Keluaran danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri olehPengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu MasaPajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.Bahwa Media SPT itu sendiri dapat berupa formulir atau dokumenmanual atau dapat berupa data elektronik yang disampaikan melaluimedia internet (efilling) atau yang disampaikan dengan media elektronikseperti USB (eSPT).Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor181

Keluaran danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri olehPengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu MasaPajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.Bahwa Media SPT itu sendiri dapat berupa formulir atau dokumenmanual atau dapat berupa data elektronik yang disampaikan melaluimedia internet (efilling) atau yang disampaikan dengan media elektronikseperti USB (eSPT).Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor181

Fotokopi Arsip Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor181/MT/IX/2017, tertanggal 25 Oktober 2017, kepada KepalaOtoritas Bandara SoekarnoHatta, berupa mohon klarifikasi tentangperistiwa penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan olehProtokoler Densus 88 dan BNPT di Terminal 3 Uktimate BandaraSoekarno Hatta, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ataskeamanan dan kenyamanan Pemohon selaku penumpangHalaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.JB.maskapai Garuda Indonesia, telah dinazegelen

Atas permohonantersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamengabulkan permohonan tersebut dan sidang dilanjutkan, dengan parapihak terdiri dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Bahwa pada tanggal 16 April 2009, gugatan perkara Nomor181/G/PTUN.JKT diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan amar putusan yaitu mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya;Bahwa Risalah Lelang Nomor 62/2000 tanggal 20 April 2000 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat

Putusan Nomor 209 K/TUN/2017Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasing Nomor181/G/2015/PTUNBDG tanggal 28 Februari 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka

;Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12Juli 2021;Majelis Hakim, sejak 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 Agustus2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebutSetelah membaca:>Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor181

Eddy Wirawan,SH (vide Bukti P2 = T8), berdasarkan pada putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2005/PTUN.JKTtanggal 26 Juli 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor181/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Desember 2006 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 283 K/TUN/2007 tanggal 15 April 2008 (vide Bukti TI.

05Juli 2011;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak,tanggal 26 Oktober 2016 ;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor: 29;Halaman 54 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD .....Bukti T111Bukti T112Bukti T113Bukti T114Bukti T115Bukti T116Bukti T117Bukti T118Bukti T119Bukti T120Bukti T121Bukti T122Bukti T123Bukti T124Bukti T125Bukti T126Bukti T127Bukti T128Bukti T129Bukti T130Bukti T131Bukti T132: fotokopi sesuai dengan asli jin Peralihan Hak Nomor181

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini;Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor181/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 27 Januari 2014 yang amarnya sebagaiberikut:A. Dalam Konvensi : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;B. Dalam Rekonvensi :1.

Ubid Hanan;Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 404/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat AktaTanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor880/09 tanggal penerbitan 13 November 2009 nama pemeganghak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maun Doko;Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor181/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Maun Doko;Fotokopi kartu

28 Mei 2014 (fotokopisesuai dengan aslinya);49.Bukti P49: Fotokopi Surat dari Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai TMP A Pasuruhan, Yth PT.Trisakti Purwosari Makmur, Surat Tagihan Nomor: S43/WBC.10/ KPP.MP.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 (fotokopisesuai dengan aslinya);50.Bukti P50: Fotokopi Putusan No 46 P/HUM/2011 PerkaraPermohonan Hak Uji Materiil antara Drs Heri Susanto,SH.MM.HH Melawan Menteri Keuangan RI (fotokopi sesuaidengan aslinya);51.Bukti P51: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor181

Pundong , C Nomor181 XXXXXXXXXKXXKXKXX , yang telah dikonversi menjadi Sertifikat HakMilik Nomor : 09427 xxxx XxxXXXXxXxxx luasS Menjadi 661 m?* atas namapemegang Hak Badri, yang seharusnya menjadi hak bagiannyaPenggugatI telah dikuasi dan dimanfaatkan oleh orang tua ParaTergugat sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1985 (20 tahun).

ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan, knususnya Rumusan Hukum Kamar Agama huruf Anomor 5 yang kaidah hukumnya berbunyi gugatan atas tanah dan ataubangunan yang belum bersertifikat harus menguraikan letak, ukuran, danbatasbatasnya, maka harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil Suatugugatan;Menimbang, bahwa apakah telah terjadi peralihan dari Letter C Nomor181

SOETIKNO maupun Ahli Warisnya tidak pernah Menggadai, Menjualatau Mengalihkan Sebagian atau Seluruhnya kepada Pihak lain, tidakdalam sengketa dengan pihak manapun serta belum pernah melakukanproses pencatatan Peralihan Hak atau balik namaKe Kantor Desa/Kelurahan/TERGUGAT 6 maupun ke Kantor ATR/BPNKabupaten Gresik.Bahwa, ternyata tanpa IJIN dan SEPENGETAHUAN PARA PENGGUGATTanah Tambak Huruf D ( Petok ) No. 361 Luas : 9,780 Ha Persil Nomor181, Dt Dan Luas : 1,130 Ha Persil Nomor : 232 DT III, menjadi

Bukti P50: Fotokopi Putusan No 46 P/HUM/2011 PerkaraPermohonan Hak Uji Materiil antara Drs Heri Susanto,Putusan Perkara Nomor : 82/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 44 dari 90 Halaman51.52.53.54.55.56.57.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiSH.MM.HH Melawan Menteri Keuangan RI (fotokopi sesuaidengan aslinya);P51: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau(fotokopi dari fotokopi);P52: Fotokopi Salinan Peraturan menteri Keuangan Nomor99/PMK.011/2010 Tentang Perubahan

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 April 2019 PenasihatHukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Koropsi tanggal O4 April 2019 Nomor181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019;3.

Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. tanggal 20 Mei 2019 kepada Saudara RendyAditya Putra W, S.H (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSitubondo Jalan WR, Suprapto No. 60, Situbondo);6.

(delapan ribu lima meterpersegi) atas nama pemegang hak Punguan Situmorang (Tergugat II)dengan penunjuk warkah No. 1484/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor :14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m? (dua ratusdelapan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Lamhot TiorajaSihaloho (Tergugat III) dengan penunjuk warkah No. 367/2016seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Bgldidaftarkan pada register di kepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor181/SK/VIV2016/PN.Bgl yang selanjutnyasebagai TERGUGAT PENGADILAN NEGERI Tersebut ;Telah mendengarkan gugatan dan jawaban ;Telah mendengar replik dan duplik ;Telah melihat bukti surat Penggugat serta bukti surat Tergugat ;Telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat serta saksi Tergugat;Telah mendengarkan kesimpulan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29Juni 2016 yang

terhadap tanah obyek sengketa yangterletak di Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongansekarang ini sudah diterbitkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik atas nama Mudjionoyakni : Sertifikat Hak Milik No.181/1997, Sertifikat Hak Milik No.182/1997 danSertifikat Hak Milik No.183/1997;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dansudah dipertimbangkan dalam pembahasan pokok sengketa yang kedua, diketahuibahwa terhadap tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor181

Duta Pertiwi, berkedudukandi Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya).Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor181/V/E/Kelurahan Sumur Batu, tanggal 29 Agustus 1997,Seluas 99 M?, Berakhirnya Hak tanggal 25102025, atasnama Perseroan Terbatas : PT. Duta Pertiwi, berkedudukandi Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya).Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor182/V/E/Kelurahan Sumur Batu, tanggal 29 Agustus 1997,Seluas 199 M?

Srg10.11.12.melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan apabila DebitorCidera janji.Bahwa dengan demikian, pelaksanaan eksekusi atas Objek HakTanggungan yang dilakukan Tergugat II selaku Kreditor, yaitu melaluilelang eksekusi Pasal 6 UUHT dengan perantaraan Turut Tergugat merupakan pilihan hukum yang sah bagi pihak Tergugat II selakuKreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Jo.Pasal 6 UUHT serta klausul yang terdapat dalam APHT Nomor181/2011 tanggal 28 September 2011.Bahwa

., (Fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor181 .HT.01.01 TH.2002 tentang Pengesahan AktaPendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia (Fotocopy darifotocopy);Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroanTerbatas PT.Multicone Indrajaya Terminal Nomor 05tertanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh NotarisDiah Anggraini,SH,MH, (Fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Surat Departemen Hukum dan Hak