Ditemukan 4688531 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal 1. salah menerapkan hukum; 2. tidak mengadili sebagaimana mestinya; Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwaan kedua Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwa kesatu Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5352 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — ARSIN B. bin BALUNTI
83 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 214/Pdt.G/2019/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
85 — 35
  • Semula sebagai Penggugat sekarangsebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara tersebut;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamsalinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA. JPtanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal1441 Hijrah, yang amarnya berbunyi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 08-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6017 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 8 Nopember 2022 — NOVI RAHMAN HIDAYAT
395 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 88 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
112 — 18
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 12-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 190/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
92 — 39
  • Nafkah selama iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

    3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

    4. Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;

    5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    -

    Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupamut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atassesaat sebelum ikrar talak diucapkan;4.
    tertera dalamsurat keterangan domisili;Bahwa tanda terima permohonan banding dan memori banding Nomor1258/Pdt.G/2019/PA JT, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25Oktober 2019;Bahwa, berdasarkan surat keterangan pernyataan banding telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2019 danditandatangani oleh Terbanding dan juru sita pengganti Pengadilan Agama JakartaTimur;Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana telahdisampaikan Termohon dalam jawabannya yang
    No. 190/Pdt.G/2019/PTA JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu banding menurut caracara sesuai peraturanperundangundangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterimauntuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara ;Menimbang, bahwa
    Bangun Dwi Putra Sejati ;Dalam Rekonvensi :Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak mengajukan gugatrekonvensi yang dibenarkan hukum acara sebagaimana diatur Pasal 132 (a) dan (b)HIR. Alasan dibolehkannya mengajukan gugat rekonvensi dalam perkara cerai talakdidasarkan atas kenyataan bahwa perkara gugat cerai talak sama persis dengangugat contentiosa.
    Isteri bukan objek, tetapisubjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses perkara perdatabiasa ;Menimbang bahwa isteri sebagai termohon berhak membela danmempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak, Itu sebabnyajalan pemeriksaan persidangan bersifat contradictoir, saling berhak mengajukanreplikduplik, alat bukti, serta isteri sebagai termohon berhak mengajukan upayahukum banding, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-05-2018 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK
Pemohon melawan Termohon
71 — 35
  • Mampang 1 floor, Suite 101 JalanMampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Maret 2018, sebagai Termohon sekarangPembanding;melawanTERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSwasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat.sebagai Pemohon sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratlain yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon dengan perantaraankuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23Maret 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 23 Maret 2018.
    Anonimisasi Put.No.54/Pdt.G/2018/PTA.JKdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding padatanggal 16 April 2018;Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 16 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2018;Bahwa Pembanding telah datang menghadap Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 1190/Pdt.G
    /2017/PA.JP tanggal 19 April 2018, sedangkanTerbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkarabanding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor 1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 19 April2018;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018 dalamRegister Perkara Banding Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/867
    pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dengandemikian keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnyamenurut Majelis Hakim banding sudah tidak perlu lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatandengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
348 — 183
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
465 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • Penggunaan danaPNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebutdi atas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasanPNPM Mandiri Tahun 2012.
    mengadili sebagaimanamestinya atau dengan kata lain cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam pasai 253 ayat (1)huruf b KUHAP:Hal. 139 dari 180 hal.
    dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
    Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satumiliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan
    hukumanyang dijatuhkan dalam amar Judex Juris sebagaimana tersebut di bawah ini:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapatyang berbeda (concuring opinion) dari Prof.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 18 Agustus 2020 — 1. SUYADI 2. SUGIHARNI sebagai Para Pemohon
667 — 443
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 02-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Pti
Tanggal 16 Desember 2019 — HADI SUKOCO
47 — 12
  • pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 93 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
102 — 20
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN 2.SHOLIHATUN NIMAH
56 — 29
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3122 — 1611
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
    Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.
    Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timurkepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangarPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengandakwaan: Primair : "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) so.
    Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apayang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalamUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasna TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonanpengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalamPasal
    Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulandalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukanoleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonantersebut harus dinyatakan ditolak;5.
    Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupakemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalampenjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwapengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yangmeringankan.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK
Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji; Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 41
  • Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal16 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal1487 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 10 Maret 2016;Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage olehPengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Menteri Luar Negeri RI dengan surat NomorW9A1/972/Hk.05/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi relaas tersebutsampai tanggal 30 Maret 2016 belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama
    Jakarta Pusat Nomor W9A1/1676/HK.05/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melaluikuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Terbanding telahmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan MemeriksaBerkas (/nzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 29 Februari 2016;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Jakarta pada tanggal
    Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.berlangsung tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan bahwaPenggugat mempunyai sifatsifat yang menyebabkan terhalang untukdiberikan hak pemeliharaan atas diri anak itu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut maka gugatan Penggugat petitum angka4 (empat) patut dikabulkan;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengankenyataan, bahwa Penggugat bersifat temperamental, hal tersebut ternyatapada
    Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA : TERDAKWA SRIGID MARINI alias INGGID
339 — 132
  • Menyatakan Terdakwa SRIGID MARINI Alias INGGID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
    Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.2.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 27 April 2017 — Verny Risanella Binti Sjaifuddin VS drg. Darnus Sp. KGA Bin Turki
60 — 36
  • Selengkapnya sebagaimana memori banding Pembanding;Menimbang bahwa berdasarkan = memori bandingnya tersebut,Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi sekarang Pembanding;.Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding uang mut'ahsebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah);3.
    Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding juga telahmenyampaikan Kontra Memori bandingnya sebagaimana tertuang dalamKontra Memori Banding tertanggal 03 Februari 2017 yang pada intinya tetappada permohonannya semula serta menyetujui sebagian putusan PengadilanAgama Jakarta Timur
    2016/PA.JT tanggal 07 Februari 2017;Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Banding Nomor 28/ Pdt.G /2017/PTA.JK pada tanggal 21 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepadaPembanding dan Terbanding dengan surat Nomor WAA969/Hk.05/2/2017tanggal 22 Februari 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu 13 hari setelah perkara aquo diputus dandengan caracara sebagaimana
    No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKMenimbang bahwa tempat tinggal Pembanding / Termohon setelahpersidangan ketiga yaitu pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana telahdiuarikan tersebut di atas yaitu berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaJakarta Pusat, namun Pembanding / Termohon tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk ituPengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk terlaksananyaperadilansederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi Agama
    No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKRp. 14.275.000.000, agar dibagi dua sama besar masingmasing memperolehsetengahnya yaitu sebesar Rp. 7.137.500.000, (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa tuntutan Pembanding agar hartaharta yang telahdisebutkan Pembanding dapat dibagi dua sama besar serta dinilai dengan sejumlahuang (dihargai) sebagaimana kehendak Pembanding tersebut di atas, menurutPengadilan Tinggi Agama tuntutan Pembanding dalam masalah ini tidak jelas aliaskabur
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Farmasi
Register : 20-06-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti
Tanggal 10 Agustus 2022 — AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN
145 — 68
  • MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
370 — 123
  • perkara sebesarRp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedangkan Tergugat dan atau Kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah diberitahukanpada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang telah diterima langsung olehKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana
    Pengadilan Agama JakartaTimur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengeluarkanSurat Keterangan Pengajuan Perkara Banding Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas pemberitahuanpernyataan banding pada hari Rabu tanggal 6 November 2019;Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukanmemori banding sebagaimana
    Keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tertanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 8 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 6 November 2019, namun baik Pembanding maupun pihak Terbandingtidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5643/ Pdt.G/2018/ PA.JT..
    ,tanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa masa permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding sudah berjalan hari ke 30 (tiga puluh), sesuaidengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima, maka mengenai materi hukum
    lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankankepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.JK
Pemohon melawan Termohon
101 — 37
  • ., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memoribanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA JP., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 11 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 20 November 2019, namun ternyata sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
    PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 30 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding dan atau Kuasanya hadir, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 9 (sembilan) hari, makapermohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengantata cara sebagaimana
    upayaupayamenjelaskan mengapa dia melakukan upaya banding, karena putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sesuai dengan hati nurani dankeinginannya; Bahwa, tetapi sebaliknya meskipun sudah dibantu oleh kuasa hukumnya,pihak Pembanding principal tidak melakukannya dengan membantah danatau mengajukan bukti baru bahwa hubungan rumah tangganya denganTerbanding harus diputuskan oleh Pengadilan; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak melihatkesungguhan dari Pembanding Principal, sebagaimana
    maksud dari suratAlBagarah 227:Aple Arete aul Ole grub a je GO) 5Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Dalam Hal Bukti Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah secarakonprehensif mempertimbangkan dari segala aspek, baik bukti tertulis,saksi maupun pengakuan Terbanding, sebagaimana terurai dalamputusannya halaman 27 sampai dengan 34, ternyata menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo
    Putusan Nomor 212/Padt.G/2019/PTA JK.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, denganmengambil alih pendapat Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quomenjadi pertimbangan sendiri, maka karenanya putusan Pengadilan AgamaJakarta Pusat a quo, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor