Ditemukan 7014 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3290 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2014 Nomor 00662/107/14/057/15 tanggal 21Desember 2015; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Februari 2015 Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015 Masa Pajak November2014, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 14 ayat (4) UU KUP : Rp59.309.945,00Jumlah yang masih harus dibayar : Rp59.309.945,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112578.99/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal
    Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014, Nomor00662/107/14/057/15 tanggal 21 Desember 2015, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor. 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, sehinggaperhitungannya menjadi sebagai berikut: N Wraian Semula Dibatalkan MenjadiO.
    alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP01094/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 April 2017, Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014,Nomor 00662/107/14/057
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Cbd
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Cibadak
Tergugat:
Salma Siti Nurhalimah
338
  • Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
    AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah (YMP) Halaman 2 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd 7 Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugatsampai dengan pinjaman lunas."
    Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarelakepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimahyang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;Halaman 8 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah (YMP)e Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas.e Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhagunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ParaTergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan.
    (seratus meterpersegi) (Bukti P.5) dan bukti P.4 ini didukung juga oleh bukti P.6 dan bukti P.7;Menimbang , bahwa Akta Jual Beli Nomor 057 / 2009 dengan luas 100M?
Putus : 28-07-2006 — Upload : 07-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/PDT/2003
Tanggal 28 Juli 2006 — SUBEKTI ; SISWORO ; PRAMUNI ; INDRARSA PRASAJA ; HUDOYO ; KEPALA DESA KRANDEGAN ; WATINAH BINTI NGUDERI DALIMAN ; SUMASTA ; SUTIRAH ; SUTINAH ; SUHENAH ; SULASTRI ; SUNARNO
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B.Surip(Hambali) ; Sebelah Selatan: tanah Sukarno (Bu Subasti), B.Subekti ; Sebelah Barat : tanah Gombol, Rochyat, Gandi ;Selanjutnya disbeut sebagai tanah sengketa, pada saat sekarang inidikuasai oleh Tergugat s/d VI, terutama dikuasai oleh Tergugat ;Bahwa para Tergugat s/d VI mendaku dan menguasai tanah sengketadengan alasan sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu alm.KartoSudjono Sumjar dan berdasarkan buku C Desa Krandegan No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar, persil No.77 kelas D.I, luas 057
    da, terletak di DesaKrandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, tanggal 27353 BKSdari No.83 (B.Dulkamid Kamsinah) ;Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Kepala Desa Krandegandan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo, apakah yang dimaksuddengan BKS dalam buku C Desa No.2 atas nama Karto Sudjono Sumjartersebut, dijawab : yang dimaksud BKS tersebut adalah buku salah masuk ;Dengan demikian tanah sengketa didalam buku C Desa No.2 atas namaKarto Sudjono Sumjar persil No.77 kelas D.I, luas 057
    atas nama B.Dulkamid Kamsinahdalam Buku C Desa No.83, dan sudah sepatutnya Kepala Desa Krandegandijadikan Tergugat VII dalam perkara ini ;Bahwa Kepala Desa Krandegan pernah akan mengembalikan status tanahsengketa dari atas nama Karto Sudjono Sumjar dikembalikan menjadi atasnama B.Dulkamid Kamsinah akan tetapi hanya seluas 057 da atau hanyaseluas + 40 ubin saja, Penggugat dan para Tergugat Turut Berkepentingantidak mau menerimanya karena yang sebenarnya yang didaku dan dikuasaioleh para Tergugat
    sebenarnya seluas 150 ubin milik B.Dulkamid Kamsinah;Didalam Buku C Desa seluas 057 da hanya sebagai alasan agar dengandasar Buku C Desa dapat menguasai seluas 150 ubin milik B.DulkamidKamsinah oleh alm.
    da ; Tanah seluas 057 da menurutmetric stelsel adalah identik dengan + 40,7 ubin ;Bahwa dengan demikian bilamana putusan tersebut dilaksanakan akanterdapat kericuhan : apakah tanah seluas 0.057 Ha (57 da) sebagaimanayang tercantum di dalam C No.83 atas nama B.Kamsinah Dulkamid atautanah seluas 150 ubin (0.210 Ha) yang harus dieksekusi;Hal. 14 dari 166 hal.
Register : 04-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4168 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
6424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112304.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26Nomor 00002/304/10/057
    Putusan Nomor 4168/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah
    Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009
Register : 29-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
PT. GRIA MARTUA TOMORINDAH
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
185124
  • OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan
    Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016
    Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin
    Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.
    Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.
Register : 17-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.TPI
Tanggal 4 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
165
  • No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17Januari 2014 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor /Pdt.G/2014/PA.TPI, tanggal 17 Januari 2014, dengan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah, menikahpada tanggal 07 September 1997 dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur,Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : /Pdt.G/2014/PA.TPItanggal .20 Jaanuari 2014, dan tanggal 20 Februari 2014,Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebuttanpa
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIe Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukundan tidak harmonis adalah Tergugat tidak memberikan perhatian yangcukup kepada Penggugat.e Bahwa Tergugat tidak berada di Rengat lagi;e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudahberpisah tempat tinggal sejak tahun 2013.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang atau memberikabar kepada Penggugat;.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepadaPenggugat;e Bahwa setahu saksi
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPImemberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan3 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yangtelah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untukmengirimkan salinan
    No.057/Pdt.G/2014/PA.TPI Pendaftaran = Rp. 30.000,00Proses = Rp. 50.000,00Panggilan = Rp. 275.000,00Redaksi = Rp. 5.000,00Materai = Rp. 6.000,00Jumlah = Rp. 366.000,00Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Kls.1BDra. EFFIANA. B
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Krs
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon:
ACH.FAUZI
183
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menetapkan, Nama Pemohon yang benar adalah : BURI tanggal lahir 23 Januari 1996 sesuai dengan Kartu Keluarga No.3513231911053405 tertanggal 01 April 2014, dalan Kartu Tanda Penduduk NIK.351323230 1960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314;
    3. Memberi ijin kepada
    Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314, nama pemohon tertulis BURI tanggal lahir 23 Januari1996;4. Bahwa nama pemohon yang semula ACH.
    Tanda Penduduk NIK.3513232301960002 dalam suratketerangan beda nama dan tanggal lahir No.471/057/426.423.12/2019Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Krstanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tongaskulon,dalam surat pelanggan BPJS Kesehatan No.513/VII.06/0314 ;Bahwa Pemohon sangat berkepentingan baik dimasa sekarang maupun yangakan datang tentang perbedaan nama Pemohon, untuk merubah dan untukpembetulan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeriyang berwenang
    Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohonyang semula ACH.
    dalamkutipan akta nikah;Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telahhadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohananPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti Surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yaitu berupa :1.Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Beda Nama dan tanggallahir Nomor 471/057
    Tanda PendudukNIK.3513232301960002 dalam surat keterangan beda nama dan tanggallahir No.471/057/426.423.12/2019 tanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkanoleh kepala desa Tongaskulon, dalam surat pelanggan BPJS KesehatanNo.513/VII.06/0314;3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan namaPemohon yang semula ACH. FAUZI tanggal lahir 28 Mei 1985 menjadiBURI tanggal lahir 23 Januari 1996;4.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
7615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal
    28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta
    permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
12043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar STP PPN Masa Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 380.107.941,00 dikurangkanmenjadi Nihil atau Dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan
    Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM IlMabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371,alamat korespondensi: Menara
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor :00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 oleh Majelis HakimPengadilan
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1276 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
18660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010 serta seluruh surat taginan pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP01325/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan
    Pajak Penghasilan Nomor 00001/306/10/057/16 tanggal 11Mei 2016 Tahun Pajak 2010; dan3.
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117685.15/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017tanggal 1 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak2010 Nomor 00001/306/10/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01325/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010Nomor 00001/306/10/057/16 Tanggal 11 Mei 2016, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: WismaHalaman 3 dari 7 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00001/306/10/057/16 tanggal 11 Mei 2016, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, alamat: Wisma BNI 46Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
4332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.
    Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057
Register : 25-03-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 275/Pdt.P/2013/PN.Klt
Tanggal 1 April 2013 — T E N T R E M
182
  • Kit.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalampermohonannya : /Tempat/Tanggal lahir Klaten 09 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, AlamatDukuh Kalitengah Rt. 057 Rw. 025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupatentet= Disebut sebagal.................068 PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    Dukuh Kalitengah RT.057/RW.025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten diberi tanda : P 4 ; Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama: Hariyad No. 474.1/54/7/86 , tanggal :21 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kec.
    suratsurat bukti P.2 s/d P.6 tersebut telah dibubuhimeterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuaiaslinya ; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan saksisaksi yang telah dewasa dan dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 SaksiWIJITYEM : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karenasaksi adik kandung Pemohon ; Bahwa Pemohon tinggal di DukuhKalitengah Rt.057
    / Rw.025 ,DesaKalitengah, Kecamatan Wedi, KabupatenKlaten, Bahwa nama Pemohon adalah TENTREM ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohonmengajukan permohonan ini untuk mengurusketerlambatan Akta kelahiran bagianaknya; Bahwa Pemohon mencari Akta Kelahiranuntuk anaknya yang bernama HARTYADI; Bahwa HARIYADTI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; Bahwa HARIYADI sekarang
    anaknya yang bernama HARIYADI ; Bahwa HARIYADI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; ~ Bahwa HARIYADI sekarang berumur 27(dua puluh tujuh) tahun ; Bahwa HARIYADI merupakah anak ke1 ( Bahwa perkawinan Pemohon denganSADREMI dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaanpermohonan ini sebagaimana
Register : 06-09-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 57/Pdt.P/2011/PA.Prob
Tanggal 29 September 2011 — PEMOHON
151
  • Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo
Register : 20-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA PARIGI Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 11 Maret 2015 — penggugat tergugat
125
  • SALINANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer(Perawat) pada Puskesmas Sumber Kecamatan ParigiSelatan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Anak yangberalamat di
    No.057/Pdt.G/2015/PA.Prgi. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana tercantumdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/XII/2012 tertanggal 18Desember 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugattinggal di kediaman bersama sampai berpisah;.
    No.057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBerdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepadaPenggugat (Penggugat);3.
    No.057/Pdt.G/2015/2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.
    No.057/Pdt.G/2015/
Register : 03-09-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Krs
Tanggal 10 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
101
  • Put.No.057 1/Pdt.G/2020/PA.KrsBahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohonyang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencanapernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LecesKabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B441/Kua.15.8.02/PW.01/08/2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenaanak
    Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.KrsBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal halyang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
    Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan HakimTunggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 masehi. bertepatandengan tanggal 22 Muharram 1442 hijriyah, yang dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.
    Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs
Register : 28-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Tlb
Tanggal 10 Maret 2014 — Pemohon dan Termohon
116
  • Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057
    Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.
    tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057
    Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057
    Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.
Register : 05-06-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0316/Pdt.P/2018/PA.TL
Tanggal 2 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
100
    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
    2. Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang semula biodata Pemohon I tertulis BAGUS DWI SANSOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Trenggalek 21 Mei 1981 dirubah menjadi BAGUS DWI SANCOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Malang 21-05-1981;
    3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan
    biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, untuk perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016, sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;
  • Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Register : 24-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 162/Pdt.P/2018/PN Tar
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon:
EDY SUGIONO
174
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
    2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
    Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-
  • Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini, yang hingga sekarang sejumlah Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGILL INDONESIA;
8132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057
    29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal
    Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057