Ditemukan 10753 data
LAXMI MAHAVIRA NITISARI, S.H
Terdakwa:
WELHELMINA NAIT RIWU alias NONA GEWA
149 — 52
Carolina Edon, danlahirlah seorang anak perempuan bernama Wehelmina Tuka pada 1919,dan Wehelmina Tuka kemudian menikah dengan Manase Nait pada tahun1958 yang melahirkan Magdalena Nait yang merupakan Ibu daripadaTerdakwa, kemudian Terdakwa dilahirkan pada tahun 1972; Bahwa yang membuat Terdakwa yakin untuk menjual tanah adalahkarena Putusan Mahkamah Agung Nomor 2749 K/Pdt/2013 yangdiberitahukan oleh Daniel Riwu kepada Terdakwa pada bulan Desember2016, selain itu karena memang tanah belum bersertipikat
Cang Mui Kim
Tergugat:
1.PT Permodalan Nasional Madani persero Unit Layanan Modal Mikro UlaMM Bengkayang
2.Tjhang Hian Kie
Turut Tergugat:
Rudy Bonardy, SH, MM, M.Kn
53 — 42
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasusArrest CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), dihubungan denganperbuatan Tergugat , Tergugat II maupun Turut Tergugat, jelas melanggarundangundang, melanggar hak subjektif Penggugat, artinya perbuatanyang dilakukan Tergugat I, Tergugat Il maupun Turut Tergugat telahmelanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk hakkebendaan Penggugat) serta perbuatan tersebut bertentangan dengansikap kehatihatian sehingga merugikan kepentingan
93 — 60
masih menguasai dan menempati tanah dan bangunan objek sengketa ;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dan keluarganya yang telah menempati danmenguasai tanah dan bangunan objek sengketasejak tahun 1993 sampai saat ini adalahperbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum Tergugat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatiandalam kehidupan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata danYurisprudensi Linden Bam Coken 31 Januari 1919
1.Saiful Anwar
2.ISNATAN
3.DJAMAL
4.A. Adim
5.Isnan Arief
6.MANSUR
7.SUKANDAR
8.SUMARLAN
9.Moch. Basori
10.MAULIK
11.ASMAH
12.Noer Toharoh
13.Umi Chabiba
14.Puji Astutik
15.ASJAROH
16.Mochlisah
17.Lailil Murroh
Tergugat:
1.LUKMAN HAKIM
2.BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
111 — 10
perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW,pada bagian Tentang perikatanperikatan yang dilahirkan demiUndangUndang, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.. dansebagaimana doktrin hukum maupun Yurisprudensi, pengertiansebagaimana sejak dijatunkannya Putusan dalam perkaraLINDENBAUM COHEN pada tahun 1919
H. Entin
Tergugat:
ade endang saripudin
295 — 210
Pasal 163 HIR, untuk menyatakansuatu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dapatdibuktikan adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif yangmelawan hukum yaitu bertentangan hukum, dan atau bertentangan dengan haksubjektif orang lain, dan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku(vide Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 drukkers arrest), adanya kesalahan daripelaku baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (vide Pasal 1366 KUHPerdata), adanya kerugian akibat perbuatan
86 — 39
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata: Tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut.Bahwa atas perbuatan dari para TERGUGAT tersebut kiranya telahmemenuhi unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana disebutkan dalam Arrest Hoge Raad 1919 adalah bahwaberbuatatautidakberbuat merupakan suatu perbuatan
59 — 40
Dari Arrest HR Tanggal 31 Desember tahun 1919 tentang UUtentang pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertian tindakan yangtidak sesuai dengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919tentang pasal pengertianpengertian.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumsi Pelaku/Petindak menurut UU.c.
84 — 12
Perobuatan Melawan Hukum pada awalnyadidefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan denganketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitu dalamkasus Lindebaumn vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalamipergeseran, dimana pengertian perobuatan hukum yaitu suatu perbuatan yangwalaupun tidak bertentangan dengan undangundang sudah dianggap melawanhukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat
214 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelakumenyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperolehkeuntungan ;Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebuttidak harus selalu menjadi kenyataan ;Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi(Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan
Pembanding/Tergugat III : BRIAN JONATHAN Diwakili Oleh : TIAN HANDOKO
Terbanding/Penggugat : SOPIAN Alias BAMBANG Diwakili Oleh : DR. M. Adystia Sunggara. SH. MH
Turut Terbanding/Tergugat I : AIDI Bin LIMBAR Diwakili Oleh : AHMAD ALBUNI, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DESA BAKIT
Turut Terbanding/Tergugat V : CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
211 — 92
Bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatuperbuatan melawan hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan;d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;24.
45 — 41
Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest HoogeRaad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
134 — 87
petitum tersebutdipertimbangkan demikian ;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnya ditafsirkansebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan tertulis, yangkemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
M. MIRZA ILVANDI alias PANDI bin ILYAS
171 — 54
Matahari LED, penerima bpk Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,-(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10 Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang, komplek pemerintahan Kab.
Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
Matahari LED, penerima bpk Mirza DishubkominfoAceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkilo Rp.10.000, (Sepuluhribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah).Hal 72 dari 121 hal Putusan No. 11/PID.SUSTPK/2019/PN. Bna5,10.11.12.1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
Matahari LED, penerima bpk MirzaDishubkominfo Aceh Tamiang, berat volume: 1919, harga perkiloRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), total biaya Rp.19.190.000,(sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).5. 1 (satu) lembar surat jalan No : 039/SJ/MLED/ XII/15, tanggal 10Desember 2015, tujuan Pak Mirza Dishubkominfo Aceh Tamiang,komplek pemerintahan Kab.
131 — 85
Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Halaman 17 dari 128 hal putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT.DKITiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibnkan orang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutPerbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilah perbuatan melanggarhukum atau tindakan melawan hukum.Menurut putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, perobuatan yangbertentangan dengan azasazas hukum ialah membuat sesuatu atau tidakmembuat
Sehingga dengan demikian unsurunsur perbuatan melawan hukumterdiri dari:Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undangundangtetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain,betentangan dengan kewajiban hukum pelaku, betentangandengan prinsip kehatihatian dan betentangan dengan norma ataukaidah yang berlaku dalam masyarakat (Lihat PutusanLindenbaumCohen HR 1919).Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandungkesalahan;Mengakibatkan kerugian danTerdapat hubungan sebab akibat antara
(videGugatan halaman 7).b) "Perbuatan melawan hukum dikenal juga dengan istilahperbuatan melanggar hukum atau tindakan melawan hukum.Menurut putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919,perbuatan yang bertentangan dengan azasazas hukum ialahmembuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikansesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangandengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu,(c) bertentangan baik dengan kesusilaan maupun azasazaspergaulan masyarakat mengenai penghormatan
191 — 650
KUHPerdata tersebut diatas, terdapatpersesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi yaitu :1) Perbuatan Yang Melawan HukumBahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yangmelanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undangundang ataudengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undangundang.Bahwa dalam perkembangannya menurut Arrest Hoge Raad, tanggal 31Januari 1919
No.9/PDT.G/2020/PN.Gns Hal 87 dari 101Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yangmelanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undangundang ataudengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undangundang.Bahwa dalam perkembangannya menurut Arrest Hoge Raad, tanggal 31Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan PerbuatanMelawan Hukum, jika :a. Melanggar hak orang lain,b.
Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi UndangUndang, yang berbunyi: 7iapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut., sehingga unsurunsurnya adalah:a) ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);bCc) ada kesalahannya (schuldelement);)ada kerugian (schade);~~~ ad) ada hubungan timbal balik;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad (Mahkamah AgungBelanda) tanggal 31 Januari 1919
226 — 53
Adanya perbuatan melawan hukum;Bahwa sebagaimana doktrin yang dianut pula di Indonesiayang mengadopsi putusan Hoge Raad yang terkenal dengan1.3.Arrest CohenLindenbaum / Arrest H.R 31 Januari 1919(Djaja S. Meliala, SH, MH, Hukum Perdata DalamPerspektif BW, Edisi revisi Ill Cetakan , 2012), pengertianperbuatan melawan hukum adalah:a. Melanggarhaksubyektiforanglain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;c. Bertentangan dengan kesusilaan;d.
Penggugat telah dapat membuktikan dalilgugatannya yang mengatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telahmenyangkal melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalilPenggugat tersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat danPara Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukanperbuatanperbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tahun 1919
170 — 23
Hukum (onrechtmatige daad), maka HakimAnggota I mempertimbangkannya sebagai berikut ;77Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknyamengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa: Tiap Perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah berkembangsebagaimana dalam Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919
Melanggar kaidah tata susila ;4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian , serta sikap hati hati .Terhadap konsep teori hukum baik dalam Pasal 1365 KUH Perdata maupun menurut Hoge Raad31 Januari 1919 tersebut bersifat alternatif, maka Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yangdimaksudkan Penggugat dalam gugatannya dimana perbuatan Para Tergugat haruslahmemenuhi salah unsur dari konsep Perbuatan Melawan Hukum diatas;Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
Terbanding/Tergugat I : MUNZIRIN
Terbanding/Tergugat II : HAMSIAH ABDULLAH Binti ABDULLAH
Terbanding/Tergugat III : AHMADA BIN HAJI BENU Als MADA
Terbanding/Tergugat IV : TAMBUK BOW SH
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KEPALA DESA DURIAN
Terbanding/Tergugat VI : Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat Cq. ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : ZAINI Bin ABDURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABDUL AZIZ BiN ABDURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat III : JUWITA BintI ABDURRAHMAN
181 — 97
Surat Jual Beli tanggal 12 Oktober 1936Bahwa jika melihat dasar/bukti surat yang dimiliki oleh para keturunanHalidjah/hatijan terdapat kejanggalan dan patut diragukankebenarannya, sebab Surat jual beli yang diajukan oleh Abdul Azis binAbdurrahman sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak adalah Surat Jual beli tanggal 24 April 1919, dan surat jualbeli tanggal 12 Oktober 1936, sedangkan Rahimun binti H.Latif(Keturunan Hindung / anak perempuan kedua dari halidjah/hatijah)dalam persidangan
Surat Jual Beli tanggal 12 Oktober 1936Bahwa jika melihat dasar/bukti surat yang dimiliki oleh paraketurunan Halidjah/hatijah terdapat kejanggalan dan patut diragukankebenarannya, sebab Surat jual beli yang diajukan oleh Abdul Azisbin Abdurrahman sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak adalah Surat Jual beli tanggal 24 April 1919, dan surat jualbeli tanggal 12 Oktober 1936, sedangkan Rahimun binti H.Latif(Keturunan Hindung / anak perempuan kedua dari halidjah/hatijah)dalam persidangan
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
170 — 85
YurisprudensiArrest 31 Januari 1919 sebagai berikut:a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreukmaakt of een anders recht);b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijdis met des daders recht);c. Bertentangan dengan kepatutan (hetzij tegen de goede zeden);d.
berdasarkan dalildalil Penggugat tersebut diatas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan adalah TidakBerdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond) dan Bahwa,Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2018/PN Bonberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut. perbuatan melawan hukum berdasarkanarrest Hoge Raad tahun 1919
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
214 — 300
PutusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof. Subekt, SH,"PokokPokok Hukum Perdata", Penerbit Intermasa Cetakan XVIIIhalaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :a. Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad)mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karenakesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu."b.
Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :"Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atauorang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengankepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakatterhadap pribadi atau benda orang lain.Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT BJM17.Bahwa kerugian Pembanding semula Pengugat yaitu berkenaandengan hilangnya potensi produktivitas perkebunan diatas tanah/lahantersebut oleh Terbanding semula Tergugat yaitu nilai

