Ditemukan 8357 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang rakwan raswan radan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2018
Tanggal 1 Agustus 2018 — PRATU MUHAMMAD IHSAN PRADANA
102 — 51
  • Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi15 danSaksi5 menegur orang tersebut dengan berkata "NgapoDek kamu nyenternyenter pohon sawit" dijawab olehorang tersebut Aku Nyari Kodok Pak" selanjutnya Saksimenyampaikan kepada orang tersebut supaya tidakmencari kodok di tempat perkebunan Sawit karena daerahini rawan pencurian sawit, lalu orang tersebut pulangmeninggalkan Komplek Afdeling 1.6.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 02-05-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 5-K/PMT-I/AD/V/2019
Tanggal 19 September 2019 — Rony Nuswantoro Hadi, SE
503 — 83
  • Penugasan dalam Negeri :1) Pengamanan Daerah Rawan Papua tahun 2001 s.d2011;2) Pengamanan Daerah Rawan Aceh tahun 2001 s.d.2004;3) Pengamanan Perbatasan Malaysia Kaltim tahun2005;4) Pengamanan Perbatasan Malaysia Kalbar tahun2006; dan5) Penanggulangan gempa pulau Mentawai tahun 2010.3. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi penghargaan SatyaLencana Dharmanusa;4. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi Satya LencanaKesetiaan VIII dan XVI tahun;5.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Perbankan
Putus : 24-02-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 364 / Pid.Sus/ 2016 / PN Kendari
Tanggal 24 Februari 2016 — - 1. ERWIN, - 2. I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp alias GUSTI - 3. RUSNIATIN Bin RUSTAM, - 4. SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI
168 — 429
  • ditemukan penyimpangan terkait transaksi yang tidak dimasukkan kedalam pembukuan Bank;Bahwa setahu ahli didalam bank tidak dibenarkan ada terjadi rekening yangfiktif (akronim).Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telah ditentukanpihak bank tersebut.Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarangmelakukan transaksi kKeuangan dan pegawai bank tidak boleh menerima uangtitipan dari nasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uang titipan darinasabah maka akan sangat rawan
    buku rekening tabungan yang fiktif, ada transaksi di rekeningbank yang fiktif serta ditemukan penyimpangan terkait transaksi yang tidakdimasukkan ke dalam pembukuan Bank.Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telah ditentukanpihak bank tersebut.Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarang melakukantransaksi keuangan dan pegawai bank tidak boleh menerima uang titipan darinasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uang titipan dari nasabah makaakan sangat rawan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Mei 2015 — Muslimin, S.Pd. Bin Sudikan
91 — 21
  • TIMUR sebesar Rp.53.550.000,0020.1 (satu) bundel Surat Berkop BPBD Asli Perihal Permintaan Data Namadan Alamat Pejabat Tanggal 23 Desember 2013 mei 2013Nomor :893.3/377/20.40.21.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 mei 2013 No030/153/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang MilikDaerah dan Pengguna Barang Milik Daerah/Kuasa Pengguna BarangMilik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Kudus TA 2013.22.1 (satu) bundel Surat Berkop Kec Jekulo perihal Usulan penerimabantuan rawan
    bencana tgl 06 Desember 2012.23.1 (satu) bundel Nota Dinas Perihal Laporan Kejadian tembok roboh didesa loram Kulon Kec Jati Kab Kds tgl 05 Desember 2012.24.1 (satu) bundel Surat Berkop Dari Kec Gebog perihal Alokasi BantuanBeras Rawan Pangan wilayah Kec Gebog tgl 22 Oktober 2012.25.1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 mei 2012tentang penugasan pegawai atas nama Agus Widayat.26.1 (satu) bundel Surat perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 Mei 2012tentang Penugasan pegawai An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 07-11-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/MIL/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — UCOK TIGOR SIMBOLON
637 — 4619 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danjen Kopassus tersebut juga terkait denganKepentingan Militer yang merupakan salah satu asas yang berlaku dalampenegakan hukum pidana di lingkungan Peradilan Militer sebagaimanayang diatur dengan tegas di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer.Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang dikemukakan Judex Factitidak menjatunkan hukuman tambahan kepada Terdakwa II danTerdakwa Ill adalah karena Terdakwa II dan Ill memiliki Kemampuankhusus yang dimiliki oleh Terdakwa yang sangat rawan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 625/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Januari 2018 — SUTRISNO BUDI SANTOSO (DIRUT PT.SANTIKA CONSULINDO) >< PT.BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CQ KANTOR CAB.RAWAMANGUN CS
88 — 53
  • sikap sikap yang asal gugat, dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai mempermainkan pengadilan atau penghinaan terhadap lembaga peradilan"Contempt of Court, yang salah satunya ialah Civil Contempf, (NaskahAkademis Penelitian Contempt of Court 2002, Puslitobang Hukum danPeradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: September 2002, hlm. 7 dan 29.)Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI telah membuat citra lelangmenjadi buruk di mata masyarakat, sehingga tercipta stigma bahwa "lelangberisiko tinggi dan rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — AHMAD SOFYAN, S.Pd, DKK VS PT WALET LINDUNG LESTARI cq HUSEIN DJUFRI, S.E Direktur PT WALET LINDUNG LESTARI, DKK
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap Pengadilan Tingkat Banding wajib membuat S.O.P(Standard Operation Procedure) atau Prosedur standard Operasiyang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang merupakan titik rawan terjaadinya Mafia Hukumdan penyalah gunaan kewenangan antara lain :a. Pendaftaran Perkara ....dstb. s/d e. Pasca Putusan ..... dstf. Eksekusi Putusan untuk menghindari penundaan Akeskusi,pemaksaan Eksekusi yang sesungguhnya tidak memenuhisyarat;2.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 15 Nopember 2017 — Handoko Soeseno MELAWAN Irawan Surya
304 — 105
  • dimana apabila Penggugat tidakdapat melakukan produksi selambatnya pada tanggal 30 April 2011 danapabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelahnya Penggugat tetap tidakberproduksi maka hak eksklusif pengelolaan tambang akan diserahkankepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 alinea ketiga yangdapat dikutip berikut:7 Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidakberproduksi pula (sejak tanggal 30 April 2011), maka hak eksklusifPihak Pertama (Penggugat)akan diserahkan kepada PihakKedua/rawan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 08-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 397/Pid.B/2015/PN Bgr
Tanggal 21 April 2016 — - ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADIT MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI -ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI
104 — 17
  • Asep Saepulloh yang diduga telahmelakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkankematian serta akan mengambil sepeda motor Honda Revo warnamerah tersebut;Bahwa, saksi mengetahui bahwa dikampung saya tersebut seringterjadi tawuran oleh karena itu saya selalu Monitoring warga, sayakontrol keliling Kampung agar tidak ada yang dudukduduk nongkrongdi jalan karena kampung kami rawan tawuran;Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penyerangan yangterjadi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
89 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permohonan Keberatan Hak UjiMateriil kepada Mahkamah Agung atas pertentangan yangmenimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat Indonesiakhususnya Pemohon yang aktifitas sehariharinya sangatberhubungan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danPerpres Nomor 70 Tahun 2012 dimaksud.Bahwa dengan mengutip pernyataan Presiden SBY padapuncak peringatan Hari Anti Korupsi di Istana Negara padahari Senin tanggal 10 Desember 2012 yang lalu, dimanaPresiden SBY mengatakan bahwa ada 4 wilayah kerjapemerintahan yang sangat rawan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 19-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 239/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2014 — HUSNUL KHOTIMAH melawan BUPATI SITUBONDO.
138 — 91
  • Sehingga dengan selisih perolehan suara antaraPenggugat (Husnul Khotimah) dengan Kades Terpilih (SUBAIDI) yang hanyaterpaut 159 suara, maka sudah semestinya yang unggul atau menang dalampemilinan Kepala Desa Sumberanyar tersebut adalah Penggugat (calonKades Nomor Urut 3 / Husnul Khotimah).20. masuknya .....Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades berlangsung pada hari Rabu tanggal 11September 2013 Panitia sangat tidak siap mengatasi kondisi rawan yangmungkin terjadi, yang telah dimanfaatkan oleh pendukung
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUKIMAN, UN Diwakili Oleh : Drs DIDIK SOEHARTONO M Si
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
69 — 36
  • ditariknya Tergugat XI sebagai Tergugat adalah sebuahlembaga Negara yang merupakan Bank Central dan yangmembuat peraturan, yang peraturan tersebut tidak dilaksanakanoleh Tergugat sebagai contoh Tergugat dalam memberikanFasilitas Kredit kepada Konsumen SUKIMAN, UN dan selalumemberikan tambahan limit kredit kepada KonsumenSUKIMAN, UN setiap adanya perubahan dan atauperpanjangan jangka waktu kredit yang mengesampingkanterhadap aspek kehatihatian dalam pengenalan nasabahsehingga kredit yang diberikan rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT NATATEX PRIMA VS SRI YATI, dkk
262 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerjamassal (Perselisihan PHK Massal) di mana jumlah Para Penggugatsangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang,sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahan ketertiban dankeamanan selama proses pemeriksaan di lingkungan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung;b.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 75/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.MOH MUZAMMIL
2.BUDI IRAWAN
3.DJAMALI
4.MARLUKAT
5.SANJATO
6.ACH BAISUNI
7.ACH RIFAI
Tergugat:
KEPALA DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
1331 — 1125
  • . ; ( menunjukkan Notulen Konsultasi) = P.34yang merupakan tahapan Konsultasi Pertama tanggal 26 Desember 2019,konsultasi ada 2 kali tanggal 26 Desember 2019 dan 2 April 2020;halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor : 75/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa Kepala Desa konsultasi ke Saksi tentang Pilkades rawan setelahPilkades tidak terjadi apaapa jadi pertimbangannya adalah keamanan,maksudnya untuk tidak melakukan halhal yang tidak diinginkan untukmenjaga kondusifitas agar aman :Bahwa terkait dengan hasil Notulen
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama
Register : 02-04-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 167
  • jadi masalah yang jelas ataraPenggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak kumpul lagisebagai layaknya suami istri,yang diperkuat olan Keterangan saksiPenggugat dan Tergugat baik yang secara langsung mengetahulkepergian Penggugat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat danTergugat tersebut adalah orang yang dekat hubungannya denganPenggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut diduga bahwa parasaksi tersebut mengetahul kKeadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat yang sangatlah rapuh dan rawan
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 86/Pid.B/2019/PN Wng
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
1.ANDI PRATOMO Als KIWIL Bin Alm TARSO
2.DICKY VERNANDA VIQRI BIN PURWNTO
3.PARYONO ALS JAROT BIN ALM HARSO
4.ERVI ROIKHAN BIN SAKIMIN
5.ALVIN ANGGRAENI HENDRAWAN ALS TARKO BIN VICTOR MARIO MIRHARJA
103 — 21
  • Wuryantoro, waktu itu saksi mengirim keWA bahwa untuk anggota Warga Binaan saksi untuk berkumpul dihalaman SMA Slogohimo dan saksi minta untuk menunggukedatangan saksi;Bahwa tujuannya saksi menghimbau agar tidak ikut dalam pergerakanmassa tersebut dan warga binaan saksi tersebut tidak berkumpuldengan kelompok lain dan saksi memerintahkan untuk berkumpul diwilayah masingmasing dan untuk tidak melakukan pergerakan;Bahwa alasan saksi mengumpulkan di SMA N 1 Slogohimo karenajika mereka latihan akan sangat rawan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 15-07-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 103/PDT.G/2016/PN LBP
Tanggal 16 Februari 2017 — SUHERLY HARAHAP, tempat tanggal lahir Diski, 18 Februari 1970 / umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Medan-Binjai KM 12,9 No 2 Pos Diski 20351 Dusun V Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab Deli Serdang, adalahAhli waris dari (alm) Ishak pemilik sah sebidang tanah garapan terletak di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei Semayang B Kebon Rotterdam A/B ( Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara) persil seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha) sebagaimana Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N 1. Pemerintah Republik Indonesia cq; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq;Perusahaan Perseroan ( Persero) PT Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq; Badan Pertanahan Nasional dahulu Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional ( dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria ) cq; Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ( dahulu Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu kantor Inspeksi Agraria propinsi Sumatera Utara) cq; Bupati Kabupaten Deli Serdang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (dahulu Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang ) beralamat di Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
191 — 23
  • Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK No 42/HGU/2002tanggal 29 Desember 2002Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SKNo 24/HGU/1965 dan dari semua Peta, Surat ukur serta Gambargambaryang terkait dengannya.MOHON SITA JAMINANBahwa mengingat saat ini Tanah terperkara yang berada pada hamparan luasyang sebagiannya saat ini berpotensi digarap secara liar olen para PengarapHalaman 9 dari 80 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2016/PNLbp17.18.19.Liar sehingga akan merambah ke tanah Terperkara artinya sangat potensi /rawan
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama
Register : 13-11-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 4111/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
H. Suwara bin H. M. Amin
Tergugat:
Hj. Eri Haryati binti Cahya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang
152 — 38
  • Sumur Sapi Blok 21, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Dengan luas 10.116 M2. dan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah Utara : Tanah Rawan

    Sebelah Timur

Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 20 April 2017 — Pembanding/Penggugat : H. HASANUL BASRI,S.PD
Terbanding/Tergugat VI : Dra. Lia Lince Marbun Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Sri Budi Lestariningsih, SH.
Terbanding/Tergugat II : H. Hairudin
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelalng KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Notaris PPAT Hernandes Mahjoedin, SH.
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Jakarta Rawamangun
Terbanding/Tergugat I : BOY SOLAHUDIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
80 — 79
  • kerugian konkretnyata yang harus dipertanggungjawabankan oleh Tergugat Rekonpensidalam bentuk sejumlah ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun gantikerugian moril.Bahwa itikad tidak baik Tergugat Rekonpensi untukmengulur waktu dan mempermainkan Penggugat Rekonpensi dengan tujuanagar dapat tetap menguasai secara fisik Objek Sengketa.Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi telah membuatcitra lelang eksekusi menjadi buruk di mata masyarakat, sehingga terciptastigma bahwa "lelang berisiko tinggi dan rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; IR. Hery Purwanto, MSEE
92 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pindad (Persero).Membuat Berita Acara Penerimaan Barang dan Rekananatas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan barang.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (7)Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas KKN bahwa yang dimaksuddengan pejabat lain yang mempunyai fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggara Negara rawan terhadap' praktekHal. 59 dari 81 hal. Put.