Ditemukan 8409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dillah dibawah diubah didalam diatas dianah dailah dualah diarah disalah diolah diasah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
126 — 27
  • persidangan, Majelis Hakim melihat fakta yang dominanitu masuk ranah tindak pidana korupsi atau ranah hukum jasakonstruksi, kalau yang dominan ranah pada undangundang JasaKonstruksi, maka yang harus digunakan atau sebaliknya;Bahwa dalam dakwaan tidak mengkaitkan dengan UndangUndang jasaKonstruksi tetapi berkaitan dengan undangundang Korupsi, kalaudalam persidangan dominan dengan jasa konstruksi, pendapat ahli,Penuntut Umum dalam persidangan berpegangan pada, siapa yangmenuniut, siapa yang mendakwa, dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
117 — 106
  • Misrin Lawolo,S.T. dan dialah yang selanjutnya menyerahkannya kepada pihak P2SLadea Orahua dan dalam pembuatan dokumen berupa RAB dan GambarPerencanaan tersebut, Saksi mendapatkan imbalan uang yangdiserahkan kepada Saksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.Yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi adalah Kolmes MartinusLaoli, S.Pd.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 86_PID_B_2011_PNBT_HUKUM_07092011_Korupsi
Tanggal 7 September 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si
138 — 31
  • Basa karena dialah orang yang pertama menawarkantanah untuk dijual dan pengakuannya adalah tanah yangdijual tersebut adalah tanahnya, namun kenyataannya dalamAkta Notaris atas nama Taufik, Yusnida serta Nauman TuankuNan Panjang ;Bahwa harga tanah rata rata Rp 250.000, /m2 saat itu adalahharga wajar ;Bahwa saat pembelian tanah belum ada jalan raya menuju tanahSTIKES tersebut, tetapi sudah ada perencanaan Pembangunanjalan raya ;Saksi Ns.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
255 — 307
  • Tubagus Jaya Maritimmaka dialah yang ditagih, akhirnya bulanannya yang ditagih. Tapisetelah itu ada penarikan kendaraan karena ada tunggakan disitu,akhirnya ditarik masih menyisahkan tagihan 7 milyar sekian yangditagin ke PT. Tubagus Jaya Maritim, akhirnya ditariklah kendaraantersebut, seluruhnya ditarik oleh PT. ACC, dan setelah itu PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB
82 — 85
  • Surya IndahPerkasa, namun Arman Muis menyuruh saksi untuk memenangkan CV.Fahyusma Sakti;Bahwa pada saat panitia pengadaan mengajukan usulan pemenang lelang,PPK yang ke dua masih bekerja, dan dialah yang membawa usulan pemenangkepada Jamaluddin selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Jamaluddinmenelepon saksi mengatakan usulan sudah diterima, jadi bagaimana sayatandatangani ? Saksi mengatakan itu tugas bapak. Kemudian Jamaluddinmenanyakan apakah sudah konsultasi sama Arman Muis ?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
53 — 12
  • Sehingga dari perbuatanperbuatannya yang nampak salah karenadilarang oleh hukum tersebut itulah, kKemudian disimpulkan oleh Hakim tentangadanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang,dia wajid mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhirikeadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidanaatas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
102 — 16
  • Saksi baru tahu mengenai halEksekusi tersebut adalah dari SIDIK Als ALEK, dialah yangmenceritakannya kepada saksi namun saksi tidak terlalu ingat lagi kapanhal itu disampaikan kepada saksi;Halaman 29 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN PbrBahwa saksi tahu mengenai objek tanah tersebut karena saksi pernahmelakukan pengukuran terhadap objek tanah tersebut ketika saksimenjabat sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan di KantorPertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 1991.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
179 — 34
  • MisrinLawolo, S.T. kepada Terdakwa mengingat tidak adanya keahlian daripihak P2S untuk membuat dokumen dimaksud;Bahwa dokumen RAB dan Gambar Perencanaan atas pekerjaanpembangunan ruang kelas baru di sekolah SD Negeri 078441 LadeaOrahua telah Terdakwa buatkan dan selesai Terdakwa membuatkandokumen dimaksud maka Terdakwa serahkan langsung kepada PPK a.n.Misrin Lawolo, S.T. dan dialah yang selanjutnya menyerahkannya kepadapihak P2S Ladea Orahua dan dalam pembuatan dokumen berupa RABdan Gambar Perencanaan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
99 — 16
  • yangberwenang tapi kalau tidak jelas batal demi hukum;Bahwa ahli tidak tahu siapa yang berwenang untuk membuat disalin dari salinan.Hal ini tergantung legalitasnya, apakah salinan dari salinan punya legalitas dantidak mungkin salinan dari salinan dilegalisir;Bahwa kita harus melihat apakah surat pengantar menimbulkan akibat hukum,kalau ya itu namanya keputusan sementara surat ini hanya mengantarkan sesuatumaka tidak ada menimbulkan akibat hukum;Bahwa yang berwenang adalah yang dituju surat tersebut dan dialah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
97 — 38
  • Sehingga dari perbuatanperbuatannya tersebut itulah,kemudian disimpulkan tentang adanya pikiran atau kehendak untuk melakukantindak pidana dalam batin para Terdakwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, diawajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaanterlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana ataspenciptaan keadaan terlarang itu
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm)
208 — 74
  • unit belum dibayar sampai sekarang olehsaksi Ade Lesmana, saksi sudah usaha menagih namun saksi Ade Lesmanabilang tunggulah karena pemesanan belum mencapai 600 unit.Bahwa saksi ada mengambil rumah dilokasi tersebut.Bahwa saksi Ade Lesmana pinjam uang ke BTN pakai aset PEMDA untukbangun rumah.Bahwa tanah tersebut nanti diganti oleh kKonsumen yang mengambilrumah dengan harga Rp. 5000, per meter.Bahwa KPN PEMKASA dibentuk tahun 2001, saksi sebagai Kabag Ekonomidan siapa yang menjabat Kabag Ekonomi dialah
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
81 — 80
  • Karena menurut hukum tindak pidana korupsisemuanya unsurnya karena unsur kesengajaan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa kasus pengadaan ini terkait dengan kontrak, maka harus dilihatdari segi kewenanganya apakah itu Penyedia Barang, apakah itu PPK atau Panitia PenerimaHasil Pekerjaan tentu saja berkaitan dengan aturan yang berkaitan dengan pengadaan, apa itutupoksi PPK, apa itu tupoksi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, kalau itu tidak sesuai dengantupoksinya maka dialah yang harus dipertanggungjawabkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
77 — 30
  • Sehingga dari perbuatanperbuatannya yang nampak salah karenadilarang oleh hukum tersebut itulah, kKemudian disimpulkan oleh Hakim tentangadanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;eonnennn= Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
167 — 128
  • tetapi yangbersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana;Bahwa dalam hal tanggung jawab administrative ada unsure pidanamaka dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana namun bilaHalaman 120 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggung jawab administrative tidak diikuti unsure pidana maka hanyamerupakan sanksi administrative saja;Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Ni 1 tahun 2004adalah bahwa siapa yang berwenang untuk mengelola keuanganNegara maka dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - RISWAN,SPd
86 — 28
  • Bahwa pada saat mencari barang/mesin yang dibutuhkan saksiberkomunikasi dengan Sutanto,dan dialah yang menyediakanbarang/mesin yang dibutuhkan. Bahwa saksi mengenal Sutanto karena adanya hubungan kerja danyang bernegosiasi untuk harga mesin yang akan dibeli adalah saksisendiri.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
THIARTHA NINGSIH
147 — 92
  • Sari Indah Karya sebagai pemenangdilanjutkan dengan pengumuman pemenang, setelah itu ada masa sanggahselama 3 (tiga) hari kerja, Kemudian karena tidak ada sanggahan dilanjutkanke penyampaian hasil pelelangan kepada PPK.Bahwa dalam dokumen pengadaan disebutkan siapa yang ditunjuk sebagaipemenang lelang maka dialah yang melakukan pekerjaan (Sesuai denganStandar Dokumen Pengadaan (SDP) tidak diperbolehkan pelaksanaanpekerjaan dilakukan oleh pihak lain).Bahwa dapat saksi jelaskan PPK adalah Saksi MADE
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S
95 — 72
  • Surya IndahPerkasa, namun Arman Muis menyuruh saksi untuk memenangkan CV.Fahyusma Sakti;Bahwa pada saat panitia pengadaan mengajukan usulan pemenang lelang,PPK yang ke dua masih bekerja, dan dialah yang membawa usulan pemenangkepada Jamaluddin selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Jamaluddinmenelepon saksi mengatakan usulan sudah diterima, jadi bagaimana sayatandatangani ? Saksi mengatakan itu tugas bapak. Kemudian Jamaluddinmenanyakan apakah sudah konsultasi sama Arman Muis ?
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2017 — I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah III. Mursada Bin M. Daud IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi
99 — 213
  • mana putusan makahmah RI Nomor 003/PPU/IV/2006 unsurmelawan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehinggatidak jelas rumusannya maka itu menjadi tugas hakim merumuskan,Bahwa menurut Ahli azas legalitas hukum pidana materil yang palingpundamental dan menggandung unsur perlindungan dikarenakan sanksipidana merupakan sangsi yang dipandang lebih berat dari pada sanksi atauhukuman di bidang lain.Menurut azas legalitas prinsip pundamental dalam hukum pembuktianpidana barang siapa yang menuntut dialah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
89 — 24
  • Saksi baru tahu mengenai halEksekusi tersebut adalah dari SIDIK Als ALEK, dialah yangmenceritakannya kepada saksi namun saksi tidak terlalu ingat lagi kapanhal itu disampaikan kepada saksi;Bahwa saksi tahu mengenai objek tanah tersebut karena saksi pernahmelakukan pengukuran terhadap objek tanah tersebut ketika saksimenjabat sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan di KantorPertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 1991.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
96 — 93
  • Sehingga dari perbuatanperbuatannya yang nampak salahkarena dilarang oleh hukum tersebut itulah, kKemudian disimpulkan oleh Hakimtentang adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwasesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni1989;Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang,dia wajid mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhirikeadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidanaatas