Ditemukan 13338 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN SUMENEP Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Smp
Tanggal 7 Juni 2016 — BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO
110 — 42
  • manusia, termasuk hak untuk hidup,maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan denganUUD 1945 ;Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor :50/Pid.B/2016/PN.SmpBahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Oktober 2007 perkara Nomor2/PUUV/2007 dan perkara 3/PUUV/2007 yang menolak uji materi hukumanmati dalam UU Narkotika menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hukumanmati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijaminUUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 18/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
Intervensi:
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
200 — 285
  • Di samping itu, tindakan hukum tersebut tidak boleh jugabertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebuttidak batal atau dibatalkan;17) Atas hal tersebut, Penggugat menganggap terhadap perkaragugatan a quo harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yangsama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitusetian warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukumdanpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan tidak adakecualinya.Vi.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 70/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH YOGYAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG SURAKARTA
Terbanding/Penggugat : PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WONOGIRI
84 — 38
  • Bahwa tindakan Tergugat akan melaksanakan lelang obyekjaminan milik Penggugat melalui Turut Tergugat adalah sangat merugikanPenggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata serta melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat(1), yang berbunyi;setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.Halaman 10 Putusan Nomor 70/PDT/2020/PT SMG.16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2597 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — KAHAR MULIAWAN VS PT. SANGGAR HURIP, dk
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • umum sertipikatsertipikat tanah yang diterbitkan olehTergugat Il adalah berdasarkan pada adanya permohonan dari masyarakat,yang letak dan batasbatasnya ditunjuk oleh pemohon sertipikat dan didukungdengan buktibukti kepemilikan tanah maupun data yuridis dari aparatpemerintahan setempat, sehingga penerbitan sertipikatsertipikat obyek perkaraa quo, pernisahan maupun pencatatan perbaikan data telah sesuai denganketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdiamanatkan oleh UUD
Pengadilan PTUN JAMBI
Register : 08-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI
Tanggal 15 April 2019 —
215 — 131
  • sebagai hakyang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapunsebagaimana diatur dalam Pasal 28/ ayat (1)UUD1945 (nonderogable rights), pelaksanaan hak pilihtetap tunduk pada pembatasanpembatasan tertentu.Pembatasan mana ditujukan untuk menjaminpengakuan serta penghormatan terhadap hak dankebebasan orang lain dan untukmemenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilaiagama, keamanan, dan ketertiban umum dalamsuatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktubdalam Pasal 28J ayat (2) UUD
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1248/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
Ni L. Pt Ayu Dewi Hermayanti, SH
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
127 — 70
  • Kategori Melanggar Hukum.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik IndonesiaPasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapanhukum.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-03-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN BUOL Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Bul.
Tanggal 20 Maret 2017 — 1. Ruslan Abd Muin alias Ut, Tempat tanggal lahir: Leok/30 September 1971, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.019/RW.011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Petani, Dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. H. Fadly Is. Suma, S.H., M.H. 2. Muhammad Ismail, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Syarif Mansyur Nomor Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK-Pidum/III-2017, tanggal 4 Maret 2017, Sebagaimana surat kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor W21-U6/07/Hk.03.06/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, Sebagai Pemohon. Lawan: 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kepala kepolisian Resort Buol, Berkedudukan di Jalan bhayangkara No. 09 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Tugas kepada Sigit Suhartanto, Dkk, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/75/III/2017/Reskrim, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;
142 — 41
  • Yang telah mengalamiperubahan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:1/PUUXI/2013, frasa, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang takmenyenangkan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi Pasal 335 ayat (1)ke 1 huruf e KUHPidana menjadi: Barang siapa secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkansesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancamankekerasan, baik terhadap orang
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ttn
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Rista Zullibar PA. S.H.
Terdakwa:
1.Hardiyanto Bin Taharuddin
2.Sarmadi Afrizal Bin Alm. Syafrul
50 — 11
  • sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanasehingga keterangan tersebut bersifat testimonium de auditu (keterangan yangdiperoleh dari orang lain);Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan hukum PutusanMahkamah Konstittusi Nomor 65/PUUVIII/2010 terdapat pendapat MajelisHakim Mahkamah yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAPbertentangan dengan UUD
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Perceraian
Register : 01-01-1970 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 1170/Pdt.G/2016/PA.Btl
Tanggal 17 Juli 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
74 — 20
  • Setelah anak mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal156 huruf b, anak berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atauibunya;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungananak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta prisnsipprinsip dasarKonvensi HakHak Anak meliputi: (a) non diskriminasi; (6) kepentingan yangterbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;(d) penghargaan terhadap
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
92 — 40
  • Dasarmoral yang tertuang dalam sila sila Pancasila dijabarkan dalambatang tubuh UUD 1945, Pasal 27, Pasal28, Pasa 130, yangdidalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2015/PTUN-JKT.
Tanggal 15 Desember 2015 — PERKUMPULAN HOK BIE ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
145 — 77
  • Pasal 28 B ayat (2) UndangUndang Dasar 1945, yangberbunyi: Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuhdan berkembang serta berhak atas perlindungan darikekerasan dan diskriminasi.Dalam ketentuan UUD 1945 di atas, jelas sekali jikasetiap orang (baik orang per orang maupun perkumpulanorang) berhak atas perlindungan dari diskriminasi.Akan tetapi ternyata Tergugat telah melakukandiskriminasi terhadap Penggugat secara sepihak tanpaada penjelasan serta klarifikasi terlebin dahulu kepadaPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
191 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang;2. Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundangundangandi bawah undangundang terhadap undangundang;3.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 124/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 11 Desember 2017 — YUS DHARMAN, S.H., beralamat di Jl. Musyawarah II/5 RT 015 / RW. 002 Joglo, Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I: H I L D A Y A N T I, beralamat di Jl. Musyawarah II/5 RT 015 / RW. 002 Joglo, Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunaryo Saruddin, S.H., dan Andy P. Putera, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Sunaryo Saruddin & Rekan, beralamat di Jl. K.H. Abdullah Safi’ie No. 27 Lt. 2 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat; Melawan : 1. PT SINAR PEMATANG MITRA, berkedudukan di Taman Tekno BSD sektor XI Blok M No. 19, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Budi Santoso Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rante Tandian, S.H., Mary Gerung, S.H., dan Jessica Diva, S.H., Advokat pada Kantor Hukum T. TANDIAN, SH., & REKAN, beralamat di Jalan Komplek Pertamina Tugu Blok E Nomor : 22! Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. BUDI SANTOSO, beralamat di Permata Mediterania Jl. S.R. No. 1 RT. 009 / RW. 03 Srengseng Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Triyanto, S.H.,C.N., Jonny Siburian, S.H., J.B. Budhisatrio, S.H., Marbudi Haidi Partogi, S.H., Dominicus Hasudungan Leonard, S.H., dan Fernando Lumban Gaol, S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum di Kantor TRI & REKAN (3R) beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. Berkedudukan di Ruko Green Ville Blok BG No. 23 Jl. Tanjung Duren Barat I, Duri Kepa Jakarta Barat, diwakili oleh Daniel Budirahayu dan Ramon M Runtu, selaku Direksi, dalam peradilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Isdawati, S.H., dan Faizal Roni, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada “ ISDAWATI, S.H., & REKAN “, beralamat di. Jalan Raya Kelapa Kopyor CE II No. 9 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;
254 — 51
  • ., tanggal 28 Juni 2016 yangdimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, maka pihakPembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini,maka Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat pasal 24 UUD RI Tahun 1945, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986Tentang Peradilan Umum jo.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Rich Edward Gaspari
Tergugat:
1.Koperasi Dana Pinjaman Mandiri Sejahtera
2.Yan Gilbert Gaspari
3.Musirah Dewi
4.Raja Solehudin, S.H
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
49 — 73
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT19.20.2.Bahwa Tergugat yang merupakan badan hukum yang keberadaannyadijamin oleh Konstitusi Indonesia UUD 1945 yang mempunyai tujuanKoperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membanguntatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakatyang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (Vide: Pasal 3 UndangUndang No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian);Bahwa sebagai
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 26-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 215/Pid.B/2014/PN. Tjg
Tanggal 16 Februari 2015 —
81 — 5
  • memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;4 Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itukepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah jugamemperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkandan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupanbersama,memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum:
P.A JUANDA PANJAITAN,S.H
Terdakwa:
PARLINDUNGAN SIMANULLANG
139 — 51
  • Moeljatno, 1978, AsasAsasHukum Pidana); 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen een eeMenimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah KonstitusiNomor:003/PUUIV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil danbukan melawan hukum dalam arti materiil Karena dianggap bertentangandengan UUD
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-12-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1233/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
PT. Binajaya Perkasa Mandiri diwakili Direktirnya Burso Joviter Naibaho, SE
Tergugat:
CV. Surya kirana abadi Cq. Ade Lestiono, ST dan Cipto Dewantoro
110 — 21
  • Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya berpendapat lain, demiperadilan yang baik, peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa,Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam erareformasi hukum, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Replikbertanggal 20 Mei 2019, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik bertanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
PT Kalta Bina Insani Kota Bekasi
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Turut Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Bekasi
89 — 36
  • Adapun tujuan Tergugat tersebut tercantum padapertimbangan/konsideran pembentukan UndangUndang nomor 40tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial nasional (UU 40/2004),UndangUndang nomor 24 tahun 2011 tentang Badanpenyelenggara jaminan sosial (UU 24/2011) dan merupakanamanat UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945), yang manasegala tindakan Tergugat haruslah berdasarkan kepentingan dasarhidup masyarakat Indonesia dan secara eksplisit diatur padaketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 19 Ayat (2) UU 40/2004 danketentuan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 15-12-2011 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 15 Desember 2011 —
58 — 10
  • ;Namun demikian dalam perkembangan lebih lanjut, penjelasan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 telah diajukan judicial Review ke MahkamahKonstitusi yang telah mengeluarkan putusannya tanggal 24 Juli tahun 2006 Nomor003/PUUIV/2006 yang isinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1)tersebut di atas adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak50mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Khusus
Register : 24-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm
Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon:
HARMONIS TARTO Alias MONIS Bin ZULKARNAIN
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepalosian Daerah Bengkulu Cq. Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara
130 — 38
  • Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkanitu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyiNegara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tundukterhadap hukum dan HAM serta mesti tercermin dalam kehidupanberbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak AzasiManusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkatperangkat hukumnya untuk menyelesaikan;2.