Ditemukan 11323 data
119 — 16
padiyang terletak di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan LubukSikaping Kabupaten Pasaman;Bahwa cara Anak saksi mendapatkan ganja untuk digunakan bersamatemanteman Anak saksi adalah dengan cara meminta kepada AnakeC OCGE emberikan kepada Anak saksi secara cumacuma / gratis;Bahwa Anak saksi tidak tahu dari mana AnakBR endapatkan ganja yang ia berikan kepada Anak saksi dantemanteman;Bahwa temanteman Anak saksi yang menggunakan ganja saat ituadalah Anak iS Anak soksiPS 402k saksi ES Anak saksiees 620
1.BETTY MAESAROH SARONA, SH.
2.DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH.
Terdakwa:
1.OCTA RISKY YOLANDA Bin MUHAMMAD GALANG ERY SUDEWO
2.MUHAMMAD ILMI Bin BURHAN
3.HENDRI Bin FU'ADI
52 — 45
67,40020038957 CREAM (95399) TUB 50g FAIR & LOVELY MULTIVITAMIN132 1 19,500 19,50020038958 CREAM (95385) TUB 25g MAMASUKA SUP KRIM AYAM PCK133 1 7,300 7,30020039011 55g MAMASUKA SUP KRIM JAMUR134 1 7,300 7,30020039013 PCK 55g SHINZU' BODY CLEANSER SKIN135 4 30,600 122,40020039727 MATSU PCH 450mL ANTIS TANGAN A/SPTIK SPRAY136 1 15,400 15,40020040153 JERUK NIPIS BTL 55mL ANTANGIN JRG OBAT MASUK137 1 14,700 14,70020041621 ANGIN (SIRUP) BOX 5x15mL DAIA DETERGENT138 11 10,300 113,30020042466 BUBUK+SOFTENER BAG 620
Jawater Pakpahan
Tergugat:
1.Frisca Tampubolon
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
56 — 41
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 KJPdt!1999 tangga! 29Desember 1999 menyatakan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menj adjwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadii perkaratersebut adalak Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Terbanding/Tergugat I : Frisca Tampubolon
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
62 — 104
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 KJPdt!1999 tangga!29 Desember 1999 menyatakan Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menj adjwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadii perkaratersebut adalak Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
254 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM00112/WPUJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 danHalaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1603/B/PK/PJK/2017SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan
17 — 8
Fotokopi Surat Keterangan Nomor :016/620/THLT/IV/2019,tanggal 1April 2019 dari PT.Tanito Harum Coal,telah bermeterai cukup dinazegeling,telah dicocokkan dengan aslinya,diberi tanda P11;12. Fotokopi bukti transfer uang secara online dari Pemohon kepadaTermohon pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp 1.000.000, (Satu jutarupiah), bermeterai cukup di nazegeling,telah dicocokkan denganaslinya,diberi tanda P12;13.
79 — 24
NRP.21050147460983 berdasarkan Surat Perintah dariPanglima Divisi Infantri 2 Kostrad Nomor : Sprin/47/1/2015 tanggal 15Januari 2015 dan Nomor: Sprin/620/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 denganSurat Kuasa Hukum dari Terdakwa tertanggal 29 Juli 2015 dan surat kuasakhusus dari Terdakwa tertanggal 4 Mei 2014.Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawahsumpah sebagai berikut :8Saksi1Nama lengkap : EKA PIPIT SUSILOWATI.Pekerjaan : Perawat.Tempat, tanggal lahir : Jember, 04 Novemebr 1980
170 — 40
yang berlaku dinyatakan bahwa apabila yang digugat adalah PejabatTata Usaha Negara clan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang/ Peradilan.............16Peradilan Umum (vide Putusan MARI No. 620 KIPdtl1999 tanggal 29121999);33.
51 — 30
Va aiods .99 lu anal wybo 620 cums cii> gu olavolArtinya : Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa,maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya,dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa .Halaman 37 dari 44 hlm.
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pencabutan danpembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123,124, 125, 126 dan 127, bukanlan wewenang Pengadilan Negeri Rengatuntuk memutusnya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan petitum Penggugat pada pointer 7dalam hal membatalkan Sertifikat Hak Milik, sehingga jelas termasukkedalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dijelaskandalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung menangani yaitu: Putusan MA RI Nomor 620
117 — 18
Dengan demikian unsur"menimbulkan akibat hukum" terpenuhi.Oleh karena itu, Objek Perkara terbukti merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara jelas dan terang merupakankewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, danbukan kewenangan Pengadilan Negeri.Kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili Objek Perkara ini juga sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K I Pdt I 1999, Tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan"Bila yang digugat
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton (60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 80 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut
139 — 49
harganya sudahdibayar dan tanah yang diperjual belikan tersebut sudah dikuasai oleh pembeli, sebabhak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pemiliknya apabila dilakukan apayang disebut PENYERAHAN SECARA YURIDIS (Juridische Levering ) , yang16wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta balik nama (pendaftaran) dimuka danoleh kepala kantor pendaftaran tanah ( Kantor Pertahanan Kabupaten Jember ) selakuovershhrijvings ambtenaar.Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1459 Jo Pasal 616 Jo Pasal 620
34 — 8
927590rsid5930831rsid5966457rsid5969727rsid5973216rsid5973 693rsid5974037rsid5978 453 rsid5980235rsid5980242 rsid5982567 rsid5985322 rsid5993908rsid5994950rsid5994951r$id6032325rsid6032879rsid6036169rsid6038938rsid6039100rsid6043041rs1d6045967rsid6050185rsid6055854rsid606078 4rsid6097122rsid6100011rsid6103028 rsid6103311rsid6103759rsid6106139rsid6108769rsid6112231rsid6115213rsid6121227rsid6124733rsid6160544rsid6172644rsid6176665rsid6180470rsid6182341rsid6186132rs1d6186203rsid6186676rsid6225940rsid6238252rsid6239034rsid6242 460rsid62 42 486rsid6252 620
30 — 21
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank SumutSyariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda OlahragaKebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.103245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank SumutSyariah Nomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26Januari 2011 atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut CabangPadangsidimpuan Nomor : 230 01.030032840 tanggal27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda Olahraga129Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertanggal 29 Desember1999 Nomor 620 K/PDT/1999, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri";Il.
53 — 4
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan;Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perobuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeriBahwa, berdasarkan dalil dalil tersebut diatas karena PARA TERLAWANtelah menggugat suatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN Il,dan obyek yang menjadi
143 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris / PPAT di Serang, Banten (bukti P95), pihakH.A Yamani Rachman telah menjual/mengalinkan hak kepemilikannyaatas tanah tersebut kepada Penggugat III;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 429, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, DesaPulo Ampel, seluas 620 m* (enam ratus dua puluh meter persegi),yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SerangHalaman 20 dari 202 hal. Put.
, setempat dikenal umumsebagai Persil Nomor 4a (4) (bukti P178);Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juni 1993,Nomor 584/442/JB/BJN/VI/1993, yang dibuat dihadapan RadenSumarsono S.H., Notaris/PPAT di Serang, Banten (bukti P179), pihakJacky Edward telah menjual/mengalihkan hak kepemilikannya atastanah tersebut kepada Penggugat III;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 572, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, DesaPulo Ampel, seluas 620
, setempat dikenal umum sebagai Persil Nomor4a/S// (bukti P188);Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juni 1993,Nomor 572/430/JB/BUNA/I/1993, yang dibuat dihadapan RadenSumarsono S.H., Notaris/PPAT di Serang, Banten (bukti P189), pihakJacky Edward telah menjual/mengalihnkan hak kepemilikannya atastanah tersebut kepada Penggugat V1;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 572, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara, DesaPulo Ampel, seluas 620
, setempatdikenal umum sebagai Persil Nomor 4a (4) (bukti P178);Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juni 1993,Nomor 584/442/JB/BJN/VI/1993, yang dibuat dihadapan RadenSumarsono S.H., Notaris/PPAT di Serang, Banten (bukti P179), pihakJacky Edward telah menjual/mengalihkan hak kepemilikannya atastanah tersebut kepada Penggugat III;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 572, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara,Desa Pulo Ampel, seluas 620
setempat dikenal umumsebagai Persil Nomor 4a/S/I/ (obukti P188);Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Juni 1993,Nomor 572/430/JB/BJNA/I/1993, yang dibuat dihadapan RadenSumarsono S.H., Notaris/PPAT di Serang, Banten (bukti P189), pihakJacky Edward telah menjual/mengalihkan hak kepemilikannya atastanah tersebut kepada Penggugat VI;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 572, terletak di ProvinsiDaerah Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara,Desa Pulo Ampel, seluas 620
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 13 Juli 2010, berupa: Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 620/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004 atas nama Tergugat (Tjoeng AndyAnthony); Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 621/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004;b. Tanggal 22 Juli 2009, berupa :2 (dua) bidang tanah sehamparan berikut bangunan rumah tinggal dantoko berlantai 4 yang terletak di Jalan Pariaman Nomor 4, KelurahanPasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.
85 — 9
dimohonkan oleh Penggugat tersebutmerupakan aset Pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang akandiserahkan kepada Turut Tergugat ;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Il selaku pejabat Tata UsahaNegara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatHalaman 12 dari 40, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Skw.konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620