Ditemukan 8409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dillah dibawah diubah diatas didalam dianah dailah diasah dualah disalah diolah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
197 — 75
  • Kalau penjual itu mendapatkan keuntungan berupauang prestasinya sedangkan pembeli itu mendapatkan barang dan halitu sudah diterima di dalam sistem hukum manapun di dunia;bahwa di dalam hukum publik yang terkait dengan tindak pidanakorupsi apabila pejabat administrasi negara lalai atau tidak hatihatisehingga timbul kerugian pada kKeuangan negara maka pejabat yangpaling bertanggung jawab pejabat yang menyebabkan keputusan akhirkeluarnya uang negara dialah yang bertanggung jawab, hal itu menurutperspektif
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
154 — 66
  • Sehingga dariperbuatanperbuatannya tersebut itulah, kemudian disimpulkan tentang adanyapikiran atau kehendak untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa dan IIsesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, diawajid mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaanterlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana ataspenciptaan keadaan terlarang ItU
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 29-12-2023 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PT PADANG Nomor 308/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 29 Januari 2024 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Dilga Caesario Diwakili Oleh : Dian MarvianTH Hamid, S.H.
Terbanding/Tergugat : Darmha Yudi
Terbanding/Turut Tergugat I : Farid Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Frionesco
Terbanding/Turut Tergugat III : Fitra Nadya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ria Satriana Armando, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
158 — 161
  • Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas bahwa siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Maka dari itu Pembanding/Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya, maka dari itu gugatannya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - HAMDAN SUHARTO BINTANG, MM (TERDAKWA)
120 — 30
  • Saksi hanyamenandatangani dokumendokumen lelang yang diberikan oleh stafnya pakZuhirman.Bahwa terhadap Vitex Grandis Saksi tidak kenal, yang Saksi kenal adalahMuda Julianda, karena dialah yang mengerjakan Pabrik Mini Kelapa Sawit,sedangkan Saksi Hamdan Bintang Saksi kenal karena selaku PPK untukkegiatan tersebut.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
82 — 10
  • Benediktus Basuni, tetapiTerdakwa tidak berbicara secara langsung mengenai paket pekerjaan,hanya berbicara mengenai jalan yang tergenang air dan perlu dibuatdrainase, kemudian Sdr.Masadi diperintahkan untuk melakukan survey; Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Supplier saja, bukan bertindak sebagaikontraktor, Terdakwa hanya menyiapkan material, Kepala Desa yangmembayar, tidak ada kontraknya; Bahwa ada pengawasan yang dilakukan pihak Desa, Tim PengelolaKegiatan (TPK) dari Desa yang bernama Sdr.Madi, dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
186 — 53
  • Dialah karena pelaksanakansehingga unsur lah delik tersebut.Bahwa dalam permendagri itu ada 6 pihak yang terkait denganPengelolaan dana hibah, yaitu kepala daerah, PPKD, TAPD, SKPD,Penerima Hibah. Masingmasing punya pendelegasian.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
65 — 15
  • menghindari permasalahanlain yang menggangu tetangga sekitarnya, terpal, gedek/dinding studio untukmengambankan bahan pekerjaan ;e Bahan untuk pengecoran yaitu := Menggunakan bahan pasir slika, oksigen, tungku pengecoran, give,besi 6 mm bahan cornya kuningan, tembaga, dan seng ;= Sebagai bahan finising dan perakitan menggunakan las kuningangrinda, slep, amplas, kikir dan poles ;Saksi tidak mengetahui banyak / jumlah kesemua bahan atau materialtersebut, yang lebin mengetahui adalah Danur karena dialah
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
837 — 247
  • ANDRIAN SYAHBANA PglRIAN tetapi saksi pernah bertemu dengannya pada tanggal 8 April2019 di Jakarta.Bahwa Yang saksi tahu ANDRIAN SYAHBANA ke Jakarta untukmenandatangani surat perjanjian jual beli hak atas tanah dan suratpelepasan hak atas tanah.Bahwa Menurut pengakuan LEHAR Alias LEAR berdasarkan suratsurat yang dimilikinya bahwasanya dialah pemilik tanah seluas 765Ha tersebut dan dijelaskan pada surat perjanjian jual beli hak atastanah pada tanggal 08 April 2019.Bahwa Maksud dari Surat Pernyataan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1028 — 1457
  • Dan dalam hukum pidana,siapa berbuat dialah yang bertanggung jawab;Bahwa menurut saksi mahkota, Sdr. BAMBANG SUHANDI, kegiatan ekspormenjadi tugas Manajer Ekspor Impor yang bernama Muhammad Alwi;Bahwa menurut Terdakwa, terkait dengan keuangan perusahaan, ada akuntingkhusus sehingga tidak menjadi tugas utama Terdakwa Sdr. BAMBANGSUHANDI. Namun mengenai pembelian mesin, dirinya sendiri yang langsungmengurusnya, tidak melalui saksi Sdr.
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
122 — 59
  • Rimbo Peraduanyang saksi hubungi atau temui dalam kegiatan pengawasan adalah Sdr.Sofyan karena dialah yang mengurus semua kebutuhan pelaksanaanpekerjaan di lapangan;Diperlinatkan kepada saksi kontrak addendum paket 10:Diperlinatkan kepada saksi dokumen berupa Surat Perjanjian KerjasamaNomor : 620/106/KONTJL.21/BMDPU/2013 tanggal 6 September 2013Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kab.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • ., M.Simenyebutkan : Bahwa Berdasar teori kausalitas hukum pidana mengenai unsur kesalahanmenjelaskan siapa yang melakukan maka dialah yang bertanggung jawab; Bahwakeputusan pejabat eksekutif tidak dapat dipidana; Bahwa penanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang tidakdilakukannya bukan jadi bagian oknum yang bertanggung Jawab; Bahwa pidana adalah tanggung jawab individu dan tidak ada tanggungjawab substitusi;Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor. Yk.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
112 — 18
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
135 — 49
  • jaring untuk menghindaripermasalahan lain yang menggangu tetangga sekitarnya, terpal, gedek/dinding studio untuk mengambankan bahan pekerjaan.Bahan untuk pengecoran yaitu :e Menggunakan bahan pasir slika, oksigen, tungku pengecoran, give,besi 6 mm bahan cornya kuningan, tembaga, dan seng.e Sebagai bahan finising dan perakitan menggunakan las kuningangrinda ,slep, amplas, kikir dan poles.e Bahwa saksi secara keseluruhan tidak mengetahui banyak / jumlahnyayang lebih mengetahui adalah DANUR karena dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2014 — - Ir. BESRI NAZIR
90 — 30
  • Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dimanasaksi selaku Direktur CV Doro Sangia baru mengetahui secara pasti bahwadokumendokumen terkait dengan CV yang saksi pimpin ada pada PDPembangunan Kota Medan yaitu pada tanggal 4 Maret 2013 pada saat setelah saksimenghubungi Rosa dan mendatangi kantor PD Pembangunan Kota Medan.Bahwa Rosa adalah mitra kerja dari CV Doro Sangia yang sudah berjalan selama 1tahun, dalam hal ini Sdri Rosa bertindak sebagai peminjam perusahaan saya yaituCV Doro Sangia dan dialah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 254/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 11 April 2017 — Penuntut Umum:
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
ONGKY ANTONIO Bin SUMARSONO
137 — 39
  • Unsurmenggelapkan pengertiannya adalah melakukan suatu perbuatan terhadapsuatu benda seperti dialah yang memilikinya, perbuatan yang bertentangandengan sifat dari hak dengan mana barang yang dikuasainya. Orang yangHalaman 142 Putusan No.254/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sbymenguasai benda milik orang lain tidaklah berhak berbuat seperti halnyapemiliknya sendiri berbuat terhadap benda itu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
624 — 447
  • Maka, terjadi lan suatukesepakatan meskipun dilakukan oleh seorang staff yang bagian operasional,karena dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Terjadikesepakatan antar pihak yang mengatasnamakan perusahaan dengankonsumen;Bahwa jika kita bicara Perseroan Terbatas, apakah seorang direktur akanmenandatangani semua perjanjian terhadap konsumenkonsumen?
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
649 — 1139
  • terkumpulnya anggota koperasi sebanyak 256 orang tersebut sejaktahun 2013 dengan luas lahan + 752 hektar;Bahwa tidak bisa dijelaskan berapa yang didapat dari masingmasing KK,karena tidak bisa dibagi perkapling karena adanya KKPA (Kredit KoperasiPrimer Anggota) Murni dilahan tersebut ada kebun karet yang dimiliki salahsatu anggota seluas 10 (Sepuluh) hektar itu adalah atas nama anggotatersebut;Bahwa yang dimaksud dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota)Murni itu adalah siapa yang memiliki lahan itu dan dialah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1354 — 2307
  • Selpengelola parkir kemudian dia bertanggung jawab kalau ada kerugianmisalkan motor hilang dia tidak bisa bilang pencuri berarti pihak ketigayang melakukan kegiatan ada pihak ketiga pencuri yang mencurimotor ini sehingga saya tidak bertanggung jawab, pencuri yangbertanggung jawab dia tidak bisa membuat pembelaan diri sepertidalam beberapa kasus setahu ahli kasus perlindungan konsumen diIndonesia yang berlaku akan ditolak pembelaan diri sendiri seperti itukarena dialah yang justru memiliki beban secara
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA; Tempat lahir : Negeri Oma; Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
189 — 613
  • Namun ketika Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban tidakada bukti penerimaan uang tersebut dari masingmasing anggota kelompokakhirnya untuk membantu Terdakwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Terdakwa melakukan hal itu yang mana yang melakukan adalah Terdakwall Sekretaris Negeri karena dialah yang bertanggung jawab dalam pembuatanlaporan pertanggung jawaban keuangan yang mana Terdakwa juga mengetahuidan ikut membubuhi tanda tangan sebagai pengguna anggaran dana desa dan ADDtersebut.Halaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
53 — 117
  • MUDZAKKIR, S.H, M.H : = Dibawah sumpah menurut agamanya selanjutnya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Asas prinsip hukum dalam pidana adalah siapa yang berbuat, maka dialah yangbertanggung jawab, karena di dalam Pasal 3, dengan tujuan dalam doktrin pidana sebagaimaksud/bertindak;e Bahwa Konstruksi kesalahannya adalah kesengajaan dengan maksud;e Bahwa Wewenang harus diatur oleh hukum/uu yang bersangkutan ;e Bahwa Berlaku pada orang yang diangkat dalam suatu jabatan ;e Bahwa Pidana berpijak semua