Ditemukan 2007 data
13 — 11
Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisadipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan ParaPemohon dan pengurusan pembuatan akta kelahiran untuk anakanaknya tidakakan mengalami kendalakendala yang dapat menghambat proses pengurusantersebut..Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmenilai, permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya tidakbertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohontidak disebutkan secara spesifik pada
10 — 5
selama masa pengumuman tersebut ternyatatidak ada pihakpihak yang merasa keberatan atas permohonan /tsbat Nikahpara Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah gunamengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
13 — 2
pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihakpihak yang merasakeberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastianhukum dan untuk kepentingan hukum lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu ;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
21 — 10
permohonanPemohon dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan danHalaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 114/Padt.P/2019/MS.SusPemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, makapersidangan perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah telah mengumumkankehendak Pemohon dan Pemohon II untuk mengistbatkan
16 — 4
tidak adapihakpihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah paraPemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adaiah guna kepastianhukum dan untuk pengurusan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangundangNomor + Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannye itu:Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
11 — 3
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Lautuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 365/Pat.P/2018/PA.PIhBahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dan Pemohon II telah hadir secara in person ke persidangan, dan MajelisHakim telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Pemohon danPemohon II untuk mengistbatkan
18 — 10
tidak adapihakpihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah paraPemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastianhukum dan untuk pengurusan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
15 — 1
tidak adapihakpihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah paraPemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastianhukum dan untuk pengurusan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
6 — 5
XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya memberiizin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cumacuma ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara inibahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahanpara Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebutdilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan ketentuan syarat dan rukunnikah serta dinikahkan
21 — 10
kewenangan relatifMahkamah Syariyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonanPemohon dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan danPemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, makapersidangan perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa Mahkamah Syarilyah telah mengumumkankehendak Pemohon dan Pemohon II untuk mengistbatkan
10 — 6
XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara inibahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahanpara Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebutdilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan ketentuan syarat dan rukunnikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islamdengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai denganmahar sesuai ketentuan hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon
9 — 5
XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya memberiizin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cumacuma ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara inibahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahanpara Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebutdilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan ketentuan syarat dan rukunnikah serta dinikahkan
22 — 13
SusMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan danPemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, makapersidangan perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah telah mengumumkankehendak Pemohon dan Pemohon Il untuk mengistbatkan pernikahannyasesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana PengumumanMahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor 40/Pdt.P/2019
18 — 11
adapihakpihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para pemohon,oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna melengkapipersyaratan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak parapemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
15 — 5
SaidHuseni dengan mahar berupa Uang Sejumlah Rp. 48.000, dibayartunai, akan tetapi hingga saat ini Pemohon (satu) dan Pemohon Il(dua) belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon (satu) dan Pemohon II (dua) mohon agar Pengadilan Agama Morotaidi Tobelo mengistbatkan perkawinan Pemohon (satu) dan Pemohon II(dua) demi kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah diKementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara;2.
58 — 14
Pemohon formal dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayahn hukumMahkamah Syariyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuanHalaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.SusPasal 142 R.Bg, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatifMahkamah Syariyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan ParaPemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah telah mengumumkankehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan
15 — 6
tersebut ternyata tidak ada pihakpihak yang merasa keberatanatas permohonan /tsbat Nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna dijadikansebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
18 — 3
pihakpihakyang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastian hukum danuntuk pengurusan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya; ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu; Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan
11 — 6
terhitung sejak tanggal pengumumanpada media massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukanpada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;Him. 7 dari 15 hlm.Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Lpk.Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampalpemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan ataubantahan pihakpihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakankeberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon denganPemohon II sebagai Suami isteri untuk mengistbatkan
24 — 5
nikah pemohon, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA KtbMenimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna melengkapipersyaratan mendapatkan buku nikah dan sebagai persyaratan untuk mengurusBPJS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan