Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 141/Pid.Sus/2014/ PN.Nga
Tanggal 7 Oktober 2014 — 1. I MADE SUMANASA alias BOCENG
124 — 95
  • seluruh unsurini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukanperobuatan pidana dengan sadar yang muncul dari niat dan diwujudkan denganprilaku yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksuddengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud denganancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh : Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ; Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
263 — 75
  • danPerubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015 pada Pasal 19huruf (a) Ssampai dengan huruf (1) yang telah diadopsi kedalam dokumen pengadaan ketiga paket pekerjaan tersebut ;Bahwa evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 14 Juni2015 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 1Agustus 2015 adalah waktu yang cukup panjang dalamsejarah proses evaluasi penawaran sebab penawaran terlamaadalah selama 49 hari kalender ;Bahwa selama tenggat waktu 49 hari tersebut Penggugatmenilai telah terjadi intimidasi, penekanan
Pengadilan PT PEKANBARU
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT.G/2016/PT.PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 —
33 — 23
  • kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dankepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum;Bahwa jelas terlihat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuk tidakmelaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanah tersebutdengan mencaricari berbagai macam alasan dan terkesanHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR10.11.12.Penggugat melakukan penekanan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 10-07-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Bjm
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
Adetiara Fondarizky, S. Sit alias Ade Tiara Ponda Riski, S. Sit binti Drs. Edno Harianto
Tergugat:
Mirza Rizki Novian Al Katiri bin H. Naufal Al Katiri
59 — 10
  • balikkanfakta dan kenyataan dengan mengatakan bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah meninggalkan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anakanak dari rumah kediamanbersama.Padahal sebetulnya ketika meninggalkan rumah, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membawa serta anakanak, jadi tidakbenar jika dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah meninggalkan anakanak.Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpaksa harus meninggalkanrumah karena sudah tidak tahan lagi atas penekanan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2018/PN Trk
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Pendik Susilo Bin Kadiran.Alm
54 — 9
  • Terdakwa diberikan kenyamanan mungkin untuk menjawabpertanyaan penyidik, tanopa ada penekanan dan intimidasi; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang sering ada laporantindak pidana pencurian, namun setelah Terdakwa ditangkap sudahtidak ada lagi laporan tersebut; Bahwa opini yang berkembang di masyarakat, Terdakwa seringmelakukan pencurian karena Terdakwa memang sudah pernahmenjalani pidana sebanyak dua kali Karena tindak pidana pencuriandan pengeroyokan yang dilakukannya; Bahwa setelah korban (Saksi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RASMI YUSRAN ALIAS AMI
48 — 8
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama RASMI YUSRAN als AMI, namuntentang apakah TERDAKWA telah melakukan atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas TERDAKWA padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 39/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim
Tanggal 5 April 2017 — PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TbkI LAWAN SUPARDI
251 — 63
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baikdan berdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bankmeyakini bahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruhkewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan dendasesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 46
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuanUndangUndang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan tindakanSaksi2 melakukan perintah lisan tanpa dilengkapi perintah tertulis sertatidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga laboratoriumforensik sangat bertentangan dengan ketentuan undangundang, hal initidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena akan dapat merusak proseshukum yang sedang berjalan.Bahwa keabsahan barang bukti yang diajukan dalam persidangan inimenjadi penekanan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1706 — 1978
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
227 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepatdengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
207 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
296 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 16 Mei 2016 — CHANDRA GUNAWAN Alias CHANDRA, DKK
25 — 9
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan 2 (dua) orang lakilaki yang bernama CHANDRAGUNAWAN Alias CHANDRA dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 529/Pid.Sus/2019/PN Srh
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
MUJIONO Alias PEPENG
47 — 22
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama MUJIONO Alias PEPENGsebagai Terdakwa
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2011 — Upload : 24-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 400/Pid.B/2009/PN.Kdi
Tanggal 5 Oktober 2011 — HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO; PRIYO AGUNG bin PAIDI;
29 — 2
  • Haris Purtiono telah menjemput suaminyasekira jam 20.00 wib dan pulang jam 24.00 wib dalam keadaan mabuk ; Bahwa Terdakwa II Priyo Agung bin Paidi pada hari Senin, 27 April 2009 adadirumah tidur bersamawon= Menimbang, bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) di mukapersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikute Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin SUPRAPTO) pernah di Polres Kediri dantanpa adanya penekanan dan =masih tetap dengan keterangan padae Bahwa Terdakwa I (HARIS PURTIONO bin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — SUGIANTO HARDJO lawan G. MOCHTAR RUDY, SH, dkk dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, dk
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nasional, Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat IV Bank Rakyat Indonesia(PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, namundemikian kepada Turut Tergugat I/ Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, Turut Tergugat I/ Bank RakyatIndonesia (PERSERO), Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsaperlu. dihukum untuk wajidb mematuhi, mentaati dan melaksanakanputusan atas perkara gugatan aquo;Bahwa guna untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat/Sugianto Harjo dan penekanan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 16-09-2009 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/K-AD/PMT-II/IX/2009
Tanggal 23 Maret 2010 — Mayor Chb Irbarsyah Rudianto
166 — 98
  • Bahwa Saksi membuat surat pencabutan pengaduandengan tulisan tangan Saksi sendiri yang merupakankeputusan bulat dari Saksi tanpa ada masukanmaupun penekanan dari orang lain.11. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan olehTerdakwa dengan Saksi 1, Saksi telah memaafkanTerdakwa, namun belum dapat memaafkan Saksi 1sepenuhnya karena hingga saat ini Saksi belumkenal dengan Saksi 1.12.