhadap eksespsi tersebut Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Perlawanan paraPerlawan

Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar uang denda sebesar Rp.500,000, (lima ratus ribu rupiah), apabila lalai atau tidak mau memenuhikeputusan pada Point 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas terhitung sejakputusan ini hukum tetap (incraht) ;Bahwa Pasal 41 ayat 3 Kemerindag Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Yo.

Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar uang denda sebesar Rp.500,000, (lima ratus ribu rupiah), apabila lalai atau tidak mau memenuhikeputusan pada Point 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas terhitung sejakkeputusan ini berkekuatan hukum tetap (Incraht).Bahwa atas Putusan BPSK tersebut yang kini telah berkekuatan Hukum Tetap padatanggal 16 Mei 2016 dan Pemohon Keberatan tidak ada mengajukan keberatan atasPutusan BPSK tersebut sampai batas waktu yang ditetapkan yaitu selama 14 (empatbelas hari jam

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa oleh karena sengketa kepemilikan/keperdataan antaraPara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah diselesaikan melaluiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor439/Pdt.G.1994/PN.Jkt.Sel Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 402/PDT/1996/PT.DKI Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor4499 K/Pdt/1998 yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atasketerlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputusdan incraht van gewisjde zack;11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapununtuk mentaati isi putusan ini;12. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebihdahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada bantahan, bandingmaupun kasasi13.

Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang mana apabila terjadi perubahan, maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah Penetapan perubahanPengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahanPengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan perceraiansudah cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 70 ayat(1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohonuntuk mengikrarkan talaknya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht

2.000.000, dan Penggugat Rekonpensi dapat menerimanya,berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutadalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami sebagaimana pasal 34ayat 1 dan 3 UU No 1 tahun 1974 pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam makatuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan dengan menghukumPemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 2.000.000, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap(incraht

Safaruddin untuk biayapasang siring jalan tanah Terdakwa.e Untuk membiayai Operational penanganan perkara perdatamenggugat SKB sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Membayar jasa Operational penasehat hukum pada saatmenggugat SKB kurang lebih sekitar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) dengan putusan yang sudah incraht dariPengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 6/PDT.G/2015/PN.KTBdengan hasil putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima kemudian di tingkat banding ke pengadilan

Safaruddin untuk biayapasang Siring jalan tanah Terdakwa.e Untuk membiayai Operational penanganan perkara perdatamenggugat SKB sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Membayar jasa Operational penasehat hukum pada saatmenggugat SKB kurang lebih sekitar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) dengan putusan yang sudah incraht dariPengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 6/PDT.G/2015/PN.KTBdengan hasil putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima kemudian di tingkat banding ke pengadilan

(lima puluh juta rupiah).e Membayar jasa Operational penasehat hukum pada saat menggugat SKBkurang lebih sekitar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) denganputusan yang sudah incraht dari Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:6/PDT.G/2015/PN.KTB dengan hasil putusan menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima kemudian di tingkat banding ke pengadilantinggi banjarmasin Nomor: 103/PDT/2015/PT.BJM tanggal 27 januari 2016dengan gugatan tidak dapat diterima.e Memberi bantuan operasi kepada keluarga

Berdasarkanpertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan sertipikatyang dimohonkan dalam objek sengketa a quo secara prosesual sudahdiselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman sampai putusan kasasiMahkamah Agung dan sudah incraht, tetapi secara substansial tanahsebagaimana tersebut dalam objek sengketa masih harus dimaknaisebagai tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan sebagaimanaketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman

Menyatakan Tergugat tidak berhak melakukan jual beli terhadapagunan/ jaminan kredit milik Penggugat berupa sebidang tanah danrumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Parit Pangeran,Kelurahnan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, KotaPontianak sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap( incraht);4.

Menyatakan Tergugat tidak berhak memerintah pengosonganagunan/jaminan kredit milik Penggugat berupa sebidang tanah danHalaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PTKrumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Parit Pangeran,Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, KotaPontianak sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap( incraht);5.

Terdakwa dalam perkara yang dijalani telah diputus oleh Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut danterhadap putusan Majelis Hakim tersebut telah berkekuatan hukumtetap (incraht) dimana, terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima,isi dari putusan Majelis Hakim tersebut hingga putusan Majelis Hakimpada pengadilan tingkat akhir dan telah dieksekusi.2.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sama padalocus dan tempus delicti yang sama dan perbuatan (felt) yang samadengan yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat akhir yangtelah berkekuatan hukum tetap (incraht) dan telah dieksekusi.Namun apabila kita cermati dan teliti perkara a quo yang sedang berjalanmerupakan perbuatan para terdakwa yang menjual suatu lahan tanah milik PT.Trisukes Jembartama kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan dariperbuatan tersebut dilakukan berbeda

Terdakwa dalam perkara yang dijalani telah diputus olehMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara tersenut dan terhadap putusan Majelis Hakimtersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht) di manaTerdakwa dan Penuntut Umum telah menerima isi dariHal. 31 dari 40 hal. Put. No. 94/PID.B/2012/PTRputusan Majleis Hakim tersebut hingga putusan MajelisHakim pada Pengadilan tingkat akhir dan telah dieksekusi.2.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yangsama pada locus dan tempus delicti yang sama danperbuatan (fiet) yang sama dengan yang telah diputus olehMajelis Hakim pada tingkat akhir yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht) dan telah dieksekusi.Namum apabila kita cermati dan teliti perkara aquo yang sedang berjalanmerupakan perbuatan para Terdakwa yang menjual suatu lahan milik PT.Trisukses Jembartama kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan dariperbuatan tersebut dilakukan berbeda

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011terhitung dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015antara lain sebagai berikut:Upah Proses:Upah + Tunjangan Tetap = Rp.6.000.000 X 3bulan =Rp18.000.000,00Tunjangan Hari Raya tahun 2014 =Rp. 6.000.000,00Uang penggantian perumahan serta pengobatandan perawatan ditetapkan 15% X Rp24.000.000,00 =Rp.3.600.000,00 +Total = Rp27.600.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Atau sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht

membayar upah dan seluruh hakhakPenggugat selama proses, sekalipun masih ada upaya hukum kasasisebagaimana Penggugat Uraikan di bawah ini :Upah Proses:Upah + Tunjangan Tetap = Rp.6.000.000 X 3bulan = Rp18.000.000,00Tunjangan Hari Raya tahun 2014 = Rp6.000.000,00Uang penggantian perumahan serta pengobatandan perawatan ditetapkan 15% X Rp.24.000.000, = Rp3.600.000,00 +Total =Rp27.600.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)Atau sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht

Pengadilan AgamaDenpasar berdasarkan putusan Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 28November 2013;Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata akan berkekuatanhukum tetap (/ncraht) setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan itu dibacakanHal.5 dari 8.Pen.No.212/Pdt.P/2017/PA.Mpwbilamana kedua belah pihak hadir di sidang pembacaan putusan atau sejakputusan diberitahukan jika salah satu/kedua belah pihak tidak hadir di sidangpembacaan putusan;Menimbang, bahwa jika putusan belum berkekuatan hukumtetap(incraht

Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat atau obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih;