Ditemukan 7014 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA;
7433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00009/277/16/057/17tanggal 16 Oktober 2017 Masa Pajak September 2016 atas nama PemohonBanding NPWP 01.069.327.3057.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000009.16/2019
    /PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017,
    Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20213.3.3.4.keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr.
    Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/2021KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2016 Nomor00009/277/16/057/17 tanggal 16 Oktober 2017, atas nama PT Seng FongMoulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof.Dr.
    dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2016 Nomor 00009/277/16/057
Register : 10-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 19-12-2015
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Ktl
Tanggal 1 Desember 2015 —
111
  • PENETAPANNomor: 057/Pdt.P/2015/PA.Ktloaz yl por yJl al pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :BURHAN bin ABDULLAH, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan MasjidBrangas, RT 09, Kelurahan
    Sriwijaya, Kecamatan Tungkal llir,Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara dan alatalat buktitertulis yang diajukan Pemohon;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksisaksi dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKuala Tungkal Nomor 057/Pdt.P/2015/PA.Ktl mengemukakan halhalsebagai berikut
    Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang wanitabernama Siti Aisyah binti Mardani, umur 19 tahun 3 bulan, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggalhalaman 1 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA.Ktldi Jalan Kelapa Manis RT.16, Kelurahan Tungkal Harapan,Kabupaten Tanjung Jabung Barat;3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tungkal llir Nomor : 54/54/IV/1998 Tanggal 18April 1998, P.2;halaman 3 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA Kt3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil NIK. 1506020310970006 tanggal 11Juni 2015, P.3;4. Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil nomor 1506020503089273 tanggal 11 Mei 2011,P.4;5.
    ,halaman 9 dari 10 halaman 057/Pdt.P/2015/PA.KtlMH, dan Muhammad Hidayatullah, S.HI, sebagai hakimhakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Erwan, SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.Hakim Ketua MajelisAchmad Kadarisman, S.HIHakim Anggota Hakim AnggotaSri Roslinda, S.Ag., MH Muhammad Hidayatullah, S.HIPanitera Pengganti Erwan, SHRincian biaya :1.
Register : 29-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
PT. GRIA MARTUA TOMORINDAH
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
185124
  • OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan
    Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016
    Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin
    Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.
    Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.
Putus : 19-10-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KIDO JAYA
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober sampai dengan Desember 2004 kohir Nomor: 00002/207/ 04/057
    koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)UndangUndang KUP sebesar 2% x Rp.18.112.031.200,00 = Rp. 362.240.621,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.16589/ PP/M.V/16/2008 yang diucapkan dalam sidang tanggal 18 Desember 2008 Dasar PengenaanPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor: 00002/207/04/057
    Namun faktanya adalah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tidak atau belum pernah menerbitkan satu keputusan pun berkaitandengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tersebut atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasdenda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember2004 Nomor: 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 dimaksud ;c.
    Berdasarkan dokumendokumen Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) diketahui bahwa Surat Permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) Nomor : 040/KidojAcct/l/2009 tanggal 20Januari 2009 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari2007;2.10.2.
    TentangKeberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d.Desember 2004 Nomor : 00002/207/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007,Penggugat atas SKPKB PPN tersebut telah megajukan Keberatan yangditolak oleh Tergugat sesuai dengan KEP1459/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 sehingga; sehingga tidak memenuhiHal. 13 dari 18 hal.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
8516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005616.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00599/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak April2016, karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00599/207/16/057
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak April 2016, karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CJ FEED JOMBANG
12838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Maret 2014 Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp. 0,00:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116916.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02444/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38,Kuningan
    Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014;3. Menetapkan Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) UU KUP MasaPajak Maret 2014 sebesar Rp0,00 (Nihil);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTCJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoKavling 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan(12710), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 3259/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00364/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Maret 2014, atasnama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, sehinga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Cbd
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Cibadak
Tergugat:
Salma Siti Nurhalimah
338
  • Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
    AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah (YMP) Halaman 2 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd 7 Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugatsampai dengan pinjaman lunas."
    Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarelakepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimahyang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;Halaman 8 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah (YMP)e Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas.e Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhagunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ParaTergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan.
    (seratus meterpersegi) (Bukti P.5) dan bukti P.4 ini didukung juga oleh bukti P.6 dan bukti P.7;Menimbang , bahwa Akta Jual Beli Nomor 057 / 2009 dengan luas 100M?
Register : 23-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 1 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
197
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK
      Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.
      Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir
      Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.
      Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.
      Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
3026
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd Binti MASDUKI WIJAYA ; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadi Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA; ;
    3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
    MUHAMMAD AZWAN RASYA RAMADHAN umur 6 tahun;Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malangdengan nomor : 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;.
    untuk mengurus akte kelahiran anak;Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1170/057
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 5426/Dsp/1992tanggal 01091991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan
    Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimanabukti P.4;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon Il : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.Pd BintiMASDUKI WIJAYA;Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3.
    Menetapkan Nama Pemohon II : ENDANG NUR PRASTIWI, A.Ma.PdBinti MASDUKI WIJAYA ; yang tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 1170/057/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diubah menjadiNama Pemohon II: ENDANG NUR PRASTIWI Binti MASDUKI WIJAYA;Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0786/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan SingosariKabupaten Malang;4.
Register : 13-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Pmk
Tanggal 7 Maret 2018 — Pemohon 1 dan Pemohon 2
100
  • Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alatsholat (roko dan sajadah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk8.tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama
    PENGHULU dengan mas kawin berupaseperangkat alat sholat (roko dan sajadah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahadalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 28 tahun danjanda cerai dalam usia 33 tahun (bukti surat cerai no.0385/AC/2008/PA.Pmk,terlampir), dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, dan selama menikahtidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 057
    tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksisaksi, sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2013 di KABUPATEN PAMEKASAN,telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) denganPemohon II ( PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IIsendiri bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 057
    Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka salinan Penetapan ini harus dikirim kepada KantorUrusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 para Pemohon dibebani biaya perkara ;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkMengingat, Penjelasan pasal 49 a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan
    Materai Rp. 6.000,Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.PmkJUMLAH Rp. 241.000,( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )Untuk salinan yang sama bunyinyaOleh Panitera PA. PamekasanTTDMOH. ALI SYAMSI, S.H.Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2018/PA.Pmk
Register : 17-10-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 21-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 4085/Pdt.G/2012/PA.Clp
Tanggal 30 Juli 2013 — penggugat tergugat
4916
  • Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.
    Bumi Sentosa Dwi Agung;Bahwa untuk meyakinkan Para Penggugat dalam Akad Pembiayaan MusyarakahNo. 057/MSA/VII/2008 tersebut Tergugat I dan Tergugat III serta Para Penjaminmenjaminkan harta miliknya berupa:5.1 Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Kelurahan TegalReja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jl MT Haryono atasnama TERGUGAT I dengan luas 380 M?
    BumiSentosa Dwi Agung;Bahwa tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai salah urus (mismanagemen) atau pelanggaran atau wanprestasi terhadap Akad yang menjaditanggungjawab pribadi dari Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalamPasal 13 jo Pasal 5 huruf 5 jo Pasal 7 Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008.
    Oleh karenanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.057/MSA/VII/2008 yang sedianya berakhir pada tanggal 29 Januari 2009dengan sendirinya sejak tanggal 29 November 2008 ketika Para Tergugatmelakukan wanprestasi menjadi putus. Sesuai Pasal 12 jo Pasal 13 AkadPembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 Penggugat I berhak menagihmodal usaha dan uang bagi hasilnya secara sekaligus ;Setelah mendapat klarifikasi dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, Penggugat Imenanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat.
    Bahwa dalil Para Penggugat posita I 3, adalah tidak benar, yang benar ParaTergugat hanya mengetahui dan menandatangantn AKAD PEMBIAYAANMUSYARAKAH No. 057/MSA/VII/2008 dengan Penggugat I tanpa diberitahuapalagi mengetahui adanya peristiwa hukum yang dijadikan dasar akad tersebut, yaituadanya penandatanganan Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off BalanceSheet No. 002/MDAMQYD/VIII/2008 antara Penggugat I dengan Penggugat II;4.
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGILL INDONESIA;
8132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057
    29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal
    Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057
Register : 09-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.
Tanggal 21 Mei 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
63
  • bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di WilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksisaksinya di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yangtelah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganHal. dari 11 hal Put.057
    /Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .register perkara Nomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.
    ditetapkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untukmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian olehMajelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidakberhasil;Hal. 3 dari 11 hal Put.057
    Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLD) terhadapPenggugat (PENGGUGAT ASL))Hal. 9 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,Kabupaten Madiun;5.
    NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.Panitera Pengganti,GHULAM MUHAMMADY;,S.H.Perincian Biaya PerkaraBiaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya Proses Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 225.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp6.000.Jumlah Rp 316.000,Hal. 11 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .
Register : 09-06-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA PELAIHARI Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Plh
Tanggal 16 Juni 2014 — - Pemohon I dan Pemohon II
94
  • PENETAP ANNomor 057/Pdt.P/2014/PA.PlihasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kantor Desa Banyu Irang,Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Ahmad Yusri bin H.
    di Jalan Purnawirawan II RT.005 RW.002Desa Banyu lrang Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah LautPropinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon Il telah mengajukan suratpermohonan ltsbat Nikah tertanggal 09 Juni 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 057
    Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 3 dari 11 halaman.
    Sedangkan secara materiil, keterangan saksisaksi tersebut salingbersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171172 R.Bg.Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 7 dari 11 halaman.jo.
