Ditemukan 13338 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 31 Mei 2016 — HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM;
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 berkaitan denganmelawan hukum dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabilaperbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial danmasyarakat, dinyatakan bertentangan dengan UUD
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte Tanggal 20 April 2021 — - Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H.,M.H
1.Yayasan Perguruan Kristen Halmahera
2.Universitas Halmahera
342 — 440
342 — 440
Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 jo UU No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tergugat! posisinyasebagai badan penyelengaraan perguruan tinggi yang harus tundukpada undangundang guru dan dosen. dalam Konsiderans bagianmenimbang huruf (b) secara tegas disebutkan bahwa Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional.
Register : 30-04-2013 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2013 Tanggal 7 Januari 2015 — SABRAWIJAYA., DKK;
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 19 huruf i angka dan 2, huruf j dan huruf k PeraturanKomisi Pemilihann Umum Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3April 2013 berikut Lampirannya vide MODEL BB5, dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNGA Pasal 24 A ayat (1) UUD
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015 Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
100 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1807 K/PID.SUS/2015mencakup korupsi, peredaran Narkoba, teroris, pelanggaran HAMyang berat dan pembunuhan berencana;11) Bahwa berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi No. 2/PUUV/2007 dan Putusan Makamah Konstitusi No. 3/PUUV/2007pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yangdijamin oleh Undangundang Dasar 1945, karenakonstitusiIndonesia tidak menganut azas kemutlakan Hak Asasi Manusia,dalam ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, disebutkan bahwa hakasasi seseorang digunakan dengan harus menghargai
Putus : 24-10-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pdt.Sus/2016/PN Psp Tanggal 24 Oktober 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN ;
Termohon Keberatan : MUHAMMAD AMIN SIREGAR
150 — 52
150 — 52
UUD tahun 1945Ketetapan MPR=c. Undangundang/perpud. Peraturan pemerintahe. Peraturan presidenf. Peraturan daerah provinsig.
Register : 09-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mnk Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
ADITYA WIJAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Barat
105 — 71
ADITYA WIJAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Barat
105 — 71
Hal 35 dari 46pemeriksa (penyidik), tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukansebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa Negara Indonesia yang didasari prinsip negarahukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) menghendaki adanyapenghargaan hakhak asasi manusia dan keadilan yang salah satu cirinyaadanya perlakuan terhadap warganegara sesuai dengan proses dan prosedurmenurut ketentuan yang berlaku (due process of law
Register : 17-09-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 20/PID.Tipikor/2012/PT.BKL Tanggal 4 Oktober 2012 — MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN.
103 — 36
103 — 36
e Bahwa dalam Konstitusi NKRI/UUD 1945 pasal 23 e dinyatakan Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangKeuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuanganyang bebas dan mandiri , pengaturan tersebut dimaksudkan agardalam Pemeriksaan tidak terjadi lagi tumpang tindih Pemeriksaanatas suatu obyek pemeriksa yang terjadi secara berulangulangdalam satu tahun anggaran yang selalu menjadi keluhan entitaspemeriksaan maka oleh karena itu diatur pemeriksaan tersebutcukup dilakukan hanya oleh
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
126 — 61
126 — 61
Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermeteraiRp. 6000 dibuat oleh yang bersangkutan;. Tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataanyang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6000,;.
Register : 02-11-2016 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 121/Pid.B/2015/PN Srl Tanggal 7 Januari 2016 — HERI YANTO Bin WAHAB
84 — 19
84 — 19
Terdakwa berdasarkan ketentuandalam Pasal 340 KUHPidana, dapat dijatuhi pidana mati, atau pidanapenjara selama seumur hidup atau dua puluh tahun atau menurutTuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama: 13 (tig belas) tahun, oleh karena itu makadengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingatpula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang notabene berdasarkan PANCASILA dan UUD
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (Persero) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Skema Penugasan LNG berdasar tinjauanazas keadilan & kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN
Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TTE Tanggal 13 Oktober 2014 — Ir. ARIS PURWANTO
108 — 30
108 — 30
Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengesampingkan azasPresumption of innosense sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 dan azas equality before the law sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: bahwa saksi Ahli Amus Nusi, Auditor BPKP, dalam menentukan besar kerugiannegara sebesar Rp.1.454.521.349,75
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Alias DAUD Alias Abu Ainun Alias Abu Abu Bin Darwis
146 — 116
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Alias DAUD Alias Abu Ainun Alias Abu Abu Bin Darwis
146 — 116
Terdakwa telah memiliki pbemahaman : Orangorang kafir adalahorang yang bukan Islam dan tidak menjalankan syariat Islam,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakanPancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagaiLandasan Negara serta bukan syariat Islam atau hukum Islamyang dijadikan sebagai landasan, maka Negara Indonesiaadalah kafir teremasuk pemerintahannya dan pendukungpendukungnya.
Register : 14-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 131/PDT/2019/PT PLG Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Rofiq
Terbanding/Penggugat : BUDI OKTARITA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Dian Saraswati, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK MUAMALAT CABANG UTAMA PALEMBANG
186 — 88
Terbanding/Penggugat : BUDI OKTARITA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Dian Saraswati, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK MUAMALAT CABANG UTAMA PALEMBANG
186 — 88
Bahwa sesuai Posita 2 dan 3 Gugatan, Koperasi memperoleh statusBadan Hukum dari Departemen Koperasi dan Pembinaan PengusahaKecil Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan No.003731/BH/VItertanggal 1 Juli 1997, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraananggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalamrangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmurberdasarkan Pancasila dan UUD 1945;4.
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata
- ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat
- Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I
- Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II
- Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
282 — 185
282 — 185
Lembaga Adat Saneri NegeriAdat Telutin Baru adalah merupakan representasi dari seluruh wargamasyarakat adat Negeri Adat Telutin Baru sebagaimana yang telah adadan telah berlaku selama ini secara turuntemurun sejak zamanpenjajahan hingga zaman kemerdekaan sekarang ini, dan telah diakuipula kebenarannya dalam bentuk ketatanegaraan Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pancasila Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan, UUD
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
682 — 603 — Berkekuatan Hukum Tetap
682 — 603 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Padt/2016Bahwa Pasal 33 ayat (8) Undang Undang Dasar 1945 dengan tegasmenyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sejumlahbesarnyakemakmuran rakyat;Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkanperekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasanlingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untukmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat(4) juncto Pasal 28 ayat (1) UUD
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Pms Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
61 — 40
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
61 — 40
Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkanitu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyiNegara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tundukterhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusiatersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkatperangkathukumnya untuk menyelesaikan..
Register : 22-06-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smg Tanggal 2 Oktober 2017 — AHMAD AFFANDI, DKK.
Tergugat:
PT. BAMATEX
225 — 48
225 — 48
Penggugatdimana Para Penggugat menyatakan sebagai Karyawan tetap sedangkanTergugat membantah dan menyatakan Para Penggugat adalah sebagaikaryawan kontrak.Halaman 43 dari 48 Putusan No. 25/Pdt.SusPHI/2017/PN.Smg.Menimbang Amar putusan Mahkamah Konstitusi NO. 07/PUUXIV2014; angka1.1. yang menyatakan bahwa Frase demi hukum dalam pasal 59 ayat (7)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara RI Tahun 2003 No39, Tambahan Lembaran Negara RI No 4279)adalah bertentangan dengan UUD
Register : 17-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 16 Mei 2018 — Penggugat:
1.ADI SATRIA LIA
2.HIDAYAT SAEFULLAH
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
140 — 39
1.ADI SATRIA LIA
2.HIDAYAT SAEFULLAH
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
140 — 39
Sehingga, pembacaanterhadap isu hukum penetapan Upah Minimum (UMK) tidak dapatdilakukan dengan pembacaan yang normatif dan tekstual belaka,melainkan secara kasuitis juga perlu didekati dengan pembacaan faktualdan kontekstual;Bahwa, artinya apabila secara empirikfaktual dikemudian hari terdapatimplementasi formula perhitungan Upah Minimum Kota (UMK) yangmengacu pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78, ternyata tidakmemenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka secara kontekstualdengan merujuk kepada UUD
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1086 K/Pid/ 2014 Tanggal 22 Desember 2014 — Drs. H. Muhammad Yunan Nasution
70 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
istrinya danlangsung dibawa semua oleh salah satu pihak Bank;Bertitik tolak atas fakta tersebut, memperlihatkan dengan jelas dan nyatanyata sangatterasa ganjil menurut hukum pemohon kasasi dijadikan sebagai penanggungjawabpidana dalam kasus ini, dengan kualifikasi perbuatan turut serta menyuruh oleh karenaitu jelas dan nyata bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum;Jikalau Pengadilan Negeri Mandailing Natal konsisten untuk menegakkan hukum secaramerata dan adil dalam kasus a quo sesuai amanat Pasal 27 UUD
Register : 28-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PELALAWAN Nomor 89/Pid.B/2015/PN.PLW Tanggal 8 Juli 2015 —
106 — 34
106 — 34
Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itukepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslahjuga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif),mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertiob kehidupanbersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorigabungan, sehingga penjatuhan