Ditemukan 3700 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sambaimana sebagimana sulaimana sebegaimana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
132 — 115
  • Penataan izinizin dibidang perikanan tangkap akan sangatbermanfaat bagi kepentingan negara sebaimana Tergugat jelaskandi atas.f. Bahwa disamping hal tersebut diatas, pelaksanaan Keputusan inlitis juga menyangkut kepentingan umum yaitu kepentingankeberlanjutan sumber daya perikanan dimasa yang datangsehingga alasan dikabulkannya permohonan penundaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b UU No. 5Tahun 1986 tidak terpenuhi.g.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
80 — 15
  • KemudianHPS tersebut ditetapkan oleh saksi dr.Frederik Reansya Menginte untuk 28 itemalkes, dengan rincian sebaimana terlihat dalam tabel II di bawah ini; Satuan/ (Kuantitas) Harga satuan Total hargaNo Jenis Barang Ukuran (Rp) (Rp)1 Dental Unit Unit 1 135.000.000, 135.000.000,2 Mesin Anasthesi unit 1 968.000.000, 968.000.000,3 Bed Patient With 3 crank+ unit 5 45.000.000, 225.000.000,matras LatekVIP4 Bed Patient With 3 crank+ unit 10 22.000.000, 220.000.000,matras LatekManual5 Bed Side Cabinet unit
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 25 Mei 2015 — Drs.H. HIDWAR AHMADI,M.Si Bin H.ABDUL WAHID.
74 — 36
  • Dengandemikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebaimana telah diubahdengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa Drs.H.HidwarAhmadi,M.Si ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1)tidak meliputi diri Terdakwa Drs.H.Hidwar Ahmadi,M.Si, maka unsur setiap orangdalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwaDrs.H.Hidwar Ahmadi,M.Si dan oleh karena
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Juli 2012 — SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI
94 — 7
  • KepalaDesa dalam penjabaran APBDES, adalah kewenangan Terdakwa dalam Kedudukan danJabatannya sebagai Kepala Desa, sesuai dengan peraturan perundangan, Namundemikian ternyata dengan Penunjukan Langsung pada PT.SESAMA untukmelaksanakan pengadaan bibit Kelapa Sawit sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dengananggaran APBD TA. 2008 sejumlah Rp 780.000.000 tidak sesuai dengan ketentuanperaturan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan jasa untuk Pemerintahyang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebaimana
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 2/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
526 — 790
  • Pd. yang saat itumenyatakan pemohon adalah benar penggarap tanahtanah dimaksud,sebaimana telah dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa dan suratsurat lainnya dalam permohonan Hak Milik ;Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas tertanggal10 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi H. USMAN EFFENDI, selaku KuasaDireksi PT. Tenjojaya, dengan diketahui oleh saksi Drs.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 41 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 9 Oktober 2014 — Supriyatin Bin Suyoto.
157 — 38
  • Unsur " Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian NegaraBahwa dari rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUNo.31/1999 jo UU No. 20/2001 adalah Delik Formil, artinya akibat itu tidak perlu sudahterjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin berpotensi merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana sudah selesai dan sempurnadilakukan.Bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 sebaimana telah diubah danditambah dengan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
1.SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN
2.DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI
244 — 126
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah dimaksudkanmengenai seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yangmempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyatadalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Syahrul BinSawiruddindan Terdakwa Dikky Mahfud Bin Syamsuri mereka para Terdakwamembenarkan identitas sebaimana dalam surat dakwaan tersebut adalahdirinya , sehingga memang ia Terdakwa lah yang dimaksud oleh PenuntutUmum sebagai pelaku perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
850 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Tentang UnsurUnsur Tindak Pidana Yang Didakwakan.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakanPemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai DakwaanSubsidair Jaksa/Penuntut Umum sebaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;7.1 Unsur Setiap Orang;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannyapada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 08-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PDT.SUS/2010
PT. EMI INDONESIA, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
288 — 630 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara A Quo Adalah Perkara Rahasia Dagang Bahwa sebaimana telah disampaikan oleh para PemohonKasasi PK pada proses jawab menjawab baik itu padatahap pemeriksaan di KPPU maupun pada tahap, diPN Jakarta Pusat, perkara a quo sejak awal adalah perkararahasia dagang.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
192 — 62
  • Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa Terdakwa dan Terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatankarena kedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dariCV, telah dinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
177 — 179
  • Menyatakan Terdakwa DRS.H.ALI HADIYANTO,M.Si tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebaimana dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanansegera setelah putusan ini diucapkan;4.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
162 — 148
  • NO:Halaman 67 dari 187 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps1300 K/PDT/2013, YANG DIBUAT OLEH JURUSITA PENGADILANNEGERI DENPASAR TIDAK SAH54, Bahwa sebaimana disebutkan dalam amar Penetapan KetuaPengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2019, Nomor03/Pdt.DLG/2019/PN.Dps Jo. Nomor : 04/2014.EKS., Nomor27/Pdt.G/2011/PN.JKT PST. Jo. Nomor : 187/PDT/2012/PT.DKI Jo.Nomor : 1300 K/Pdt/2013 Jo. Nomor 232 PK/Pdt/2014 Jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 210/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
ROSIDI ALIAS ROS BIN SAILIN.
347 — 216
  • Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah dimaksudkan mengenaiseseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyaiidentitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalampersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa ROSIDI als ROS bin SALIM(alm), ia Terdakwa membenarkan identitas sebaimana dalam surat dakwaantersebut adalah dirinya , sehingga memang ia Terdakwa lah yang dimaksudoleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraiandakwaannya ;
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
132 — 41
  • Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa terdakwa dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karenakedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telahdinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksud dalampasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1I No.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
87 — 33
  • bersamasama192dengan Sekwan, tidak melakukan pembahasan RAPBD secaramenyelurunh melainkan hanya pospos pembangunan, tidakmengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD sesuai tugasnyayang pada akhirnya semuanya menimbulkan potensipotensikerugian uang Negara.Bahwa benar terdakwa melaksanakan kewenangan tapi tidaksesuai dengan ketentuan dapat dilihnat dari setelah menerimadan menggunakan anggaran belanja DPRD ,ternyata tidakdidukung dengan fakta pertanggung jawaban keuangan yangdigunakan berkaitan dengan kinerjanya sebaimana
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
106 — 40
  • Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi Ssebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: FAISAH, SH.MH Terdakwa: MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
188 — 49
  • Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanaHal 194dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 12 Nopember 2015 — - SYAHRIZAL, S.Sos
88 — 26
  • TPK/2015/PN.MdnYang dimaksud dengan toeeigenen atau menguasaidalam Pasal 372 KUHP,menurut Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa membuat pelakumemperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikioleh pemiliknya pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambildari pemikliknya.Jika dalam Pasal 372 KUHP, Penggelapan merupakan kualifikasi dari suatutindak Pidana, maka menggelapkan bukan merupakan kualifikasi tindak PidanaKorupsi sebaimana dimaksud Pasal
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
112 — 34
  • Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — TILI ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS
53 — 29
  • empat juta tujuh ratus ribu rupiah);terdapat kerugian terhadap keuangan negara cqPemerintah Daerah Ende sejumlah Rp. 708.250.000, (tujuh ratusdelapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).45 orang, BKU1227 30/11/2007 18.000.000,Jumlah 384.700.000 Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersamasamadengan saksi ALOYSIUS LAGU dan saksi YOSEPHINA BUNGA MBELOyang melakukan penyimpangan dalam pencairan dana Insentif PBBtahun 2006 dan 2007, serta adanya pemotongan dana Insentif PBBsebesar Rp.100.000.000, sebaimana