daripihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadiperantara dalam jual beli Narkotika jenis shabushabu, sehingga perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 35Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini MenteriKesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurTanpa hak atau Melawan hukum sehingga unsur delik

Andri Maryadi akan mendapatkan upah sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini,sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsur dari Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam dakwaan Kesatu Primair, maka menurut Majelis

danmembuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya darikeseluruhan fakta fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil(Material Waarheid) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa diajukankepersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akanmenyesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHPidana, yang mempunyai unsurunsur delik

bagian pemberitaan,yang karenanya dianggap sebagai pengganti barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapatdisimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraianfaktafakta sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk dalam uraian unsuredelik penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiseluruh unsur delik

Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanyakesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan ataukecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN. PswMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagaiterdakwa yang bernama LD. Diman Als. La Uku Bin LD. Dingi yang setelahditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam suaratdakwaan Jaksa penuntut Umum.

Sedangkanyang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan denganpengetahuan sehingga dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkanadanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atauterhadap kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 April 2015 sedang berlangsung acarajoget di di dalam Baruga Dusun Tanamaeta Desa Kabawakole KecamatanPasarwajo Kabupaten Buton, yang saat itu terdakwa dan saksi

bertanggung jawab atas perbuatan yangdidakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakanmelakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukan.Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kKemampuan bertanggungjawab atas halhal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telahmelakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam denganhukuman oleh undangundang (delik

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baikdan buruknya perbuatan tadi .Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusanrumusanserta ketentuan yang termuat dalam pasalpasal KUHP seperti adanya alasanPemaaf atau alasan Pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksudsubyek hukum oleh UndangUndang adalah menunjuk kepada orang yang dapatdijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukumatas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya

Unsur setiap orang.Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1246/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELMenimbang, bahwa perumusan unsur setiap orang menunjuk padasubyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa)dalam perkara ini adalah orang yang bernama Andhika Putra Merdeka BinIdham.

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dalam dakwaan dari bunyi yang seharusnya Terdakwa diputusbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan tanpa menyebutkanpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan.Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadiliperkara atas nama Terdakwa HOLIFAH telah salah tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu hal"Pembuktian" Majelis Hakim salah dalam menafsirkan unsurunsur delik

yangada dalam surat dakwaan atau dengan kata lain telah melakukan penafsiranyang keliru terhadap unsur delik yang ada dalam surat dakwaan yaitu unsurmelakukan penganiayaan, hal mana dapat kami buktikan mengingat salahsatu pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan menyatakan: Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ERNA MURTI NINGSIH,bersama dengan saksi lain SOFIATUN, HALIMATUS SA'DIYAH,RUSLININGSIH dan SUTOMO di persidangan menerangkan yang padapokoknya melihat kedatangan Terdakwa HOLIFAH

anna nnnenanMenimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak dicantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dariPenganiayaan (mishandeling) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengajamengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (pijn) atau luka ataurusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;Menimbang, bahwa dari pengertian Penganiayaan di atas, ternyata di syaratkanadanya Sengaja atau Kesengajaan di dalam delik

Van Bemmelen dalam Buku HukumPidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengansengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatanPelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelasdan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakanpenjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau

Unsur setiap orangMenimbang, bahwa perumusan unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukumsebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untukmempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R.

Penggunaan istilah tersebut selain dari padayang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya padaPasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HENDRI DUNANPgl.

Barang Siapa;Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripadasuatu. delik, yaitu.

"Setiap orang" yang dipandang mampu untukmempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa)dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama terdakwa SAYYE HUZEINALIAS IYYE Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yangantara lain menyebutkan identitas terdakwa, yang bersangkutan tidakberkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yangdimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindakpidana dalam perkara

terdakwa juga pernah mengambil sebanyak3 (tiga) kali tapi gak ketangkap ;e Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah ditahan dalam perkara lainyaitu jambret sebanyak 3 (tiga) kali terbukti dirumah terdakwa ada 3 (tiga) buahhandphone; Bahwa benar terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta tersebut terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, makaberikut ini Majelis akan membahas unsurunsur rumusan delik

Dilakukan secara berlanjut ;Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaandimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan,dan berhubung dengan itu maka Majelis akan membahas unsurunsur di atas satudemi satu sebagaimana terurai dibawah ini;Ad. 1.

Arti kata bersamasama ini menunjukkanbahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuanyang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkankekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yangtidak kecil dan tidak sah.

Unsur iniHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sgmmensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalammewujudkan delik masingmasing orang mempunyai peranan masingmasing.Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedanglainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi.Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar,misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya.

Dengan demikain yang dimaksud SOrang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukummelakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada ;perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas sLINDAKANNYA)j 2m nnn nen nnn renee nnn nen n enn ne ene e nen nn enon enenenennenneMenimbang, bahwa dengan kata lain unsur Setiap Orang menikepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, oleh karena itudi cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengandihadapkan

proyektilpeluru tersebut masuk dan menembus jantung yang menunjukkan bahwakorban setelah mendengar tembakan pertama berusaha untuk lari danmerundukkan badan dengan tujuan agar tidak terkena tembakan;Menimbang, bahwa walaupun sudah dipastikan pistol adalah barangberbahaya jika pelurunya mengenai tubuh seseorang tetapi dari tindakantindakan terdakwa dan arah tembakannya, sesuai fakta hukum di atasHalaman 41 dari 51 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah.dihubungkan unsur dengan sengaja yang merupakan delik

Unsur Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkanmatinya orang;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik pemberatan dari Pasal351 ayat (1) yang menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menyatakanPenganiayaan adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka danperasaan tidak enak;Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah teorihukum pidana yang terbagi dalam tiga gradasi yaitu 1. Maksud sebagai tujuan;2. Keinsyafan/Kesadaran Kepastian; dan 3.

ini merujuk pada Pasal 182 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatanTerdakwa berdasarkan fakta persidangan terbukti melanggar Pasal 359 KitabUndangUndang Hukum Pidana dengan kualifikasi tindak pidana KarenaKealpaannya yang mengakibatkan matinya orang, namun pasal tersebut tidakdidakwakan oleh Penuntut Umum walaupun dalam Laporan Polisi perkara iniNomor LP/147/V1I/2017/SULTRA/SPKT/RES MUNA tanggal 16 Juni 2017 tegastercantum tindak pidana yang dilaporkan adalah delik

Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata salahsatu unsur dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tidak terpenuhi makamenurut hukum acara Terdakwa harus diputus bebas;Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakahdengan membebaskan Terdakwa berdasarkan Pasal 191 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana padahalberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukankesalahan yang dapat dipidana oleh karena melakukan delik

Leden Marpaung, S.H dalam buku AsasTeoriPraktik Hukum Pidana halaman 25 menulis, Umumnya para pakar sependapatbahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan;Menimbang, bahwa selanjutnya delik yang diatur baik dalam dakwaanprimer dan dakwaan subsider Penuntut Umum maupun dalam Pasal 359 KitabUndangUndang Hukum Pidana mengatur akibat delik yang sama yaitumengakibatkan ada korban yang meninggal dunia;Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah.Menimbang, bahwa selain

Barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum orang / seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiapperbuatannya ;Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggqung jawab (toerekenings van baarheit), ialahhalhalataukeadaanyangdapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (delik

Konsekuaensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ; Menimbang, bahwa menurut Prof.

didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4dan ke5 KUHPidana;Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu perlu menelaah danmenanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umumdalam tuntutan pidana;Bahwa dalam pasal 363 KUHPidana menyebutkan yang dimaksuddengan barang siapa;Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN SmnBahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapadalam pasal 363 KUHPidana adalah unsur delik

, menurut Majelis Hakimberanggapan kurang tepat pendapat a quo;Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapadalam pasal 363 KUHPidana merupakan unsur delik menurut Majelisberanggapan kurang tepat pendapat a quo, sebab melalui ketentuan pasal 103KUH Pidana yang menyatakan ketentuan Bab sampai dengan Bab VIII KUHPidana juga berlaku bagi perbuatanperbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam pidana, maka ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHPidana juga diberlakukan pada

Beranjak dari paparan tadi makadisimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjekhukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju padaTerdakwa Nurohim alias Rohim bin (alm) Birun, Terdakwa II Witno alias Ulakbin Slamet Narjo dan Terdakwa III Irman Sutekat alias Tomo bin Ahmadi, yangidentitas selengkapnya tertera di awal putusan ini;Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan paraterdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaansilang

Bahwa,benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan 3 orang anakyang masih kecilkecil;Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini,terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secaraalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 196 atau kedua melanggar Pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut

Umum disusun secaraalternatif, maka secara hukum Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaanyang paling tepat yang dipertimbangkan berdasarkan perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhanunsur delik dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuandalam Pasal 197 Undangundang

Izin edar ini yang bertaggung jawabadalah produsen dari sediaan farmasi tersebut selain izin produksi yang harus dipenuhioleh setiap produsen sediaan farmasi di Indonesia; Unsur ini mempunyai pengertian bahwa setiap peredaran sediaan farmasi atau alatkesehatan tersebut dalam unsur delik dimuka haruslah didasari dengan adanya izinproduksi dan izin edar atas sediaan farmasi tersebut, dalam hal ini oleh Badan PengawasanObat dan Makanan (BPOM.) dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihakyang

melalui sms HP;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan diatas maka MajelisHakim menilai bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai orang yang menjualobatobat tradisional dalam kemasan yang bermerk, namun obatobatan yang diedarkantersebut tidak memiliki izin edar, oleh karenanya sampai pada kesimpulannya MajelisHakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik

Sehingga oleh karenanyasebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaanPenuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di siniHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Btmadalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu mewujudkan(melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasiatas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwasetiap orang sebagaimana didefinisikan

di atas harus juga merupakansetiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukumIndonesia;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwaTerdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimanaterurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ZULFIKRI Als IJULBin ELAN, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama prosespemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan danmampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanyasehingga

dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untukdimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadapyang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimanakeberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satuunsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Ad2.

Unsur mendisiribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Bahwa unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalamketentuan UU ITE adalah delik specialis yang merujuk kepada delik genusyaitu pengaturan dalam Pasal 310 KUHP. Menurut R.

Semua penghinaan hanya dapat dituntut, apabila adapengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), dan objekobjek daripenghinaanpenghinaan tersebutharus manusia perseorangan.

Supaya dapatdihukum menurut pasal 310 (1) ini (menista), maka penghinaan itu harusdilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yangtertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orangbanyak);Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 315KUHP yaitu delik dengan kualifikasi oenghinaan ringan, menurut R.

Unsur Barang siapa;Menimbang bahwa unsur "Barang siapa menurut pendapat MajelisHakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehinggakarena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barang siapa menurutpendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hokum (pengembanhak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan,relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat DakwaanPenuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorangTerdakwa yang

diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, makaharuslah dipertimbangkan unsurunsur lainnya (unsur delik) yang terdapatdalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenaikesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanyaalasan pembenar dan alasan pemaaf) ;Hal 19 dari 28, Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN WatMenimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa WAKIDI Als.GINGGIN Bin

diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, makaharuslah dipertimbangkan unsurunsur lainnya (unsur delik) yang terdapatdalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenaikesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanyaalasan pembenar dan alasan pemaaf) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa WAKIDI Als.GINGGIN Bin MADYO, Terdakwa SUMARNO EDY SAPUTRO Als.