1989perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini PengadilanAgama Nanga Pinoh;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Nanga Pinoh, isibukti tersebut menjelaskan mengenai belum tercatatnya pernikahan ParaPemohon, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakimtelah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatanpembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874

telah terbukti bahwapernikahan para Pemohon belum tercatat, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 7 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan TelahMenikah, yang ditanda tangani oleh Para Pemohon, merupakan akta dibawahtangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuanPasal 286 R.Bg dan Pasal 1874

Tahun 1874:Menimbang, tahwa pecahnys, rumah tanga Pemoton: denganTmohian dapat diihat dari Gita di mane teish fered?

Pada halaman 55alinea keempat tertulis oleh karena itu harusdinyatakan tersebut dapat diterima seharusnyaoleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima .Pada halaman 56 alinea keempat tertulis, berdasarkan pasal1864 dan 1874 KUH Perdata seharusnya berdasarkaan pasal 1869dan 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka putusan PengadilanAgama tersebut tidak dapat dipertahankan dan pertimbanganhukumnya harus diperbaiki dan

berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Surat kuasakhusus yang menjadi dasar dibuat dan ditandatanganinya Surat gugatan tidakmemenuhi persyaratan formal sebagai sebuah Surat kuasa khusus yang dibuat olehseorang buta huruf, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalampasal 54 UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor : 50 Tahun 2009 jis pasal 120HIR. dan pasal 1874

memuatadanya halhal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama";Bahwa Pengadilan Tinggi/Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkansecara cermat dan teliti tentang penerapan hukum pembuktian menurutketentuan Pasal 1866 KUHPerdata serta prinsip yang harus diterapkan dalammenentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat buktidikatikan dengan batas minimal pembuktian pada alat bukti P.2, P.4 dan P.5diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata Jo Pasal 1874

Putusan Nomor 3141 K/Pdt/201210Il.10Bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUHpPerdata, bukti P2 mempunyaikekuatan Akta di bawah tangan, merupakan alat bukti tulisan yang disusunberupa kalimat sebagai pernyataan dan ditanda tangani pihak yang membuatdengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktiandengan mengenyampingkan bukti itu dan nyatanyata Judex Facti bersikaptidak adil, oleh karena dengan tegas dinyatakan dalam bukti P2, Sdr.

dan didukung oleh sekurangkurangnya satu alat bukti yang lain;Bahwa nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batasminimalnya dari relaas tersebut yang merupakan formalitas kuasa telahberubah oleh karenanya telah dilawan dengan diajukan oleh PemohonKasasi (semula Pembantah/Pembanding) dengan terpenuhi Batas MinimalPembuktian melalui buktibukti yang telah memenuhi syarat formil danmateriil yakni, yang diatur dalam Pasal 1895 KUHPerdata (saksi disumpah)dan Pasal 1867 KUHPerdata Jo Pasal 1874

Jo Pasal1874 KUHPerdata, maka hal ini sudah terpenuhi bentuk formil danmaterial tersebut 1 (satu) alat bukti (pengakuan di bawah sumpah didepan persidangan) nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan AktaOtentik;e Surat Nomor 122/1.75.05 tanggal 05 April 2011 ditandatangi oleh WakilKelurahan (Pejabat Kelurahan) ditujukan kepada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta barat (Bukti P5) nilaikekuatan batas minimal pembuktian sesuai yang diatur dalam Pasal 1876KUHPerdata Jo Pasal 1874

Nilai Kekuatan batasminimal pembuktian sesuai yang diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata JoPasal 1874 KUHPerdata. Pokok intinya menyatakan "Kelurahan tidakpernah menerima fotocopy lampiran pertinggal Relaas PemberitahuanPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/Pdt/2010/PT.DKI. JoNomor 349/Pdt.G/2009 pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011";Bahwa Surat Resmi Wakil Lurah adalah surat pejabat resmi instasipemerintah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Prof.Dr.

Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa bukti P21 berupa Asli Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Nanga Pinoh, isibukti tersebut menjelaskan mengenai belum tercatatnya pernikahan ParaPemohon, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan MajelisHakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sertaberkekuatan pembuktian yang bebas sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg danPasal 1874

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara inimerupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan AgamaNanga Pinoh;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Suami Istri,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, merupakan akta dibawahtangan, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang bebas sesuaiketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yangmelangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, KabupatenBrebes pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 1874/331/XII/2008 tanggal 30 Desember2008;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor 1874/331/XII/2008tanggal 30 Desember 2008, telah dicocokan dan sesuai denganPutusan Cerai GugatNomor 4065/Pdt.G/2018/PA Bbs.Halaman 3 dari 14aslinya dibenarkan serta telah bermaterai cukup, bukti (P.2), dandiparaf;Bahwa selain mengajukan buktibukti Surat, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi di persidangan, masingmasing bernama:1.

18671894BW;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum te dengan diketahui oleh Lurah p dan Camat PoKabupaten Pangkep, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta di bawah tangan, namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874

otentik, sehingga ahli waris dari almarhum F PP adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.1tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan surat keterangan belumpernah menikah dibuat dan ditandatangani oleh Lurah PY dan CamatPo Kabupaten Pangkep, berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI, surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namunhanya akta bawah tangan;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874

faktafakta sebagai berikut: Bshwa Pemohon dengan Termohon adalah summi ister yang sah, Bahwa aniara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan danSE eeePlenichie: enti iaangebak Formshon soled Sediehath Gehgen Pemrehondan Termchon menolaknya tanpa alasan yang jelas:uk eral sea sud, kan ap ek bataberpendapat tinhwnn dalildalt dan glason pemmohonan Pemenon telahterbukti kebenarsnnya, dengan demikian rumah tangga Pemohon denganRe ee ree te ee re een eeePanai 39 ayat (2) Undangeundang Womor 1 Tahun 1874

sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; Him. 16 dari 27 Him.Putusan No. 0109/Pdt.G/2017/PA.Dp.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 (Fotokopi Surat KeteranganKelahiran Anak atas nama Aldarlika Maztydhar, tanggal 26 September 2014,yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh orang berkepentingan untuk itu,namun memenuhi dengan dalil bantahan Termohon, maka majelis hakimmenilai sebagai akta atau surat biasa yang secara formil dan materil telahmemenuhi maksud Pasal 286 Rbg. jo Pasal 1874

Majelis Hakim berpendapat bahwa buktitersebut memenuhi pula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapatditerima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 (Fotokopi surat pelaksanaanpemeriksaan Bupati Sumba Timur atas penelantara istri dan anak ), yang manabukti tersebut dikeluarkan pejabat yang memiliki pula dengan dalil pokokPemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai sebagai akta atau suratbiasa yang secara formil dan materil telah memenuhi maksud Pasal 286 Rbg. joPasal 1874

berpendapat bahwa bukti tersebut memenuhipula syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 (Fotokopi surat tandapenerimaan laporan kepolisian Sumba Timur atas penelantara istri dan anak),yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki relevansidengan materi pokok dalil Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilaisebagai akta atau surat biasa yang secara formil dan materil telah memenuhimaksud Pasal 286 Rbg. jo Pasal 1874

syarat formil dan materiil pembuktianmaka dapat diterima dan dipertimbangkan; Him. 17 dari 27 Him.Putusan No. 0109/Pdt.G/2017/PA.Dp.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 (Fotokopi Surat PanggilanBupati Sumba Timur atas penelantara istri dan anak ), yang mana bukti tersebutdikeluarkan oleh orang berkepentingan untuk itu, namun memenuhi dengandalil bantahan Termohon, maka majelis hakim menilai sebagai akta atau suratbiasa yang secara formil dan materil telah memenuhi maksud Pasal 286 Rbg. joPasal 1874

Maka dengan demikian menurutPemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah kelirudalam menerapkan hukum pembuktian karena telah mengabaikankeabsahan dari akta dibawah tangan yang telah diajukan oleh Penggugat/Temohon Kasasi;Di dalam Pasal 1874 KUH Perdata dikatakan bahwa :e Sebagai tulisantulisan di bawah tangan dianggap aktaakta yangditandatangani di bawah tangan, suratsurat, registerregister, suratsuratHal. 7 dari 10 hal. Put.

No. 1035 K/Pdt/2012urusan rumah tangga dan lainlain tulisan yang dibuat tanpa perantaraanseorang pegawai umum";Dengan adanya penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yangtelah meragukan dan mengesampingkan kebenaran dari alat bukti P1tersebut adalah keliru dan telah melanggar dalam Pasal 1874 KUH Perdata;2.

bahwa antara Panggugat dengan Tergugat sudah sangatsult untuk sauna tak a tag arapan akan Pup uk dalam ruftiak ana yang 5 bahagia & dan kekal berdasarkan Ketubanan 1 Yang Mara: igUndang Namoar i Tahun 1874) dan atau keluh miwaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilas Halaman 8 dari 17 fal, Pulusan Non DP d PA.

perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2012,dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Palembang denganNomor: 1849/Pdt.G/2012/PA.Plg mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung diKota Palembang pada tanggal 16 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanIlir Timur II Kota Palembang, Nomor 1874

Penggugat adalah merek terkenal internasional ;Sejarah Keterkenalan Merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Penggugat:1 Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek dan pemegang hak atas Merek terkenalPIAGET dan PIAGET POLO yang telah dikenal di berbagai penjuru duniatermasuk di Indonesia;2 Bahwa Merek PIAGET berasal dari nama pendirinya yaitu Georges Piaget.Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. anciennefabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di LaCoteauxFees, Switzerlanddi tahun 1874

PI AGE TIDM000244024 = /34 Geretangeretan listrik atau denganmenggunakan baterai, tembakau, rokok cigarillos, cerutu, barangbarang untuk keperluan perokok,korekkorek api. 1516=>=>Bahwa berdasarkan buktibukti, sangat jelas Merek PIAGET dan PIAGETPOLO milik Penggugat adalah MerekMerek terkenal dengan alasanalasansebagai berikut;Penggugat telah menggunakan merek PIAGET dan PIAGET POLO untukjangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1874 dan 1979;Merek PIAGET dan PIAGET POLO adalah merek yang

2004, , bukan merupakanalasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untukmengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;C Merek Penggugat berasal dari nama orang terkenal:4041424344Bahwa Merek terkenal PIAGET milik Penggugat diciptakan dari nama pendiriperusahaan pemilik Merek terkenal PIAGET yaitu Georges Piaget;Georges Piaget pertama kali mendirikan perusahaannya, yaitu S.A. anciennefabrique Georges Piaget et cie (Piaget & Co) di LaCoteauxFees, Switzerlanddi tahun 1874

Judex Facti telahlalat untuk mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menirubaik kata PIAGET maupun kata POLO milik Pemohon Kasasi/semula Penggugatdimana itikad tidak baik tersebut telah terbukti: Bahwa kata "PIAGET" dalam Merek "PIAGET" dan "PIAGET POLO" milikPemohon Kasasi/semula Penggugat merupakan kata yang tidak umum baikdari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;e Merek terkenal "PIAGET" milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdigunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan

PA.Tnk serta membaca berita acarapersidangan Nomor0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk; Menimbang, bahwa oleh karena memori bandingPembanding/Tergugat tidak ditandatangani olehPembanding/Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat bandingakan mempertimbangkan sebagaiberikut : Menimbang, bahwa akta banding adalah merupakan suratpernyataan sepihak dalam hal ini adalah =pernyataanPembanding/Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena akta memori bandingPembanding termasuk surat pernyataan sepihak danberdasarkan Pasal 1869 dan 1874

Menyatakan perkara Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA.Nnk. dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1488 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagaiKetua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 Ayat (1) RBgyang berbunyi : ... yang dipandang sebagai akta dibawah tangan adalahaktaakta,suratsurat, bukubuku daftar ( register ) , suratsurat kerumahtanggaan dan suratsurat lain yang ditandatangani dibawah tangan dandibuat tanpa perantara pejabatpejabat umum...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPerdata yangberbunyi : ...Yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yangditandatangani dibawah tangan surat, daftar, surat urusan

rumah tanggadan tulian tulisan yang lain yang dibuat tanpa perentara seorang pejabatUmum ...Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 1867KUHPerdata , pasal 286 Ayat (1) RBg dan pasal pasal 1874 KUHPerdatatersebut diatas , maka alat bukti surat berupa bukti P 6 sampai dengan P13dan P15 bersesuaian dengan keterangan saksi PRIAMARA AMRA dan SaksiJUFRIZAL , oleh karena itu. majelis hakim / pengadilan berpendapat alat buktisurat

rumah tanggadan tulian tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabatUmum ...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata ,pasal 286 Ayat (1) RBg dan pasal pasal 1874 KUHPerdata tersebut diatas ,maka alat buti surat berupa bukti P 6 sampai dengan P13 dan P15bersesuaian dengan keterangan saksi PRIAMARA AMRA dan SaksiJUFRIZAL , oleh karena itu. majelis hakim / pengadilan berpendapat alat buktisurat P 6 sampai dengan P13 dan P15 adalah alat bukti tulisan dibawahtangan

XAVIERtertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamhal 4 dari 37 hal Put Nomor 396/PDT/2017/PT.DKIBuku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. ;5.

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamhal 13 dari37 hal Put Nomor 396/PDT/2017/PT.DKI26.27.28.Buku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. ; Addendum Kesepakatan Pembelian Saham antara Penggugatdengan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2013 ; Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014 ;Dan karenanya Tergugat pun harus

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamBuku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H.

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dalam Buku Daftardi bawah Nomor Daft: 1874/2012, tanggal 10 Agustus 2012 olehNotaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH;> Addendum Kesepakatan Pembelian Saham antara Penggugatdengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 26tanggal 22 Agustus 2013 di hadapan Notaris Sri Juwariyati, SH,M.Kn;> Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014;Bahwa Tergugat menolak secara

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat denganTergugat Il tertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkandicatatkan dalam Buku Daftar dibawah Nomor Daft :1874/2012, tanggal 10 Agustus 2012 oleh Notaris SitiPertiwi Henny Singgih, S.H. ;e Addendum Kesepakatan Pembelian SahamantaraPenggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2013 ;e Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014 ;d.

slam kurang eh hun 5 buen ar nya;Penggugal , Ganga an Tergugat sudah diupayakan a ang Nmer 1 Tahun 1874:. bahwa pecalinya rumah tangga Panggugaterga apa iat da oe mana ela ti parton Slama 1 tahun 6 bulan sera upaya damai yang it ikukanMajois Makin eninme pamerikeaan perkara ini, tidak berhasil, Hai inisinh clit cena wie en Sah acai ios gs waaSeis Sarai rah A yang Maijelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelix datarini yaikni: Artinya "Di wakty iter selon , a raresong aa sat 1975.

menurut hukum haruslahdianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;Bukti Surat P5 : Surat Silsilan Keturunan Museng Bin Molla ;Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/2018/PN TkaBahwa bukti surat ini berupa keterangan yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Aeng Towa, dengan mengetahui dan dikuatkan oleh Kepala DusunAeng Towa dan Imam Aeng Towa, dimana bukti tersebut bukanmerupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan, namun alatbukti tersebut berdasarkan pasal 1874

Bahwa yang mengerjakan objek sengketa dulunya adalah Molla ; Bahwa Tergugat sekarang yang kuasai obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan pula bukti surat untuk meneguhkan dalildalilsangkalannya Tergugat : Bukti Surat T1 : Surat keterangan Pendjualan.Bahwa berdasarkan bukti T1 bukti Surat keterangan Pendjualan terhadaptanah obyek sengketa yang di ajukan oleh Tergugat tersebut adalah suatuAkta di Bawah Tangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874

Hal manasesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960Surat petuk pajak bumi (Ssekarang PBB) bukan merupakan suatu buktimutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanyaHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/2018/PN Tkatercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagaibukti permulaan dan harus didukung bukti lain;Bahwa terhadap bukti surat ini berkaitan dengan suatu tanah

Hal mana sesuai dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 JoPutusan Mahkammah agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970tanggal 22 Maret 1972 dan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34K/Sip/1960 Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakansuatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yangnamanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut namun alatbukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterimasebagai bukti

berdasarkan bukti T1 yaitu Surat keteranganPendjualan, dan Surat T2 Surat pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah, T3 Surat keterangan Ahli Waris, Majelis mempertimbangkan bahwabukti tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat dibawah tangansehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, suratketerangan tersebut bukan merupakan akta autentik namun hanya akta dibawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874