WISMANTO alias SAMTIAK, beralamat di JIl.Letjen Mappaodang No.64RT/RW OOC/11 Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, KotaMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL HARIS,SHAdvokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jin Mangadel, Nomor150/80 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tangggal 05Februari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 6 halaman pitusan No. 53/PDT/2017/PT.MksNegeri/Niaga/HAM/PHI Makassar Kelas A Khusus Nomor112/Pdt/15/KB, selanjutnya disebut sebagai

KeputusanTata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum Pemerintahan yang baik ;Bahwa Penyaringan yang dilakukan Oleh Para Tergugat bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana yangdiatur dalam pasal 23 ayat (1) berbunyi Dalam hal bakal calon kepaladesa yang memenuhi persyratan sebagaimana dimaksud dalam pasal21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang, Panitia

PBRPasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi Dalam Halbakal calon yang memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padapasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahandengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembagapemerintahan, tinkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yangditetapkan Bupati/Walikota Bahwa Surat Keputusan Tergugat 1 bertentangan dengan fakta,merupakan bukti bahwa Tergugat 1 telah

Halini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor112 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Calon kepala desa yangditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepadamasyarakat. Begitu juga dengan ketentuan Peraturan DaerahKabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 24 ayat (11)berbunyi Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi penghuludan mengumumkan ditempat terobuka. Dengan demikian apa yangdidalilkan Pengugat haruslah ditolak;5.

Halini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor112 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Calon kepala desa yangditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepadamasyarakat. Begitu juga dengan ketentuan Peraturan DaerahKabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 24 ayat (11)berbunyi Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi penghuludan mengumumkan ditempat terbuka.

oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 a quo telah bertentangandengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam ketentuan pasal 24Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPenghulu Kabupaten Siak telah diatur mengenai persyaratan lainsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 Permendagri Nomor112

KabupatenHalmahera Utara, sebagai Penggugat;melawanXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,tempat kediaman di di depan pasar lama Desa XXX, KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggalyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabutanggal 14 Juli 2021 #=/:dengan register perkara Nomor112

Nomor 823 K/Sip/1973.Tanggal 29 Januari 1976, Buku Rangkuman Yurisprudensi, halaman 194.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaamar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014, dapat dikuatkan;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang bahwa Tergugat Konvensi /Pembanding dalam memoribandingnya mengajukan keberatan terkait dalam konvensi ini sebagaimanaterurai di atas;Hal. 6 dari 16 hal. Put.

sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwaTergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan % (seperdua) darimahar tersebut, yaitu /2 x 2 gram emas 23 karat dengan harga Rp 800.000,00= 1 gram emas 23 karat dengan harga Rp 400.000,00; sehingga amarnyadiperbaiki menjadi 2 (seperdua) mahar berupa 1 (satu) gram emas 23 karatatau uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amarDalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rapang, Nomor112

bahwa Pemohon telah mengajukanpermohonannya dengan suratnya tertanggal 16 Nopember 2011dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan AgamaPamekasan pada Register Nomor 1011/Pdt.G/2011/PA.Pmk,tanggal 16 Nopember 2011 telah mengemukakan hal hal sebagaiHalaman 1 dari 20 halamanberikut1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikahdilaksanakan Pada tanggal 20 Mei 2008, yang dicatat olehPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenPamekasan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor112

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Kabupaten Pamekasan Nomor112/14/V/2008 Tanggal 20 Mei 2008 yang = sudahbermaterai cukup dan sudah dicocokkan denganaslinya, buktiPl; Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkansaksi saksi dari keluarganya, masing masing yaitu1.SAKSI I PEMOHON umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaanSWASTA, bertempat tinggal di PAMEKASAN sebagai saksi IPemohon ;5 rrr rrr eeeMenimbang, bahwa saksi I dihadapan sidang telahmemberikan keterangannya dibawah sumpah

berlakuSUBSIDAIR:Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadapke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor112

MH. dan KOMARIAH, SHI sebagai Hakimhakim Anggota yangtelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan penetapan Nomor112/Pdt.G/2013/PA.LB tanggal 25 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itujuga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakimhakim Anggota MajelisHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.LByang sama dan dibantu oleh H.

Advokat pada tanggal 25Agustus 2010 telah mengakhiri perjanjian kuasa yang dibuatpada tanggal 8 Maret 2010 ; Bahwa Pengadilan Agama Boyolali telah memenuhiperintah sebagaimana dimaksud dalam putusan selaPengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor112/Pdt/G/2010/PTA.Smg. tanggal 1 Juni 2010 bertepatandengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1431 H. tersebut diatas,dan telah mengirimkan berkas pemeriksaan tambahan dalamperkara Nomor : 0007/Pdt.G/2010/PA.Bi. ke PengadilanTinggi Agama Semarang dengan surat Nomor :

Samarinda, selanjutnya disebutPenggugat;melawanTergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPemborong, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10Januari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor112

Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawanswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja padatanggal 28 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor112

menghadap di persidangan,Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak yang berperkara untukmelakukan perdamaian melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim cukupmenasehati Penggugat pada setiap persidangan agar rukun lagi denganTergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara inidilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja padatanggal 28 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor112

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor112 (Samping toko Tupperware), RT/RW: 001/004, Kelurahan Pandangpandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 606/Pdt.G/2021/PA.Sgm3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugattelah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama #namaanak(usia 8 bulan)dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.4.

Polisi membawa terdakwa untuk melakukanpencarian terhadap Bambang namun Bambang tidak berhasil ditemukanselanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor UnitNarkoba Polres Simalungun.Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I, tersebut tidak ada mendapat jjin dari pihak yangberwenang maupun dari Departemen Kesehatan;Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor112

SerapuhKecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun lalu saksi Polisi membawaterdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Bambang namun Bambang tidakberhasil ditemukan selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barangbukti ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun.Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tidak adamendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor112

Polres Simalungun.Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 2 (dua)tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 dan yang dirasakan terdakwa setelahmenggunakan sabu adalah perasaan dan pikiran terdakwa menjadi tenang dannyaman serta perasaan tubuh terdakwa menjadi lebih bersemangat.Adapun terdakwa dalam dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat jjin dari pihak yang berwenangmaupun dari Departemen Kesehatan.Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor112

pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2018sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli narkotika sabu sebanyak 1 (satu)bungkus seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Bambang juga diSimpang Kerasaan, Kabupaten Simalungun, dimana Narkotika sabu yangdibeli terdakwa pertama kali dan yang kedua kali tersebut sudah habisdihisap terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa sendiri sudah 2 (dua) Tahunmemakai / menghisap narkotika jenis Sabu, yaitu sejak tahun 2017; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor112

seseorang, jumlahnya sedemikian rupa,sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalahguna Narkotika.Beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 7April 2010, setidaktidaknya dpat dijadikan acuan untuk menentukan apakahseseorang tersebut penyalahguna Narkotika, yaitu apabila pada saat ditangkapditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untukkelompok Metamphetamine (Shabu) sebanyak 1 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor112

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Wilayahn Hukum Kecamatan Purwakarta,Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Nomor112/112/11/2014 tertanggal 13 Maret 2019;3.

diputus dengan putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggiluntuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadirsecara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belummemenuhi administrasi yang berlaku;Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor112

Menyatakan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 493 K/TUN/2019 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor112/B/2019/PT.TUN.JKT juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 34/G/2018/PTUNSMD., apabila putusan didasarkanpada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahuisetelanh perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yangHalaman 3 dari 6 halaman.

Bahkan terbuktibertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa. Diundangkan padatanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik IndonesiaNomor 1221 Tahun 2017;8.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut telahdiganti dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yangbaru diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2017;3.

hukumnya, Perda KabupatenIndramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PemilihanKuwu Di Kabupaten Indramayu, diundangkan di dalam LembaranDaerah pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Peraturan BupatiIndramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentangPelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, maka harusdilakukan seleksi ulang Bakal Calon Kuwu sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Kuwu Di Kabupaten Indramayu,diundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus2017 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 tanggal14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2017,sama sekali tidak dimasukan ketentuan BAB IVA Pemilihan KepalaDesa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, sebagaimanatercantum dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47E PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 5 September2017, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

berikut: Bahwa Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Pemilihnan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, yangdiundangkan di dalam Lembaran Daerah pada tanggal 11 Agustus 2017dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2017 yangdiundangkan pada tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pelaksanaan PerdaNomor 5 Tahun 2017, harus dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

usaha tersebut tidakberhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g dan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandangtelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugatsebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 Desember2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok HoleKabupaten Tapanuli Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor112

saksisaksi yangdiajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkandengan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukanPenggugat di atas maka Majelis Hakim telah menemukanfaktafaktadipersidangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikahtanggal 18 Desember 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanSaipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Akta Nikah Nomor112

Pemohon;melawanTERMOHON tempat tanggal lahir Kotaraya 19 Pebruari 1985, umur 33 tahun,Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT bertempat diKabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat sertamendengar keterangan para saksi di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor112

No.112/Pdt.G/2018/PA.PrgiApabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telahhadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sendiri dipersidangan ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpaalasan yang sah meskipun menurut' relaas panggilan Nomor112/Pdt.G/2018/PA.Prgi, tanggal 09 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018,telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Temanggung bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Temanggung tanggal 31 Oktober 2018 Nomor112/Pid.B/2018/PN Tmg;2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Temanggung bahwa pada tanggal 7Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum ;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor112/Pid.B/2018/PN Tmg tanggal 31 Oktober 2018 ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kamiEko Tunggul Pribadi, S.H.

Bahwa dahulu) Penggugat dengan Tergugat adalahsuamiistri, namun ikatan perkawinan = antaraPenggugat dengan Tergugat telah putus' berdasarkanputusan Pengadilan Agama Poso Nomor112/Pdt.G/2008/PA Pso. tanggal 16 Desember2. Bahwa selama dalam =masa ikatan pernikahanPenggugat dengan Tergugat telah didapatkan hartabersama yakni : +r eeea.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor112/IX/60894/2020 tanggal O September 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telahmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) paket/bungkusdiduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dibungkusdengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,79 gram denganperincian sebagai berikut :1.

Romi Pargat (belum tertangkap dan masuk dalam daftarpencarian orang).Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izindari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor112/IX/60894/2020 tanggal O September 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telahmelakukan pemeriksaan

Romi Pargat (belum tertangkap dan masuk dalam daftarpencarian orang);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bkn Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor112/IX/60894/2020 tanggal O September 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telahmelakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) paket/bungkusNarkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dibungkus denganplastik bening dengan berat keseluruhan 0,79