Ditemukan 9564 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum Merusak kesopanan di muka umum “sengaja merusak kesopanan di depan umum” Secara bersama-sama merusak kesopanan di muka umum
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1010/Pdt.G/2018/PA.JP
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 26
  • Pemohon selamaperjalanan tersebut bersikap gembira dan tidak pernah mengeluhsedikitpbun karena ingin menunjukkan kesopanan/adab bersilaturahmike keluarga pasangan dikarenakan Pemohon ingin menjaga perasaanTermohon ;Bahwa, banyak kejadian lain yang bisa Pemohon ceritakan tentangketidakhormatan Termohon kepada Pemohon sebagai suami. Satubukti lain yang dapat Pemohon sampaikan di sini adalah ketikaHal 45 dari 115 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-08-2013 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484 / Pdt.G / 2013 / PN. JKT.Sel.
Tanggal 23 Juli 2014 — HENRY KURNIAWAN, Lawan 1. Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, 2. Rumah Sakit Metro Politan Medical Center (RS MMC) . 3. PT. KOSALA AGUNG METROPOLITAN.
620 — 468
  • 3. ada kesalahan dari pelaku PMH;4. terdapat hubungan kausal yang adequat antara PMH dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat dari suatu perobuatan yangdiambil dari istilah onrechmatigheid yang memiliki padanan arti dengan istilahwederrechtelijkneid yang telah umum diartikan sebagai tanpa hak sendiri,bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau bertentangan dengan hak pribadi(subyektif) seseorang, sedangkan secara maiteriil melawan hukum dimaknai sebagaimelanggar kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
121 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 180 PK/Pid.Sus/2012"bertentangan dengan hukum opositif', ataupun "menyalahgunakankewenangan", dan lain sebagainya.Perbuatan Melawan Hukum secara formil lebih dititikberatkan padapelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis.Sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawanhukum secara materiil apabila perobuatan itu merupakan pelanggaranterhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalammasyarakat.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-07-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
FIRDAUS, S.Pd.
148 — 69
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian MelawanHukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangandengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 27-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat:
1.YUNI RACHMAWATI, SP
2.ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO
3.ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO
Tergugat:
1.RADITYA EKO HARTANTO, SH
2.SORAYA, SH
3.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
212 — 51
  • Perbuatan itu bertentangan dengan nilainilai kesusilaan, kepatutan,atau kesopanan;4. Perbuatan itu bertentangan prinsip kehatihatian atau melanggarkecermatan;Secara hukum, haruslah dipahami, bahwa keempat bentuk perbutan melawanhukum itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer Kesusilaan
Register : 16-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 109-K/PM.III-19/AD/IV/2020
Tanggal 2 Juli 2020 —
360 — 190
  • Perbuatan Terdakwa ini juga karena Terdakwa tidakdisiplin mematuhi kode etik yang berlaku di lingkunganprajurit dimana seorang prajurit dilarang melakukanpersetubuhan dengan keluarga besar INI disampingmelanggar norma agama, norma kesopanan, normakesusilaan maupun norma hukum juga wajib dijatuhisanksi yang tegas.2.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2010 — Putus : 06-12-2010 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 147 / G / 2010 / PHI / PN.BDG
Tanggal 6 Desember 2010 — DERAJAT MUHARAM; SANGKOT; DARYA; INE RISTYANA; HENDRA SENJAYA; L A W A N; PT. GRIYA PERMATA LESTARI;
155 — 36
  • Dengandemikian tidak benar jika dikatakan bahwa aksi demo yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT menjadi dasar acuan perselisihan;Bahwa akibat dari tuntutantuntutan yang tidak berdasar hukum dari PARAPENGGUGAT tersebut tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT, maka selama36.37.38.39,berbulanbulan PARA PENGGUGAT melakukan aksi demonstrasi/unjuk rasa,bahkan diikuti dengan aksi menginap hingga mendirikan tenda sampai berbulanbulan, serta memasang atributatribut yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan.Dalam
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK /2020/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : dr. DASCHAR AULIA Diwakili Oleh : Pratiwi Utami Butar-Butar,SH
Terbanding/Penuntut Umum : RIAMOR BANGUN,SH
287 — 158
  • dalam masyarakat.Dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertianmenurut perundangundangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telahdisebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalahdapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan denganperaturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat meteriil, ya/tukarena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan ataubertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHLIS INDAH Bin SAINAL HASAN
128 — 83
  • bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian MelawanHukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangandengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentanganHalaman 84/99, Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdidengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 16 September 2014 — MOCH. ROFIK
69 — 13
  • Melawan hukum formil lebih dititikberatkan padapelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telahmemenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu. merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalammasyarakat.; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Jombang terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Gambiran terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013,dan selaku kepala desa Gambiran terdakwa
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rhl
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
WINARTO
Tergugat:
1.DEWI MAYA
2.BASTIAN
Turut Tergugat:
1.HERLINA
2.SUMARTO
3.ANTONI
4.TONI
142 — 68
  • pasal 1365 KUH Perdata yangmenyebutkan bahwa Tiaptiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata adalah sebagai berikut: Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
334 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danUndang Undang Merek) sebagaimana bukti Tl29 dan sejak tahun 1994tersebut secara sah objek sengketa telah terdaftar atas nama Tergugat II tanpaada keberatan dari pihak manapun juga termasuk Penggugat, dan di sampingitu. pula berdasarkan buktibuktinya dalam perkara a quo tidak dapatmembuktikan adanya iktikad tidak baik dan kerugian sebagai akibat tindakanTergugat baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama Penggugat danDirektur Tergugat Il sehingga tindakan Tergugat secara moralitas agama,kesopanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 29-12-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 167-K/PM I-04/AD/VIII/2016
Tanggal 29 Desember 2016 —
334 — 310
  • Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harusmasyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapitermasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapatmelihat.Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yangmelanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan atau bagian badan tertentu. lainnya yang dapatmenimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsubirahi orang lain.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 148/Pid.B/2010/PN.Psr
Tanggal 30 Nopember 2010 — HUSAIN MUZANI
47 — 35
  • Perbuatan melawan hukum secara materiel merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan, etika dan moral atau yang lazim dikatakansebagai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Setiap perbuatan tercela dalammasyarakat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materiel ;117Sifat melawan hukum mateiel dapat dibedakan fungsinya yaitu negative danpositif.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011
OBEN SARBENI Bin H. HODIN
115 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksasenantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan normakeagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilainilai Kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakatberdasarkan Pasal 8 UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia ;.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
377 — 956
  • yang membawakerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata adalah sebagai berikut:Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl Perbuatan konkrit (melanggar undangundang, melanggar hak oranglain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,bertentangan dengan kesusilaan/ kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-04-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
119 — 61
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — OLIH DARMAWAN HATADJI bin IDJI HATADJI
133 — 51
  • tanggal 29 Desember1983; atau melampaui batas kewenangannya atau tanopa kKewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanoa hak atautidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yangberwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997,halaman 376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis,maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat,kesopanan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
ASRIL, ST. MT BIN ABDULMANAN
187 — 80
  • taktertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat, dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuaidoktrin dan yurusprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapatdisimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai haksendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengankeharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain,barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yang bertentangandengan norma kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2075 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)
102 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 19 ayat 1 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,yang menegaskan:Bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, danmengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjungtinggi HAM.Bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang telah dibuat dan disusun atas dasarBerita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang tidak benar, terkesandipaksakan dan penuh dengan unsur tekanan maka secara hukum suratdakwaan dan surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakandalam