Ditemukan 4832 data
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
SYAIFULLAH AL AMIN Als SYAIFUL Bin DARMINIS
77 — 28
Kedua kesengajaan yang bukan mengadung suatu tujuan,melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bijzekerheidsbewusizijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT RAZAK
142 — 67
yakni sebagaimana keteranganAhli SAMSU RIJAL, ST yang menyatakan pekerjaanpembangunan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inaptahun 2016 tidak ada kerugian negara, hanya terdapatpembayaran yang tidak sah.Bahwa oleh karena dasar pertimbangan majelis hakim tidakdidasarkan pada faktafakta hukum melainkan hanya didasarkanpada asumsiasumsi semata sehingga kesimpulan yangmenyatakan TERDAWA telah menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi adalah kesimpulan yang secaranyata telah mengadung
86 — 22
prosespenerbitan Sertifikat Hak Milik yang merupakan bentuk dari keputusan TataUsaha Negara sehingga sudah jelas dan tegas bahwa Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Peradilan Tata UsahaNegara untuk mengadilinya yang bilamana terdapat kesalahan prosedurpenerbitannya maka Peradilan Tata Usaha Negara lah yang berwenanguntuk mengadilinya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981).EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)Bahwa Gugatan Penggugat mengadung
177 — 103
Bahwa pengaturanyangbersifatumum ialah pengaturan yangmemuat normanorma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturanyang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal iniHalaman 47 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRG10.11.mempunyai arti mengadung normanorma hukum yang berlaku bagisetiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negaratersebut;Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana
96 — 33
Menyatakan bahwa ex SHGB No.1125/Kebon Kelapa, yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Nasional untuk dan atas nama Josefa Fransisca MariaIsmael (Zuster Oeij) / Maria Oeij dan telah habis masa berlakunya pada tanggal22 Maret 2003, dan TIDAK DAPAT DIPERPANJANG karena prosespenerbitannya mengadung cacat hukum dan otomatis Batal Demi Hukum dengansegala akibat hukumnya.e Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.34/3//1983/Gambir, tanggal 29Maret 1983 antara Terlawan Tersita / Turut Tergugat Rekonvensi denganPelawan
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
81 — 250
AD 8686 GO yang terikat padaperikatan fidusia yang secara /ex specialy terikat pada hukum perjanjianyang diistimewakan;Dan apa bila Majlis hakim berpendapat lain dapat putusan hukuman seringanringanya yang terbaik bagi diri Terdakwa dengan menegakan kapastian hukumyang mengadung kebenaran dan keadilan dengan pertimbangan dalam putusansebagai berikut :1.
Teteg Budhi. W, S.H.
Terdakwa:
Armiadi
88 — 38
ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) haridengan perincian antara lain sebagai berikut diantaranyapoint 1 (satu) Kelompok Metamphetamine (Shabu) 1 gram.Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinyasecara khusus dalam putusan ini, akan tetapi akanmenguraikannya setelah pembuktian unsurunsur tindakpidana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusunsecara komulatif maka, Majelis Hakim harus membuktikan semuadakwaan yang mengadung
257 — 64
Padahal uang warga yang ditarikoleh PPRS tidak boleh disimpan padarekening badan hukum yang berorientasiprofit yang mengadung resiko rugi ataubahkan pailit sebab PPRS adalahlembaga nirlaba sebagai wali amanahpemilik penghuni rusun;Bahwa Dan bisnis illegal tersebutmenjadi serius di mata dunia karenadilaksanakan oleh PT Duta Pertiwi yangberstatus sebagai perusahaan Terbuka(Go Public), dan mengambil uang daripasar uang di Negara lain, karena haltersebut adalah pelanggaran yangmendasar terhadap UU Pasar
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
141 — 67
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Telah SalahMenerapkan Hukum Dengan Tidak Memuat Alasan Yang Cukup Dan RinciDalam Pertimbangan Hukumnya.Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalahtidak benar dan dianggap mengadung cacat per incuriam atau putusan yangsalah, apabila : Putusan kurang seksama (lack care) memeriksa dan memutusseluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukumyang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksamapertimbangannya
127 — 16
Farm Apt yang berkesimpulanmengadung Narkotika Golongan yaitu Metamfetamina 1870,9 gram dan heroinserta bahanbahan mengadung Efhedrine, Acetone, Hydrochline danTaluene;Menimbang, bahwa baik cara mendapatkan bahanbahan maupun carapembuatannya tidak mengacu kepada mekanisme sebagaimana tersebut diHalaman 66 darl 78 Putusan No. 1995/Pid.Sus/2014/PN Tngatas, telah ternyata Terdakwa membuatnya dengan Cara bahanbahan kimiayang dibeli dari Tangerang dan Jatinegara dengan terlebih dahulumencuci/meloundry
34 — 15
Kesengajaan kesadaran akan kemungkinan (Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) (lihat: PAF Lamintang, hlm: 309;)Menimbang bahwa baik unsur kesengajaan dalam suatu rumusan tindak pidanatidak mungkin akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya unsur yang menjadi pokok(bestandeel) dari perbuatan pidananya, sehingga untuk dapat menilai apakah dalamsuatu perbuatan itu mengadung kesengajaan ataukah tidak, maka terlebih dahulu harusdibuktikan tentang keberadaan dari perbuatan pokok yang didakwakan kepada siterdakwa
SRIYONO
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI Persero Tbk berkedudukan di kantor pusat Jakarta melalui Kantor Cabang Yogyakarta
3.DR.WINAHYU ERWININGSIH, SH.,M.Hum
4.kantor pertanahan kabupaten sleman
5.Otoritas Jasa Keuangan
6.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
107 — 36
Yahya Harahap dalam bukunya HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, disebutkan bahwa dalam hal terdapat hubungan erat dankoneksitas antara Gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, dan putusan yangdijatunkan kepada Gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatantidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengadung cacat formil (error inpersonal, obscuur libel, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya), makadalam kasus seperti ini : Putusan rekonvensi
MOHTAR TIDORE
Tergugat:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
326 — 282
dalil gugatanPenggugat, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;Menimbang, bahwa penerbitan asas kepastian hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahan, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketasesuai dengan peraturan perundangundangan adalah bentuk pelaksanaan asaskepastian hukum;Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengadung
ERIK ERIYADI,SH,MH
Terdakwa:
KAMISUR HADI Pgl MISUR
77 — 20
perseorangan berarti orang yang secara individuatau pada umumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan yangdimaksud dengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badanhukum.Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Kurnia, SH
Terdakwa:
Solihin
108 — 34
Substansi dalamperkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun datadata lainMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa adalah Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintahdinas yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari danmenginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yangtimbul atau mungkin timbul dari perbuatan.Bahwa istilah Dengan sengaja tidak mentaati mengadung pengertianatas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidakdilaksanakan
176 — 120
selanjutnya mengenai apakah Para Penggugatmerupakan orang yang diperkenankan untuk mengajukan gugatanterhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa,perlu. kiranya dicermati pendapat beberapa ahli sebagaiberikut :a Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya Usahamemahami UndangUndang Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka SinarHarapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman3738 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum TataUsaha Negara mengadung
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
264 — 323
Oleh karenanya terungkap bahwa gugatan ParaPenggugat mengadung cacat formil berupa tidak jelas, kabur (obscuur libel)dan kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), maka sangat beralasansecara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak DapatDiterima/Niet Ontvankelijkke verklaard. Hal mana bersesuai pulasebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :565 K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.B. DALAM POKOK PERKARA :1.
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
588 — 513
Penyampaianberita bohong atau pemeberitahuan bohong itu biasanya dilakukan secarasengaja oleh individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi sikap danperilaku masyarakat terhadap peristiwa tertentu, sehingga bila berita bohongitu mengadung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi,adu domba, maka perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadicenderung berpotensi anarkhis; Bahwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuanartinya tindakan komunikasi individu atau
99 — 31
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengadung cacat formil maupun cacatmateriil maka menurut hukum gugatan ganti rugi, conservatoir beslag jugaharuslah ditolak atau harus dikesampingkan.6.
121 — 65
terperkara oleh Pembanding dan Terbanding II (PT .Perkebunan Nusantara Il dahuku PTP IX) secara melawan hukum,sebagaiman yurisprudensi MARI No. 3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret1999 yang menyebutkan : Penggarapan yang menguasai tanah milikNegara mempunyai Prioritas untuk memperoleh hak atas tanah :Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriLubuk Pakam telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, sehingga dalil yang disampaikan Pembanding Intervensi adalahtidak mengadung