DKKLawanBUPATI GARUT. DKK

PENETAPANNOMOR : 15/PDT.G/2014/PN.GRTDEMI KEADILAN ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut ;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tertanggal 24Juni 2014 Nomor: 15/Pdt/G/2014/PN.Grt. Tentang Penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata antara : 1.

Nama : ARIS FAIZALTempat Tanggal : Garut, 5 SeptemberLahir 1978Pekerjaan E WiraswastaAlamat : Jalan OtoIskandardinataPerum Pasir LinggaNomor : 17/C DesaJati KecamatanTarogong KalerKabupaten Garut Nomor KTP : 320505097800005DeNama : MOHAMADISMET NATSIRTempat Tanggal : Garut, 22 MaretLahir 1986Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Perum Jati IndahNomor : 03 Rt.001Rw.007 Desa JatiKecamatanTarogong KalerKabupaten Garut Nomor KTP : 3205042203860003 Bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Grt.Selanjutnya, secara bersamasama mengajukan gugatan dengan menggunakanmekanisme gugatan sebagai Warga Negara (Citizen Law Suit) atas pembiaranterhadap kegiatan pariwisata illegal di kawasan Darajat ; LAWAN1.Nama : BUPATIKABUPATENGARUTAlamat : Jalan PembangunanINomor 199 Garut Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ; 2. Nama KETUA DPRDKABUPATENGARUTAlamat : Jalan Patriot Nomor2 Garut Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ; 3. Nama : H.

Grt.Membaca pula berita acara pemeriksaan persidangan yang terbuka untukumum di Pengadilan Negeri Garut tanggal 14 Oktober 2014;Membaca surat dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2014 padaPersidangan tanggal 21 Oktober 2014 dimana Pihak Penggugat secara tertulis telahmencabut perkara gugatan No.15/Pdt/G/2014/PN.Grt;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum sampaipada acara Jawaban ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh pihakPenggugat, maka pihak Penggugat

SH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum, oleh HakimKetua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantuoleh : YETI YUNINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut,dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Pihak TergugatTergugat dan para Turut Tergugat;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISDARMOKO YUTI WITANTO. SH DANIEL RONALD. SH. M.HUM A. NISA SUKMA AMELIA.

M E N G A D I L I :DALAM PROVISI :Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN Grt;DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1) Mengabulkan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;

enam rupiah koma sembilan sen).4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp. 3.074.147.220 (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah),5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan inggkar janji (wanprstasi);6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut

kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD.

BPR Kecamatan Bungbulang Kabupatern Garut; 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp 399,341,276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus; 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.074.147.220 (tiga milyar tujuh

DKKLawan PEMERINTAHKABUPATEN GARUT dalam hal ini diwakili oleh BUPATI KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR. VS GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW).

PUTUSANNomor : 99/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasipublik, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu diJalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkanputusan dalam sengketaantala : 22222222 0222 n nnn nn nnn n eeePEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINASPERINDUSTRIAN, PERDAGANGANDAN PENGELOLAAN PASAR.Berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor24 Garut ;Yang dalam perkara

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaKantor Sekretariat Daerah KabupatenGarut dan Dinas Perindustrian,Perdagangan Dan Pengelolaan PasarKabupaten Garut, beralamat di JalanPembangunan Nomor 185 dan JalanPramuka Nomor 24 Garut.Untuk selanjutnya di sebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN, semula Termohon Informasi: LAWANGARUT GOVERNANCE WATCH (GGW).

Beralamat di JalanSadahurip No. 18 KabupatenPengadilantersebut:Telahmembaca;Yang dalam perkara ini diwakili oleh DediRosadi, Sekjen Garut Governance Watch,yang bertindak untuk dan atasS namaGarut Governance Watch berdasarkanAkta Pendirian Perkumpulan GarutGovernance Watch For AnticorruptionSocial Movement Nomor 01 Tanggal 16Maret 2009 dan Surat KeteranganTerdaftar Nomor : 001110/70/III/2013tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa DanPolitik KabupatenUntuk Selanjutnya

Berita Acara Hasil Pelelangan(BVAAIP secre ce ececee eer rresreeemeneeeceeemrseernecesmerupakan informasi yangterbuka.Menyatakan bahwa Dokumen lelang dan seleksi calonmitra kerjasama pembangunan Pasar LimbanganKecamatan Limbangan Garut yang terdiri1. Dokumen penawaran yang diserahkan pemenanglelang pembangunan Pasar Limbangan KecamatanLimbangan Kabupaten Garut berupa nilai total2.

/III/2014tanggal 23 April 2014 ditujukankepada Pejabat yang sama yaituKepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Garut, padahal pengajuankeberatan seharusnya diajukankepada Bupati Garut selaku atasanKepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Garut, sesuai denganketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 joPasal 5 huruf a Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 TahunBahwa Pemohon Keberatan semulaTermohon Informasi telah menanggapipermohonan

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BUPATI KABUPATEN GARUT ;2. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT ;3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT ;4. Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd, adalah Ketua Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD. BPR Bungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak 40 orang ;5. Hj.

BPR Bungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 orang ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Grt tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Pembanding/Terbanding, semula Para Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------

DKKLawan PEMERINTAHKABUPATEN GARUT dalam hal ini diwakili oleh BUPATI KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT, dala Garnidiwakili oleh BUPATI KABUPATEN yangberkedudukan di Garut Jalan Pembangun 85 Garut ;Pembanding/Terbanding I, semula T at I ; 2. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAR DA RAH KABUPATENGARUT, yang perkedudukar ai t Jalan Pembangunan No.185 Garut ; Pembandi erbanding Il, semula Tergugat II ;3.

KEPALA BAGIAN P REK OMIAN PEMERINTAH DAERAHKABUPAT ~ yang berkedudukan di Garut JalanPembang la o. 185 Garut ; Pembanding/Terbanding IIl,s able rgugat Ill ; Yang da ) ini Pembanding , Pembanding II, Pembanding III telah Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris DaerahKabupaten Garut.2. Ida Nurfarida, SH.Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM padabagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.3.

BDGJabatan Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM pada bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.4. Dadam Ganjar Nugraha, S.Sos.Jabatan Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum padabagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.5. Dra. Tini Supartini.Jabatan Kepala Sub Bagian Investasi dan BUMD pada bagianAdministrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten QS6. Fuji Asti Pratama R, SH.Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan Nae DaerahKabupaten Garut.7.

PEMERINTAH EN GARUT DALAM HAL INI DIWAKILIOLEH BUPA UPATEN GARUT ;2 see DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATENGNad BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAHQ KABUPATEN GARUT ;Q 4. Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd, adalah Ketua Kelompok I,bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakilikelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD. BPRBungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak40 orang ;5. Hj.

BPR Bungbulang Kabupaten Garut,dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 orang ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor09/Pdt.G/2014/PN. Grt tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ; n nn nn nnn ne nena Menghukum Para Pembanding/Terbanding, semula Para Tergugat ,I!

ADIM
2.TUAN UAT SUPARDI
3.LURAH KELURAHAN SUKAMENRTI KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT
4.CAMAT GARUT KOTA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR ATR BPN KABUPATEN GARUT

PENETAPANNomor 16/Pdt.G/2019/PN GrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :NYI MAS OCOH BINTI SUMARNA, umur 94 tahun, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, alamat Kampung Cilolohan RT. 03RW. 03 Desa Sukasenang Kecamatan BanyuresmiKabupaten Garut dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada SYAM YOUSEF. SH.

MH, dankawankawan advokat/penasehat hukum dari NYIMAS OCOH BINTI SUMARNA yang berkantor diJalan Muara Alfatah 410 Rt.04 Rw.10 KelurahanMuarasanding Kecamatan Garut Kota KabupatenGarut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31Desember 2018 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Garut Nomor 94/SKPdt/2019/PN.Grt tertanggal 5 Agustus 2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:TUAN H.

Kecamatan Garut Kota KabupatenGarut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;LURAH KELURAHAN SUKAMENRTI KECAMATAN GARUT KOTAKABUPATEN GARUT, umur tahun, agama ,pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan Ibu Noch.Kartanegara Nomor 61, Kelurahan SukamentriKecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut,selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;CAMAT GARUT KOTA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHSEMENTARA KECAMATAN GARUT KOTAKABUPATEN GARUT, umur tahun, agama ,pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan PramukaNomor 27 Kecamatan

Garut Kota Kabupaten Garut,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;KANTOR ATR/IBPN KABUPATEN GARUT yang beralamat Kantor diJalan Suherman Desa Jati Kecamatan TarogongKaler Kabupaten Garut dalam hal ini MenugaskanJontor Listor Batubara, SH, dan kawankawan paraPegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garutyang beralamat Kantor Jl.

Pramuka No. 10 Garutberdasarkan Surat Tugas No. 190/60032.05/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut tanggal 5Agustus 2019 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Grt tentang Penunjukkan MajelisHakim;Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut tanggal5 Agustus 2019 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Grt tentang Penunjukkan PaniteraPengganti;Setalah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Agustus 2019Nomor 16/Pdt.G

- KEJAKSAAN NEGERI GARUT ( PENGGUGAT)- LUKMAN HAKIM AHMAD,SH

.;Bupati Garut.;

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN GARUT VS DONNY SETIAWAN,ST

PUTUSANNOMOR: 84/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yangdilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan DiponegoroNomor. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawahini, dalam Sengketa antara : PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATENGARUT, Jalan Kiansantang

No. 3 Kabupaten Garut.

Cepy Fardina, SH.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah KabupatenGarut, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten GarutJalan PembangunanNo. 185 Garut ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN $:MELAWANHalaman 1 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor. 84/G/2013/PTUNBDGDONNY SETIAWAN,ST, beralamat Graha Mutiara Indah Blok D 22 DesaLangen Sari Kec. Tarogong Kaler Kabupaten Garut.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1.

Donny Setiawan, ST. terhadapDPPKA Kabupaten Garut 5 +++ 2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 84/PEN.MH/2013/PTUNBDG, Tanggal 9 September 2013 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa a QUO 3 2222 non nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn nen nne nnn3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/PEN.HS/2013/PTUNBDG, Tanggal 12 September 2013, tentang Penetapan hari dan tanggalsidang sengketa tersebult ;

PT UTAMA SINAR INDONUSA (USINDO) VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT dalam hal ini diwakili oleh BUPATI KABUPATEN GARUT, DKK

Sudirman Nomor 30 Ruko II Mandala Residence Copong,Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT dalam halini diwakili oleh BUPATI KABUPATEN GARUT,berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim,S.H. M.Si, Kelapa Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut, dan kawankawan berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;2.

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN GARUT, berkedudukan di JalanPembangunan Nomor 185 Garut, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim, S.H. M.Si, KelapaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, dan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 April 2016;3.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGANDAN PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN GARUT, berkedudukan di Jalan MerdekaHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April2016;4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN GARUT, berkedudukan di Garut,Jalan Merdeka Nomor 230 Garut, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim, S.H.

Perjanjian Kerjasama antara PT Utama Sinar Indonesia (USINDO)dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;B. Objek yang diperjanjikan adalah pembangunan Pasar dan SubTerminal Kadungora Kabupaten Garut;C. Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Garutadalah diatas tanah milik PT Utama Sinar Indonesia (USINDO) seluas10.936 m?, yaitu terletak di blok Gegerjanti Desa TalagasariKecamatan Kadungora Kabupaten Garut;D.

;Dan lebih jauhnya lagi dari sejak dibangunnya Pasar dan Sub TerminalKadungora Kabupaten Garut hingga sekarang, baik pemerintah daerahKabupaten Garut maupun masyarakat (subjek hukum) yang lainnya tidakada yang pernah melakukan keberatan atas Pembangunan Pasar dan SubTerminal Kadungora Kabupaten Garut diatas tanah milik PT Utama SinarIndonesia (USINDO) tersebut;3.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT tersebut;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUTVSNURKHASANAH, DK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT,yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (A.n.Kepala Kantor) Wawan Dwi Purnama, berkedudukan diJalan Pramuka Nomor 10, Garut, dalam hal ini memberikuasa kepada Edi Wardoyo, S.H., dan kawankawan, KepalaSeksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahanpada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut,beralamat

di Jalan Pramuka Nomor 10, Garut,, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018:Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan :LawanNURKHASANAH, bertempat tinggal di Kampung MekarWangi RT. 003 RW. 012, Desa Haurpanggung, KecamatanTarogong Kidul, Kabupaten GarutTermohon Kasasi semula Pemohon Keberatan;DanDINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYATKABUPATEN GARUT, berkedudukan di Jalan RayaSamarang Nomor 117, Tarogong Garut;Turut Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan II:Mahkamah Agung tersebut;

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangditimbulkan dari permohonan keberatan ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut dikabulkan untuksebagian oleh Pengadilan Negeri Garut dengan Putusan Nomor1/Pdt.G/2017/PN GRT., tanggal 1 Februari 2018 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan

Nurkhasanah), yaitu) sebesarRp333.991.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratussembilan puluh satu ribu rupiah); Menolak Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor1/Pdt.G/2018/PN.GRT, yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 7Februari 2018, yang menetapkan besarnya ganti kerugian kepadaPemohon (sdr.

BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 1/Pdt.G/2017/PNGRT., tanggal 1 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan untukHalaman 4 dari 6 hal. Put.