    Khoirul Huda, S.Ag.Perincian Biaya Perkara:1.Penetapan Nomor 057/Padt.P/2014/PA.PIhBiaya Pendaftaran2. Biaya Administrasi dan ATK3. Biaya Panggilan4.5Redaksi. MateraiJumlahPanitera Pengganti,ttd,Marsikin, S.H.: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 220.000,00: Rp 5.000,00: Ro 6.000,00 ,Rp 311.000,00Pelaihari, 16 Juni 2014Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,Drs. Abdul Mujib.Halaman 11 dari 11 halaman.
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
159
  • Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

    2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.
    Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.
Register : 26-02-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PA PARIGI Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Prgi
Tanggal 26 Maret 2014 — pemohon termohon
128
  • PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diKabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,bertempat tinggal
    di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;Telah memperhatikan bukti lainnya;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi denganregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 26 Februari 2014,mengajukan halhal sebagai
    Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi4. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:1. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di Sulawesi;2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokn lagidalam berumah tangga;3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;5.
    Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiSaksiBahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumahPemohon sampai berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istrinamun belum dikaruniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksiketahui adalah Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapurasementara
    Putusan No. 057/Pdt.G/201 4/PA.PrgiKetua Majelis,Muwafigoh, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaLukmin, S. Ag. Muhammad Husni, Lc.PaniteraDra. ErnawatiPerincian Biaya Perkara:1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya Proses Rp 50.000,3. Biaya Panggilan Rp 720.000,4. Biaya Redaksi Rp 5.000.5. Biaya Meterai Rp 6.000.Jumlanh Rp. 811.000,(delapan ratus sebelas ribu rupiah)
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
3319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00atau ex aequo eft bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00325/107/14/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00325/107/ 14/057/16 tanggal 10Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2014 yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 116533.99/2014/PP, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000
    berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057
    Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan
Register : 17-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.TPI
Tanggal 4 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
165
  • No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17Januari 2014 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor /Pdt.G/2014/PA.TPI, tanggal 17 Januari 2014, dengan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah, menikahpada tanggal 07 September 1997 dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur,Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : /Pdt.G/2014/PA.TPItanggal .20 Jaanuari 2014, dan tanggal 20 Februari 2014,Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebuttanpa
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIe Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukundan tidak harmonis adalah Tergugat tidak memberikan perhatian yangcukup kepada Penggugat.e Bahwa Tergugat tidak berada di Rengat lagi;e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudahberpisah tempat tinggal sejak tahun 2013.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang atau memberikabar kepada Penggugat;.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepadaPenggugat;e Bahwa setahu saksi
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPImemberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan3 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yangtelah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untukmengirimkan salinan
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPI Pendaftaran = Rp. 30.000,00Proses = Rp. 50.000,00Panggilan = Rp. 275.000,00Redaksi = Rp. 5.000,00Materai = Rp. 6.000,00Jumlah = Rp. 366.000,00Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Kls.1BDra. EFFIANA. B
Register : 01-03-2005 — Putus : 05-05-2005 — Upload : 04-09-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 571/Pdt.G/2005/PA.TA
Tanggal 5 Mei 2005 — Penggugat Dan Tergugat
100
  • Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencariPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 1 dari6keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapipenggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahuikeberadaan tergugat sekarang;7.
    Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dikabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 2 dari6Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan penggugatdan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 01;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua penggugatselama 2 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan
    telah berusahamencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya,akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang ;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Putusan Cerai Gugat, nomor: 057
    Apalagi merekasudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah putus komunikasi antaraPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 4 dari 6keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hakhak dan kewajiban rumah tangga mereka,maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikatagorikan padapertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal UU No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan
    ENGKOS HAS YIM K, S.H.Hakim Anggota Panitera Penggantittd. ttd.Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6s dari6Drs. MOH. JAENURI, S.H. Drs. MOH. DJUARIPerincian Biaya Perkara : 1. hak kepaniteraan Rp. 30.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000 5. Materai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 341.000 ,(ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6 dari 6
Register : 28-07-2010 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
8037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut.19957/PP/M.XV16/2009 tanggal 15 September 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2004 Nomor:Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor450 B/PK/PJK/201000179/207/04/057
    Jumlah sanksi administrasi 66.292.4728 Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d) 132.584.944 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan JasaMasaPajak2004 Nomor:00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007 tersebut, PemohonBandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 070/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal29 Oktober 2007; dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP873/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga Pemohon Banding
    Dengan demikian pengajuanSurat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejakditerimanya Surat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajakyangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Juni2004 danKeputusan Terbanding NomorKEP873/WPUJ.07/BD
    .05/2008tanggal 27 Juni2008 sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP873/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang berisi tentangPenolakanPermohonan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKBPPNNomor00179/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa PajakJuni2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya
    Sesuai dengan Pasal 17BUUKUP, Surat Ketetapan Pajak seharusnya diterbitkan paling lambat12 bulan sejaksurat permohonan diterima, atau paling lambatditerbitkan tanggal 18 Juli 2006.Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juni 2004diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejaksurat permohonanditerima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00179/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007.