Ditemukan 5455 data
557 — 952
AKIL MOCHTAR dalam perkara penerimaan uang suap yang sudahdiputus bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan pidanaseumur hidup. Dalam kasus tersebut M. AKIL MOCHTAR menyuruh sopirnya yaituDARYONO, yang menjadi saksi kunci, untuk pergi dengan memberinya uang agartidak ditemukan Penyidik KPK.Penyidik KPK perlu waktu lama untuk mencari danmemeriksa DARYONO sebagai saksi.Namun demikian Jaksa Penuntut Umum KPKtidak pernah mendakwa M.
AKIL MOCHTAR dengan dakwaan merintangi Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggotalll dan IV berpendapat perbuatanperbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan yang merintangi proses penyidikan atas nama FX.YOHAN YAP alias YOHAN.
96 — 38
PBB atas nama Ir.Muhammad Effendi AR tahun 2012;e PBB atas nama Ahmad Yani tahun 2013;e Surat Keterangan nomor 470/120/LG/2006, tanggal 19 April 2006perihal pendaftaran tanah atas nama Ir.M.Effendi AR;Bahwa setelah tanah menjadi milik saksi, kemudian saksi menjaga dan merawatserta saksi mendirikan bangunan rumah permanen ukuran 4x6 meter untukpenjaga tanah;Bahwa batasbatas tanah tersebut sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi Mochtar
174 — 101
MOCHTAR KUSUMAATMADJA. SH.
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
312 — 417
Eep Hidayat Bin P.Oeking (Bupati Subang) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 dengan Terdakwa Mochtar Mohamad(Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 757 K/PID.SUS/2014(misbruik) (pendapat ini sejalan dengan pendapat Mochtar KusumaAtmadja dalam bukunya Fungsi dan Perkembangan Hukum dalamPembangunan Nasional) ;Disamping itu kami tegaskan di sini, bahwa kekayaan Negara yangdipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikanpenyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum sertaPerseroan Terbatas lainnya (Pasal 1 ayat (10)) sehingga kekayaanNegara hanya pada modal yang disetorkannya
71 — 18
Oeking (Bupati Subang) jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012dengan Terdakwa Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusantersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UndangundangNomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan jo Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
HR HERU HERMAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.Yayan Sopyian Anda
1.ACHMAD SUDIRMAN WICAKSANA
91 — 49
Mochtar Koesoemahdiredja (Keponakan/ahli waris pengganti) ;c. Rd. Muhamad Rasyid bin Rd. Achmad Affandi (Keponakan/ahli waris pengganti) ;d. Hafsari Yuriartini binti Hitosi Noriwo Tasrif (cucu keponakan/ahli waris pengganti);e. Achmad Fajar Natakusumah bin Rd. Hitosi Noriwo Tasrif (cucu kKeponakan /ahli waris pengganti) ;. Bahwa Ny. Rd. Mimin (alias Rd. Mintarsih) pada tahun 1913 menikah dengan Ki AgusAbdullah bin Abdul Syukur, dan tinggal bersama di Pajagalan.
117 — 32
Saksi MOCHTAR BADDAN, tempat lahir di Mandar, tanggal lahir 02 Pebruari1949, jenis kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal JI.
174 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017warga Negara di bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadiobjek perlakuan Negara, bukan sebagai subjek hukum yangmemiliki hak, Kedudukan, martabat sebagai manusia dalam Negarahukum, meskipun berstatus sebagai tersangka/Terdakwa.Dilanjutkan oleh Romli bahwa pemaksaan upaya hukum tersebut,melanggar KUHAP, KUHP, dan bertentangan dengan teori hukumprogresif (Satjipto Rahardjo) dan teori hukum pembangunan(Mochtar Kusumaatmadja);Dapat ditarik kKesimpulan dari teoriteori
53 — 79
bahwa setiap orang dalam pasal ini mengandung pengertian yangsama dengan barang siapa yang berarti bukan hanya orang sebagai pegawai negeri,tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukumsebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 18Desember 1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/PID.SUS/2011tanggal 27 Juli 2011 dengan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012dengan Terdakwa Mochtar
dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang artinya cukup salah satunyaterpenuhi dan terbukti maka dengan demikian unsur ini telah teroenuhi dan terbukti; Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Nomor : 2547K/PID.SUS/ 2011 tanggal 07 Maret 2012, dalam perkara Mochtar
759 — 1402
Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang iaterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anakanak terdakve ;e Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasihalaman 234236: dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompoksecara bersama sama, dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uangsebagai pembayaran tahap pertama oleh salah
Menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yangia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pulapenerima barangbarang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atauanakanak terdakve ;e Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 dengan Terdakwa Mochtar Muhamad, Walikota Bekasihalaman 234236 : "dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompoksecara bersamasama, dengan telah tejadinya penyerahan sejumlahuang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang
236 — 0
Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., bermeterai ;12. Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., di atas segel ;13. Surat Tjong Tjiong Kwee tertanggal 16 April 1969 ditujukan kepada Kepala Kantor Pedaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, perihal tanah2 sedang dalam persoanan ;14. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 018/1969/PAN tertanggal 16 April 1969.15.
181 — 54
Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 17 April 2015 yang menerima Mochtar Baba, dkk;546. Daftar honor tenaga informan penelitian arkeologi tentang pelabuhan kuno di wilayah Sulawesi utara tanggal 06 april s/d 17 april 2015 sebesar Rp. 2.400.000;547. Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 3.600.000 tanggal 17 April 2015 yang menerima Yansen Ateng, dkk;548.
tanggal 13 April 2015yang menerima Hasan sangadi;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 350.000 tanggal 14 April 2015yang menerima Delvin Mamahit;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 300.000 tanggal 15 April 2015yang menerima Marto Kandow;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp.300.000 tanggal 17 April 2015yang menerima;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 450.000 tanggal 17 April 2015yang menerima Wisye Kindangen;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 17 April 2015yang menerima Mochtar
tanggal 13 April 2015yang menerima Hasan sangadi;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 350.000 tanggal 14 April 2015yang menerima Delvin Mamahit;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 300.000 tanggal 15 April 2015yang menerima Marto Kandow;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp.300.000 tanggal 17 April 2015yang menerima;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 450.000 tanggal 17 April 2015yang menerima Wisye Kindangen;Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 17 April2015 yang menerima Mochtar
91 — 39
Oeking (Bupati Subang) jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 denganTerdakwa Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi); Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebut dikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung
120 — 51
Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 17 April 2015 yang menerima Mochtar Baba, dkk;546. Daftar honor tenaga informan penelitian arkeologi tentang pelabuhan kuno di wilayah Sulawesi utara tanggal 06 april s/d 17 april 2015 sebesar Rp. 2.400.000;547. Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 3.600.000 tanggal 17 April 2015 yang menerima Yansen Ateng, dkk;548.
Kandow;200.000 tanggal 20 April225.000 tanggal 20 april755.000 tanggal 02 April200.000 tanggal 09 April300.000 tanggal 11 april200.000 tanggal 13 April350.000 tanggal 14 April. 300.000 tanggal 15 April543.Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp.300.000 tanggal 17 Aprilyang menerima;201520152015201520152015201520152015544.Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 450.000 tanggal 17 April 2015yang menerima Wisye Kindangen;545.Kuitansi/Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 2.400.000 tanggal 17 April 2015yang menerima Mochtar
89 — 60
Mochtar. Berdasarkan hal tersebut makasecara prosedur dan substansi proses penerbitan obyek sengketa aquo telah mengandungcacat yuridis, dan cacat yuridis tersebut timbul karena didasarkan pada adanya PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pada akhirnya berakibat hukumpula terhadap keabsahan orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat yaituEni Rohaeni, Endah Rohayana, H. Endang Agah, Gugun Gumilang, SH, Ny.
1037 — 63
rapih dengan menggunakanketentuan pasal undang undang apapun juga, akan tetapi jika dasarpembuatan surat tanah yang tidak benar, maka semuanya menjaditidak benar, yang mana Surat Keterangan Tanah tanggal 15September 1960 adalah pernyataan orang lain yang tidak dikenalbernama abd Wahab dan Abd Hamid Aneng yang membuat pengakuan UmarBin Ali dapat beli tanah dari Sjeh Said, begitu pula SuratKeterangan No.593 / 30 / SJD / 92 tanggal 30 Maret 1992 dariKepala Kelurahan Sungai Jawi Dalam yaitu Syarif Mochtar
118 — 32
Oeking (Bupati Subang) jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 tanggal 7 Maret 2012 denganTerdakwa Mochtar Mohamad (Walikota Bekasi); Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor : 120/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg Menimbang, bahwa normanorma hukum dalam putusanputusan tersebutdikuatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009 jo SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal12 September
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. H. P. A. TENRIADJENG,M.Si Diwakili Oleh : MURSYINUDDIN ADDAS SH
74 — 28
,MOCHTAR SAENONG, SH., MURSYINUDDIN ADDAS, SH.,UMAR LAILAH, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makassar pada tanggal O03 Juli 2013No.160/pid/13/kb; Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Suratperintah/ PenetapanPenahanan : 20000202 none nono1. Penyidik tidak dilakukanpenahanan); 222"2. Penuntut Umum Tahanan LAPAS Klas IA Makassar sejaktanggal10 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juni3.
51 — 10
MOCHTAR INDRAKABUL dan ERRI DIPAWINANGUN serta 2(dua) orang AHLI yaituDR. FAHRURAZI. M.Si dan AGUS TAUFIK , namun dalam TuntutanJaksa Penuntut Umum tidak memasukkan nama AKE IRAWANbahkan sebaliknya memasukkan nama nama seperti KRISTIAN ARIWIBOWO, Drs.