• 195/Pdt.G/2012/PA.Slk.

  Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Tergugat pergimeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahuPenggugat serta tanpa alasan yang jelas, yang hingga sekarangtelah berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk3.

  /Pdt.G/2012/PA Slik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk5.

  Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5.

  Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIkDra.

  :Rp. 5.000,: Rp. 12.000,: Rp. 217.000,(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk

• 195/Pdt.P/2019/PA.Sbs

  PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.SbsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telahmenjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:Kadri bin Jupri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Dusun Tambangan, RT.004/RW.002, Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat,Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon I;Nadia binti Haironi

  /Pat.P/2019/PA.SbsPengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Sbs, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.

  Oleh karenanya para Pemohon sangatHal. 2 dari 14.Pen.No 195/Pat.P/2019/PA.Sbsmembutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan AgamaSambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan lainlain;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Sambas cq.

  Ivan Yuzni AmarullahMurtadlo, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana padahari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untukHal. 13 dari 14.Pen.No 195/Pdt.P/2019/PA.Sbsumum, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh Nova Maliana,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diHakim Anggota :Ali Akbarul Falah, S.H.I.hadiri Pemohon dan Pemohon II;Ketua Majelis,Taufiqur Rakhman Alhagq, S.H.I.H.

  Meterai : Rp 6.000,00Jumlah >Rp 336.000,00(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Hal. 14 dari 14.Pen.No 195/Pdt.P/2019/PA.Sbs

• Tanah Belukar Bidang Pertama terletak disebelah Selatan Jalan ke Air Terjun, dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran 195 meter ; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sungai Durian dan Sungai Guntung, dengan ukuran 195 meter ; Sebelah Barat berbatas dengan tanah belukar milik Para Penggugat, dengan ukuran 50 meter ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang / belukar

  Tanah Belukar Bidang Kedua terletak disebelah Utara Jalan ke Air Terjun, dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang milik Para Penggugat, dengan ukuran 195 meter ; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran 195 meter ; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Belukar milik Para Penggugat, dengan ukuran 210 meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.

  Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Tanah Belukar yang terletak dalamWilayah Desa Lubuk Tabun Renah Pemetik, Kecamatan Siulak Mukai,Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu :1.1.Tanah Belukar Bidang Pertama terletak disebelah Selatan Jalan ke AirTerjun, dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ;e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran +195 meter ;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sungai Durian dan SungaiGuntung, dengan ukuran + 195

  Hazimi,dengan ukuran + 40 meter ;1.2.Tanah Belukar Bidang Kedua terletak disebelah Utara Jalan ke Air Terjun,dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ;e Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang milik Para Penggugat,dengan ukuran + 195 meter ;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran +195 meter ;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Belukar milik Para Penggugat,dengan ukuran + 210 meter;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.

  meter ;# Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Sungai durian dan Sungai guntungdengan luas + 195 meter ; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat dengan luas + 50 meter Sebelah Timur berbatas dengan tanah/ladang belukar Hasmi dengan luas + 40meter ;Objek perkara Il" Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat dengan luas + 195meter ; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Air terjun dengan luas + 195 meter ; Sebelah Barat berbatas dengan tanah belukar Para Penggugat dengan

  Tanah Belukar Bidang Pertama terletak disebelah Selatan Jalan ke AirTerjun, dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ;e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran+195 meter ;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sungai Durian dan SungaiGuntung, dengan ukuran + 195 meter ;e Sebelah Barat berbatas dengan tanah belukar milik Para Penggugat,dengan ukuran + 50 meter ;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang / belukar H. Hazimi,dengan ukuran + 40 meter ;1.2.

  Tanah Belukar Bidang Kedua terletak disebelah Utara Jalan ke AirTerjun, dengan batas batas dan ukurannya sebagai berikut ;e Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang milik Para Penggugat,dengan ukuran + 195 meter ;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Air Terjun, dengan ukuran +195 meter ;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Belukar milik Para Penggugat,dengan ukuran + 210 meter;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

  195/Pdt.G/2024/PA.Sim

• 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
  2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir di Klungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling

  lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012;

• Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah

  Srp Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga)anak; Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan padaKantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana KutipanAkta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012, Tanggal 21 Mei 2012 atasnama : IDAAYU WIDYA GANDHI; Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anakPara Pemohon tersebutmulaiseringsakitsakitan dan sering marah tanpaalasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat

  Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahanterhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU WIDYAGANDHI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012 tanggal, 21 Mei 2012 dariHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srpsemula yang tertulis IDA AYU WIDYA GANDHI dirubah menjadi IDA AYULIDIA SUGANDI;3.

  Bukti P4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012tertanggal 21 Mei 2012 atas nama IDAAYU LIDIA SUGANDI;Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P1 sampai dengan P4 tersebuttelah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksiyang masingmasing telah memberikan keterangannnya di bawah sumpah/janjiyang pada pokoknya sebagai berikut:1

  Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ParaPemohon yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir diKlungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta KelahiranNomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 menjadi IDA AYU LIDIASUGANDI3.

  Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan namatersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya PejabatPencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahirandan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21Mei 2012;4.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Mbo dicabut ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

  195/Pdt.G/2022/MS.Mbo

• 195/B/2021/PT.TUN.MKS

  PUTUSANNOMOR : 195/B/2021/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :Nama : SOPHYAN LATEKA, Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Kelel, RT.005/RW.003,Kecamatan Pamona Timur

  SH &Associates, beralamat di Jalan Kijang VII SelatanNomor : 01, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,dengan domisili elektronik pada emailLawoffice.Mirsad@qmail.com;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/Pembanding;MELAWAN :Nama Jabatan : BUPATI POSO;Tempat Kedudukan : Jalan Pulau Sumba Nomor : 1, Kabupaten Poso,Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN MksBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1324/Hukum/2021, tanggal 7 Juni, telahmemberikan kuasa kepada:1.

  Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 195/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 7 Desember 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara ini di tingkat banding;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 195/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 Februari2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa ini;3.

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor: 195/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal, 8 Februari2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk Umum untuk pembacaanputusan;4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Perkara No.22/G/2021/ PTUN.PL, tanggal 21 Oktober 2021 secara elektronik ;5.

  ,M.H.Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN MksPerincian Biaya Perkara1. Meterai Putusan : Rp 10.000,002. Redaksi PutuSan : Rp 10.000,003. Biaya Proses Penyelesaian : Rp. 230.000,00PerkaraJumlah Rp. 250.000,00( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

• 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp

  PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2014/PN BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimanatersebut di bawah ini atas permohonan :Nama : LADURU.Tempat, Tanggal Lahir : Buton, 13 Desember 1956.Agama : Islam.Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.Alamat : JI.

  Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp.3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohonyang bernama LAKARIMA tersebut pada Dinas Kependudukan danCatatanSipil Kota Balikpapan agar dicatat pada Register Akta Kematian untukselanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon ;4.

  Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp.untuk pemenuhan tertib administrasi kKependudukan, oleh karena itu patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan dengan permohonan ini ;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

  Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp.Perincian Biaya :Pendaftaran/ PNBPATK / Biaya ProsesPanggilanRedaksiPenetapanMeteraiPenetapanJumlahRp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp. 155.000,00Rp. 5.000,00Rp. 6.000,00Rp.246.000,00( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ).Hal. 7 dari8 hal.

  Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp.Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02Oktober 2014 Nomor :195/Pdt.P/2014/PN.Bpp ini telah mempunyai kekuatanhokum tetap, karena Pemohon telah menerima baik Penetapan ini didalampersidangan.Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2014/PN.Bpp.

• Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.LK;

  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Patiuntuk mencoret dari daftar perkara;

  3. Membebankan kepada para Pemohonuntk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilanpuluh enamribu rupiah);

  195/Pdt.P/2020/PA.LK

  PUTUSANNomor 195/Pdt.P/2020/PA.LKJ ea >an 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggaltelah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukanoleh:PeMohon , NIK 1307010203790001, tempat dan tanggal lahirBetung 2 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, tempat kediaman di KabupatenLima Puluh Kota, selanjutnya disebut Pemohon.melawan,Termohon

  Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak P dan T saatini masih berusia 14 tahun 3 bulan sebagaimana tercantum pada kutipanAkta Kelahiran Nomor 1307LT140120160112 tanggal 15 Januari 2016yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencacatanSipil;4.

  Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak P dan T telahbaligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimanalayaknya seorang ibu rumah tangga;10.

  Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.LK ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencoretdari daftar perkara;3.

  Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LKHakim,TtdPanitera Pengganti, AlfizaTtdHusna Hayati, SHPerincian biaya : Pendaftaran : Rp30.000,00ATK Perkara : Rp50.000,00 Panggilan : Rp480.000,00 PNBP : Rp20.000,00 Redaksi : Rp10.000,00 Meterai : Rp6.000,00Jumlah : Rp596.000,00(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 7 dari 7. Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK

• Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G /PA pal, dicabut
• Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

195/Pdt.G/2024/PA.Pal

• 1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
  2. Menyatakan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA.Kgn dicabut;
  3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

  195/Pdt.G/2020/PA.Kgn

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor195/Pdt.G/2022/MS.Lsm. dari Pemohon.
  2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp320.000,00 (tigaratus duapuluh ribu rupiah)

  195/Pdt.G/2022/MS.Lsm

• Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
  Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Skg., tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah;
  Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

• Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan atas perkara Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama Terdakwa JOKO MARWOTO ALIAS TOTOK BIN SUMIJAN tersebut di atas;3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

  195/Pid.Sus/2017/PN Bla

  PENETAPANNomor : 195/Pid.Sus/2017/PN BlaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : JOKO MARWOTO ALIAS TOTOK BINSUMIJAN.Tempat lahir : Blora.Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 25 Desember 1967.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung Baru Rt. 02/VI, KelurahanKarangboyo, Kecamatan Cepu

  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 10 November 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN.Blatanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 12 Oktober2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Blora Nomor: W13.PAS.PAS

  Joko Marwoto Bin Sumijan;Halaman 1 Penetapan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Bla Surat Keterangan Kematian Nomor 800/608/2017 tanggal 21 Oktober 2017 atasnama Joko Marwoto yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Blora yang ditandatangani oleh dr. Nur Betsia Bertawati Kepala UPT Puskesmas Blora; Berita Acara Penyerahan Jenasah Nomor : W13.PAS.PAS.37562PS.01.05.072017 tanggal 21 Oktober 2017; Surat Pernyataan pihak keluarga dari Terdakwa yaitu Sdr.

  /Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama Terdakwa JOKO MARWOTO ALIASTOTOK BIN SUMIJAN tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan perkara pidana dengan RegisterNomor Perkara : 195/Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama Terdakwa JOKO MARWOTOALIAS TOTOK BIN SUMIJAN dihentikan, maka perhitungan biaya perkara inidibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 77 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 2 Penetapan No. 195/Pid.Sus

  SUMIYATI, S.H.Halaman 3 Penetapan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Bla

• Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.

  Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan

  Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.

  Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

  Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.

• MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

  semulaTergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017 Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smgserta suratsurat yang berhubungan dengan perkaraint;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan suratgugatan tanggal Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam RegisterHalaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/Padt/2018/PT SMGNomor 195

  Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat (dR) haruslah di bebanidengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tidakmelaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde).Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka Tergugat (dk)/Penggugat (dR) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara dengan register No. 195/Pdt.G/2016/PN.SMG, agarberkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan

  puluh satu ribu rupiah).DALAM REKONVENSL: Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarasebesarNIHIL;Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smg jo Nomor 27/Pdt.U/2017/PN Smg yang dibuat olehdan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkanbahwa Penggugat pada tanggal 13 April 2017 menyatakan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017Nomor 195

  /Pdt.G/2016/PN Smg dan pernyataan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat yaitutanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbanding Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg jo.

  adanya tambahan pekerjaan yang bermuara pada tambahanbiaya, namun dalam proses persidangan hingga akhirnya diputuskan olehjudex factie telah nyatanyata terlihat adanya banyak hal tentang buktiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (sekarangterobanding) yang luput dari perhatian dan bahkan tidak dipertimbangkanoleh judex factie (Pengadilan Negeri Semarang);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsetelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 195

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/ Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

  Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MARIAM Als MAMAH MALSA binti H. AAYSURYANA sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan~ bersalah melakukan tindak pidanaPENGANIAYAAN RINGAN;Halaman 3 dari9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2015/PT Btn2.

  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah) ;V.Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 tersebut, permintaanbanding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23Desember 2014 secara patut dan

  Rangkasbitung yangdimohonkan Banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengansaksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidakterdapat halhal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena hanyaberkeberatan terhadap pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan menelitisecara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195

  pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalamamar putusannya;Menimbang, bahwa mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkankepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pemidanaanyang telah dijatunkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, olehkarena itu harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195

  Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Rkb. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banten pada hari SELASA, tanggal 27 JANUARI 2015 olehkami : HENDRIK P.

• 195/Pdt.G/2019/PA.Mdo

  No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.MdoHal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2019/PA.Mdo

• 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Badg dicabut;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
  4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

  195/Pdt.P/2024/PA.Badg

• Pandegiling No.195 Surabaya,

• 5 (lima) lembar nota penjualan handphone dari counter MPS Jl. Pandegiling No.195 Surabaya, dan
• 1 (satu) lembar surat kontrak kerja

Terlampir dalam berkas perkara .

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)