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAHKABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN GARUT, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KAB. GARUT VS DONNY SETIAWAN., ST

PUTUSANNomor 541 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINASPENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)KABUPATEN GARUT, tempat kedudukan Jalan Kiansantang No. 3Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa khusus dengan hakSubstitusi kepada :1.Dr.H.Lukman Hakim,SH.M.Si., Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten

Garut,Ida Nurfarida,SH., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAMpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut,Kristanti Wahyuni,SH., Kepala Sub Bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut,Dadam Ganjar Nugraha,S.Sos., Kepala Sub Bagian EvaluasiDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut,Margiyanto,SH., Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada BidangAnggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetKabupaten

Garut,Fuji Asti Pratama R,SH., Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut,Cepy Fardina,SH., Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 September 2013 Nomor : 18322/583DPPKA..

Unit Kerja Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut sebagaiTermohon Informasi yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1.

Nomor rekening 0170239201008 pada Bank Jabar BantenCabang Garut sebagai rekening umum daerah, dan rekeningpenerimaan dan pengeluaran kas daerah;2. Nomor rekening 0178352096 pada Bank BNI 46 (Persero)Cabang Garut sebagai rekening penerimaan kas daerah;3. Nomor rekening 1310007074547 pada Bank Mandiri (Persero)Cabang Garut sebagai rekening penerimaan kas daerah;4. Nomor rekening 0025001000554302 pada Bank BRI (Persero)Cabang Garut sebagai rekening penerimaan kas daerah;b.

OENARDY SUGIANLI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT, DKK

UTAMASINAR INDONUSALawanBUPATI KABUPATEN GARUT. DKK

Sekretaris DaerahPemerintah Daerah Kabupaten Garut , Berkedudukan di Garut JalanPembangunan Nomor 185 Garut , Sebagai Tergugat II;Bo sen comaesicacdnausicemaneemen resem easiconnneNm nme seReNRCKmNS Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Pemerintah DaerahKabupaten Garut , Berkedudukan di Garut Jalan Merdeka Nomor 219 Garut, sebagai Tergugat III;I ce eeeeeeeeteeeeee ee ee ee eeeece tee eeeeeaeeee ea aeeeeeaeeesaaeeeseaaeeesaaeeeeaeeeenaeeneas Kepala DinasPerhubungan Pemerintah

Garut (dahulu) dan Turut Tergugat telah dinyatakan bersalah olehPengadilan Negeri Garut, sebagaimana dalam salinan Putusan PengadilanNegeri Garut No. 305/Pid.B/ 2005/PNGRT Jo. No. 306/Pid.B/2005/PNGRT;.

KetuaPengadilan Negeri Garut C.Q.

Kios/Los PasarKabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor : 371/Kdr/365/1995/1996 antaraKepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah II Garut dengan Ny.

Garut kemudian adaH. Sucherli (Direktur PT.

Bank Central Asia Cabang Utama Garut)- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya Nomor: 14/A/V/2015/BPSK-KT.TSM, tanggal 11 Mei 2015; MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo;2. Menghukum Termohon Keberatan (DEBITOR) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Tbk CABANG GARUTLawan- EDI HEDIANA

Bank Central Asia Tok Kantor Cabang Utama Garut, denganini perkenankanlah kami mengajukan Keberatan atas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya Nomor:14/A/V/2015/BPSK.KT.TSM, tanggal 11 MEI 2015, selanjutnya sekarangdisebut sebagai PEMOHON KEBERATAN.eer ELA WW iB, Nee eeEDI HEDIANA, bertempat tinggal di jalan Cimanuk RT.002 / RW.004Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, untukselanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN.Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca

/2015/PN.Grt.14/A/V/2015/BPSK.KT.TSM tanggal 11 Mei 2015 yang diajukan olehTERMOHON KEBERATAN selaku Konsumen kepada PengadilanNegeri Garut harus ditolak.7.

Mei 2015 yang diajukan olehTERMOHON KEBERATAN selaku Konsumen kepada PengadilanNegeri Garut harus ditolak..

Grt., Di Pengadilan Negeri Garut antara PT.

Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.366/Desa Muarasanding,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang diberitanda P6;7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.418/Desa Muarasanding,Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang diberitanda P7;8. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.329/2012, tertanggal 19Juni 2012, yang diberi tanda P8;9.

MIFTAH ASSABILTergugat:PT BANK MANDIRI KANTOR CAPEM GARUT

Mengadili :

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor : 32/Pdt.G.S/2022/PN Grt antara Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut sebagai Penggugat melawan Dedi Sobantara sebagai Tergugat telah terjadi Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penggugat:
PERUMDA BPR GARUT
Tergugat:
Dedi Sobantara

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT Selaku Atasan PPID VS ASEP MUHIDIN

MASTUR HIDAYATULLAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT

;MelawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Tempat kedudukan JalanPramuka No. 10 Garut; Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :117/600halaman 1 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDG32.05/IIV2016, tanggal 23 Maret 2016 memberi kuasakepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.NamaJabatan5.NamaJabatan6.NamaJabatanSemuanya: Hernida Darius H,SH.;: Plt.

. ;: Kasubsi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Garut ;SNELL emma mn enecrnrmecet: Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.;TASEp SudnajalSH.jeseseeeeencencee nent: Kasubsi Pendaftaran Hak pada KantorPertanahan Kabupaten Garut.

.;: Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Garut;berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenGarut, beralamat kantor di Jalan Pramuka No.10 Garut ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;halaman 2 dari halaman 7 Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUNBDGPengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 37/PEN.DIS/2016/PTUNBDG tertanggal 11 Maret2016, teniang Dismissal ProSe

CABANG GARUTLawan :NANA MULYANA

GrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdataKeberatan atas Putusan BPSK, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarakeberatan antara:PT.

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANGGARUT, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Garut,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DEDDYAGUS SETYAWAN, SH, WISNU UTOMO, SH,BUDIANDRY DEDDY PRADANA, SH, GILANGNUGRAHA, SH, TERI HERDIANA, SPd, DANISUHERLAN, SPt, UCU ZAENAL, S.IP berdasarkan suratkuasa khusus No.

WBN/7.4/1489/R tertanggal 16 Juni 2014,untuk = selanjutnya = disebut sebagai PEMOHONKEBERATAN semula TERGUGAT;LawanNANA MULYANA, bertempat tinggal di Bojong Salam RT. 003/RW. 003 DesaKarang Tengah Kecamatan kadungora Kabupaten Garut yangselannjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATANsemula PENGGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Keberatan tertanggal 25 Juni 2014yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 25Juni 2014 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus/2014/PN.Grt , telah mengajukan Keberatanatas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya yang telahmenjatuhkan Putusan Arbistrase Nomor: 027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM tertanggal 4Juni 2014 sebagai berikut :1Bahwa Pemohon menolak Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Tasikmalaya No.027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM tanggal 04 Juni 2014, yangamar putusannya berbunyi

Termohon Keberatan, dan telah diberitahukankepada Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan, dan telahdiberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 12 Juni 2014;Bahwa keberatan ini dimohonkan atau diajukan kepada Pengadilan Negeri Garuttelah sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 5 PERMA No.01 Tahun 2006tentang sengketa konsumen, dimana keberatan diajukan kepada PengadilanNegeri di tempat kedudukan konsumen (dhi: Termohon Keberatan bertempattinggal/berkedudukan di Kecamatan Kadungora Garut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR tersebut;

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINASPERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAANPASAR vs. GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDI ROSADI

., jabatan KepalaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 185,Garut;TEDI KUSNADI, S.E., jabatan Sekretaris pada DinasPerindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan PasarKabupaten Garut, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 24,Garut;NENENG MARTIANA A., S.I.P., M.Si., jabatan KepalaBidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut,beralamat di Jalan Pramuka Nomor 24, Garut;IDA NURFARIDA, S.H., jabatan Kepala

Sub BagianAdvokasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut, beralamat di JalanPembangunan Nomor 185, Garut;KRISTANTI WAHYUNI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPerundangundangan pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut, beralamat di JalanPembangunan Nomor 185, Garut;RIVA RACHMAN HAKIM, S.H., jabatan Kepala Sub BagianEvaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, beralamatdi Jalan Pembangunan Nomor 185,

Putusan Nomor 312 K/TUN/2015Kabupaten Garut, beralamat di Jalan PembangunanNomor 185, Garut;8. CEPY FARDINA, S.H., jabatan Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 185,Garut;9.

., jabatan Fungsional Umumpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut, beralamat di Jalan PembangunanNomor 185, Garut;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/664/INDAG/2014 tanggal 31Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/TermohonInformasi;melawan:GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDIROSADI, Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, tempatkedudukan di Jalan Sadahurip Nomor 18, Kabupaten Garut;Berdasarkan Akta Pendirian

Kabupaten Garut selaku Pemohon Keberatan semulaTermohon.