Ditemukan 17963 data
290 — 45
255 — 126
ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.
Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.
Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.
Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.
Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.
126 — 13
202 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
186 — 55
175 — 101
Put.No.1234/Pdt.G/2018/PA.Pbrkepada Nadzir yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Anmad (ayah Pemohon),Muslim, Bainur Dan Syahrial Corong sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Wakaf Nomor : 823, luas tanah 885 M2 ( delapan ratusdeplapan puluh lima meter persegi ), GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru
Haji Sidi Anmad ( orang tua ) terputus begitu saja;Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadzir yang ada dan saksi yangmengetahui ternyata tanah wakaf tersebut belum di daftarkan secararesmi oleh Nadzir ke Kantor Urusan Agama/ Instansi Pemerintah yangterkait lainnya maupun ke Badan wakaf Indonesia;Bahwa selain tanah wakaf tersebut belum didaftarkan kepada instansipemerintah/terkait, yang mana para Nadzir yang dipercaya sebagaipengelola Mushalla AlAmal, sekarang sudah berusia lanjut dan sakitsakitan sehingga
Penggugat selaku ahli waris dari Haji Sidi Anmad / SidiAhmad Bin Sariantan;Bahwa karena tanah wakaf tersebut bangunan Mushalla Al Amaltersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugatbersedia menerima Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor :1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang diserahkan Nadzir diwakili olehTergugat II ( Muslim Bin Bustaman ) ;Bahwa
Sidi Anmad/Haji SidiAhmad Bin Sariantan tercapai, dan mengenai Niat ataupun rencana dariPara Penggugat tersebut sebelumnya sudah mendapat persetujuan dariNadzir yang masih hidup;Bahwa karena Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan,Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 diterbitkan oleh Turut Tergugat makaberalasan Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara
Menyatakan Batal Sertipikat Hak Wakaf dahulu Nomor : 823, GSU Nomor1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 KelurahanTuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atas Nama PemegangHak yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Ahmad, Muslim, Bainur dan SahrialCorong sebagai nadzir mushalla al amal;4.
262 — 321
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf /Kuburan Masyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanahuntuk proyek pembangunan PT.
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf / KuburanMasyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanah untuk proyekpembangunan PT.
Pengertian nazhir sendiri menurut Pasal 1angka 4 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf") jo.
ClgBahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf danberbunyi tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankanapalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.2. Maruf bin Marif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di JI KH.
Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf dikantor Tergugat III dengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (wakif)dan Tergugat II selaku Nadhir wakaf.
187 — 39
110 — 79
180 — 70
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang
322 — 100
Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota SemarangPUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI
Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.
Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.
Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.
Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.
285 — 122
Bahwa pada tanggal17062017 tanah tersebut diwakafkan olehKetua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon kepada Yayasan BinaCendekia Utama Cirebon, dengan AIW Nomor : W.2/002/10/176/2017tanggal 17 06 2017 dan pengesahan Nadzir Badan Hukum No.W.5.a/002/10/176/2017 tanggal 17 06 2017, yang dibuat oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf H. Abdullah Musonif, S.Ag dengan tujuan untuk SaranaPendidikan.3.
Bahwa setelah keluar Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud,Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon mengajukan pembuatan Sertifikatwakaf Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan padatanggal 20 September 2017 BPN Kabupaten Cirebon mengeluarkanSertifikat Wakaf atas nama Yayasan Bina Cendekia Cirebon dengan Nomor1 Desa Mertapada Wetan / EA. 181442 Kantor Pertanahan KabupatenCirebon 10.20.10.04.8.000014.
Pihak Yayasanmempertimbangan untuk menukarkan Tanah Wakaf Yayasan tersebutdiatas dengan tanah milik Ibu Hj. Assin Rondasih.8. Bahwa tujuan pengajuan Pembatalan Ikrar Wakaf dan SertifikatTanah Wakaf Yayasan Bina Cendekian Utama Cirebon ini adalah agarstatus tanah tersebut yang tadinya tanah wakaf dikembalikan menjadi tanahmilik seperti semula. Sehingga dimungkinkan untuk dapat ditukar denganTanah milik Hj. Assin Rondasih yang selanjutnya akan dirubah statusnyamenjadi tanah wakaf.9.
Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat mengikutidan mengawal serta memenuhi kebutuhan Proses Pembatalan Ikrar Wakafdan Sertifikat Tanah Wakaf ini sampai tuntas dan keluar putusan sesuaidengan permohonan.Berdasarkan Alasan diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumber Cirebon, c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarbunyinya sebagai berikut :1. Mengabulkan sepenuhnya Permohonan Penggugat2.
Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah wakaf No, 1 Desa MertapadaWetan atas Nama Nadzir Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebontidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat lagi.3. Menyatakan bahwa status tanah tersebut dikembalikan menjaditanah milik Dra. Hj. Sumiati yang dapat digunakan sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku sebagai tanah milik.Hal. 3 dari 6 hal.4.
280 — 216
Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf
Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.
Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.
Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.
Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
287 — 67
PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
127 — 99
134 — 37
204 — 133
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
52 — 34
Pembanding/Penggugat II : Kamaluddin Bin Ramad
Pembanding/Penggugat V : M. Saleh Bin Harun
Pembanding/Penggugat III : Habibah Binti Ramad
Pembanding/Penggugat I : Jafar Ata bin Ramad
Terbanding/Tergugat VIII : KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VI : Abdulbar bin M. Jamil
Terbanding/Tergugat IV : M. Taib Aman Zai bin M. Adam
Terbanding/Tergugat II : Dan, S.Ag
Terbanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VII : Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat V : Esa Aman Rus bin Benu
Terbanding/Tergugat III : Ali Hasan bin M. Sejuk
Terbanding/Tergugat I : Radiani S.Ag
170 — 99
PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2016/MSAcehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkatbanding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Jafar Ata bin Rahmad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,beralamat di Dusun Reuleung Manyang Desa Ulee ReuleungKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dahuluPenggugat , sekarang Pembanding ;Kamaluddin bin Ramad, umur 55 tahun, agama Islam
yang diajukan oleh para Tergugatsetentang kewenangan Pengadilan dalam hal ini Mahkamah SyariyahTakengon, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah SyariyahTakengon adalah telah sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dengandemikian oleh karena subtansi gugatan para Penggugat setentangpermasalahan wakaf
Takengon tersebut,lagi pula Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara iniditingkat banding tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh para Penggugatuntuk melemahkan buktibukti yang diajukan oleh para Tergugat, dengandemikian Putusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan1437 Hijriyah dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat dapatmembuktikan tentang kebenaran wakaf
yang terjadi pada tahun 1966 yangdilakukan oleh almarhum Ramad Aman Jafar kepada M.Jamin,S selaku Nazir,selanjutnya dikuatkan dengan Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1990 sertaSertipikat Hak Milik Tanah Wakaf Nomor 49 tahun 1994 yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah yangdipergunakan untuk kepentingan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) danMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) yang terletak di Desa Pepayungan Asal,serta tatacara dan prosedur maupun pengelolaannya telah sesuai
denganmaksud Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka majelisHakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa wakaf tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikianpertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syariyah Takengon tersebuttidak salah dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyahbertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, maka keberatanHal
195 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
Tanojo dandiubah dengan dasar diwakafkan, untuk menjadi nama Tergugat II berdasarkanIkrar Wakaf Tergugat I/PPAIW, Kecamatan Diwek tanggal 17 Januari 1987 No.K.M. 15.02/78/1987 dan diubah lagi untuk pembetulan nama Tergugat II;Bahwa permohonan sertifikat wakat tersebut seharusnya dilakukan jikatelah terjadi wakaf atas nama pemegang hak kepada Tergugat II di hadapanTergugat sesuai dengan persyaratan perundangundangan yang berlaku dimana tanah yang diwakafkan dalam keadaan kosong, wakif melakukan ikrarsecara
Menyatakan ikrar wakaf yang dibuat Tergugat tertanggal 17 Januari 1987No. K.M. 15.02/78/1987 dan segala surat yang timbul oleh karena wakaftersebut menjadi nama Tergugat II tidak sah menurut hukum;4. Menyatakan oleh karena itu Sertifikat Wakaf No. 241 yang timbul karenaikrar wakaf No. K.M. 15.02/78/1987, tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
Menyatakan tanah sengketa tetap seperti sediakala sebelum adanya ikrarwakaf yang dibuat Tergugat menjadi nama Tergugat II/Ikrar Wakaf No.K.M. 15.02/78/1987 adalah hak mutlak para Penggugat;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengurus danmengembalikan segala suratsurat yang berhubungan dengan SertifikatNo. 241 khususnya mengenai tanah sengketa untuk menjadi nama paraPenggugat;7.
KM. 15.02/78/1987 tanggal 17 Januari 1987 termasuk keabsahanSertifikat Wakaf No. 241 Desa Cukir yang telah diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Jombang (BPN), maka seharusnya BPN.tersebut juga harus ditarik sebagai pihak sehingga permasalahan menjadi jelas;Eksepsi Tergugat II:Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sebab tidakmenyebutkan alas haknya sebagai Penggugat, apakah mewakili kepentingansendiri atau sebagai ahli waris dari salah satu pemberi wakaf yakni
tersebut tidak memenuhi prosedur undangundang yang berlakuserta cacat hukum dan tidak sah karena dalam ikrar wakaf identitasChodijah, Surip dan Tamam tidak ditulis, dan luas tanah yang diwakaftidak disebutkan dengan tegas dan batas tanah yang diwakafkan dalamIkrar Wakaf dengan Sertifikat Tanah No. 241 tidak sama dan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Termohon Kasasi I/Tergugat dengan sengajamembiarkan dalam keadaan kosong batasbatas tanah yang diwakafkanpada Akta Ikrar Wakaf, (lihat bukti T.1.2 dan