Ditemukan 4452 data
6 — 0
1874/Pdt.G/2020/PA.Krw
8 — 0
1874/Pdt.G/2021/PA.Krs
11 — 4
1874/Pdt.G/2022/PA.Krs
9 — 10
1874/Pdt.G/2022/PA.Tgrs
10 — 0
1874/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
48 — 2
1874/Pdt.G/2022/PA.JU
11 — 7
1874/Pdt.G/2022/PA.Sbr
10 — 4
1874/Pdt.G/2020/PA.Cms
13 — 1
1874/Pdt.G/2022/PA.Bks
12 — 0
1874/Pdt.G/2009/PA.Ba.
9 — 1
1874/Pdt.G/2017/PA.Wsb
32 — 0
1874/Pdt.G/2021/PA.Bla
34 — 31
1874/Pdt.G/2023/PA.Smdg
38 — 19
halamanMenimbang bahwa berdasarkan bukti P.2( Surat Keterangan Suamiistri ) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan Akta di bawah tangan yangdikeluarkan oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa almarhum Saleh BinCingko dan almarhumah Safia Binti Abukasim adalah suamiistri, dan, berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakanakta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874
Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985;Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan AhliWaris) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan Akta di bawah tangan yangdikeluarkan oleh Kepala Desa yang menerangkan bahwa adanya hubungan pewarisdan para ahli waris, dan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamPutusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, suratketerangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874
35 — 14
, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebutberkaitan dengan jawaban Tergugat dan memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH. Perdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 (Fotokopi SPPT Tahun 1993,SPPT: 205011100096/00095) yang mana bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang pada tanggal 01 April 1993 dan telah diberi meteraidan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajakatas nama H.
, maka Majelis Hakim menilai bahwabukti T2, tidak mendukung bukti T1 karena adanya perbedaan luas bumi danbangunan, Nomor SPPT begitu pula tahun dikeluarkannya SPPT antara buktiT1 dan bukti T2 dalam rentang waktu kurang lebih 7 tahun, maka meskipunmasih dalam kategori satu titik ordinat, namun dengan adanya perbedaantersebut, maka bukti T2 secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
, maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut terdapat perbedaan titikordinat objek tanah dengan bukti P1, dan bukti P2, karena dalam bukti T3letak objek tanahnya berada Jalan Sudirman, sehingga bukti T3 mendukungpula bukti T1, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untukdikesampingkan; HiIm. 23 dari 37 Him.Put.
dan luas bangunan Nihil, maka MajelisHakim menilai bahwa objek tanah yang dikenai pajak tersebut tidak mendukungpula bukti T1 dengan adanya perbedaan letak objek dan luas objek begitu pulaNomor SPPT, maka secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH.
, maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut relevan dengan bukti T3 yang telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya bukti T5 tidakmendukung bukti T1, sehingga secara materil tidak memenuhi pula maksudPasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
88 — 26
Padahal jelasjelas surat Bukti P1 tersebut berisi pengakuansepihak yang sengaja dibuat oleh Da Cut dan diberikannya kepada M.Anzib sebagai bukti penyerahan tanah tersebut kepada M.Anzib;Bahwa Akta Pengakuan Sepihak (APS) adalah dipersamakan denganakta dibawah tangan yang ditulis tangan atau sedikitnya ditandatanganisendiri oleh yang membuat pengakuan itu sebagaimana dimaksudPasal 1874 dan Pasal 1878 KUHPerdata yang keabsahannyabergantung pada tandatangan yang bersangkutan orang yang membuatpengakuan
Maka, syarat sahnya akta pengakuan sepihak (APS)setidaknya:1. berbentuk surat atau tulisan yang ditandatangani,2. isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatanhukum(rechst handeling) atau hubungan hukum = (rechtsbettrekking),3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yangdisebutkan didalamnya.Bahwa syarat APS yang dimaksud Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal286 R.Bg jika dikaitkan dengan Surat Bukti P1 adalah telah memenuhisyarat sahnya akta pengakuan sepihak (APS) yakni dalam
Namun karena saat itu Da Cut tidak bisa menulispengakuan Da Cut tersebut dibuat oleh Kepala Desa setempat dengandisaksikan dan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang anak kandungDa Cut yakni Syamaun Amin (anak lakilaki Da Cut) bisa membaca dantelah membubuhkan tandatangan dan oleh Zainah (anak perempuan DaCut yang sekarang Tergugat telah membubuhkan cap jempolnyadalam surat Bukti P1;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286R.Bg, cap jempol adalah dipersamakan dengan tandatangan
Pembanding mengutip pasal 1874 dan pasal1878 KUHPdt intinya berbunyi : Pasal 1874:Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, pada tulisantulisan dibawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataandari seorang Notaris yang menyatakan bahwa si penanda tangantersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya,bahwa isi aktatelah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itupenanda tanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.
tunai ataumemberikan barang yang dapat dinilai dengan suatuharga tertentu, harus ditulis selurunnya dengan tangan si penandatangan sendiri; setidaktidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulisdengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yangmenyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.Jika hal initidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yangditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaanpembuktian dengan tulisan.TanggapanTerbanding : Pasal 1874
56 — 29
, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebutberkaitan dengan jawaban Tergugat dan memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH. Perdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 (Fotokopi SPPT Tahun 1993,SPPT: 205011100096/00095) yang mana bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang pada tanggal 01 April 1993 dan telah diberi meteraidan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajakatas nama H.
, maka Majelis Hakim menilai bahwabukti T2, tidak mendukung bukti T1 karena adanya perbedaan luas bumi danbangunan, Nomor SPPT begitu pula tahun dikeluarkannya SPPT antara bukti T1 dan bukti T2 dalam rentang waktu kurang lebih 7 tahun, maka meskipunmasih dalam kategori satu titik ordinat, namun dengan adanya perbedaantersebut, maka bukti T2 secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dpmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut terdapat perbedaan titikordinat objek tanah dengan bukti P1, dan bukti P2, karena dalam bukti T3letak objek tanahnya berada Jalan Sudirman, sehingga bukti T3 mendukungpula bukti T1, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di JI.MerpatiSimpasai, luas bumi 14.867 M* dan luas bangunan Nihil, maka MajelisHakim menilai bahwa objek tanah yang dikenai pajak tersebut tidak mendukungpula bukti T1 dengan adanya perbedaan letak objek dan luas objek begitu pulaNomor SPPT, maka secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH.
, maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut relevan dengan bukti T3 yang telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya bukti T5 tidakmendukung bukti T1, sehingga secara materil tidak memenuhi pula maksudPasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
18 — 4
UndangundangNomor 1 Tahun 1874:Menimbang, bahwi pecahnyd naiah tingge Pemiohen denganTermehon dapat dilihat dari fakia di mana telah tradi perielisihan danpartengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempattinggal selama 4 tahun serth Upayn umal yang dlakuhan balk oi6h pitasSieh bademil, Wied (el adatom tatreniany Wibiak balk ender Panbaliahdngen Termohon gudah sangat:aullt untuk didatuken sort fdak ada lagiharap akan hidop rukun dali membika rumah tangga dan Pemononmenyataken
27 — 19
menurul halangan perkawinan UndangUindangNo. 7 Tahun 1974"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimanadikutip di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yangHalaman 12 dari 15 halamanPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2016/M5STRdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut halangan perkawinan Undangundang No. 1 Tahun 1874
, MajelisHakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan tersebut tidak tercatatsebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1874.
1.Petty Yuliet Umbaran Bin Ardiansyah Umbaran
2.Anne Milanda Umbaran bin Ardiansyah Umbaran
3.Maria Laura Sari Binti S. Ngapan
25 — 10
Ardiansyah Umbaranyang dibuat oleh Lurah Air Putih, Kota Samarinda, fotokopi tersebutbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ; Fotokopi Surat Kematian Nomor 6472KM110820200006,tanggal 11 Agustus 2020, atas nama Romeo Dian Umbaran yangdibuat oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, fotokopitersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ; Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor471.1/1874/400.07.001, tanggal 11 November 2020, atas nama YusufUmbaran Agus yang
dibuat oleh Lurah Teluk Lerogn lIlir, KotaSamarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya (bukti P.7) ; Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor471.1/1874/400.07.001, tanggal 11 November 2020, atas namaPenetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PA.SM. ........