Ditemukan 12296 data
390 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 UndangUndang No.8 tahun 1981(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pembaca Il berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan Pembaca dan Ketua Majelis, pada pokoknya berpendapat bahwapermohonan kasasi dikabulkan, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa tidak dapat dibenarkan pertimbangan Judex facti yang mendasarkanpertimbangannya untuk membebaskan Terdakwa berdasarkan UndangUndang Otonomi Khusus Papua yaitu UndangUndang No. 21 Tahun 2001,dan ijin IPKMA Nomor: Kep.522.1/520
97 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11;b. bahwa ketentuan yang terkait dengan permasalahan tersebutadalah sebagai berikut:1) Pasal 11 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) ;2) Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000sebagaimana telah diubah dengan keputusan MenteriKeuangan Nomor 138/KMK.03/2002;c. bahwa berdasarkan penelitian terhadap daftar harta berwujud bukanbangunan
Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017dilakukan penyesuaianpenyesuaian fiskal sebagaimana diaturdalam UU PPh dan peraturan pelaksanaannya;f. bahwa berdasarkan halhal tersebut, tim Peneliti berpendapatbahwa koreksi biaya depresiasi sebesar Rp19.984.998,00 telahsesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh dan keputusan Menterikeuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sehingga diusulkan untukmempertahankan koreksi tersebut dan menolak keberatanPemohon Banding;g. bahwa besarnya biaya depresiasi dan amortisasi yang dapatdikurangkan
139 — 35
yang dilakukan oleh TurutTerlawan melalui Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat JenderalPajak pada tahun 1977 tersebut (Almarhum Tengku Sahmenanmasih hidup), tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak manapundan karena itu penguasaan tanah dalam perkara a quo telah diakuidan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahanyang bersangkutan.Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Turut Terlawan tersebut,terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan danKotamadya Tanjung Balai Nomor 520
Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Turut Terlawan tersebut,terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan KotamadyaTanjung Balai Nomor 520///1982, tertanggal 18 Pebruari 1982 kepadaKantor Inspeksi Pajak (Turut Terlawan lI) yang pada intinya memintaagar menginventarisasi tanahtanah yang dikuasai yang kemudiansetelah inventarisasi tanahtanah tersebut selesai, barulah bagi tanahtanah yang belum mempunyai sesuatu hak (sertipikat) dapatdimohonkan pensertifikatan.c.
87 — 29
(sembilan milyard tujuh ratus limapuluh juta rupiah).Nomor : 420/520/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuanmemasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten SeramBagian Timur ke masingmasing rekening Sekolah penerima DAKsebesar Rp. 2.278.000.000.
Nomor : 420/520/2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Bantuanmemasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran 2008 dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Seram BagianTimur ke masingmasing rekening Sekolah penerima DAK sebesar Rp.2.278.000.000.
66 — 49
tanggal 12 Mei 2011tentang penetapan tim teknis kabupaten kegiatan penyelamatan daninsentif betina produktif (tugas pembantuan) pada satker DinasPeternakan Provinsi Sumatera Barat (06) tahun 2011 (asli telah disita Polres Solok Kota dalam Perkara Kelompok Tani Jambu Sirah);1 (satu) rangkap (foto copi) blanko verifikasi Kelompok Tani HarapanJaya;1 (satu) rangkap (foto copi) berita acara verifikasi ;1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan danPeternakan Kabupaten Solok, Nomor 520
12 Mei 2011tentang penetapan tim teknis kabupaten kegiatan penyelamatan daninsentif betina produktif (tugas pembantuan) pada satker DinasPeternakan Provinsi Sumatera Barat (06) tahun 2011 (yang asli telahdi sita oleh Polres Solok Kota dalam perkara Kelompok Tani JambuSirah);1 (satu) rangkap (foto copi) blanko verifikasi Kelompok Tani HarapanJaya;1 (satu) rangkap (foto copi) berita acara verifikasi ;1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan danPeternakan Kabupaten Solok Nomor 520
ENDANG SUPRAPTI, SH
Terdakwa:
IRVAN HIDAYAT Bin SUPARDAN
55 — 23
lain terkait dengan produk pangan berupa minuman yangmengandung alkohol tersebut sebelum diedarkan, sesuai dengan peraturanPERKA BPOM Nomor 12 tahun 2016 dalam peredarannya produk pangan berupaminuman yang mengandung alkohol tersebut harus mencantumkan peringatantertentu dalam label kemasan yaitu bertuliskan peringatan MINUMANBERALKOHOL, DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMILDILARANG MINUM, kandungan alkohol dalam bentuk Persen, mencantumkanMINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A : sampai dengan 5%, B : 520%
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
janda dalam hukum waris Bali, yang dalamhalaman ini menyangkut penguasaan tanah sengketa 1, 4, 10, 11, 12, 13,14, dan 15 oleh Tergugat sebagaimana pertimbangannya pada halaman52 alinea 2 dan 3 dan halaman 53 alinea 1;Pandangan Hakim Judex Facti dalam halaman ini masih terlalu umum,padahal khusus di Bali jika kita gali lebin jauh dan dalam maka sesungguhnyaterdapat hukum yang lebih jelas dan pasti, tidak hanya menyebutkanmenurut hukum adat Bali, tanpa jelas sumbernya; Dalam bukunya Korn, halaman 520
36 — 13
keterangan yang sesuai dengan isi botol,sehingga informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang,komposisi isi tidak sesuai denganlabel yang ada;Bahwa berdasarkan hasil keterangan laboratoris kadar alkoholdalam isi Boto tidak sesuai dengan label;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan minumankeras tersebut;Bahwa ijin memproduksi minuman keras dikeluarkan olehWalikota melalui BP2T;Bahwa minuman keras yang beredar ada tiga golongan: golongan Amengandung alkohol 5 % golongan B mengandung alkohol 520
48 — 19
September 2014 Nomor107 (PK 107) dengan agunan berupa tanahberdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor36/Karangasem yang diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 07051987 Nomor 42/VV/1987 terletak di DesaKarangasem, Kecamatan Talun, KabupatenPekalongan, tertulis atas nama Suparno yang kemudianHim. 6 Putusan No.333/Pdt/2016/PT SMGdilakukan proses perubahan status tanah dari tanahpertanian menjadi tanah non pertanian dan dilanjutkanproses pemecahan seluas 1.720 m2 dan dibalik namaberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 520
Dalsiyah binti Madisan
Tergugat:
Hamdani alias Salimin bin H. Mumin
78 — 8
Bahwa pada sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat bercerai dansebelum bercerai terlebin dahulu harta bersama / harta gonogini tersebutpada posita angka 3 ( 3.1 s/d 3.3) di bagi dan pembagiannya dilakukansecara lisan melalul musyawarah kekeluargaan dengan pembagiansebagai berikut :4.1.4.2.Satu unit Mobil Truk PS 125 untuk Tergugat ( Hamdani alias Salimin);6 (enam) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Kedungdadap,Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap,dengan luas berjumlah 520
14 — 5
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04Juli 2017 Nomor 520/Pid.Sus/2017/PNJmb sejak tanggal 12 Juli 2017sampai dengan tanggal 09 September 2017 di Rutan Jambi;Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadibagian mewarisnya saudara Salim dan aini, bukan menjadi miliknyaSalmah binti Saadi maupun para Termohon Kasasi;Bahwa berdasarkan Asas Domein Pasal 520 KUHPerdata tanah tersebutmenjadi miliknya Negara atau berdasarkan Pasal 24 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tanah a quodapat diajukan permohonan hak menjadi miliknya Pemohon Kasasi, turutTermohon Kasasi , Il, Ill, VV, V, Vil, (VI Sudah menjadi pemilik karenamembeli);7.
184 — 70
629 6.29 632 6.07 668 661 7.03 692 5.72 544 5.86Konsumsi13 Bank Asingdan BankCampuran14 Pinjaman Modal 6.54 564 4.73 3.24 296 296 286 2.90 291 291 292 294 293 2.90 2.86Kerja15 Pinjaman 7.00 564 3.98 3.68 429 429 350 367 348 347 3.51 3.58 361 3.60 3.64Investasi16 Pinjaman 12.70 696 612 498 3.23 3.23 333 3.87 3.65 366 3.78 3.82 3.80 3.79 3.79Konsumsi17 Bank Umum18 Pinjaman Modal 6.94 7.02 5.80 4.61 406 4.06 3.97 4.00 4.01 401 4.02 409 4.09 4.09 4.06Kerja19 Pinjaman 7.54 7.38 6.21 5.29 542 542 516 520
243 — 123
Tucson, AZ 85711,Telephone (520) 7903321 Lyg@lawintucson.com. Attorney forTaN)Fotokopi sesuai asli, Terjemahan JLC Juliani Langage Centre,Authorized and Sworn Translator, English Courselinterpreter.Decree of East Java Governor No. 188/237/KPTS/013/2002)Pengadilan Banding Negara Bagian Arizona Devisi Dua, YORDYPURNOMO (Pemohon banding) Vs. SHELVY M. GUNTORO(Termohon Banding) No. 2CaCV0108 (Kasus Pengadilan TinggiPima County No.
26 — 6
PRIN: 520/N.2.22.8/ Ep.2/09/2014 ;Setelah membaca, surat penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanNegeri Lubuk Pakam No. 1691/Pid.Sus/2014/PN.LBP/LD. tertanggal 1Oktober 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara. ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamelihat barang bukti perkara ini di persidangan ;Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana, PenuntutUmum No.Reg.Perk.
23 — 11
subsidair 1 (satu) tahun penjara,sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon kepada majelis hakimmemberikan hukuman yang seringanringannya kepada terdakwa;Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaituPasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi secara limitatifmengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa,dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara minimal yang dapat dijatuhkan adalah 520
241 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besha Analitika RefNomor DO 267A/XII/2011 tanggal 29/12/2011;168) 8 (delapan) unit Rectal Examination Trainer ADAM ROUILLYModel : ALT60100;169) 1 (satu) unit PDA STAT BABY ADAM ROUILLY UK Model :AS401;170) 4 (empat) unit Auscultation Trainer And Smartscope ADAMROUILLY AN1142;171) 12 (dua belas) unit Stetoscope Double Head FGC JAPAN CATNOMOR 520;Hal.19 dari 29 hal. Put.
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Martadinata No.520 Batang, JawaTengah ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/ Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1500 K/PDT/2004 tanggal 18 April 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali
129 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
rg12.00 0.00 0.00 12.00 415.00 302.00 Tm/F12 1 TE(10) 72(10) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 423.00 302.00 Tm/F45 1 TE(6) 1(4) 2(7) 2(10) 2(1L11) 72(6) 1(4) 2(1615) 1(17) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 478.00 302.00 Tm/F12 1 TE(10) 72(13) 1(2) 2(316)(2617) 2(13) 1(7) 2(10) 72(13) 1(4) 1(12) 2(7) 2(510) TaBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 279.00 Tm/F12 1 Tf(67) 2(15) 1(7) 2(22) 2(ID) 1(12) 2(16) 2(2) 2(37) 2(11) 2(S7) 2(16) 2(10) 1(22) 2(20) 2(520
61 — 25
Bopp. pada tanggal 29Maret 2019;Bahwa permohonan' banding Pembanding telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor15/Pdt.G/2019/PTA.Smd. pada tanggal 10 April 2019, dan telah diberitahukankepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yangdibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur NomorW17A/520/HK.05/4/2019 tanggal 10 April 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/KuasaPembanding dan Termohon