Ditemukan 34492 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/ 2010
Tanggal 28 Juli 2010 — MARDONAN YUPITERSON NYOLA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 P/HUM/ 2010
    No. 18 P/HUM/2010penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkanberkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;.
    No. 18 P/HUM/20101. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.
    No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.
    No. 18 P/HUM/2010perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilin didasarkan atasperolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009.
    No. 18 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — AMRAN VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 29 P/HUM/2015
    Knusus alat penangkapan ikanHalaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Pukat Udang hanya boleh dioperasikan di jalur penangkapan ikanIl dan Ill WPP 718 dengan isobat 10 meter pada koordinat 130BT ke arah timur.
    Adapun penerbitanPermen KP tersebut merupakan implementasi Pasal 7 ayat (1)huruf f dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganHalaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.
    Artinya, permohonan yangdimohonkan Para Pemohon serta alasanalasan dan buktibukti yang telahdiajukan oleh Para Pemohon mempunyai keterkaitan dengan Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015.
    Oleh karenanya, pertimbangan danputusan tersebut mutatismutandis berlaku juga terhadap permohonan a quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon terhadap objek hak uji materiil telah diuji dalam Putusan No.18P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015 dan pertimbangan dalam putusantersebut berlaku juga terhadap permohonan a quo, maka permohonan hak ujimateriil a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015Menimbang, bahwa oleh karena
    Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 29 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-10-2011 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — 1. ALFA JULIATO GUMILANG, 2. MUHAMAD YAHYA VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
109 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 P/HUM/2011
    PUTUSANNomor 40 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 6 ayat (5) Juncto Pasal 7 ayat (5) Juncto Pasal 27 PeraturanGubernur Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
    Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Agustus 2011;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal12 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 3 Oktober 2011 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2011undang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2011Khusus lbu Kota Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan DilarangMerokok yang menyebutkan:Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkansebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksuddalam pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidakmembuat penandaan, tidak melakukan pengawasan KawasanDilarang Merokok dan membiarkan orang merokok di KawasanDilarang Merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:a. Peringatan tertulis;b.
    Putusan Nomor 40 P/HUM/2011e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang. Keterbukaan;(1)Pasal 6Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan asas:pengayoman;kemanusian;kebangsaan;kekeluargaan;kenusantaraan;~ 929 5bhinneka tunggal ika;keadilan;7 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — IMRAN GELAR SUTAN HARAYAN HASIBUAN, ; MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 P/HUM/2010
    No. 59P/HUM/2010(4)(5)(6)(7)(8)permohonan dan menguraikan dengan jelasbahwa : 171.
    No. 59P/HUM/20103.6.3.7.3.8.alam yang dikuasali oleh Negara dandipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secarakeseluruhan.
    Administrasi HUM Rp. 989.000, Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 59P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 P/HUM/2010
    PUTUSANNomor 50 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor :528/MPP/7/2002, Tanggal 5 Juli 2002, Tentang Ketentuan ImporCengkeh, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara antara :ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.
    telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata UsahaNegara dengan Nomor : 50 P/HUM/Th. 2010 pada tanggal 6 Agustus2010 ;3.
    Bahwa permohonan uji materiil sebagaimana tercatat dalam registrasiPerkara Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentangPermohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentangKetentuan Impor Cengkeh, sudah tidak relevan dan harusdikesampingkan karena permohonan tersebut diajukanmelewati/melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hariHal. 30 dari 37 hal. Put.
    Nomor 50 P/HUM/2010yang mengatur tata niaga importasi cengkeh, yaitu yang bersangkutanhanya Importir Umum (Trader) maka Kementerian Perindustrianmenolak permohonan rekomendasi impor cengkeh PT.
    Administrasi HUM .... Rp. 989.000.Jumlah ................... Rp. 1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIL.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 50 P/HUMW2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
276 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2019
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019A.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019perintah UndangUndang Dikti (Bukti T2).
    Putusan Nomor 30 P/HUM/201911.
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019profesi yang mulia (officilum nobile).
    Putusan Nomor 30 P/HUM/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PUJI SISWANTO, DK vs GUBERNUR JAMBI
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 P/HUM/2014
    29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:1.
    Haltersebut juga dipertegas dengan beberapa putusan Mahkamah AgungHalaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014mengenai kKewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak UjiMateriil, sebagaimana diuraikan berikut:a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Pebruari 2002, Nomor.O6P/Hum/2000, yang isi putusannya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor. 23 Tahun2000 tanggal 3 Oktober 2000 tidak sah dan tidak berlaku untukumum..
    Dapat dilaksanakan;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014d. Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011dan melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum (lihatketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011);5.
    Maka Para Pemohon memenuhiHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014kualifikasi sebagai Pemohon Hak Uji Materiil berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan tersebut.
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 13 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-03-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (Outdoor Advertising Association of Indonesia - OAAI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
115 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuaidengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.Sebab, berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut tersebut di ataskonstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DK!
    Putusan Nomor 19 P/HUM/201414.Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Bukti P14);15.
    Putusan Nomor 19 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — ANGGIAT BM MANALU, S.Pd., S.H., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
161 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 33 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2018a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang.b.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2018KESIMPULAN1.
    /2018,tanggal 13 September 2018, tentang Pencabutan Penetapan Nomor 33P/HUM/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penghentian untuk sementarapemeriksaan permohonan Hak Uji Materiil Reg.
    /2013,Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 danPutusan Nomor 11 P/HUM/2014) Mahkamah Agung berpendirian agarHalaman 25 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 33 P/HUM/2018 Untuk salinanBiayabiaya :1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2. Redaksi Rp 5.000,00 atas nama Panitera3. Administrasi Rp 989.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah Rp1.000.000,00H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
872 — 3242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 37 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/20184.2.4.3.4.4.10.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/201828.29.Indrati S.
    Putusan Nomor 37 P/HUM/2018persidangan).
    Putusan Nomor 37 P/HUM/2018Halaman 106 dari 104 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang BerlakuPada Departemen Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun2008)..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015sebesar Rp640.322.000.000,00 (enam ratus empat puluh milyar tigaratus dua puluh dua juta rupiah) (Vide Bukti P4).
    Putusan Nomor 16 P/HUM/20156.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2012
Tanggal 11 Desember 2014 — HUDAIYAH DJEBER VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH
70 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2012
    PUTUSANNomor 51 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama HudaiyahDjeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama MukhtarBarmawi,ST., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong Masa Bhakti 20092014, pada tingkat
    SamratulangiNo. 101 Palu Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11Desember 2012 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.
    ., sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014 sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 171.2/363/RO.ADM DEMG.ST/2009 bertanggal 31Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
    (Bukti P4)C Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai politik khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakanbahwa Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila :a Meninggal Dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; atauHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012d Melanggar AD dan ART.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
246 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201414.16.17.18.sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014C.119.20.21.22.23.24..
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201485.86.87.88.89.yang tinggi.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014145146.PETITUM.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-08-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk.
948 — 479 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 P/HUM/2010
    No. 11 P/HUM/20102.2.2.3.(3).Permohonan sekurangkurangnya harus memuat : a. nama danalamat pemohon, b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasarpermohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1. Mater!
    No. 11 P/HUM/2010serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundangundangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.2.12.
    No. 11 P/HUM/2010Konstruksi (bukti Pemohon1);. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 TentangUsaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti Pemohon2);.
    No. 11 P/HUM/2010Kemandirian Lembaga, karena dukungan pendanaan dari Pemerintahsifatnya tidak mengikat.Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menolak permohonan Pemohon.10.
    No. 11 P/HUM/2010ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.HumBiayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterdai................... Rp. 6.000, ttd/ Sumartanto, SH.2. Redaksi.................. Rp. 5.000,3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000.Jumlah...... Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.Panitera,H. SUHADI, SH., MH.NIP : 040 033 261 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-06-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — INDONESIA MOBILE AND INLINE CONTEN PROVIDER ASSOCIATION (IMOCA) VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20147.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada penggunatelekomunikasi".
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142013 harus dinyatakan ditolak;Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon adalah tepat dan sudahsepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksanamenyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak jelas(obscure) kepentingannya, sehingga permohonan Pemohon harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). (Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2011tertanggal 22 Desember 2011);Il.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014B.3.Pengaturan Kewajiban Penyelenggara Konten Membayar BHPTelekomunikasi Melalui PM Kominfo No.21 Tahun 2013.1.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............ Rp 989.000 000Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 40 dari 38 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013
Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015
Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
182 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 71 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
191 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
170 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2010
    No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
    No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
    No.30 P/HUM/2010jo.
    No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
    No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010