Ditemukan 9564 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum “sengaja merusak kesopanan di depan umum”
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Oktober 2014 — PUPUH SWASTOMO al. PUPU SWASTOMO Bin SUPARI ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
93 — 15
  • Melawan hukum formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran peraturanperundangundangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum132secara materiil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazimatau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUUIV/2006 TentangPengujian UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Rhl
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
EDI YUSMIZAR
Tergugat:
1.INTAN KUSUMA HASIBUAN
2.SITI HANIJAR HASIBUAN
3.SYAHRIN HARAHAP
127 — 55
  • hukum, yang membawakerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikerugian itu mengganti kerugian tersebut;Halaman 143 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2020/PN RhlMenimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata adalah sebagai berikut: Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengankewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.,MH.,Li
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD ARIFIN
100 — 41
  • hukum sebagaimana dikemukakan di atas,dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai tidak hanya melanggarperaturan yang ada sanksi pidananya dan hal yang demikian itu merupakanperbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor - 15 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 20 Mei 2015 — - ORGANDA NAJAYA Als ENAL
85 — 15
  • No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS.Natalegawa).Dari uraian tentang pengertian melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum pasal 2 ayat (1) UUNo. 31 tahun 1999 adalah sebagai tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksi pidananya, dan hal yang demikian itu merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat ataupun dipandang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 30 September 2015 — MAMAN SUPARMAN, S.Sos
101 — 101
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atautanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazasyang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
70 — 15
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui bataskewenangannya atau tanopa kKewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hakorang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis,maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat,kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
115 — 24
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajio atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — WILLY INDRA, SH
62 — 17
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam PengertianMelawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimanaperbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapatdiartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatantersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 06-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHAN WIJAYA Alias JOHAN
356 — 636
  • Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segalaperbuatan yang keji (dalam lingkungan nafsu birahi) dan kotor, tidaksenonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), mencemari (kehormatanperempuan), (cth: ciumciuman, merabaraba anggota kemaluan,merabaraba buah dada, dan sebagainya);Menimbang, bahwa Menurut Soetandyo Wignjosoebroto,oencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual olehseorang lakilaki terhadap seorang perempuan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ; KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
81 — 35
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanpa kKewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajid atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
107 — 171
  • Tpgperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan yang lazimatau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindakcermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Hj. SITI ARFAH PANUDARIAMA,DKK
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya semua aparat penegak hukum harusmampu secara profesional mewujudkan kepastian hukum, ketertibanhukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, sertamengindahkan normanorma keagamaan, kesopanan dan keadilanyang hidup dalam masyarakat;Bahwa sehubungan dengan prinsipprinsip pemidanaan tersebut dansecara khusus dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dikenakankepada klien kami (Hj.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
139 — 11
  • perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan melawan hukum kedalam 2 kelompok besar, yaitu melawan hukum dalam arti formil(bertentangan dengan peraturan perundangundangan) dan melawan hukum dalam arti materil(bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
52 — 8
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
MARSIAH, S.E.
114 — 84
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR.
Tanggal 24 Februari 2014 — EMTADIR PANYOLA Bin SYAGAF.
61 — 16
  • ini merumuskan wederrectelijksebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang in stijd meteen andressubyektif recht (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur MahasiswaYogyakarta, hal 414) ;wonnnnn === Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejakadanya Lindenbaum Cohen Arres tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertianonrechtmatigdaad, adalah perbuatan yang memperkosa hakhak orang lain, bertentangandengan kewajiban hukum dari sipelaku, bertentangan dengan tata kesopanan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
165 — 54
  • tertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurutkepatutan dalam masyarakat, dari beberapa uraian tentang pengertian melawanhukum sesuai doktrin dan yurusprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangandengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadaporang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
92 — 26
  • atau melampaui batas kewenangannya atau tanpakewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969), atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang berwajib ataubertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat unum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
157 — 124
  • dengan ketentuan perundangundangan yangHalaman 149/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdiberlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
95 — 23
  • tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan