Ditemukan 34492 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2008
Tanggal 9 Desember 2009 —
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2008
    No. 07 P/HUM/2008A. Adapun alasanalasan hukum dari Pemohon mengajukan Uji Formil danMateril adalah sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 16 Mei Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan olehPemerintah Republik Indonesia;2.
    No. 07 P/HUM/20084.
    No. 07 P/HUM/2008e.
    No. 07 P/HUM/20085) Bagi sekolah yang siswanya sedikit memperoleh sertifikasinasional, maka Pemerintah melakukan survei terhadap sekolahtersebut, penyebab banyaknya siswa yang tidak memperolehsertifikasi dimaksud.
    No. 07 P/HUM/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — JUNAIDI JUSUF, SE. VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
101 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagiPejabat Fungsional.33.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan amar putusansebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2014Perusahaan Daerah Pasar Jaya dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan aturan baru karena prinsip /exposterior derogate legi periori;Bahwa PD.
    Pasar Jaya merasa dirugikan atasketentuan batas usia pensiun 56 tahun dalam Pasal 29 KeputusanGubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2003 tentang PeraturanKepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Jaya (objek HUM), yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 90 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan HUM ke Mahkamah Agung agar objek HUM dimaksuddinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    Administrasi HUM... Ro 989.000,00 + Jumlah ... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220000754Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013
Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
186 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20133. IMAM SETIHARGO, S.H., M.H.;4. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H, M.HUM, C.N.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20138.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20137.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/20133.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — DJUMONGKAS HUTAGAOL,. JOHN ERON LUMBANGAOL, SE, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
126 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 P/HUM/2010
    PUTUS ANNomor 48 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Pasal 102 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010, Tanggal 28 Januari 2010, Tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.DJUMONGKAS HUTAGAOL, Warga NegaraIndonesia
    Nomor 48 P/HUM2010Agung pada tanggal 27 Juli 2010 dan diregister dengan Nomor : 48P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiildengan dailildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :l.
    Nomor 48 P/HUM/2010khusus statusnya maka dalam hukum disebut sebagai"penetapan" bukan peraturan hukum.
    Nomor 48 P/HUM/2010iii.
    Nomor 48 P/HUM/2010 Biayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterai............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RE Gd aK SE wcs:s seamen Rp. 5.000,3. Administrasi HUM .... Ro. 989.000.Jumlah ............0ceee Rp. 1.000.000.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 48 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
195 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018I.2.I.3.Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/201816).17).18).Oom Komariyah, S.Pd.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018mengecewakan para pemohon yang sekian lama mengabdi sebagaiguru honorer;Ill.5.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018IV.1.5.IV.1.6.pejabat pembentuk peraturan perundangundangan = yangberwenang.
    Putusan Nomor 74 P/HUM/2018IV.1.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 26-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. FAVORITA UNGGUL, Ltd, PT. JAYA MEDALI MAS3., ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) PUSAT CQ. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI RAYA DAN TANGERANG,
105 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
272 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 P/HUM/2017
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017Berdasarkan Urusan Sektoral Tahun 2017 No.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017f.3.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017Pengolahan Hasil Hutan.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/20176.
    Putusan Nomor 50 P/HUM/2017 b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — DRS. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 47 P/HUM/20183)c.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek kKeberatan hak uji materiila quo;2.
    Putusan Nomor 47 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — NURHAYATI., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
163 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 76 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 76 P/HUM/20188.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/2018ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun2014 yang menyatakan.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/2018 menjamin mutu dan pengawasan dalampenyelenggaraan uji kompetensi.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/201810.11.16 UndangUndang Nomor 38/2014.
    Putusan Nomor 76 P/HUM/201830.31.(vide Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — DJEKMON AMISI., SH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
124 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 44 P/HUM/201844 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilatas Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pasal 240 huruf (g)UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihnan Umum, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNGUndangUndang
    Putusan Nomor 44 P/HUM/20185.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018pejabat negara pada lembaga tinggi negara yangantara lain saat ini terdiri dari Presiden dan WakilPresiden serta DPR.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusanMahkamah Konstitusi;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU MK dan Putusan MK diatas, maka terhadap permohonan a quo Mahkamah Agung telahmengeluarkan Penetapan Nomor 44 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018,yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karenadasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujianMahkamah Konstitusi.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2018Biayabiaya: 1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Untuk salinan3. Administrasi....... Rp 989.000,00 MAHKAMAH AGUNG RIJumlah ............... Rp 1.000.000,00 a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H. Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
159 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 21 P/HUM/20142.
