Ditemukan 2139 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member merger mentek meneer mester minter mentar
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 18-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
I GEDE SUPARTA, LL.B,C.NSP
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
118 — 41
  • Apakah perbuatan Tergugat (KSP Putra Mandiri) yang tidak mengundangPenggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidakmemberikan laporan hasil RAT adalah pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo Peraturan Menter!Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat AnggotaKoperasi, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen?
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 17-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SAKUR RUMBAROA alias SAKUR
143 — 78
  • memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saudaraHalaman 20 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN AmbFARIDA KASONGAT (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dengantujuan menguntungkan diri sendiri melakukan pengelolaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tanpa melibatkan perangkat NegeriAdministratif Airnanang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1),pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
268 — 232
  • telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Maretyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta secara elektronik pada tanggal 9 Maret 2020 di bawah register perkaraNomor: 53/G/2020/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang PemeriksaanPersiapan terakhir tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:A.Objek Sengketa:Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71157 Tahun 2020Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menter
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Bison Daulat Manurung Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Tumpal Sinurat Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Terbanding/Penggugat : UZIR
Turut Terbanding/Tergugat III : Pariono Alias Kucung
92 — 115
  • Barat berbatasan dengan tanah Concessie 12 M;Tanah mana terletak di RT 02 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan PercutSei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Pemberian dariPerdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota melaluiSurat Keterangan Nomor : 001/SK/PMSMSD/PW/12 K/SMPL/2016 yangdiberikan kepada Herlina Lumban Tobing (isteri TergugatIl) yangHalaman 20 dari 90 Putusan Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN10.11.12.13.14.diperuntukkan membangun Kantor Sekretariat Perdana Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
631 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ayat (3)diatur dengan undangundang;Pasal 13:Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan,Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirianYayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),memperoleh pengesahan dari Menter
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krg
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
211 — 51
  • Pesanan (SP) dan ReleaseOrder (RO); Monitoring jumlah produksi material RC oleh Pabrikan;Bahwa Ahli bertanggungjawab kepada Manager Resale Comodities PT.Pertamina.Bahwa tentang regulasi terkait peraturan perundangundangan yangmengatur tentang produksi dan penjualan Tabung Baja LPG yaitu:e Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi.e Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum GasTabung 3 Kilogram.e Peraturan Menter
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 23-06-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 67/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : JHON BACHTIAR Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD ANSORI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Tbk Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Kuala Tungkal
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi
Terbanding/Tergugat III : SUDIRAND Als AHAU
105 — 71
  • Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menter!
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — LENUSDIN, ST Bin NUSRAN
169 — 94
  • Peraturan Menter' Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal184 ayat (2) menyebutkan bahve pejabat yang menanda tanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaanAPBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwaLenusdin, ST selaku PPTK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-07-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2010 — Nyonya Yoelia Erna;1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKK
82 — 193
  • . , yang akan ditegaskanlebih lanjut oleh Menter i Agraria, sejak mulaiberlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebutdalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainyatidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal21.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Zaafril Razief Amir, ME
243 — 132
  • Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) periode tahun2008 s.d tahun 2013, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menter!Negara BUMN Republik Indonesia selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. ASEI (Persero) No KEP15/MBU/2008 Tgl 08 JanuariHal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 8 /Pid.SusTPK/2021/PT.DKI2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota AnggotaDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
BINSAR SIMORANGKIR Anak Dari Alm SINEL SIMIRANGKIR.
115 — 42
  • Peraturan Menter! Koperasi dan UKM Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan Pada Koperasi;f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;h.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERI MARTONO.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TONI WIBISONO, S.H
167 — 79
  • Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, padapokoknya menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutandan manfaat untuk masyarakat;=" Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menter
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
237 — 1723
  • HUTANLATIMOJONG KABUPATEN DATI Il TANA TORAJA PROVINSI DATI SULAWESISELATAN, berdasarkan SK MENTAN NO. 760/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12Oktober 1982, dengan skala 1:20000, Peta tersebut telah ditandatangani olehKetua tata batas dan belum disahkan, dan belum ditandatangani oleh MenteriKehutanan Soedjarwo di Jakarta (P.21), Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor;SE.1/Menhut11/2013 tanggal 16 Juni 2013 tentang Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei 2013 (P.22), Peraturan bersama Menter
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-05-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 322/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.BUDI HADI MULYADI
2.SIMSON FREDDY SIMATUPANG
3.MASHURI PRAMULIA SETIABUDI
236 — 49
  • Setya Mekar Jaya, No. 126Aren Jaya, Bekasi Timur Kota Bekasi sebagaimana Keputusan Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
676 — 573
  • Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menter ESDM Nomor337/13/MEM.M22020 perihal Penegasan Pengakhiran Wilayah KerjaMarquisa Secara Otomatis tanggal 8 Oktober 2020;3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat Menteri ESDM Nomor337/13/MEM.M/2020 perihal Penegasan Pengakhiran Wilayah KerjaMarquisa Secara Otomatis tanggal 8 Oktober 2020;4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Atau, apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 71/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat : KOPERASI TANI MANDIRI Diwakili Oleh : Tri Purnowidodo, SH, DKK
Terbanding/Penggugat I : EFFENDI
Terbanding/Penggugat II : LIM BENG KIAT ALS BAHRUM
Terbanding/Penggugat III : LIM TJUN IM ALS TITIN
Terbanding/Penggugat IV : TJOA BENG HAN ALIAS TANIMAN
Terbanding/Penggugat V : VANESSA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat VI : SUSI ANNA
Terbanding/Penggugat VII : KATARINA KAREL
Terbanding/Penggugat VIII : NI MERRY COA
Terbanding/Penggugat IX : VERONIKA FRANSISCA TJOA
Terbanding/Penggugat X : ELVIRA CHRISTINA
Terbanding/Penggugat XI : RUDY
Terbanding/Penggugat XII : MELLY TAN
Terbanding/Penggugat XIII : BIE HOA
Terbanding/Penggugat XIV : EDY SUTANTO
Terbanding/Penggugat XV : TJOU BENG HA ALIAS BURHAN
Terbanding/Penggugat XVI : LINA WATY
Terbanding/Penggugat XVII : EDEN STEVEN
Terbanding/Penggugat XVIII : COA BENG CUN SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XIX : EVANGELINE CHOA
Terbanding/Penggugat XX : SARI DEWI
Terbanding/Penggugat XXI : ELIS MARKOVA
Terbanding/Penggugat XXII : JERRY COA
Terbanding/Penggugat XXIII : POH TIAN HERLINA
Terbanding/Penggugat XXIV : PHI GIOK LE ALIAS TUKINAM
Terbanding/Penggugat XXV : KELVIN
Terbanding/Penggugat XXVI : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XXVII : CALLYSTA CHRISTY
Terbanding/Penggugat XXVIII : TJOA BENG TEK
380 — 248
  • Bawha Tergugat asal/Penggugat Rekonpensi adalah badan hukum yangmemperoleh hak dan manfaat untuk mengelola tanah yang mejadi objek terperkaraberdasarkan IUPHHKHTR yang diterbitkan oleh Bupati Asahan atas nama Menter!Kehutanan RI, yang mana areal kerja Tergugat asal/Penggugat Rekonpensiberdasarkan IUPHHKHTR tersebut sudah dilakukan penataan dan penandaanbatas;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
529 — 790
  • Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata CaraPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (selanjutnya disebutsebagai Kepmenaker Penangguhan Upah Minimum);Pasal 90 ayat (2) UU KetenagakerjaanBagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukanpenangguhan ;Pasal 90 ayat (3) UU KetenagakerjaanTata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diatur dengan Keputusan Menter;Bahwa Kepmenaker Penangguhan Upah Minimum telah mengaturtata
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
252 — 114
  • Keputusan Menter! ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentangPedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitanperizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XIangka 4 disebutkan untuk mendapatkan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Untuk Penjualan terdapat syarat yang harusHalaman 8 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRdipenuhi yaitu adanya Jumlah tonase mineral dan/atau batubarayang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG Diwakili Oleh : UDDIN LABE,SH
116 — 54
  • dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.Namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat PembuatKomitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganKabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaranBadan Perancanaan, Penelitian, dan Pengembangan(Bapelitbang)tahun2017, telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
282 — 141
  • Putusan Nomor : 1122 K/Pid.Sus/2011tanggal 10 Agustus 2011.Bahwa, karena ada kekeliruan di dalam Surat Keputusan Nomor :131.713241 Tahun 2017 tersebut PARA PENGGUGAT padatanggal 5 Oktober 2018 mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta atas objek sengketa berupa SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.713241 Tahun2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Perubahan Keputusan Menter!