Ditemukan 34492 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — H. SOEDARSONO, DKK VS BUPATI PELALAWAN, DK;
182 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 10 P/HUM/20143.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014a)b)Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa LipaiBulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti;il.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014c) Bahwa materi Pengaturan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1)Perda No 11/2007 jelasjelas telah melanggar hakhak azazi PARAPEMOHON.
    Putusan Nomor 10 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 27-07-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — Drs. H. MUHAMMAD SIRIH, Drs. SUDIRMAN MANNAF, M.Si., dkk. ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 P/HUM/2009
    PUTUSANNo. 21 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal29 A Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004,Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah R.I.
    No. 21 P/HUM/2009.(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRDdiatur dalam Peraturan Pemerintah".Dalam hal ini jelas bahwa hak keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD adalah telah diamanatkan oleh UndangUndang, dan UndangUndang juga mengamanatkan bahwa hak keuangan Pimpinan danAnggota DPRD haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah.3.
    No. 21 P/HUM/2009.Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan juga bertentangan denganPasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena kedua UndangUndangtersebut di atas adalah telah mengamanatkan untuk memberikan hakProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD..
    No. 21 P/HUM/2009.Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah juga ternyata tidak benar dantidak berdasar menurut hukum, oleh karena mengatur sesuatu yang tidakdiamanatkan oleh UndangUndang yang ada, padahal secara hukumsesuatu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah adalah halhal yang diamanatkan oleh UndangUndang.9.
    No. 21 P/HUM/2009.Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukti P.5 : Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2005 TentangKedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2014
Tanggal 30 September 2014 — PT. KAHAYAN AGRO LESTARI VS PRESIDEN RI
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 P/HUM/2014
    PENETAPANNomor 44 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonankeberatan hak uji materiil atas Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:PT
    Khusustanggal 9 Juni 2014;Sebagai Pemohon:melawan:PRESIDEN RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara,Jakarta Pusat;Sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Membaca surat permohonan = pencabutan Nomor = 217/SIPKAL/Cab/LM/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang diajukan oleh Pemohonmelalui kKuasa hukumnya, yang pada pokokya berisi permohonan untukmencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar diMahkamah Agung dengan Register Nomor 44 P/HUM
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2014Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENETAPKAN,Mengabulkan permohonan Pemohon: PT KAHAYAN AGRO LESTARIuntuk mencabut permohonan
    keberatan hak uji materiil dalam perkara a quo;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonankeberatan hak uji materiil Register Nomor 44 P/HUM/2014 tersebut dalam bukuRegister Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, oleh Dr.
    Putusan Nomor 44 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 22/P/HUM/201525.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Kabupaten/Kota untuk merencanakan tat ruang.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015maupun larangan yang mengatur tata tertiob pada masyarakat ataunegara.3.
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015Nomor P.50/Menhut!
    Putusan Nomor 22/P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2009
Tanggal 19 Maret 2009 — SYAHRIZAH, SH.MH., ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ;
127 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 P/HUM/2009
    PUTUSANNo. 02 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 56/MDAG/PER/12/2008, tanggal 24 Desember 2008, tentang Ketentuan ImporProduk Tertentu jo.
    , JalanJenderal Sudirman No. 123 Pekanbaru, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawan:MENTERIPERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 7Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal16 Januari 2009 dan didaftar dibawah register No. 02 P/HUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI, DKK
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 P/HUM/2011
    PUTUSANNomor 32 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011/Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KawasanTanpa Rokok tanggal 28 Januari 2011, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNATBK), perseroan terbatas
    Lihat:(i)Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/Th. 2005 tanggal 25 Juli 2008mengenai Hak Uji Material terhadap Keputusan Menteri Dalam NegeriNo. 20 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang PembatalanPeraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2001 tentang Pelayanandi Bidang Pertanian yang diajukan oleh Walikota Bandung.
    Fotokopi Putusan Nomor 17 P/HUM/2005 tanggal 25 Juli 2008 (Bukti P6)7. Fotokopi Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 9 Desember 2009 (Bukti P7)8. Fotokopi Putusan Nomor 6/PUUVII/2009 tanggal 10 September 2009 (BuktiP8)9. Fotokopi Putusan Nomor 3 P/HUM/2005 tanggal 14 November 2006 (Bukti P9)10.Fotokopi Putusan Nomor 05 P/HUM/2005 tanggal 21 Februari 2006 (BuktiP10)11. Fotokopi Putusan 02 P/HUM/2006 tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P11)12.
    Fotokopi Putusan Nomor 25 P/HUM/2008 tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P12)Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Para Termohon pada Tanggal 6 Juni 2012 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PERPSG/VI/32P/HUM/TH.2011, Tanggal 6 Juni 2012;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, ParaTermohon telah mengajukan jawaban tertulis masingmasing pada Tanggal10 Juli 2012 dan 6 Juli 2012, yang pada pokoknya atas dalildalil
    BambangSukarno dalam register perkara Nomor 25 P/HUM/2011, yang telah diputuspada tanggal 18 Juni 2013 dengan amar menolak permohonan HUM yangdiajukan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti bahwa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam NegeriNo. 188/Menkes/PB/I/2011 / Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok tanggal 28 Januari 2011 tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — MUHAMMAD TAUFIK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
99 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 43 P/HUM/201841.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20181.bersyarat (conditionally unconstitutional).3.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2018dan 5) Pasal 17 dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999:2.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2018Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM), DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DK
230 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 68 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015b.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015kegiatan di sektor jasa kKeuangan.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015beberapa transaksi pasar modal.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015DALAM EKSEPSIA.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2015"...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang BerlakuPada Departemen Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun2008)..
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015sebesar Rp640.322.000.000,00 (enam ratus empat puluh milyar tigaratus dua puluh dua juta rupiah) (Vide Bukti P4).
    Putusan Nomor 16 P/HUM/20156.
    Putusan Nomor 16 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2012
Tanggal 11 Desember 2014 — HUDAIYAH DJEBER VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH
70 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 P/HUM/2012
    PUTUSANNomor 51 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama HudaiyahDjeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama MukhtarBarmawi,ST., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong Masa Bhakti 20092014, pada tingkat
    SamratulangiNo. 101 Palu Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11Desember 2012 dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.
    ., sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014 sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 171.2/363/RO.ADM DEMG.ST/2009 bertanggal 31Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
    (Bukti P4)C Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai politik khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakanbahwa Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila :a Meninggal Dunia;b Mengundurkan diri secara tertulis;c Menjadi anggota Partai Politik lain; atauHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012d Melanggar AD dan ART.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
246 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201414.16.17.18.sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014C.119.20.21.22.23.24..
    Putusan Nomor 77 P/HUM/201485.86.87.88.89.yang tinggi.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014145146.PETITUM.
    Putusan Nomor 77 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-08-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk.
948 — 479 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 P/HUM/2010
    No. 11 P/HUM/20102.2.2.3.(3).Permohonan sekurangkurangnya harus memuat : a. nama danalamat pemohon, b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasarpermohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1. Mater!
    No. 11 P/HUM/2010serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundangundangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.2.12.
    No. 11 P/HUM/2010Konstruksi (bukti Pemohon1);. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 TentangUsaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Bukti Pemohon2);.
    No. 11 P/HUM/2010Kemandirian Lembaga, karena dukungan pendanaan dari Pemerintahsifatnya tidak mengikat.Berdasarkan uraian di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agunguntuk menolak permohonan Pemohon.10.
    No. 11 P/HUM/2010ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.HumBiayabiaya : Panitera Pengganti :1. Meterdai................... Rp. 6.000, ttd/ Sumartanto, SH.2. Redaksi.................. Rp. 5.000,3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000.Jumlah...... Rp.1.000.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.Panitera,H. SUHADI, SH., MH.NIP : 040 033 261 Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-06-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — INDONESIA MOBILE AND INLINE CONTEN PROVIDER ASSOCIATION (IMOCA) VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 P/HUM/2014
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20147.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada penggunatelekomunikasi".
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142013 harus dinyatakan ditolak;Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon adalah tepat dan sudahsepatutnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksanamenyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak jelas(obscure) kepentingannya, sehingga permohonan Pemohon harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). (Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2011tertanggal 22 Desember 2011);Il.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/2014B.3.Pengaturan Kewajiban Penyelenggara Konten Membayar BHPTelekomunikasi Melalui PM Kominfo No.21 Tahun 2013.1.
    Putusan Nomor 43 P/HUM/20142. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............ Rp 989.000 000Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 40 dari 38 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013
Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015
Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
182 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 71 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
191 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
170 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2010
    No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
    No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
    No.30 P/HUM/2010jo.
    No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
    No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
172 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 61 P/HUM/20183.8.3.9.3.10.3.11.3.7.5 PT.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;IV.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota:.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018c.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
147 — 794 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017