057/Pdt.P/2010/PA.JS

Soeharto yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register Nomor : 057/Pdt.P/2010/PA.JStanggal 13. April 2010 dengan dalil dalil sebagaiberikutBahwa Soeharto. alias Soeharto:. Iman Soepeno Bin R. ImanSoepeno, lahir di palembang, 13 Agustus 1938;Bahwa pada tanggal, 15 Maret 1968, Soeharto Iman SoepenoBin R.

uraianpenetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukanpermohonan~ pencabutan perkaranya karena masih inginbermusyawarah dengan keluarga Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuaidengan ketentuan yang ada dalam pasal 271272 RV makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohontersebut dan perkara nomor : 057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPUT112307.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2011 Nomor 00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamatdi Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang, Jakarta Pusat,Halaman 3 dari 8 halaman

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00002/304/11/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Maret 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00003/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPUT112308.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanJenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/11/057

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Put.No.057 1/Pdt.G/2020/PA.KrsBahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohonyang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencanapernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LecesKabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B441/Kua.15.8.02/PW.01/08/2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenaanak

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.KrsBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal halyang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan HakimTunggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 masehi. bertepatandengan tanggal 22 Muharram 1442 hijriyah, yang dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang semula biodata Pemohon I tertulis BAGUS DWI SANSOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Trenggalek 21 Mei 1981 dirubah menjadi BAGUS DWI SANCOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Malang 21-05-1981;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan

biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, untuk perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016, sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 057. 000, 00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/MS. LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'tyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraCerai Talak antara;NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Langsa.

agama Islam, pendidikan terakhir A.MdKeperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Langsa.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Langsa dengan Register Nomor 057

10 November 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kota Langsa sebagaimana bukti berupakutipan buku Nikah Nomor xxxxxx2 Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai Suami Isterihingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun dan selama tersebut Pemohondan Termohon telah dikaruniai satu orang anak Lakilaki bernama NAMA ANAKyang berusia satu tahun dua bulanHal dari 15 hal Put No 057

Haltersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebutHal 9 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.Lgstelah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itutetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (mafsadat) bagi Pemohon bahkanTermohon sekalipun.

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohonuntuk membayarnya;Hal 13 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.LgsMengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalilhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Oktober 2010 serta selurun Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112303.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/10/057

Putusan Nomor 4149/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000

, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001/304/10/057

Bahwasetelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, KabupatenKotabaru dengan Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;3.Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisanXxxxxyang benar adalah Xxxxx;.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon,telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalamKutipan Akta Nikah Nomor 057

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2),maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagiandari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

No. 0024/Padt.P/2018/PA.KtbSebuku, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut,Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran AnakPemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agarmenetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Xxxxx secara sah dantercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;2. BahwanamaPemohon adalah Xxxxx;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, identitas Pemohon tertulis Xxxxx;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UUKUP = Rp0,00;atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang,

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117353.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00360/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057

da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057

atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat

sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.

da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBO pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 dengan jalan memperlihatkan

September 2015,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 320/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan KartuTanda Penduduk R.1 No. 21711247028090006, tanggal 18 September 2013 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam.e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipildengan seorang lakilaki bernama : ANTONIUS NABABAN, berdasarkan Kutipanakta Perkawinan Nomor : 057

/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dolok Sanggul ;e Bahwa di dalam Akta Perkawinan Peohon tersebut nama Pemohon terdapatkesalahan sehingga Pemohon ingin mencoret sebagian nama Pemohon dari namaHERTI RUBINT RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ( sesuai denganakta Kelahiran Pemohon ) ;e Bahwa didalam Kutipak Akta Perkawinan Pemohon No. 057/DKC/I/2010, tanggal22 Januari 2010 tertulis HERT RUBINTI RUMAHORBO seharusnya HERTIRUMAHORBO, sesuai

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINT RUMAHORBOmenjadi HERI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari2010 dengan jalan memperlinatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 057/DKC/I/2010 tanggal 22 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHumbang Hasundutan, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO. 2171121008769009 tanggal 18092013 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,diberi tanda P5 ;6.

;Mengingat dan memperhatikan Undangundang dan ketentuanketentuan lain yangberkenaan dengan ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohondari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;e Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTIRUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERT RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

SALINAN PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2016 OSL aay j 2DEMI KEADILAN, 2 u..0 wc. cece at Cae uais a ANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Badan KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan AnakKabupaten Karimun, Pendidikan terakhir S1 IImu Pemerintahan,Tempat kediaman di Kabupaten Karimun

25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikanterakhir SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 057

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKtertanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuamiisteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon diKabupaten Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu pindahke rumah kontrakkan di Kabupaten Karimun, selama lebih kurang (satu

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti, berupa:A Surat:1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102030505770003, tanggal11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBK12Hakim Anggota,ttd.IRFAN FIRDAUS, S.H.1., M.H.Hakim Anggota,ttd.YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,00Ketua Majelis,ttd.ADI SUFRIADI, S.H.I.Panitera Pengganti,ttd.Drs. NASARUDDIN2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 240.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp6.000,00 ,Jumlah Rp 331.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Tanjung Balai Karimun, ............. eee 2016Panitera Pengadilan AgamaTanjung Balai Karimun,NURAEDAGH, S.Ag.12