Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 85.226.180 (85.226.180) 170.452.361 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018

Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain makaPemohon Banding berharap Majelis dapat memutuskannya seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116419.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Bahwa dengan memperhatikan alasanalasan dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP02299/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal14 September 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor:00401/107/16/054/17 tanggal 24 Oktober 2017 Masa Pajak September 2016sebesar Rp462.354.563 dapat dikabulkan selurunhnya sehingga

nama SuamiPemohon ONG HAY PENG menjadi FERI WINOTO ONI adalah berdasar dandapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian orang dan Nama Pemohondengan BuktiBukti yang diajukan di Persidangan oleh karena itu menurut Hakimpermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, makaHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yangcukup dan tidak bertentangan dengan undangundang, sehingga oleh karenanyasudah sepatutnya dikabulkan untuk selurunhnya

berwenang ; Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB4079/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani olehAKBP Vita Lunarti, S.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratoris KriminalistikBareskrim Polri dengan kesimpulan : Barang bukti berupa 1 (Satu)bungkus plastic pegadaian berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan sedotanplastic masing a* masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan kristalwarna putin dengan berat netto selurunhnya

pembayaran pajak sehubungan dengansengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110619.16/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

dikabulkan sesuai dengan perhitunganPemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohon agar jumlahkelebihan pembayaran PPN Masa Pajak Agustus 2011 sebesarRp8.688.568,00 dapat dikembalikan kepada Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116135.16/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menerima dan mengabulkan selurunhnya gugatan dari Para PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi;2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti bersalahtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan namabaik terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi;3.

SEMARANG,berkedudukan di Jalan Kyai Saleh, Nomor 1214,Mugasari, Semarang;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSemarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugatkepada Para Tergugut untuk selurunhnya

Putusan Nomor 2233/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00731/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 31 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00070/207/10/056/15 tanggal 6 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 21.120.445.8056.000

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi yangbersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukanfakta hukum bahwa buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandanyang diambil oleh Para Terdakwa tersebut selurunhnya adalah merupakan milikdari PT. Serikat Putra dan bukan merupakan milik Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atasmaka unsur ini telah terpenuhi;Ad 4.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan cara menelan langsungpil ekstasi menggunakan air dan reaksi yang terdakwa rasakan yaitu jantungberdetak kencang, berkeringat, pandangan agak kabur, euforia, enjoy,merasa gembira ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa: 10 (Sepuluh) butir ekstasi warna merah muda logo INSTAGRAM denganberat Netto selurunhnya 3,0030 gram, sisa barang bukti berupa 9 (Sembilan)tablet yang mengandung MDMA dengan berat Netto seluruhnya

Menetapkan barang bukti berupa: 10 (Ssepuluh) butir ekstasi warna merah muda logo INSTAGRAMdengan berat Netto selurunhnya 3,0030 gram, sisa barang bukti berupa 9(sembilan) tablet yang mengandung MDMA dengan berat Nettoseluruhnya 2,7027 gram, dimusnahkan.6.

Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah setiapbulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total selurunhnya berjumlah Rp9.000.000, (Sembilan juta rupiah);C. Biaya pemeliharaan anakdan pendidikan 2 (dua) anak tersebutsampai tumbuh dewasa dan mandiri masingmasing sebesar Rp1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);8.

Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah setiapbulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total selurunhnya berjumlah Rp9.000.000, (Sembilan juta rupiah);Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.0705/Pdt.G/2018/PA.Gs.C. Biaya pemeliharaan anakdan pendidikan 2 (dua) anak tersebutsampai tumbuh dewasa dan mandiri masingmasing sebesar Rp1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);6.