Ditemukan 2834 data
69 — 39
danteratur ;e Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaandan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaranmelalui PPKSKPD selambatlambatnya tanggal 10 bulanberikutnya; dan; f Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsionalpengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD selambatlambatnyatanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada inspektur/inspektur pembantu;e Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor83
DON JWR DASILVA
Tergugat:
1.KORNELIA DUA REJA
2.CAROLUS LUANGA SAKA
3.YOHANES SAKA
4.FIRMINUS GERADUS MANYELA
5.PAUL CRESENTIS
137 — 398
yang beralamat di Lingga DharmaBuilding, Jalan Warung Buncit Raya nomor 17 Ragunan, Jakarta Selatan12740, yang di Maumere berdomisili hukum sementara di Kantor YayasanSosial Pembangunan (YASPEM) yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor71, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secarabersamasama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 8 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMaumere pada tanggal 10 Juli 2019, di bawah register nomor83
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH
71 — 23
bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhipidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkanputusan tersebut ditingkat banding, kecuali perbaikan mengenai kwalifikasitindak pidananya ; nono n no nnn n nnn monn nn nn omen cnn ne ncnncncnsMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dansalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor83
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
220 — 112
/Wali kota Batam, sehingga daliPenggugat adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan;Bahwa terkait Gugatan yang diajukan oleh Wakil Kelompok yangmengatakan telah melanggar hak hak asasi dari Penggugat sebagai wargamasyarakat sangat tidak berdasar hukum karena Tergugat Il dalammengeluarkan Rekomendasi persetujuan UKLUPL Nomor83/BAPEDAL/REKOM/UKLUPL/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 telahmempertimbangkan Hak Asasi dari Warga Negara dalam hal ini adalahwarga masyarakat dan telah memenuhi Standar
77 — 43
REKONVENSIuntuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalahperbuatan melawan hukum; Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Haq MemperusahaiTanah, Daftar No 90/DbI.KLD/'60 yang diterbitkan oleh Asisten WedanaKecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tanganiPrakit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasitertanggal 08 Agustus 1960; Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tangal22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor83
ALBERT ELISA WULLUR
Tergugat:
1.MARIA WULLUR
2.RUTH HERMINA AALTJE WULLUR
Turut Tergugat:
BENNY SUTANTO, SH
99 — 123
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor83/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 29 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Jumat,tanggal 5 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AstrianiVan Bone, S.H.
60 — 38
dibagikan kepada ahli warisnya, namun mengenaibenar atau tidaknya tanah yang disengketakan tersebut milik MuhammadBakri atau milik orang lain akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokokperkara, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tergugat juga menegaskan gugatan parapenggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat nomor256/Pdt.G/2010/PA.Pare pernah dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakimPengadilan Agama Parepare dan gugatan para penggugat nomor83
1.N U R H A I M
2.M . N A S I R
3.M A H Y I N
4.S E L A M A T
5.MUHAMMAD RABIUL PANEGAR
6.S U P A R L A N
7.LALU RABIâÂÂI PURWANINGRAT
8.M A R D I A H
9.Heri Ardhi
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKA DAMAI KABUPATEN SUMBAWA
2.Pemerintah Desa Suka Damai
150 — 69
, PENGGUGAT , PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IIItidak dapat menunjukkannya.Bahwa PENGGUGAT , PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT Ill berdalihbahwa mereka telah diangkat terakhir sebagai perangkat desa berdasarkanKeputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa Desa Suka Damai Kecamatan LabangkaKabupaten Sumbawa, tanggal 3 Januari 2020.Bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
181 — 105
MHterkait Akta Jual Beli Saham PT Lumintuna Marine Service Nomor83 Tanggal 30 November 2012.1 (satu) Bundel Asli Dokumen terkait Akta Notaris ILMIAWANDEKRIT S, SH,.
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1793K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor83/Pid.B/2011/PN.Gtlo tanggal 17 November 2011 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.
SAIH BIN RANIAN
Tergugat:
1.MARGONO PAMUJI, S.H., M.K.n
2.VICTOR NOTTY
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
148 — 106
,M.Kn;Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor83 tanggal 19 juni 2013 antara Saih Bin Ranian dan SameBinti Emin dengan Djarwo dihadapan Notaris Raden MasSoediarto Soenarto SH., SP.N;Halaman 88 dari 100 HalamanPutusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Ckr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Bukti TH.10Bukti TI.114Bukti THl.12 :Bukti TIl.13 :Bukti TH.14 :Bukti TH.15 :Bukti TIl.16 :Bukti TH.17 :Bukti THl.18 :Bukti TIl.19: Fotokopi Printout Fotofoto penandatanganan perjanjianpengikatan jual beli dan
Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
132 — 57
Penetapan Perpanjangan Penahanan~ oleh Hakim/KetuaPengadilanTinggi Padang tanggal 12 Mei 2015 Nomor83/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 4Juni 2015;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2015 Nomor85/ Pen.Pid/2015/PT.Pdgsejak tanggal 5 Juni 2015 s/d tanggal 3Agustus 2015 ;Pengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca :1.
79 — 32
Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ini ;Telah mempelajari bukti suratsurat yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN GinTelah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaanperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2Juni 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gianyar pada tanggal 2Q0Juni 2016 dalam Register Nomor83
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1440 K/Pdt/2017putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor83/Pdt.G/2011/PN PkI. haruslah dikuatkan";(vide halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor26/PDT/2013/PT SMG);13.
1.MANATAP SINAGA.SH
2.ARIYANTO NICO PAMUNGKAS, SH
Terdakwa:
ZAKARIAS MAIKA
188 — 134
rupiah), faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.11.700.0000,00(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);Keterangan Saksi Adithia F Rumakat dan Terdakwa dipersidangan yangmembenarkan terdapat bukti nota/dan atau kuitansi yang pembayarannyatidak benar (Mark Up) terhadap penyertaan modal yang tidak terlaksanasebesar Rp.49.003.500,00 (empat puluhsembilan juta tiga ribu lima ratusrupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum sebagaimana PenetapanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor83
2016;11.Asli 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Pajak TA 2017;12.Asli 1 (Satu) bundel bukti kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2015;13.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2016;14.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa TA 2016;15.Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa TA 2017;Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor83
AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN
Tergugat:
Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Intervensi:
DEWI SETYORINI, S.Pd.
314 — 233
Pasal 2 Ayat 2 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo.Pasal 10 Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Blora Nomor
1.SAIKING
2.Hasanudin
4.PIPIN ADI CANDRA
5.JUNI ADISAH
6.MOHAMAD NOPAL
7.UMAR GANI
8.JABRI LUBIS
9.JAPARUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG TIGA, KECAMATAN ULU OGAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
286 — 143
Desa;atau ;d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;Halaman 14 Putusan Nomor 47/G/2020/PTUN.PLGBahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan danpemberhentian perangkat Desa diatur dalam PeraturanMenteri ;Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (8) Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
158 — 54
Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganHal 77 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.
enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danHal 85 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnSePasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
132 — 80
., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah di daftarkan padakepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo padatanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor83/SK.PDT/V/2020/PN.LBJ. selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 14/Pat.G/2020/PN LbjPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENT ANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan
Terbanding/Penuntut Umum : M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
138 — 44
MADANI.5 (lima) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor83 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Lingkup DinasKesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 24Juni 2014 an. Sdr.