Ditemukan 7014 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4882 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004916.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057
    Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi
Register : 24-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Blcn
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
186
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
    2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 617/057/XI/1999 pada tanggal 27 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
      1. Nama Pemohon I tertulis M. KHAIRI bin H. HUSIN menjadi KHAIRI bin H. HUSIN;
      2. Nama Pemohon II tertulis MISRIANI binti M.
    Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah menerimaKutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin,dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor:617/057/X1/1999 tertanggal 27 Desember 1999;a. Nama Pemohon tertulis M. KHAIRI bin H. HUSIN seharusnyayang sebenarnya adalah KHAIRI bin H. HUSIN;b. Nama Pemohon II tertulis MISRIANI binti M. BURHAN EFENDIseharusnya yang sebenarnya adalah ICI MISRIANI binti BURHAN.A;Cc.
    Menetapkan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Il, dalamKutipan Akta Nikah nomor: 617/057/XI/1999 tertanggal 27 Desember 1999yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin,dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:a. Nama Pemohon tertulis M. KHAIRI bin H. HUSIN menjadiKHAIRI bin H. HUSIN;b. Nama Pemohon II tertulis MISRIANI bint! M. BURHAN EFENDImenjadi ICI MISRIANI binti BURHAN.A;c.
    Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 617/057/X1/1999 tertanggal 27Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebutbermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya(bukti P.3);4.
    EFENDI dan ICI MISRIANI bintiBURHAN.A juga nama satu orang yang sama; Bahwa, tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Sei Kusan, 24 April1982 ; Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Buku Kutipan AktaNikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama ParaPemohon dan tempt dan tanggal lahir Pemohon II; Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam aktakelahiran KTP, Kartu Keluarga dan ljazah;Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan AktaNikah Nomor: 617/057
    Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor617/057/X1/1999 pada tanggal 27 Desember 1999 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu KabupatenKotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:a. Nama Pemohon tertulis M. KHAIRI bin H. HUSIN menjadiKHAIRI bin H. HUSIN;b. Nama Pemohon Il tertulis MISRIANI binti M. BURHAN EFENDImenjadi ICI MISRIANI binti BURHAN.A;Cc.
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057
    Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Prg
Tanggal 3 Februari 2015 — Yurisma Yanthi. A binti Arifuddin Muhammad Suharto bin H. Bustan
139
  • No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.2.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat di Pinrang.3.Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniaiketurunanMuhammad xxx, Lakilaki, umur 2 bulanBahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun danharmonis namun sejak akhir Oktober 2010 dalam rumah tangga antara Penggugatdengan
    No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009 perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karenadicabut;3.
    No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Prg.
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
13526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003960.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00434/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00023/207/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00434/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00023/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atasnama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00023/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atas nama PTNestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057 .000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum
    PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00434/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00023/207/13/057
Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2669/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/201800041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29
    Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010,atas nama PT.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakJanuari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057
Register : 03-03-2009 — Putus : 18-03-2009 — Upload : 10-08-2011
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl
Tanggal 18 Maret 2009 — Penggugat dan Tergugat
143
  • 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl
    PUTUSANNomor : 057/ Pdt.G/ 2009/ PA.KtIBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang menerima,memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkatpertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan olehPENGGUGAT umur = 24 tahun, Agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung JabungBarat , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MelawanTERGUGAT
    Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman diKabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah membaca dan mempelajari surat surat berkasperkara ;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2009 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor : 057
    Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telahditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secarapribadi sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi atau menyuruh oranglain sebagai wakilnya, padahal sesuai berita acarapemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama KualaTungkal Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Ktl untuk menghadapsidang tanggal 11 Maret
Putus : 18-05-2010 — Upload : 27-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 057 PK/PDT.SUS/2010
Tanggal 18 Mei 2010 — GUNAWAN ALIE, ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA, ; OIE KENG HIEN, ROY HARYANTO,
1000 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 057 PK/PDT.SUS/2010
Register : 09-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 057/Pdt.P/2014/PA.Pspk
Tanggal 2 Oktober 2014 — AMSAL KARI HARAHAP Bin HASBULLAH HARAHAP dan SALJU HARAHAP Binti SYAMSUL BAHRI HARAHAP
169
  • 057/Pdt.P/2014/PA.Pspk
Register : 11-02-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PA KOTABARU Nomor 057/Pdt.G/2015/PA.Ktb
Tanggal 8 April 2015 — pemohon vs termohon
129
  • 057/Pdt.G/2015/PA.Ktb
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
7324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104109.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00121/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00032/207/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan ketentuan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp15.984.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan
Putus : 16-10-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.
    tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4971 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COCA COLA INDONESIA;
153104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000080.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01608/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00078/406/14/057/16 tanggal 02 Agustus 2016, atas nama PTCoca Cola Indonesia, NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lt. 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor28, Jakarta 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057/16tanggal 2 Agustus 2016, atas nama PT Coca Cola Indonesia,NPWP 01.000.626.0057.000, beralamat di Wisma GKBI Lt. 18Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.
    kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01608/KEB/WPuJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00078/406/14/057
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3223/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
16859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak November 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65996/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00035/207/10/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00035/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2580/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00035/207/10/057
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5256 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. COAST REJO INDONESIA;
5722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004909. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00851/KEB/WPJ.07/2018tanggal 03 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012Nomor: 00002/203/12/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O3 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00851/KEB/WPJ.07/2018 tanggal O03 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/203/12/057
Register : 17-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1344 B/PK/PJK/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
13936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105440.15/2010/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri,NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau NiasSelatan, KIM Il Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi: Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari 2015Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan, KIMIl Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi : Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRRasuna Said, Blok X5 Kavling 2&3, Jakarta 12950), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00004/206/10/057/15 tanggal2/ Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.646.2057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp23.141.132,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
8429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding bulan September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104278.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00031/207/11/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atas nama PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38,Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4883 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012Nomor 00011/203/12/057
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu
Register : 02-10-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pol
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
HARANG
7912
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis dan terbaca padaKutipan Akta NikahNomor : 249/07/I/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    Oktober 2020 dalam Register Nomor54/Pdt.P/2020/PN Pol, telan mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Harang, Umur : 45 Tahun,Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, dari orang tua bernamaKatjo (Ayah) dan Jumu (Ibu); Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Harang, Tempat/ tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, telah tercatat dengan benar padadokumen Pemohon yaitu Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohonmemohon agar identitas Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiranPemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang tertulis dan terbaca :Haeruddin lahir di Karingngi 1970 adalah 1 (Satu) orang yang sama dengannama HARANG, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, yang telahtercatat pada dokumen Pemohon pada ljazah pemohon yaitu pada SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Dasar (SD) Negeri 057
    Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu)orang yang sama dengan nama: Harang, Tempat / tanggal lahir: Karingngi10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitupada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057 Inp.Siratuang di Kec. Campalagian, Kab.
    mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukumbahwa yang bernama: Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis danterbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/1/1994 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas,tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama:Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis danterbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahDasar (SD) Negeri 057
Register : 22-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA SAMPANG Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Spg
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMOHON
113
  • Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;4.
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang dengan nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31Desember 2012,4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis PEMOHONASLI bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON ASLI;5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulisdidalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan ljasah Pemohon;6.
    Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang yang semula namaPemohon adalah PEMOHON ASLI diubah menjadi PEMOHON ASLI3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 1350/057/XII/2012 tanggal 30Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materaicukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode(P1).2.
    Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodatatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang;4.