    Putusan Nomor 21 P/HUM/20142)3)4)=)6)t)8)(2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:1.
    Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa akan dijadikan dasardalam proses penyidikan dimaksud (Vide Bukti P29a);PT.
    Putusan Nomor 21 P/HUM/201440. Fotokopi Sertifikat PHPL Nomor 09.rlSIC04.01 PT.
    Putusan Nomor 21 P/HUM/2014Ashadi, S.H.NIP 220000754 Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-01-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN (DPK APINDO PASURUAN) VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR;
233 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 6 P/HUM/2014dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagaihak gugat. Hak gugat bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpakepentingan hukum (point deinterest point daction).
    Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.Dengan demikian Termohon tanpa dasar hukum telah menambahkankomponen penghitungan besaran nilai UMK yang berupa: Nilai UMKtahun sebelumnya dan inflasi.
    Putusan Nomor 6 P/HUM/2014a.pencari kerja di daerah tertentu pada periodeyang sama;e.
    Putusan Nomor 6 P/HUM/201410.
    Putusan Nomor 6 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
152 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 71 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 71 P/HUM/20132. SETYA BUDI ARIJANTA, Direktur Pengembangan Strategidan Kebijakan Pengadaan Umum;3. R.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2013dengan cara Kontrak Payung (Framework Contract).
    Putusan Nomor 71 P/HUM/20131.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — DRS. H. ALOEWI, DKK VS MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
111 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Pemohon dalam hal ini dirugikan terhadap berlakunya Permenkop UKM2/2012 sehingga Pemohon' keberatan dengan diberlakukannyaPermenkop UKM 2/2012.
    Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan koperasi (khususnya Pemohon) mengalami kerenggangan.
    Putusan Nomor 27/P/HUM/2014Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PERPSG/IV/27P/HUM/TH.2014, tanggal 23 April 2014;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Mei 2014, yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 27/P/HUM/2014dengan Lampiran Il angka 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011.7.4.
    Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah Rp.1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 27/P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
196 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 28 P/HUM/20153. H. M.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2015.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2015lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2015perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim denganPegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;V.
    Putusan Nomor 28 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE RADA VS GUBENUR BALI, DK
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
251 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2013
    ;ak WDHalaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/20136. YUDIARIYANTO, S.H., M.T.
    NomorP.14/Menhutll/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin PemanfaatanHalaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.
    Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak;d.
    Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU ataufotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan, danHalaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013h.3.
    Rp1.000.000,00Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2008
Tanggal 30 Juni 2008 — H. ACH. ZUHUR, MOCH. CHOIRI, dkk. ; BUPATI BEKASI,
114 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 P/HUM/2008
    No. 05 P/HUM/2008.9.
    No. 05 P/HUM/2008.izin tersebut kepada (calon) mitra pengelola limbah.
    No. 05 P/HUM/2008.PP No. 13 Tahun 1987 dikutip di sini karena PP No. 13 Tahun 1987dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum PERDA Kabupaten BekasiNo. 9 Tahun 2007.
    No. 05 P/HUM/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
220 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 62 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018A.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauc.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018a.
    Putusan Nomor 62 P/HUM/2018masa pendidikan dokter spesialisnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 P/HUM/2000
Tanggal 17 September 2008 — RAHMADI G. LENTAM, SH, DK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
145 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 P/HUM/2000
    PUTUS A NNomor. 07 P/HUM/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14Tahun 2000 diundangkan tanggal 22 Juni 2000 pada tingkat pertamadan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara:1. RAHMADI G.
    No. 07 P /HUM/200007 P/HUM/2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang HAM, sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut danmemperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuaidengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhakmenggunakan semua upaya hukum nasional dan foruminternational atas semua pelanggaran hak asasi manusia
    No. 07 P /HUM/20006.36.4 Kelompok Jenis Kayu Indah, PSDH sebesar Rp.90.500.00/M + DR sebesar US$ 18M8 (Kurs US$ 1 = Rp.9.000.00) = Rp. 90.500.00 + Rp. 162.000.00 = Rp.252.500.00/M8;B. Kayu Gergajian (Olahan) Kelompok Jenis Meranti, PSDH sebesar Rp. 64.00.00 x2/M?
    No. 07 P /HUM/2000Mengingat Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004, Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor. 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah AgungNomor. 01 Tahun 1999, serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dariRAHMADI G. LENTAM, SH dan INDRA BAYU RATIMALENNAYAR, AKS tersebut untuk seluruhnya;2.
    Administrasi HUM... Rp. 243.000.SOTA cissssscsiss + wnarastencnci a Rp. 250.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 07 P /HUM/2000