Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 55/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA JAMBI
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 24
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA JAMBI
    Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
    KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHANREPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA &TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAMBIHal. 1 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBCQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KOTA JAMBI, beralamat di Jalan Kol.Pol. M.Taher, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi,diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, dalamhal ini memberikan kuasa kepada 1. Firdaus, S.H, 2. AchmadZaki, S.H., 3.
    PA.18/304/A7/60 tanggal 14 Djuni 1960 yang dikeluarkan olehKepala Pengawas Agraria Propinsi Jambi) dalam gugatan a quodimana ternyata terhadap Bukti P1 tersebut telah digunakan sebagaibukti surat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jambi sebagaimanaPutusan No : 34/Pdt.G/1996/PN.Jbi tanggal 28 April 1997 antarapihakpihak yaitu :1. SYARIFUDDIN Bin IBRAHIM sebagai PENGGUGAT I;2. A. RAHMAN Bin HASYIM sebagai PENGGUGAT II;3. A.MADJID Bin MUHAMMAD sebagai PENGGUGAT III;Melawan1. A.
    No.15 Tahun 1959 tanggal22 Oktober 1959 tentang Pemberian Dan Pembaharuan BeberapaHak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai TataTjara Kerjda BagiPedjabatpedjabat Jang Bersangkutan;Bahwa Bukti P1 tersebut adalah merupakan tanahtanah yang dapatdiberikan dengan hak milik adalah tanahtanah negara (vide Pasal 1Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 Tahun 1959)Bahwa pada Bukti P1 dapat dibaca dengan jelas pada bagian akhirsurat pendaftaran Tanda Tanah REG No.
    Tanah tersebut diatas mesti diberi tandatanda batas patokmenurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1959.Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf aPeraturan Menteri Muda Agraria No.15 Tahun 1959 tanggal 22Oktober 1959 tentang Pemberian Dan Pembaharuan Bebrapa HakAtas Tanah Serta Pedoman Mengenai TataTjara Kerjda BagiPedjabatpedjabat Jang Bersangkutan yang memuat syaratsyaratumum harus diberi tandatanda batas yang memenuhi syaratsyaratdalam peraturan menteri No. 10/1959 yang
    Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka,yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya ataudikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yangsedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama,Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBatau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima olehMenteri Agraria.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Sby
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penggugat:
ANIK NURCHASANAH
Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I PROVINSI JAWA TIMUR
23 — 0
  • Penggugat:
    ANIK NURCHASANAH
    Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I PROVINSI JAWA TIMUR
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 07-10-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
A.RAHMAN, M
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA JAMBI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
43 — 16
  • Penggugat:
    A.RAHMAN, M
    Tergugat:
    PEMERINTAH KOTA JAMBI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 26-05-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Stg
Tanggal 23 Nopember 2023 — Deram.HZ
Tergugat:
H.Don Slamet
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
47 — 40
  • Deram.HZ
    Tergugat:
    H.Don Slamet
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
UDI MULYONO
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
25 — 9
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    UDI MULYONO
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, lahir di Biak tanggal 23 Maret 1977 bertempattinggal di Jalan Suci RT 15 / RW 03 Kelurahan SiriwiniDistrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:Udi Mulyono, bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire;10.
    penetapan Ketua Pengadilanyang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala KantorPertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan datasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebutmeliputi perubahan data fisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 612/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
LUSI SIREGAR
Tergugat:
1.Rudy
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
83 — 27
  • Penggugat:
    LUSI SIREGAR
    Tergugat:
    1.Rudy
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara
    Para Advokat danPenasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya JakartaUtara (LBHHIR JakUt) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019, sebagai Penggugat;LawanRUDY, beralamat di Tipar Cakung No. 35 Rt.013, Rw.005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KotaAdministrasi
    bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberimeterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinyasesuai:Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Suratsurat, Kuasa HukumTergugat juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Achmad Dimyathye:e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;e Bahwa saksi yang melakukan pengurusan sertifikat hak pakai melaluiprogram prona dari kementerian agraria
    , bahwa menurut Tergugat dengan tidak ditariknya penjualsebagai para pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurangpihak (plurium litis consortium);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena jual belisudah terjadi secara sah antara Penggugat dengan ibu Nasuha dan jual belltersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat, sehingga tidak perlu menjadikanibu Nasuha sebagai Turut Tergugat, akan tetapi Kementerian Agraria
    Utr.jual beli dan saksi yang mengurus proses pengurusan sertifikat hak pakaimelalui program prona dari kementerian agraria dan salah satu kelengkapanuntuk mengurus sertifikat adalah Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan RumahDiatas Tanah Negara tanggal 7 September 2005 (bukti T5 = P7);Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukanoleh Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.
    Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli dan saksi hanyamenguruskan proses pengurusan sertifikat hak pakai melalui programprona dari kementerian agraria;2.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 16-11-2023 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 23-08-2024
Putusan PN BALIGE Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penggugat:
NASIB SIMARMATA
Tergugat:
OSKAR SIMARMATA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
13 — 14
  • Penggugat:
    NASIB SIMARMATA
    Tergugat:
    OSKAR SIMARMATA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 20-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat:
TURBA KRISNA SIAGIAN
Tergugat:
KAMSO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
63 — 0
  • Penggugat:
    TURBA KRISNA SIAGIAN
    Tergugat:
    KAMSO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 624/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2021 — Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
84 — 102
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
    Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
    Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
    Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
    Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala KantorWilayah Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKIJakarta, beralamat di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Tanah AbangJakarta Pusat dalam hal ini memberi Kuasa kepada YADIMULYADI, JAJA YUDAFRAJA,,SH.MH, IIM ROHIMAN,SH,.MH,.DEWI MASITOH,SH,.MH,.AGHA SETIA PUTRA,SH,. TIMBULHARI MUKTI,SH,.
    Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. KepalaKantor Wilayah Tata Ruang dan Kepala BadanPertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,beralamat di Komp. Perumahan Taman Permata Buana,Jl. Kembangan Utama No. 1 Jakarta Barat, dalam hal inimemberi Kuasa kepadaberalamat di Komp. PerumahanTaman Permata Buana, JI.
    mengandung cacat hukumAdministrasi dalam proses pengakuan haknya, sehingga sesuaidengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 tahun 2016tentang Kasus Pertanahan serta merta dapat dimohonkanpembatalannya.Bahwa TERGUGAT II Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas namaTergugat ZUMHOIR karena jelas tidak memenuhi prosedur hukumatau administrasi yang sah.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional RI. Cq.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Tata Ruang danKepala Badan Pertanahan DKI Jakarta menyatakan banding kepadapihak lawannya yang telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 13 Juli2020 kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor WilayahTata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pbl
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
1.SULIS
2.MARYAMA
Tergugat:
MISTAMUN
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
3.Lurah kelurahan kedungasem
4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
130 — 35
  • Penggugat:
    1.SULIS
    2.MARYAMA
    Tergugat:
    MISTAMUN
    Turut Tergugat:
    1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
    3.Lurah kelurahan kedungasem
    4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Agustus 2021 — RIRI ANGGRAINI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
254 — 78
  • RIRI ANGGRAINI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaPadang, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1,Kel.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-11-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat:
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
15 — 4
  • Penggugat:
    OZA DAHLYA
    Tergugat:
    Susanto
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN SAMPIT Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Spt
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
67 — 15
  • Penggugat:
    YUSPIANSYAH, ST
    Tergugat:
    DJOKO SUMANTRI, S.E
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN PADANG Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 19 Juni 2024 — Penggugat:
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
30 — 0
  • Penggugat:
    Irwan
    Tergugat:
    1.Yuhadri
    2.Elizar
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
78 — 20
  • Penggugat:
    SUGIYO
    Tergugat:
    SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 03-10-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Byl
Tanggal 23 Maret 2022 — ,Mkn
4.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
63 — 0
  • ,Mkn
    4.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 31-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Bks.
Tanggal 16 Agustus 2017 — Lippo Cikarang tbk, sebagai Tergugat Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat
173 — 37
  • Lippo Cikarang tbk, sebagai TergugatKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat
    Thamrin kavling 99 KomplekLippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, KabupatenBekasi 17550 Jawa Barat, untuk selanjutnya disebutSODAGAL ...... eee eee eee eee tee esses TERGUGAT);Dan:Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional RI di Jakarta Cq Kantor Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahPropinsi Jawa Barat di Bandung Cq Kepala KantorHal. 1 dari 44 hal.
    Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2017/PN.Bks.semula dari Turut Tergugat yang diteruskan ke Kantor Wilayah BPN provinsiJawa Barat dan pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan MengeriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 08/HGB/1993tanggal 3 Mei 1993 seluas 2.767.898 M2 yang peruntukan bidang tanahnyauntuk pembangunan perumahan.
    Bahwa dengan dasar tersebut, Penggugatseharusnya mengikutsertakan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat danKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaipihak dalam gugatan ini.
    dalildalil sangkalannya, TurutTergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :1.Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 50/Cibatu (sisa) PT.Lippo Cikarang seluas 947.323 m*telah dicocokkan dengan aslinyasedangkan untuk halaman 1, 2, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 fotocopy darifotocopy tanpa aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT1;Foto copy Surat Ukur nomor 03/2005 tangal 18 Juni 1993 setelahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT2;Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
    Lippo Cikarang, bahwaproses permohonan sertifikatnya semula dari Turut Tergugat kemudianditeruskan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat dan pemberianhaknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN,sehingga seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kantor Wilayah BPNPropinsi Jawa Barat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebutHal. 29 dari 44 hal.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 41/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
191 — 57
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
    Intervensi:
    PT MITRA PUDING MAS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-12-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3699 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdk
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
112 — 26
  • Penggugat:
    KIAN MUNTHE
    Tergugat:
    1.DOLIS SIHOMBING
    2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi